Diskursus tentang UU Pemerintahan Aceh (UU-PA) cukup menghangat akhir-akhir ini. Hal ini sangat terkait dengan akan diselenggarakannya proses politik Pilkada. Sebuah proses politik yang cukup krusial untuk melihat proses reintegrasi masyarakat Aceh secara utuh, menuju masyarakat Aceh yang damai dan sejahtera.

UU-PA, sebagai sebuah produk UU memang tidak bisa lepas dari kekuranganpuasan berbagai fihak, khususnya komponen masyarakat yang sebelumnya terfaksionalisasi dalam kelompok GAM. Namun dinamika politik di GAM dalam melihat ketidakpuasan terhadap UU-PA tidak kemudian melakukan manuver-manuver bersenjata, namun secara dewasa melakukan upaya politik kepada AMM dan Pemerintah.

Tulisan ini mengajak kepada pemerintah pusat untuk senantiasa konsisten dan prudent (hat-hati) dalam mensikapi persoalan Aceh, khususnya dalam implementasi dan proses Pilkada yang akan berlangsung pada 11 Desember 2006. Pilkada Aceh merupakan salah satu stadium yang krusial untuk memotret political will pemerintah pusat dalam konteks mengelola Aceh secara dewasa.

Dinamika Aceh

Sejarah Aceh dalam etalase politik Indonesia sangatlah unik, romantis bahkan dramatis. Dengan segala icon mewah yang diberikan pemerintah Pusat terhadap Aceh, dari Daerah Istimewa dan Nanggroe Aceh Darussalam belumlah cukup untuk menentramkan dan memakmurkan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh yang memiliki kebanggaan lokal yang sangat kuat secara artikulatif senantiasa kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat, baik dalam medan politik integratif, seperti yang pernah dilakukan Daud Beureueh terhadap pemerintah Sukarno sampai ke dalam medan politik separatis, yang juga dilakukan oleh Tengku Daud Beureueh.

Kompetisi pilkada di Aceh akan menjadi sangat krusial, sebab minimal akan ada tiga faksi besar yang akan saling berebut pengaruh. Faksi pertama yang tidak terhindarkan adalah faksi “mantan GAM” yang sudah menunjukkan kesiapannya terlibat dalam proses politik pilkada.  Dalam konteks ini juru bicara GAM, Irwandi Jusuf menjadi kandidat yan otoritatif. Faksi kedua adalah faksi masyarakat Aceh yang ingin memperjuangkan keistimewaan Aceh yang tidak terkait dengan GAM. Pasangan Nasir Jamil dengan Abu Bakar, sebagai kualisi PAN-PKS. Sedangkan faksi yang ketiga adalah faksi dari perpanjangan pemerintah pusat untuk mengendalikan Aceh dalam lalu lintas politik Pusat.

Spektrum faksionalisasi tersebut tergambar sangat diametral sekali. Kondisi ini menjadi sangat fragil bagi timbulnya konflik horisontal, yang akhirnya akan membuka kembali luka yang pernah tertoreh. Faksi “mantan” organisasi GAM akan sangat rentan di”politisasi” oleh elit politiknya untuk melakukan perlawanan kembali jika faksi ini gagal dalam  proses politik. Demikian pula jika faksi representasi Pusat yang memenangkan Pilkada, bukan tidak mungkin keistimewaan Aceh hanya sekedar “petikan UU” yang tidak bermakna sehingga akan menghangatkan lagi konflik perlawanan masyarakat Aceh, baik yang dilakukan mantan organisasi GAM atau organisasi politik Aceh lainnya.

Problem yang juga tidak kalah peliknya adalah dalam proses implementasi Keistimewaan Aceh melalui mekanisme otonomi khusus. Pemerintah pusat harus berhati-hati dengan “otonomi khusus”. Studi Douglas Sanders (2002) tentang otonomi sebagai sebuah solusi atas konflik atas keterpisahan masyarakat di Eropa malah menunjukan hubungan yang terbalik, opsi otonomi malah akan memperbesar konflik internal.

Pengalaman di Mindanou menunjukkan bahwa regim ARMM justru mengalami problem akan sangat serius karena kerasnya intrik-intrik politik di dalam politik Mindanou. Hal ini selaras dengan studi dari M. Brems (2001) yang menunjukkan otonomi justru akan menjebak elit politik di daerah otonom untuk hanya memperebutkan posisi politik di daerah otonomi, sebagai satu-satunya akses. Elit politik di daerah otonomi cenderung sulit untuk berkompetisi secara nasional, apalagi jika GAM kemudian menjelma menjadi partai lokal. Jelas bagi partai lokal GAM akan hanya punya satu pilihan mendapatkan akses politik hanya di pemerintah otonomi Aceh. Kegagalan mendapatkan akses politik di Aceh akan menjadi sangat menyakitkan.

Diperlukan sebuah kearifan bersama dalam mensikapi RUU-PA, sekaligus dibutuhkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengawal implementasi RUU-PA agar menjadi UU yang menentramkan dan bukannya menggelisahkan. Parlemen diharapkan lebih serius dalam mencermati pasal-per pasal dari RUU-PA, dan tidak terjebak ke dalam persoalan artifisial yang malah akan menyebabkan RUU-PA menjadi prematur untuk menjadi UU Pemerintahan Aceh. Semoga.