Demokrasi merupakan barang mewah bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak mewah proses pergelaran demokrasi di bangsa ini memerlukan energi yang sangat banyak. Dari proses pelaksanaan rekruitmen politik melalui sistem pemilu yang panjang dan berliku. Kampanye pemilu sebagai pentas bagi calon akselarator demokrasi menjadi sedemikian mahal, karena logika uang lebih dominan dibandingkan logika kapasitas dan  seseorang. Untuk menjadi elit desa semisal Pamong Desa sudah menghabiskan ratusan juta untuk membeli suara melalui sarana serangan fajar, beras, amplop, dan banyak modus lainnya. Bagaimana pula dengan proses pemilihan elit yang berada di atasnya, apakah elit Kecamatan, Kabupaten Kota, Propinsi bahkan Pemerintah Pusat, Presiden jelas membutuhkan aliran rupiah yang tak terkira.

Santunan terhadap elit demokrasi prosedural juga tidak terhenti dalam proses rekruitment  saja, namun kemudian mengalirlah trilyunan rupiah yang digelontorkan pemerintah Daerah atau Pusat untuk  gaji, tunjangan, fasilitas yang sangat mewah. Agar segala fasilitas tersebut bisa dinikmati secara aman dan nyaman pemerintah memberikan payung UU, baik dalam bentuk PP ataupun UU. Salah satu contoh yanh sekarang ini hangat adalah kontroversi penerapan PP No. 37 Tahun 2006, yang kemudian direvisi pemberlakuan dan besaran tunjangan. Namun banyak kalangan masih menilai revisi tersebut masih belum menyentuh substansi penolakan masyarakat terhadap PP yang terkesan tidak komprehensif dan masih pro elit dibandingkan pro rakyat.

Kemakmuran dan Demokrasi

Meminjam teoretisi dari Martin Seymour Lipset (1990) yang menyatakan bahwa terdapat relasi positif antara tingkat kemakmuran suatu masyarakat dengan implementasi demokrasi. Tesis ini banyak mendapatkan momentum di masyarakat Eropa, di mana kemakmuran suatu masyarakat cenderung diiringi dengan perilaku dan tertib demokrasi yang mapan. Namun tesis ini sedikit banyak tidak menemukan momentum di Asia, terlebih di Asia Tenggara di mana justru negara yang memiliki tingkat kemakmuran justru tidak menampakan gejala demokrasi yang lebih baik.

Studi yang dilakukan Ross Marlay dan Clark D. Neher (1996) justru menunjukan level tertinggi tradisi demokrasi di Asia Tenggara justru menempatkan negara dengan tingkat kemakmuran rendah –Filipina– justru indeks demokrasinya mengalahkan Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam yang secara ekonomi memiliki tingkat kemakmuran yang lebih baik. Pandangan ini juga terdukung oleh Samuel P. Huntington (1995) yang menyatakan bahwa salah satu negara yang terkena imbas gelombang demokratisasi di Asia Tenggara hanya satu, yakni Filipina.

Namun bagi elit politik reformasi Indonesia selalu menyatakan bahwa solusi cerdas untuk mencapai tingkat kemakmuran adalah dengan pergelaran demokrasi secara masif. Maka lahirlah sebuah tradisi demokrasi Indonesia yang disanjung banyak masyarakat dunia, namun menunai kritik sangat dalam karena justru terdapat anomali demokrasi di Indonesia.

Pertama, Demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia adalah demokrasi elitis. Demokrasi yang didesain oleh elit, untuk elit dan demi keberlangsungan elit. Bagaimana tidak proses politik di negeri ini banyak dicirikan oleh gejala pengabaian terhadap keterlibatan publik dalam pembuatan keputusan. Sehingga tidak berlebihkan kiranya banyak produk demokrasi justru tidak pro publik namun justru pro elit. Demokrasi pada akhirnya menjadi sebuah oligharkhisme politik.

Kedua, Demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia cenderung mengarah kepada demokrasi prosedural. Sebuah demokrasi yang lebih menghargai tata laksana daripada substansi, sehingga tidak berlebihan untuk disebut bahwa demokrasi tidak melangkah maju namun hanya jalan di tempat saja. Untuk agar bisa tetap berenergi, meskipun hanya jalan di tempat maka demokrasi harus mendapat infus yang sangat besar dari kantong-kantong APBN dan APBD. Infus APBN dan APBD tampaknya lebih diutamakan untuk menghidupi demokrasi prosedural yang mulai kehilangan makna daripada menginfus publik yang sudah mulai sekarat akibat berbagai kebijakan yang tidak pro publik.

Maka tidak berlebihan kiranya terdapat hipotesis bahwa ternyata demokrasi prosedural dan elitis, justru memiliki makna negatif bagi kemakmuran dan demokrasi itu sendiri. Demokrasi prosedural dan elitis cenderung menghamburkan energi dan modal sosial yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi yang lain demokrasi elitis dan prosedural malah justru sebagai investasi negatif bagi pelembagaan politik. Demokrasi yang justru semakin menjauhkan nilai transparasi, akuntabilitas dan fairness.

Demokrasi 4-Tak

Publik sangat menghendaki demokrasi yang murah, ringkas dan akuntabel. Demokrasi yang tidak menghambur-hamburkan uang pribadi dan kelompoknya, untuk kemudian harus ditukar atau diganti melalui proses per-undangan-undangan yang sengaja dibuat agar modal demokrasi elit bisa kembali. Demokrasi murah memang harus diawali dari tumbuhnya nilai demokrasi yang santun dan tidak dipenuhi oleh kelicikan dan ketamakan, baik di kalangan elit dan publik. Ide pemilihan elit politik secara serentak memang bisa murah, tapi wacana ini jelas masih terperangkap dalam stigma demokrasi prosedural.

Dalam bahasa populer, publik menghendaki demokrasi 4-Tak, sebuah demokrasi yang hemat bahan bakar, namun tetap bertenaga, ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi yang menyesakkan dan hiruk pikuk yang memekakan telinga. Pertama, Untuk membangun demokrasi 4-Tak, kita bisa meminjam analog dari motor generasi 4-Tak. Motor 4-Tak senantiasa diawali dan didesain dengan formulasi pembakaran yang sempurna, biasanya menuntut konstruksi mesin yang khas. Demikian pula konstruksi besar demokrasi di Indonesia harus disusun sedemikian rupa sehingga energi yang dipergunakan untuk menjalankan mesin, dengan efek tenaga yang dihasilkan adalah produktif. Dalam arti meningkatkan kesejahteraan politik dan ekonomi bagi publik Indonesia.

Kedua, mesin 4-Tak cenderung mengeluarkan bunyi yang nyaman (comfort) dan dengan asap yang sedikit. Artinya demokrasi di Indonesia dengan output kesejahteraan politik dan ekonomi tidak diiringi dengan kritik dan intrik destruktif  yang menyebabkan demokrasi tidak elok dipandang, didengar dan dirasakan. Apa gunanya hasil energi demokrasi yang besar namun justru memberikan iritasi pada publik dan para pelaku demokrasi.

Sudah waktunya sekarang bangsa Indonesia untuk mewujudkan demokrasi 4 Tak. Sebab jika kita tidak segera mengembangkannya, jangan salahkan publik untuk kembali memilih pilihan modus politik selain demokrasi, karena dianggap lebih menentramkan dan menjanjikan. Wallohu A’lam.