Mau kemanakah bangsa Indonesia ? Inilah pertanyaan yang sering terucap dari bibir kering dari masyarakat miskin Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia yang sebelumnya termitoskan sebagai bangsa yang “gemah ripah loh jinawi”, “toto titi tentrem kerto rahardja”. Bahkan Koes plus, menyatakan bahwa Indonesia adalah “tanah surga”, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sekarang ini, semua mimpi Indah tentang Indonesia telah menjadi mimpi kosong di siang bolong. Harga-harga melambung tinggi tak terkendali, bencana dating silih berganti, korupsi tanpa henti, sampai-sampai membuat pemerintahan SBY-JK, yang sebelumnya berorasi dengan optimisme setinggi gunung kemudian sekarang ini cenderung mulai menunjukan kepanikan yang luar biasa.

Amerika Serikat, yang selama ini banyak disinyalir sebagai buffer bagi tatanan ekonomi dan politik Indonesia, dari regim Orde Baru sampai regim Reformasi, sedang mengalami kontraksi ekonomi yang sangat signifikan. Amerika Serikat justru menjadi biang masalah bagi melambungnya harga-harga kebutuhan tradisional Indonesia, seperti halnya tempe dari kedelai dan bakmi dari tepung, yang selama ini diekspor dari negeri Paman Sam tersebut.

Adalah seorang John Lock dan Weber, seorang ilmuwan sosial ulung  yang mencoba memberikan ulasan tentang karakter negara gagal, yakni suatu Negara yang sudah tidak mampu lagi memberikan pelayanan terbaiknya bagi public dalam bentuk terciptanya kesejahteraan social, ekonomi dan politik. Negara yang sedemikian rupa tidak mampu lagi mempertahankan diri dari pengaruh kontraksi dari Negara lain, sehingga kemudian menganggu aura kedaulatan suatu Negara.

Tesis Negara gagal kemudian banyak dimentahkan dengan hadirnya variable modernisasi yang menawarkan aura kesejahteraan ekonomi melalui konsep Negara pembangunan, maupun aura kesejahteraan ekonomi melalui konsep demokrasi. Ide pembangunanisasi dan demokratisasi telah menjadi dewa fortuna untuk menghilangkan memori tentang Negara gagal?. Apakah tesis ini benar-benar menjadi kenyataan ? Seorang William Zartman (1995), Kaplan (2000) dan Young (2002) membantah bahwa konsep modernisasi dan demokratisasi mampu menggerus probabilitas munculnya Negara gagal. Tiga Negara yang kemudian ditunjuk sebagai representasi Negara gagal adalah Liberia, Somalia dan Sierra Leone, yang kesemuanya merupakan representasi Negara di Afrika.

Bagaimana dengan Negara dunia ketiga, khususnya di Asia. Krisis ekonomi di paruh decade 1990an, telah menghasilkan beberapa Negara di Asia mengalami regim gagal. Contoh yang paling ditunjukkan adalah Indonesia. Indonesia tidak hanya sekedar mengalami kontraksi ekonomi yang berakibat kepada menurunnya indeks kesejahteraan (HDI), namun juga mengalami kontraksi kedaulatan, beberapa wilayah Indonesia kemudian tergerus, sehingga Timor Leste lepas dari Indonesia dan kemudian sebagai efek bola salju beberapa area seperti Aceh, Papua, Ambon, Poso, Sampit bergolak dengan konflik etnis yang menggerikan. Bagi Zartman, Indonesia telah menjadi contoh Negara gagal dalam decade tersebut.

Menurunnya Pelayanan Kesejahteraan

Bagaimana dengan keadaan sekarang ini ? Banyak kalangan mulai menilai arah menuju failed state, masih jauh karena Negara masih mampu memberikan respon terhadap kontraksi ekonomi maupun politik yang ada meskipun dengan tergopoh-gopoh. Kontraksi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini telah membuat aparatur Negara harus melakukan ekstra keras melayani tuntutan masyarakat. Kenaikan harga BBM di tingkat international tidak mampu diantisipasi secara elegan oleh pemerintah, konversi minyak ke gas dan managemen energi pemerintah sepertinya tak mampu menetramkan masyarakat. Kenaikan harga kedelai,  tepung, minyak goreng  juga tidak bisa dilakukan secara baik, pemerintah hanya mampu bermain di tingkat kebijakan moneter dan fiscal. Kapasitas pemerintah untuk melakukan penetrasi terhadap bergejolak pasar sepertinya tidak berjalan efektif.

Bahkan tatkala banjir dan bencana datang melanda di pusat Negara, Jakarta, pemerintah seakan sudah kehilangan akal. Negara sudah tidak mampu memberikan layanan terbaik kepada public tatkala terjadi hujan yang mengguyur Jakarta. Bandara internasional Sukarno Hatta, sebagai salah satu pusat layanan public dan merepresentasikan Indonesia sudah mulai collapse, ketika diterjang banjir. Belum lagi pelayanan pemerintah akibat lumpur panas Lapindo Brantas yang tak kunjung usia.

Jakarta mengalami problem kronis yang tak mapu diselesaikan dengan baik, yakni macet. Pemerintah senantiasa gagal menyelesaikan perkara macet, pelayanan public pemerintah di Jalan Raya ibukota justru menunjukkan bukti kegagalan pemerintah. Tak terbayang bagaimana nasib ibukota jika diguyur hujan selama berhari-hari dan dimasuki kendaraan dari luar kota secara massive, maka Jakarta sebagai ibukota akan segera menjadi collapse city.  Artinya, dari arasy pelayanan public, regim SBY-JK jika tidak segera berbenah secara serius maka tanda-tanda menuju failed regime sudah berada di depan mata.

Menurunnya Kesejahteraan Kedaulatan

Bagaimana dengan assessment terhadap kesejahteraan kedaulatan? Indonesia sedang mengalami proses “pseudo loss” dalam konteks kesejahteraan kedaulatan. Contoh yang paling anyar adalah bagaimana Indonesia mengalami kehilangan kedaulatan budaya, tatkala pemerintah Malaysia mulai mempatenkan beberapa produk budaya Indonesia, seperti lagu maupun kesenian reog, setelah sebelumnya Indonesia telah kehilangan Sipadan dan Ligitan, bahkan hampir saja kehilangan blok ambalat.

Yang juga agak mengkhawatirkan adalah kapasitas militer Indonesia  untuk melakukan netralisasi terhadap munculnya ancaman penggunaan kekerasan baik di tingkat domestic dan penetrasi internasional, di tengah semakin merosotnya kapasitas ekonomi Indonesia untuk membangun kapasitas monopoli kekerasan oleh Negara. Masih segar terbayang dalam ingatan public, bagaimana kasus tarian Cakalele telah menohok kapasitas Negara untuk memberikan jaminan keamanan kepada presiden. Ditambah lagi dengan kasus penandatangan DCA dengan Singapura, yang cenderung menyudutkan nilai kesejahteraan kedaulatan Indonesia.

Satu hal yang cukup mengkhawatirkan bahwa piranti militer Indonesia sudah memasuki masa expire date. Kecelakaan personil militer dalam beberapa training kemiliteran terindikasi karena ketidaklayakan piranti militer Indonesia dengan semakin dimakan usia. Jika sudah demikian nasib kedaulatan Indonesia secara fisik mengalami keadaan yang sangat fragile dari kemungkinan ancaman dari luar.  Kedaulatan Indonesia sedang mengalami kerentanan yang luar biasa.

Adalah menjadi tanggungjawab bersama, agar Indonesia tidak menuju menjadi failed state. Regime SBY-JK, sebagai pemegang mandate kekuasaan, harus mengelola sedemikian rupa mandate tersebut guna memberikan pelayanan public yang terbaik dan menjaga kedaulatan Indonesia, baik secara psikis maupun fisik. Jika kedua hal ini tak mampu dilakukan, maka adalah sudah menjadi keniscayaan umur regim SBY-JK yang mengusung menuju perubahan yang lebih baik, akan segera menjadi regim yang gagal (failed regime).