Memaknai Aksi Biksu
Jum’at, 28 September 2007 – 10:22 wib
text TEXT SIZE :
Share
Surwandono – Okezone

Oleh: Surwandono

Riak politik di Myanmar sedangmenunjukkan gejolak yang sangat berarti. Selama ini, ikon kekuatan prodemokrasiAung Suu Kyi sangat vital dalam memerankan dinamika politik Myanmar.

Kini, para biksu memainkanarti penting dalam konteks dinamika politik di negeri yang dulu bernama Burma itu.Dalam seminggu terakhir, para biksu di sanamelakukan aksi politik yang menawan sehingga mengundang decak kagum sampaiakhirnya per 26 September junta militer mengambil inisiatif membubarkan aksipolitik para biksu.

Biksu dan Politik

Dalam konteks politikkeagamaan, para biksu lebih mencerminkan sebuah kekuatan sosial yang sedangberupaya mewujudkan jalan pembebasan. Sebuah jalan unik untuk menjauh darigeliat kehidupan dunia yang sering dipahami akan melenakan untuk mencapaikesejahteraan nirwana. Tradisi para biksu memiliki kemiripan dengan tradisisufi atau pesantren-pesantren tarekat yang lebih menekankan asupan spiritualdaripada asupan material.

Dengan pola ini, adakecenderungan para biksu lebih memilih bersifat apolitis dan dalam batastertentu cenderung akomodatif dengan rezim yang berkuasa sebagai sebuahmekanisme untuk mendapatkan hak eksklusif. Sebagaimana diketahui, kehidupanpara biksu kerap bebas dari segala kewajiban pajak, bahkan pemerintah jugamemberikan hak otonom kepada kuil untuk mengembangkan tradisi rohaniah.

Dalam dinamika tertentu,tradisi biksu di Myanmar danChinamemang sering menunjukkan nuansa yang berbeda. Dalam tradisi Shaolin, sepertiyang tergambar dalam beberapa film China, kuil merupakan kekuatan civil society yang sangat kuat. BiaraShaolin seakan menjadi deposit bagi kekuatan masyarakat untuk menghadapi rezimtiran. Namun, gambaran sangat berbeda dengan tradisi kuil di Myanmar.

Dalam konteks negara, Myanmarmerupakan salah satu negara yang menempatkan agama Buddha sebagai agama negara.Bahkan dalam batas tertentu, opsi ataupun pilihan kebijakan seperti pelaksanaanpolitik luar negeri yang cenderung isolatif juga sering dipahami sebagai bagiantak terpisahkan dari penafsiran preferensi agama terhadap politik. Tidak hanyaitu,tradisi dan keberadaan kuil justru selama ini menjadi tiang penyangga utamadari rezim yang berkuasa.

Pola ini bisa dilacak dalamtradisi kuil di Thailandyang juga menjadi tiang penyangga utama kerajaan. Para biksu di Thailand lebihmemerankan diri sebagai kelompok spiritual yang apolitis, bahkan dalam tingkattertentu malah menjadi pendukung rezim berkuasa sebagai mekanisme pertukaranaset berupa pemberian hak eksklusif.

Ragam Makna

Dalam konteks memahamifenomena aksi politik biksu di Myanmar,setidaknya bisa dimaknai dalam beberapa hal. Pertama, ketersinggungan yangsangat besar dari para biksu terhadap kebijakan politik rezim. Biksu sebagaibagian dari politik eskanpasi sebenarnya hanya akan tersinggung jika ruangrohaniah dan spiritual kuil diganggu.

Selama ini ada kesan bahwaaksi para biksu berlangsung karena kebijakan Pemerintah Myanmar yangmenaikkan harga minyak sampai batas tak terbeli oleh masyarakat. Para biksu pada hakikatnya tidak terlalu peduli hargaminyak itu normal atau tidak normal karena pada prinsipnya mereka tidaktergantung pada konsumsi minyak yang berlebihan. Kedua, terjadinya transformasibudaya politik dalam tradisi kuil dari “parokial” ke partisipan.

Selama ini banyak pengamatmelihat tradisi kuil lebih mengembangkan tradisi parokial— meminjam istilahGabriel Almond— sebuah tradisi yang cenderung tidak mengedepankan diri sendiri.Tradisi untuk senantiasa menganggap baik kebijakan yang dibuat oleh parapemimpin karena pada hakikatnya pemimpin dimaknai tidak pernah memiliki naluriuntuk merugikan masyarakat yang dipimpinnya. Lompatan tradisi budaya politikbiasanya bergerak secara linier, yakni dari tradisi parokial kemudian ke subjekbaru ke tradisi partisipan.

Ketiga, dengan mendasarkanpada analisis kedua yang menarik untuk diungkap adalah faktor apakah yangmenyebabkan terjadi lompatan budaya politik itu. Apakah berasal dari proseskontemplasi progresif dari dalam kuil yang kemudian menghasilkan sublimasibudaya politik partisipan, ataukah merupakan fasilitasi, mobilisasi kekuataneksternal kuil, yang menempatkan kuil sebagai aktor paling signifikan untukberhadapan dengan rezim otoriter.

Tradisi progresifkeberagamaan, dalam batas tertentu, kerap digerakkan kalangan muda yang telahmendapatkan nalar progresif, kemudian membingkai nalar progresif tersebutdengan menggunakan nalar agama. Di sini, bisa dimaknai bahwa para biksu di Myanmar adalah biksu generasi muda atau biksuyang dibesarkan oleh gelombang demokratisasi dan globalisasi yang telahmenerobos politik isolatif Myanmar.

Proses peningkatankesadaran politik ini juga tidak bisa dipisahkan dari asistensi pihak luar yangberkepentingan terhadap perubahan rezim di Myanmar. Dalam konteks tertentu, aktoryang paling berkepentingan terhadap perubahan rezim di Myanmar adalah kalanganintrusive state, suatu negara yang berada di luar regional Myanmar, yakniIndo-China ataupun Asia Tenggara, yang berkepentingan terhadap Myanmar.Negara-negara ASEAN jelas tidak bisa memainkan peran ini karena keterikatanuntuk tidak saling melakukan intervensi politik.

Negara-negara ASEAN bahkanselama ini tidak bisa memaksa junta militer untuk membebaskan Suu Kyi. Tindakanyang sering dilakukan negara-negara ASEAN hanya mengimbau agar proses politikdi Myanmarberjalan secara tertib. Lantas siapakah aktor di balik aksi Biksu? Dua negaraintrusif yang berlomba untuk memperkuat pengaruh di Indo-China dan AsiaTenggara adalah Amerika Serikat dan China.
Jangan ketinggalan berita tentang Piala Dunia 2010, hanya di Okezone.com

Dua negara ini jelas sangatberkepentingan terhadap kue Myanmar,sebuah negara yang masih sangat perawan bagi pengembangan kepentingan politik,ekonomi, militer, dan strategis. Jawaban terhadap analisis ini akan segeradiperoleh dalam pekan-pekan ke depan. Siapakah dari dua negara ini yang palingreaktif dalam merespons kebijakan junta militer Myanmar yang melakukan politikrepresi terhadap para biksu?

Kita berharap, semogaproses politik di Myanmarjustru lebih dijalankan oleh mekanisme internal daripada dorongan danmanipulasi kekuatan eksternal. Karena setiap intervensi negara besar senantiasamenimbulkan luka menganga yang justru akan merusak kohesivitas suatu bangsa. (*)

Surwandono
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY
dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM
http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2007/09/28/58/50178/memaknai-aksi-biksu