Analisis tentang Teori Kudeta

  Demokrasi dan Politik   June 24, 2010

Menyoal Teori Kudeta

Surwandono
Dosen Fisipol UMY dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik UGM

Kudeta dalam kamus politik demokrasi merupakan sebuah penyakit kronis yang akan dihilangkan dari sistem politik. Demokrasi sebagai sebuah mekanisme politik menghendaki proses transformasi kekuasaan dilakukan melalui proses politik yang tidak mempergunakan instrumen kekuasaan. Sehingga apapun alasan di balik kudeta, baik yang klise demi kesejahteraan umum, tertib sosial, penegakkan hukum ditolak keberadaannya. Termasuk dengan kudeta yang akhir-akhir ini terjadi di Thailand maupun di Filipina.

Tulisan ini bukan untuk memperdebatkan kudeta sebagai sebuah proses politik yang diharamkan oleh tradisi demokrasi, namun akan menelisik tentang pergeseran aktor kudeta militer dibandingkan dengan sebelum tahun 1990-an. Ada perubahan yang sangat siginifikan antara aktor kudeta militer sebelum tahun 1990-an dengan pasca 1990-an.

Teori kudeta
Kudeta sebagai proses politik yang dilakukan militer untuk mendapatkan kekuasaan sudah menjadi perhatian seorang Eric Nodlinger. Menurut Nodlinger, kudeta merupakan salah satu pilar kunci bagi para perwira militer pretorian untuk mengambil alih kekuasaan. Bahkan untuk membenarkan tindakan kudeta tersebut, kelompok perwira militer pretorian harus merekayasa secara sistematis tentang prakondisi ekonomi dan politik suatu negara menjadi tidak menentu.

Biasanya kudeta oleh kelompok pretorian ditandai dengan situasi ekonomi yang memburuk, seperti tingginya angka inflasi, turunnya nilai mata uang secara dramatis, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Situasi politik cenderung ditandai dengan terjadinya konflik horizontal yang tidak bisa diselesaikan oleh politisi sipil secara komprehensif. Bahkan bisa juga terkait dengan isu separatisme oleh sebagian kelompok masyarakat sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja politisi sipil.

Dalam konteks situasi ekonomi dan politik ini, para perwira militer pretorian seringkali menerapkan strategi wait and see. Strategi ini dipergunakan untuk menciptakan collapse masyarakat sipil, dan bahkan bisa juga dengan meningkatkan eksklasi meluasnya ketidakpercayaan sipil kepada pemerintah yang sedang berkuasa dengan perilaku disobedience. Artinya militer merasa perlu untuk mendesain situasi, agar tatkala militer melakukan kudeta sudah tepat dengan momentum politik, ekonomi dan psikologis masyarakat sipil.

Aktor kudeta
Dalam diskursus teori kudeta , aktor utama dalam setiap kudeta adalah para perwira menengah yang sedang menanjak jenjang kariernya. Setidaknya ini terwakili oleh fenomena Muammar Khadafi, Gamal Abdul Nasser, Gregorio Honassan, Untung, yang kesemuanya berpangkat Letnan Kolonel. Dalam pandangan Ted Guur, para perwira menengah ini mengalami deprivasi relatif antara harapan untuk terus berkarier secara mulus ke jenjang yang lebih tinggi dengan semakin sempitnya promosi untuk mendapatkan akses tersebut.

Namun di sisi lain para perwira militer sedang bersama atau mengomandoi sejumlah pasukan yang mudah untuk diubah kesetiaannya, dari kesetiaan pada negara kepada kesetiaan kepada komandannya. Dan sekaligus secara emosional sedang berada dalam puncak-puncak progresivitas.

Dalam dekade 1960-1990-an, hampir tidak ada pelaku kudeta adalah kalangan perwira tinggi atau jenderal. Dalam pandangan teorisasi sebelumnya, level jenderal merupakan level kemapanan, sudah tidak ada lagi pemikiran progresif untuk melakukan perubahan. Kalaupun ada beberapa kasus perwira tinggi mencoba bermain api dengan politik kudeta cenderung kemudian gagal.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, justru kudeta oleh kalangan jenderal terbukti berhasil dan kemudian membuat tertib sipil. Sebut saja Jendral Musharaff di Pakistan yang melakukan kudeta terhadap rezim sipil Nawaz Sharif di 1997. Sampai saat ini rezim Musharaff telah berusia hampir sekitar 10 tahun. Dan yang terakhir adalah kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Shonti di Thailand yang menggulingkan rezim sipil Thaksin Shinawatra di September 2006. Namun percobaan kudeta yang dilakukan oleh para perwira menengah di Filipina cenderung gagal.

Dalam pandangan penulis, terdapat beberapa alasan yang paling krusial mengapa jenderal menjadi trigger bagi keberhasilan kudeta. Pertama, para jendral yang melakukan kudeta adalah para jenderal yang relatif muda, baik dalam usia dan pemikiran. Jendral Musharaff ketika melakukan kudeta masih berusia 50-an, demikian pula dalam ukuran penulis, Jendral Shonti adalah jendral yang progresif.

Kedua, para jenderal yang melakukan kudeta adalah jenderal dari organ angkatan darat. Pakistan dan Thailand adalah negara dengan basis agraris, sehingga otoritas dan anggaran untuk angkatan darat lebih besar dibandingkan dengan organ militer lainnya. Shonti merupakan jenderal yang kredibel di mata kalangan militer Thailand, sehingga organ militer yang lain pada akhirnya memberikan dukungan atau minimal tidak melakukan pengkhianatan politik.

Ketiga, rezim sipil cenderung tidak membaca secara cermat skenario dan ekskalasi politik yang dibangun oleh kalangan perwira tinggi militer. Dalam pandangan rezim sipil, –adagium bahwa tidak akan pernah seorang Jendral melakukan spekulasi politik melalui kudeta–, diyakini kebenarannya. Dalam konteks transformasi dan krisis politik, rezim sipil yang sedang berkuasa cenderung melakukan pengawasan secara intensif kepada kelompok perwira menengah yang ditengarai paling potensial melakukan kudeta.

Keempat, kudeta yang dilakukan para jenderal cenderung melahirkan tipologi kudeta yang tidak berdarah dan dihitung dengan kalkulasi yang tepat. Kudeta yang dilakukan oleh Musharaff dan Shonti relatif tidak menghabiskan amunisi militer untuk ditumpahkan kepada lawan politiknya. Sangat berbeda dengan kudeta yang dilakukan oleh para perwira menengah yang cenderung menimbulkan ketegangan politik yang akut dan diwarnai dengan pertumpahan darah.

Kelima, kudeta yang dilakukan para jenderal justru tidak menumpang dari suasana chaos dalam tertib sipil. Artinya kudeta yang dilakukan para jenderal justru mencari momen yang tepat, tatkala konsentrasi sipil untuk melakukan perubahan kepada rezim yang sedang berkuasa sudah kehabisan energi.

Masyarakat Thailand sudah sedemikian frustasi untuk menggulingkan Thaksin melalui proses politik karena sedemikian licinnya politik Thaksin. Shonti justru memainkan situasi normal di permukaan tetapi bergejolak di dalam untuk dimaknai sebagai situasi yang paling akurat dan kondusif. Shonti tidak harus melakukan rekayasa politik dan ekonomi yang menghasilkan kebangkrutan politik dan ekonomi dari rezim sipil, namun justru menunggu para rezim sipil melakukan kesalahan-kesalahan sendiri.

Ikhtisar
- Ada perubahan yang sangat siginifikan antara aktor kudeta militer sebelum tahun 1990-an dengan pasca 1990-an.
- Perlu desain politik, ekonomi, dan psikologi sosial yang tepat untuk menjalankan kudeta.
- Dulu, kudeta banyak dilakukan perwira menengah, dan belakangan muncul kudeta yang dikomandoi perwira tinggi.
- Angkatan darat lebih banyak mengambil peran dalam praktik kudeta.

http://groups.yahoo.com/group/gorontalomaju2020/message/34012

Tags: