Malang nian bangsa Indonesia. Tahun 2008 memberikan potret buram pemerintahan Indonesia dalam mengiktiarkan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan konsititusi. Bagaimana tidak, bangsa ini sekarang hampir tidak memiliki predikat positif yang jelas dan membanggakan, malah predikat negatif senantiasa melekat sebagai bangsa “kuli”, “terkorup”, “daya saing rendah” dan sederet stigma negatif yang memalukan.

Apakah bangsa Indonesia bangsa agraris, jawabnya akan teramat menyakitkan, bangsa ini tidak mampu berswasembada pangan. Beras harus impor, kelapa sawit kekurangan sehingga harga minyak goring melambung tinggi, dan yang paling anyar adalah “krisis” kedelai . Tempe dan Tahu yang telah menjadi produk tradisional Indonesia ternyata bahan bakunya justru didatangkan  dari dari luar negeri alias semuanya masih impor.

Apakah bangsa Indonesia adalah bangsa maritim, jawabnya juga teramat menyakitkan. Bangsa ini tak mampu lagi mengeksplorasi kekayaan laut menjadi sebuah kekayaan yang mensejahterakan. Kehidupan nelayan sangat memprihatinkan, subsisten dan semakin termarginalkan di negara yang berbasis kepulauan dan kelautan. Kegagahan bangsa Indonesia di masa lalu dengan Pinisi Nusantara-nya seakan hanya jadi memori manis belaka.  Ironis bukan ?

Apakah bangsa  Indonesia adalah bangsa dengan basis industrialis, jawabnya juga sangat menyakitkan. Bangsa ini telah mengubur kapasitas tehnologi tinggi, kapasitas industri kedirgantaraan yang sempat membuat bangsa ini mentereng. Nurtanio dan IPTN yang dahulunya sebuah industry prestise dan  membanggakan, sekarang ini mengalami keterpurukan yang signifikan. PTDI sebagai penerus cita-cita IPTN telah dinyatakan pailit, bangkrut dengan menyisakan masalah perburuan yang tiada terkira.

Apakah bangsa Indonesia adalah bangsa petro (minyak), jawabnya pun juga sangat menyakitkan. Indonesia senyatanya sebagai negara OPEC yang disegani, namun hampir tidak mampu mencerminkan diri sebagai bangsa yang memiliki asset minyak yang melimpah. Indonesia yang pernah merasakan keuntungan akibat terapresiasinya harga minyak di decade 1970-1980-an tak mampu mengulangi cerita sukses masa lalu. Namun justru bangsa ini menjerit, melengking panjang, bahkan sampai menangis pilu karena terapresiasinya harga minyak justru malah menjadi boomerang dan bencana.

Apakah bangsa Indonesia sebagai bangsa emas, jawabnya pun juga sangat menyakitkan. Lonjakan harga emas dunia juga tidak menjadi pendulum kemakmuran bangsa ini.  Potensi Emas Indonesia justru dikelola oleh kekuatan asing sehingga aliran kesejahteraan bukan bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, masyarakat di teluk Buyat justru menjadi korban dari pertambangan emas, limbah emas dan cairan merkuri telah merusak ekosistem.

Apakah bangsa Indonesia adalah jamrud Katulistiwa yang akan menjadi magnitude bagi industri pariwisata, jawabnya pun juga kembali tidak. Indonesia sudah tidak indah lagi, bencana telah datang secara bertubi-tubi sebagai akibat salah urus lingkungan. Hutan dan sungai tidak lagi sebagai sahabat namun telah menjadi ancaman yang signifikan bagi manusia. Potensi wisata Indonesia yang sangat kaya-pun tidak lagi menjadi daya undang yang kuat bagi hadir wisatawan mancanegara. Malaysia ternyata lebih mampu menjual kekayaan bangsa Indonesia, sehingga wajah wisata Indonesia sudah bisa ditemukan di Malaysia.

Lemahnya Proyeksi

Ketidakberhasilan bangsa ini dalam menggapai prestasi membanggakan disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, lemahnya proyeksi pembangunan. Proyeksi pembangunan di Indonesia yang dijalankan oleh regim reformasi cenderung terdapat kelemahan dalam menetapkan proyeksi pembangunan. Proyeksi yang dibuatkan pun cenderung dalam bentuk ukuran-ukuran makro yang berbasis numerik belaka, bukan sebuah capaian fisik yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah cenderung mentargetkan capaian makro seperti tingkat pertumbuhan, besaran inflasi, tingkat ekspor, posisi kurs rupiah, penurunan angka pengangguran dan tingkat subsidi pemerintah terhadap masyarakat miskin. Jelas, jika capaian pembangunan hanya berbasiskan ukuran imaginer dan statistic based, seorang Durell Huff (2003) melakukan kritik tajam terhadap penggunaan angka statistic karena dipolotisasi sesuai dengan kebutuhan kekuasaan.

Contoh yang paling mudah, pemerintah mengklaim telah terjadi angka pengangguran dan naiknya angka pertumbuhan ekonomi. Namun jika dilihat dalam tataran praktis ternyata jumlah orang menganggur semakin banyak, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya berkorelasi dengan pengurangan tingkat pengangguran di sector tertentu. Ukuran ekonomi makro yang membaik-pun juga tidak selalu menjadi jaminan membaiknya ekonomi masyarakat di tingkat keluarga dan mikro.

Kedua, proyeksi pembangunan juga tidak bersifat partisipatif. Angka-angka yang ditetapkan pemerintah cenderung tidak melibatkan peran masyarakat secara luas baik dalam proses pembuatan maupun dalam implementasinya. Dengan kondisi seperti ini maka bisa ditebak denga mudah, peran public hanya semata menjadi obyek, sedangkan pemerintah seakan berperan sebagai “dewa”. Angka pertumbuhan ekonomi sementara ini lebih diciptakan oleh pemerintah untuk memberikan “angin surga” bagi bangunan legitimasi kekuasaan.

Yang mendapatkan keuntungan dari penciptaan angka-angka makro, bukanlah masyarakat miskin yang memang tidak memiliki akses lebih, namun justru banyak dinikmati oleh kalangan elit. Jika pemanfataan iklim kondusif yang diciptakan pemerintah berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh dunia usaha, maka baru efek ke masyarakat baru terasa. Namun jika ternyata gagal, maka angka-angka asumsi tersebut tetap menjadi angka kosong dan melompong saja bagi masyarakat.

Dalam konteks konstruksi ekonomi, regim Orde Baru diyakini banyak kalangan lebih professional dan sistematis dalam merancang proyeksi pembangunan melalui Repelita. Repelita mampu mendrive kinerja  birokrasi untuk berkarya secara objektif dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, dan masyarakat juga bisa berperan serta secara aktif dalam program pembangunan. Bahkan anak-anak sekolah dasar sekalipun seakan memiliki social awareness terhadap program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Sangatlah berbeda dengan proyeksi pembangunan dalam regim reformasi yang terkesan sangat elitis dan imaginer.

Contoh yang paling sederhana adalah penetapan swa sembada pangan, diyakini banyak kalangan sebagai program yang terukur dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Masyarakat petani sedemikian rupa terlibat dalam proses mensukseskan program ini, dan pemerintah memberikan jaminan terhadap keberlangsungan program ini dengan memberikan jaminan harga beras yang stabil, dan tidak adanya impor beras secara sembarangan. Akhirnya program ini juga sukses menghantarkan bangsa Indonesia, sebagai sejati-jatinya bangsa agraris.

Regim reformasi yang senantiasa mengembangkan tradisi akuntabilitas dan transprasi harusnya bisa lebih bisa berkarya dibandingkan dengan regim Orde Baru yang diyakini mengembangkan tradisi birokratik. Namun yang terjadi justru sebaliknya, regim reformasi tidak mampu melakukan penataan ekonomi yang lebih baik, karena cenderung terkesan dengan kebijakan trial and errors. Sudah selayaknya bagi para pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan peran yang sebaik-baiknya. Gincu dan segala kamuflase politik dan ekonomi hendak dibuang jauh-jauh. Jujur dan ajaklah masyarakat dalam program pembangunan. Dari dari landasan inilah sesungguhnya pembangunan Indonesia akan berjalan kokoh. Semoga.