KEGAGALAN FINAL PEACE AGREEMENT 1996

DALAM PELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK MINDANAO

Dalam bab ini akan dipaparkan fakta-fakta kegagalan pelembagaan penyelesaian konflik melalui Final Peace Agreement 1996, dengan mengkolaborasikan antara konsep pelembagaan negosiasi dalam penyelesaian konfliik dari Arild Underdal[1] maupun Mary B Anderson[2], dengan menggunakan 2 indikator utama yakni  Pelembagaan peningkatan stabilitas politik dan keamanan pasca Final Peace Agreement 1996 dengan menggunakan konsep DDR (Demobilization, Disarmament dan Reintegration) dan Pelembagaan peningkatan kesejahteraan yang diukur dengan derajat peningkatan income perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, maupun tingkat pertumbuhan ekonomi regional.

Secara tekstual, Final Peace Agreement 1996 dimaksudkan sebagai upaya membangun pelembagaan politik, ekonomi, social dan perdamaian di Mindanao. Dengan terciptanya pelembagaan konflik maka beragam persoalan dapat diperbincangkan secara damai dan mengurangi penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pelembagaan Final Peace Agreement 1996, juga mengatur secara khusus proses pengelolaan birokrasi pemerintahan Muslim di Mindanao dalam relasinya dengan pemerintah Pusat.

Lihat lebih jauh klik

http://www.4shared.com/document/kDgtdXnm/BAB_V_disertasi_ok.html