KEGAGALAN KUDETA DAN AKSI SIPIL DI FILIPINA
Surwandono
(Dosen Fisipol UMY dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik dan Hubungan Internasional UGM)
Presiden Aroyyo dalam tiga tahun terakhir mengalami kontraksi pemerintahan akibat adanya percobaan kudeta di Juni 2004, 24 Februari 2006 dan 29 November 2007yang kemudian melahirkan respon berupa penetapan kondisi darurat, dan memberlakukan martial law. Tidak hanya itu menjelang pelaksanaan Sea Games Manila, Arroyo juga digoncang oleh impeachment dari Senat Filipina, termasuk juga desakan dari mantan Presiden Corazon Aquinno yang kemudian mengilhami banyaknya menteri Arroyo yang mengundurkan diri.
Sebagai sebuah regim ada kecenderungan Regim Arroyo mengalami kontraksi yang teramat sering dibandingkan dengan regim sebelumnya. Namun ada kecenderungan pula berbagai manuver politik dari kelompok oposisi, barisan sakit hati dari militer dan sipil belum mampu menggeser regim Arroyo. Tulisan ini akan mencoba melakukan eksplorasi terhadap kegagalan kudeta dan aksi sipil, dan keputusan apa yang akan diambil Arroyo pasca kudeta.
Negeri Kudeta
Filipina merupakan negeri Kudeta, namun juga dalam 30 tahun terakhir ini setiap kudeta yang dijalankan menemui jalan buntu dan gagal. Gejala kudeta di Filipina kecenderungan dilakukan oleh kelompok militer sayap kiri, seperti yang dilakukan oleh Gregorio Honassan di 1992, ataupun berbagai kudeta 2 tahun terakhir. Ada kecenderungan pula kelompok militer sayap kiri ini termasuk kelompok pretorianisme militer, kelompok militer yang mengalami sindrome untuk berkuasa.
Setidaknya ada beberapa faktor yang signifikan yang menyebabkan beberapa kudeta militer di Filipina gagal; pertama, tidak adanya issue integrasi nasional yang benar-benar rapuh akibat kegagalan regim Arroyo dalam menjaga keutuhan . Semisal hilangnya beberapa wilayah integral Filipina di Filipina selatan akibat separatisme Islam. Dengan demikian publik Filipina akan menilai bahwa kudeta yang dilakukan oleh sekelompok militer masih mencerminkan kepentingan sebagian kecil kelompok militer bukan menjadi kepentingan publik.
Kedua, ketidakmampuan kelompok militer Filipina untuk melakukan manipulasi kondisi ekonomi dan politik dalam posisi yang sangat rapuh. Ada kecenderungan setiap kudeta disertai dengan gejala patologis ekonomi seperti kontraksi nilai tukar, penganggguran, inflasi yang tinggi dan timbul pembangkangan massa yang massif. Memang dalam berbagai kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer di Filipina diiringi oleh demontrasi besar-besaran. Namun kelompok militer yang melakukan kudeta, hanya cenderung menjadi penumpang gelap aksi sipil. Militer bukan menjadi kelompok inti dalam perencanaan kudeta sehingga mampu melakukan manuver politik dan ekonomi yang membuat rapuh kondisi ekonomi nasional. Dengan demikian ada kecenderungan esprit de corps militer di Filipina cenderung sangat kuat dan loyal pada konstitusi atau malah telah terkooptasi oleh regim yang berkuasa.
Aksi Sipil
Demikian dengan aksi sipil yang dilakukan yang menyertai pelaksanaan kudeta juga ada kecenderungan ataupun yang kemudian dibawa ke Parlemen juga gagal. Kegagalan ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:
Pertama, aksi sipil dan manuver di Parlemen cenderung di”recoki” oleh penumpang gelap militer. Aksi sipil dari dua kali usaha menjatuhkan Arroyo sebenarnya sudah mulai menunjukkan aksi yang semakin meluas. Bahkan seorang Kardinal Sin dalam aksi Impeachment di Juni 2005 sudah menunjukkan sikapnya dengan kelompok opisisi. Bahkan seorang Corazon Aquinno pun sudah sempat menunjukkan pendapatnya akan rapuh dan manipulatifnya regim Arroyo. Namun aksi ini kemudian mengalami colling down dengan sendirinya akibat tindakan militeristik yang tidak terkordinasi. Aksi militer berupa kudeta kecil-kecilan justru membuat aksi sipil menjadi serba salah. Maju terus dianggap pro kudeta, dan menghadapi represi militer atas nama konstitusi namun jika surut ke belakang akan kehilangan kembali momentum.
Maka, hasilnya kemudian bisa ditebak, aksi sipil untuk melakukan dekonstruksi terhadap regim Arroyo menjadi pincang. Melanjutkan aksi sipil akan teramat mudah Arroyo untuk memelintir Martial Law sebagai sebuah Hukum Karet untuk menjerat para oposisi. Apalagi penggunaan Martial Law ini mendapatkan dukungan dari militer, maka militer akan menjadi alat efektif Arroyo untuk menekan kelompok oposisi.
Kedua, Aksi sipil memperingati hari People Power, 23 Februari 2006 relatif telah menemukan momentum. Namun regim Arroyo sadar bahwa tanggal tersebut sebagai tanggal yang sensitif untuk dipergunakan oleh aksi sipil untuk menjatuhkannya. Arroyo senantiasa menampik bahwa regimnya tidak sama dengan regim Marcos. Sehingga aksi sipil yang pernah menjungkalkan Marcos tidak akan efektif untuk menjungkalkannya. Arroyo sendiri kemudian telah menyiapkan berbagai paket kebijakan yang populis untuk menutupi berbagai issue miring seperti korupsi dan kebohongan publik yang menderanya.
Dan kepada kelompok militer Arroyo melakukan “politik dewa” dengan memberikan amnesti kepada perwira militer yang melakukan kudeta. Politik “dewa” ini merupakan politik yang khas dilakukan oleh regim Arroyo, sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami kudeta oleh militer. Hampir dipastikan hukuman mati akan diterapkan kepada para pembangkang ini.
Ketiga, ada kecenderungan Amerika Serikat sebagai patron tradisional Filipina tidak memberikan “restu” secara masif kepada kelompok oposisi, gerakan masyarakat sipil atau barisan militer sakit hati untuk melakukan aksi yang berujung kepada terjungkalnya regim Arroyo. Bagi Amerika Serikat kesalahan publik Arroyo masih bisa termaafkan dalam konteks kepentingan nasional Amerika Serikat, sehingga belum dirasa perlu Amerika Serikat untuk memberikan restunya kepada kelompok opisisi. Faktor Amerika Serikat ini sangat penting dalam konstalasi politik Filipina, karena secara harafiah Amerika Serikat telah menjadi referensi konstitusi dan pola pengelolaan pemerintahan.
Terlebih lagi Amerika Serikat menyakini bahwa Arroyo merupakan sahabat dan pion dari bidak catur yang terus bisa dimainkan untuk menjaga kerjasama melawan aktivitas jaringan terorisme internasional di Asia Tenggara. Kesediaan regim Arroyo untuk menjadi partner setia Amerika Serikat harus dibalas Amerika Serikat untuk senantiasa melindunginya.
Namun, sebagai sebuah regim, Arroyo sebenarnya sudah mendapatkan luka-luka yang sangat serius. Ada dua kemungkinan besar yang bisa dijalani Arroyo dalam menanti 1-2 tahun pemerintahannya, apakah dia semakin kebal dan taktis menghadapi segala bentuk manuver untuk menjatuhkannya sehingga ia kemudian akan mencoba lagi peruntungannya di Pemilu berikutnya. Atau Arroyo hanya akan menuntaskan masa kepresidenannya yang pertama saja agar tidak jatuh karena kudeta atau revolusi sipil sehingga bisa meninggalkan istana Malacanang tidak sebagai “pesakitan”. Semua akan terpulang kepada Arroyo untuk melakukan kontemplasi, jalan apa yang akan ia tempuh setelah ia menetapkan pemberlakukan hukum darurat. Atau bisa juga ia kembali melakukan “politik dewa” dengan serta merta mengundurkan diri bukan dipaksa mundur dari kursi kepresidenannya sebagai bukti bahwa ia “bertanggungjawab” terhadap tertib sipil dan ekonomi yang memang belum membaik. Hanya Tuhan dan Arroyo-lah yang tahu.

http://www.4shared.com/document/KkS3hAiD/PRETORIANISME_DI_FILIPINA.html