Kontraksi politik di Filipina kembali terjadi. Ribuan demonstran, termasuk di dalam Corazon Aquino dan Etsrada, dua mantan Presiden Filipina menyerukan agar Aroyyo mengundurkan diri dari jabatan presiden, setelah skandal korupsi yang dilakukan oleh Suaminya dibongkar. Bukan kali ini saja, Aroyyo mendapatkan tekanan politik yang sangat serius, baik melalui upaya kudeta, bahkan impeachment, namun drama politik  untuk menggoyang Aroyyo terbukti tidak berhasil memaksa Aroyyo untuk lengser.

Filipina merupakan sebuah negeri unik. Negeri ini pernah menjadi idola pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, di decade 1970-1980, dengan diterapkannya strategi pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan regim otoritarian gaya Marcos. Regim Orde Baru di Indonesia, sedikit banyak menerapkan pola pembangunanisasi seperti yang diterapkan oleh Filipina.

Sepeninggal Marcos, Filipina juga menjadi teladan yang sangat kuat bagi model demokrasi di dunia ketiga, tidak berlebihan kiranya Samuel Huntington dalam bukunya Gelombang Demokratisasi ke 3 menyebut Filipina sebagai gerbang demokratisasi di Asia Tenggara. Kekuatan rakyat (people power) mampu menjadi kekuatan penyeimbang kekuatan otoritarian dari Marcos, sehingga kekuatan Marcos yang sudah memberhala akhirnya bisa ditumbangkan. Point inilah yang kemudian menjadikan Filipina menjadi model yang pembangunan masyarakat sipil sebagai bangunan penting dari proses demokratisasi.

Namun dalam 10 tahun terakhir, hampir tidak ditemukan prestasi yang signifikan dari Negara Filipina. Perekonomian Filipina ambruk pasca krisis ekonomi yang menghantam Asia. Bahkan Estrada dan Arroyo dalam upaya mencari bantuan ekonomi sebagai basis legitimasi pemerintah harus memperdagangankan issue kekerasan di Mindanao guna mendapatkan isentif ekonomi dari Amerika Serikat. Di sisi yang lain, Filipina mengalami degradasi yang signifikan terhadap nilai-nilai demokrasi. Selama pemerintahan Arroyo saja, tidak kurang dari 3 kali percobaan kudeta, dan tidak kurang 3 kali impeachment karena skandal korupsi dan nepotisme yang sekarang ini menjadi wajah Filipina. Bahkan derajat indeks demokratisasi di Filipina sekarang ini dibawah jauh indeks demokrasi Indonesia, seperti yang dilansir oleh National Endowment for Democracy, 2007.

Beberapa fakta

Dalam studi yang dilakukan Larry Diamond (2007) untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat kepada demokrasi menunjukkan bahwa; tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi mengalami penurunan yang sangat signifikan; hanya tinggal sekitar 52% masyarakat Filipina yang menganggap demokrasi sebagai system politik yang fairness, hanya sekitar 57% demokrasi diyakini sebagai mekanisme politik yang cocok dengan Filipina, hanya sekitar 37% masyarakat Filipina yang merasa puas dengan produktivitas demokrasi bahkan masyarakat Filipina semakin bisa menerima kepemimpinan politik yang berbasis otoritarian, sebesar 43%.

Pada point terakhir inilah yang tampaknya sengaja digulirkan oleh Arroyo untuk mempertahankan legitimasi politiknya. Arroyo telah belajar banyak, sebagaimana diketahui Arroyo merupakan Doktor Ilmu Ekonomi dan Politik di Universitas Filipina sebelum Aroyyo terjun ke panggung politik, bahwa mempertahan legitimasi hanya dengan mengandalkan demokrasi di Filipina adalah sesuatu yang mustahil. Aroyyo seperti tidak mau mengikuti langkah Corazon Aquino yang terus menjalankan roda demokrasi meskipun harus menghadapi serentetan kudeta yang mencapai 7 kali, sampai akhirnya kemudian digantikan kekuasaannya oleh Fidel Ramos.

Untuk menjamin keberlangsungan kekuasaan, Aroyyo kemudian memilih membangun politik klan dibandingkan dengan memperkuat kekuatan pro demokrasi untuk menghadang opurtunisme dan pretorianisme militer Filipina. Bangunan politik klan di Filipina ternyata sedemikian kuat menopang Aroyyo, sebagaimana hasil studi yang dilakukan oleh SWR (Social Weather Report, 2007) yang menunjukkan; bahwa politik berbasis keluarga (klan) atau sering disebut nepotisme semakin menjadi fenomena. Adalah menjadi bisa dimengerti jika kemudian Arroyo dalam 3 kali kudeta masih bisa bertahan karena solidnya politik klan tersebut dalam menghadang arus kekecewaan public. Hubungan politik berbasis keluarga memang memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi tekanan public, dibandingkan dengan system politik demokratis. Kuatnya hubungan klan ini hampir merata di seluruh penjuru negeri. Keluarga besar Aroyyo disinyalir menduduki hampir sampai 80% posisi penting di pemerintahan pusat dan local. Demikian pula di tingkat parlemen, ada sekitar 75% anggota parlemen Filipina adalah bagian dari politik dinasti Aroyyo.

Studi dari SWR 2007 juga menunjukan perbandingan tentang posisi legitimasi dari empat presiden terakhir Filipina, bahwa Aroyyolah presiden yang mengalami keterpurukan legitimasi paling tinggi, namun Aroyyolah juga yang mampu membangun legitimasi kembali, dan kemudian tidak jatuh seperti Estrada.

Belajar dari Filipina

Bangunan demokrasi di dunia ketiga, hakekatnya “masih angat-anggat tahi ayam”. Filipina yang sudah diberhalakan Huntington sebagai situs demokrasi nomor satu di Asia akhirnya tergerus secara perlahan-lahan oleh kekuatan politik yang berkuasa. Kekuasaan memang kemudian memainkan bola bilyar demokrasi hanya sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan dengan memobilisasi dukungan dari organisasi sipil, namun demokrasi seringkali dibuang secara perlahan jika tidak bisa dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

Umur demokrasi Indonesia, barulah  seumur jagung. Demokrasi masih akan terus berdialektika untuk kemudian menemukan titik equilibrium, apakah demokrasi memang kompatibel dengan kebutuhan politik, ekonomi, social bangsa Indonesia, ataukah demokrasi hanya akan menjadi alat penguasa, sehingga akhirnya demokrasi akhirnya menjelma oligharksime, atau demokrasi di Indonesia justru akan berkembang produktif bagi penciptaan tatanan masyarakat yang makmur berkeadilan, dan berkeadilan dalam kemakmuran.

Publik maupun organisasi sipil di Indonesia, harus senantiasa menjadi “watch dog” kepada setiap produk perundangan-undangan politik maupun ekonomi. Karena dari sanalah nalar oligarkhisme demokrasi akan dititipkan dan dikembangbiakan. Paket UU Partai Politik, Pemilu merupakan produk perundangan-undangan yang harus didesain secara komprehensif. Karena dari sinilah nalar politik Indonesia dalam 5 tahun ke depan akan ditentukan. Publik harusnya mencurigai, mengapa pembahasan RUU Pemilu sedemikian rupa sangat dekat dengan pemilu dan KPU mengejar-ngejar agar segera disahkan agar jadual pelaksanaan pemilu akan berjalan secara normal. Jika sudah begini, tampaknya kualitas UU Pemilu 2009 adalah premature, dan jangan-jangan keprematuran UU Pemilu justru secara sengaja didesaian untuk tetap bisa mengail ikan di air keruh, dan dari air keruhlah kekuasan kemudian dapat digapai. Jika politik demokrasi diawali dengan kekeruhan, maka hasil demokrasipun tetap keruh bahkan akan lebih keruh sebagaimana politik di Filipina.