MENAKAR MORAL DIPLOMASI INDONESIA
Surwandono
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY

Indonesia dalam sebulan terakhir merilis sebuah statement yang sangat bertolak belakang. Indonesia mendeklarasikan diri di tahun 2030 akan menjadi kekuatan internasional yang utama, dengan Pendapatan Per kapita mencapai 15.000 US$. Sebuah visi yang membanggakan dan mimpi indah ditengah ketidakjelasan nasib Indonesia yang semakin terpuruk. Dalam visi tersebut tersurat dengan jelas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar di dunia dan memiliki moral bangsa berupa tekad, semangat dan kecerdasan untuk menggapai cita-cita.
Namun yang menarik adalah, setelah selasai merilis visi 25 tahunan yang membanggakan dari sisi moral diplomasi, Indonesia justru melakukan tindakan diplomasi yang sesungguhnya tidak mencerminkan visi 2030. Ada mis-sinkronisasi antara visi yang akan diperjuangkan dengan tindakan aktual yang dilakukan pemerintah Indonesia, terkait dengan kebijakan Indonesia untuk memilih mendukung keputusan DK PBB untuk memberikan sanksi pada Iran terkait dengan issue nuklir.
Pemerintah senantiasa menyatakan kepada publik domestik bahwa pilihan diplomatik terhadap kasus Iran adalah pilihan terbaik untuk tetap bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan ramah terhadap kepentingan Iran. Tidak kurang dari Dino Patti Jalal di Kompas, 28 Maret 2007, Menlu Hasan Wirayuda di Komisi I, dan Penjelasan Presiden SBY, semua adalah jawaban klise dan sulit diukur bahwa pilihan tersebut adalah pilihan bangsa yang berharga diri.
Pilihan Indonesia untuk bersikap akomodatif terhadap kepentingan negara besar, justru menunjukkan bahwa dalam tata pergaulan internasional Indonesia adalah bagian dari negara yang inferior, bahkan satu level dengan negara Qatar yang senantiasa direfer Indonesia sebagai negara yang juga memilih kebijakan akomodatif. Lantas di manakah visi 2030 yang baru saja dicanangkan Indonesia, dalam konteks pengambilan keputusan di DK PBB.
Moral Diplomasi
Dalam diskursus mengukur kekuatan nasional suatu negara, seorang Hans J. Morgenthau menempatkan moral diplomasi sebagai bagian tak terpisahkan dari in-tangible power yang memiliki efek multiplier dibandingkan dengan unsur tangible power seperti Penduduk, Lokasi Geografis, Militer, Ekonomi yang cenderung memiliki efek aditif saja. Penjelasan inilah yang kemudian bisa menjelaskan Jepang yang dalam konteks tangible power adalah negara kecil namun karena dukungan in-tangible power, maka Jepang menjadi salah satu raksasa dunia. Demikian pula Israel, negara yang relatif terjepit oleh negara Arab cenderung memilih keputusan konfrontatif karena memiliki in-tangible power, dan salah satunya moral diplomasi.

http://www.4shared.com/document/hXnsFcpJ/Regime_Inferior.html