ROBOHNYA MORAL POLITIK ELIT

Surwandono

Dosen Fisipol UMY dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM

Moral politik tampaknya menjadi issue yang paling mewakili untuk menjelaskan carut marut politik di Indonesia. Politik demokrasi yang sebelumnya diyakini akan melahirkan pelembagaan politik secara sistematis yang kemudian akan berkontribusi kepada terhadap optimalnya pemanfaatan modal social dan ekonomi. Optimalnya pemanfaatan modal social dan ekonomi akan membuat roda kesejahteraan masyarakat akan  meningkat.

Judul tulisan ini setidaknya terinspirasi oleh Novel Buya Hamka, robohnya surau kami. Surau merupakan salah satu tempat spesifik tempat bangunan moral didirikan. Jika surau sudah roboh, maka akan bisa diyakinkan bahwa masyarakat sejatinya juga sudah roboh atau setidaknya aka roboh. Robohnya moral politik dari para elit, dalam perspektif masyarakat yang menganut tradisi politik paternalistic, bisa dimaknai dengan akan robohnya tata masyarakat, bahkan mekanisme demokrasi justru menjadi picu bermunculannya tradisi berpolitik yang mengadaikan moral politik.

Ragam Kerobohan Moral

Setidaknya ragam kerobohan moral politik tercermin dalam tiga tahap. Pertama, proses rekruitmen politik. Dalam proses rekruitmen politik masih banyak ditemukan upaya manipulasi dari calon elit untuk meningkatkan derajat representasi di mata public dengan melakukan pemalsuan ijasah atau bahkan melakukan “penguburan” riwayat hidup dengan memunculkan nama baru dengan harapan track record masa lalu bisa dihilangkan jejaknya.

Bukan hanya itu, para elit politik juga melakukan klaim-klaim politik yang seringkali mengada-ada dengan mengidentifikasi diri dengan sanjungan-sanjungan dan atribut-atribut yang sejatinya tidak selalu merepresentasikan dirinya. Para calon elit sering melakukan politik gincu, untuk memoles diri agar tampak elegan, bermoral, cerdas dan bahkan sempurna tiada memiliki cacat. Dalam perspektif elit, memoles diri dengan politik gincu akan bisa meningkatkan apresisi masyarakat kepadanya. Namun apa lacur, terkadang polesan gincu politik menjadi sangat berlebihan, sehingga bukan paras molek yang diperoleh namun justru bak Badut di panggung hiburan rakyat, yang rela untuk ditertawakan.

Kedua, Proses kompetisi menjadi elit. Adalah suatu kelaziman dalam kompetisi politik terdapat fihak yang menang dan yang kalah. Jika kompetisi politik dilakukan secara fair, transparan dan akuntabel, maka fihak yang kalah akan memberikan apresiasi dan dukungan kepada elit terpilih. Namun yang sering terjadi adalah proses kompetisi menjadi elit sedemikian absurd, tidak transparan apalagi akuntabel. Moral politicking lebih mendominasi daripada moral politik. Janji kebohongan dan kepalsuan lebih mendominasi daripada janji sederhana tapi berisi. Moral politik berbasis contending (menyerang) lebih disukai daripada moral problem solving. Sehingga moral politik fitnah lebih banyak dikuasai para calon elit dibandingkan dengan moral politik kompetensi.

Ketiga, Pengakuan Terhadap hasil Kompetisi Politik.  Tradisi menerima kekalahan belum hadir, meskipun sebelum proses kompetisi politik para kandidat sudah melakukan deklarasi dan kontrak politik untuk siap menang dan siap kalah. Banyaknya gugatan politik dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi ketika elit mengalami kekalahan dalam proses kompetisi, ataupun konflik social horizontal akibat tidak puas kepada keputusan MA dan Mahkamah Konsitusi. Belum lagi fakta politik adanya dis-harmoni antara elit politik yang tersingkir, dalam hal ini incumbent dengan elit terplih. Dalam banyak Pilkada telah tergambar bahwa pasca penetapan pemenang oleh KPUD adalah titik yang paling rawan terjadinya konflik dan kekerasan yang berlarut-larut. Contoh, pilkada di Depok, Lampung, Bengkulu Selatan, Maluku Utara, dan yang terakhir Jawa Timur. Di level nasional, dalam setiap pergantian top elit pasca reformasi, acara inaugurasi politik presiden terpilih senantiasa tidak dihadiri oleh para mantan presiden. Bahkan hubungan dishamoni tersebut kemudian diperpanjang dalam hubungan personal antara mantan presiden dan presiden.

Sangat berbeda dengan moral politik di Negara yang benar-benar menjunjung moralitas politik. Sebuat saja contoh yang paling dekat dari Indonesia, yakni Filipina. Dalam proses inaugurasi presiden, presiden terpilih senantiasa didampingi oleh para mantan presiden. Bahkan dalam system politik di Filipina, setiap presiden yang diganti secara otomatis akan menjadi penasehat presiden terpilih. Presiden yang pernah terpilih, kemudian dalam pemilu berikutnya tidak terpilih cenderung tidak maju lagi sebagai kandidat. Elit politik di Filipina sangat berhormati moral kredibilitas, jika sekali memimpin dan gagal ada kecenderungan tidak akan mencalonkan diri lagi.

Moral politik elit di Indonesia, tampaknya memiliki kemiripan dengan moral politik Paksitan, di mana perdana menteri yang pernah terpilh kemudian tersingkir dalam proses demokrasi, tetap bersemangat, dan tidak malu, bahkan dalam batas tertentu mendominasi bursa dalam pemilhan perdana menteri. Seakan para elit ini tidak memiliki moral untuk memberikan kesempatan kepada generasi baru, dengan wawasan baru yang dibutuhkan oleh public. Sebut saja Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif, yang tetap menjadi elit popular meskipun keduanya gagal membawa Pakistan menjadi Negara yang aman dan sejahtera. Bagaimana dengan Indonesia, rumput yang bergoyang saja tahu.

Keempat, menjalankan peran politik. Dalam menjalankan peran politik demokrasi para elit politik mengalami political syndrome, dari tidak siap menjadi elit dengan ide dan tindakan yang cemerlang, sampai perbuatan yang cenderung mencoreng wajah elit, seperti perilaku tidak amanah, pemborosan anggaran, sampai perilaku koruptif. Kondisi ini kemudian menempatkan para elit terpilih bukan menjadi tauladan bagi masyarakat. Masyarakat menjadi muak dengan perilaku elit, seharusnya para elit politik menjadi contoh terbaik bagi masyarakat sehingga masyarakat akan senantiasa, tut mburi handayani. Namun justru yang terjadi sebaliknya, masyarakat justru bisa mengalami kerapuhan jika merestui dan mendukung elit, sehingga lahirlah jargon plesetan dari pepatah kepemimpinan Jawa tersebut, “ngentut mburi bebayani’. Elit justru lebih sering mengeluarkan “kenthut” kepada masyarakat daripada kebijakan yang kontruktif bagi masyarakat.

Hal yang juga sangat menyesakkan dada adalah para elit politik dalam menjalankan regim pemerintahan tidak lepas dari politik permainan. Memang, politik sejatinya adalah permainan, namun janganlah kemudian mempermainkan public dengan moral gincu politik. Menilik perdebatan antara dua kandidat terkuat pemilu 2009, terlihat bahwa lambatnya pelembagaan politik dan ekonomi di Indonesia karena manajemen pemerintahan berlandaskan nalar moral politik Yoyo, Gasing, Undur-Undur, dan Poco-Poco. Maka wajarlah jika public Indonesia menyebutnya dengan mulai Robohnya Moral Politik Elit. Wallohu A’lam.