SIAPAKAH SEBENARNYA RAKYAT ITU?

SIAPAKAH SEBENARNYA RAKYAT ITU?
Surwandono

Dalam 1 pekan terakhir, nurani rakyat kembali tercabik setelah DPR menuntut pembayaran tunjangan operasional per anggota sebesar Rp. 10 juta per bulan, seratus kali lebih besar dibandingkan dengan BLT yang diterima masyarakat miskin. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengajukan gaji minimal RP. 40 juta per bulan, demikian pula kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri, dan kenaikan gaji PNS per 1 Januari 2006.
Tulisan ini akan mengajak kepada pemerintah untuk kembali melakukan kontemplasi dalam mendefinisikan secara proporsional apa yang disebut dengan rakyat dengan melihat beberapa kebijakan yang dalam 1 tahun terakhir yang terkait dengan kenaikan gaji birokrasi. Terdapat fakta yang sangat kasat mata bahwa ada kecenderungan terdapat bias dalam mendefenisikan rakyat, yang terus terang akan sangat menyinggung rakyat Indonesia jika pendefinisian rakyat tidak dilakukan revisi ulang.
Perbincangan tentang rakyat merupakan perbincangan tentang eksistensi negara. Republik ini tegak berdiri sampai saat ini juga tidak lepas dari masih terdapatnya rakyat yang memberikan pengakuan kepada sekelompok orang untuk menjalan roda organisasi yang bernama negara. Rakyat merupakan “komunitas” yang akan senantiasa dimakmurkan, disejahterakan dan dimajukan dalam republik ini sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, bahkan amandemen UUD 1945 tidak membatalkan ataupun mendefinisikan ulang tentang siapa saja yang akan dimakmurkan, disejahterakan dan dimajukan.
Namun dalam 10 dekade terakhir terdapat pendefinisian rakyat menjadi “gejala “ yang sangat sempit, dan cenderung merujuk kepada “komunitas” birokrasi, baik di eksekutif, legistatif, dan yudikatif. Ketiga komponen ini ada kecenderungan mendapatkan prioritas dari republik ini untuk disejahterakan, dan dimajukan. Elemen yang paling kongkrit untuk mensejahterakan dan memajukan komunitas ini adalah berupa pemberian tunjangan dan gaji yang senantiasa bertambah secara progresif.
Usulan kenaikan gaji bagi PNS, Pejabat, anggota Dewan, Hakim dan Jaksa sedemikian deras didegungkan selama masa reformasi. Ada sebuah asumsi bahwa dengan mensejahterakan dan memajukan kelompok ini akan memberikan efek bola salju bagi penciptaan kesejahteraan dan kemakmuran secara umum. Hal ini bisa dilihat dana APBN untuk membayar sektor rutin senantiasa bertambah, demikian pula DAU yang diterima daerah ada kecenderungan juga dipergunakan untuk membayar gaji dan fasilitas birokrasi dengan kemasan untuk penciptaan aparat yang bersih, cakap dan berwibawa.
Pada prinsipnya, masyarakat cenderung tidak berkeberatan gaji dari birokrasi mengalami kenaikan secara periodik, namun yang kemudian menjadi persoalan adalah “kenapa yang senantiasa yang lebih diurusi untuk dinaikkan gaji hanya birokrasi, apakah tidak ada tanggung jawab dari pemerintah juga untuk menaikkan pendapatan rakyat secara periodik pula dengan kebijakan yang cerdas ?”. Pertanyaan ini kemudian menukik tajam, “apakah telah terjadi redefinisi baru tentang konsep rakyat secara konstitusional, dari rakyat sebagai fenomena politik, sosiologis dan hukum menjadi fenomena birokrasi semata”. Jika demikian berarti rakyat Indonesia bukan lagi berjumlah 250 juta, namun hanya sekitar 25-30 juta saja yang layak senantiasa dijaga kemakmuran dan kesejahteraannya oleh pemerintah republik ini.
Asumsi Timpang
Bangsa ini sedang mengalami kontraksi ekonomi, politik, dan sosial yang sangat hebat. Belitan masalah kemiskinan dengan ditandai busung lapar yang mengejala, proses demokratisasi yang beraromakan politik uang dan kekerasan, benturan antar etnis ataupun kelompok keagamaan yang senantiasa hadir, ditambah dengan ancaman bencana bencana alam yang frekuensinya bertambah namun belum diimbangi dengan managemen bencana yang cakap dan bersih. Kata putus dari kondisi ini adalah kata “prihatin”. Dalam konteks terminologi Jawa, kata prihatin dapat diurai dari dua kata yakni perih dan hati. Sehingga kondisi psikologis orang prihatin adalah kondisi yang sangat tertekan karena menahan penderitaan hidup yang sangat berat. Respon sosial untuk mensikapi keprihatinan adalah pembangun investasi sabar.
Dalam filsafat Jawa, ada sebuah slogan bahwa para pemimpin adalah orang yang paling faham tentang ke arah mana masyarakat akan dibawa. Rakyat sedemikian percaya bahwa para pemimpin tidak akan berlaku “culas” atau “blusukke” (menjerumuskan) rakyat. Sehingga sampai lahir sebuah konsep “sabdo pandhitaning ratu”. Setiap kebijakan pemimpin adalah benar adanya, sehingga layak untuk dilaksanakan yang kemudian tercermin dalam sikap “sendhiko dhawuh”atau “sami’na wa atha’na”, yakni sebuah kepasrahan untuk menerima.
Apakah kebijakan dari Republik ini untuk menaikkan gaji birokrasi merupakan kebijakan yang akan menciptakan kemakmuran bersama sehingga rakyat akan membenarkannya, dan diterima sebagai “sabdo pandhitaning ratu” ? Tampaknya terlalu dini dan premature asumsi tersebut. Mengapa ? Jawabannya sangat sederhana, “pemerintah belum bisa memberikan kemakmuran bersama”. Pemerintah belum bisa menjadi “Hamengku Buwono”, yang menggenggam dan mengolah seluruh potensi Indonesia ini untuk menjadi ladang kemakmuran bersama.
Artinya alasan yang paling logis dan menunjukan emphati sosial sebelum menaikkan gaji birokrasi adalah bagaimana menciptakan kemakmuran bersama secara nasional dulu. Apakah pendapatan per kapita bangsa Indonesia sekarang ini mengalami kenaikan sampai 10-20% dibandingkan 2 tahun yang lalu. Apakah Pendapatan Kotor Indonesia (Gross Domestic Products) juga mengalami kenaikan ? Apakah hutang Indonesia semakin berkurang, bagaimana posisi cadangan devisa Indonesia dalam posisi aman. Secara faktual dengan beberapa tekanan ekonomi internasional yang sedemikian deras akhir-akhir ini, para pengamat ekonomi menyatakan bahwa derajat ekonomi makro Indonesia mengalami kontraksi yang sangat serius, dan kemudian berpengaruh kepada melemahnya pertumbuhan di tingkat mikro.
Hampir tak ditemukan bentuk komunikasi yang jelas dan transparan pemerintah kepada masyarakat tentang posisi ekonomi Indonesia di tengah berbagai bentuk kontraksi tersebut, kalaupun ada penjelasan angka-angka tentang posisi ekonomi makro Indonesia, jangan-jangan tidak mewakili realitas. Mengapa ? Menurut seorang Darrel Huff, angka agregat rentan dengan manipulasi, sehingga ia menulis “How to Lie with Statistics”, yang mengambil statemen dari Samuel Johnson , “angka bulat selalu palsu”.
Kondisi riil ekonomi bangsa Indonesia kini adalah “kemiskinan”, bahkan Indonesia mulai tidak konsisten dengan istilah “miskin”, dalam terminologi UNESCO, orang dikatakan miskin adalah orang yang konsumsi 1 harinya adalah 2 US$ per jiwa. Artinya jika pemerintah konsisten dengan pemberlakuan internasionalisasi indexs seperti harga BBM, maupun kurs maka pemerintah Indonesia juga harus menggunakan standar UNESCO untuk mengukur kemiskinan. Dengan ukuran UNESCO orang dikatakan miskin jika pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah 2 dikalikan 360 hari sehingga ditemukan angka 720 US$ atau setara dengan Rp. 7.200.000.
Namun jika kita bandingkan dengan angka pendapatan penduduk yang berhak mendapat kompensasi BBM dalam angka pendapatan keluarga per bulan adalah di bawah Rp. 700.000 sehingga jika kita kalikan 12 maka definisi kemiskinan oleh pemerintah Indonesia adalah Rp. 8.400.000. Memang sepertinya lebih besar dibandingkan dengan angka UNESCO yang sejumlah Rp. 7.200.000, namun jika kita telusur angka Rp. 8.400.000 tersebut adalah berbasis keluarga bukan jiwa. Sehingga harusnya dengan asumsi system keluarga di Indonesia adalah catur keluarga (4 anggota keluarga) maka harusnya keluarga dikatakan miskin jika pendapatan setahun per keluarga kurang dari Rp. 28.800.000 (hasil dari Rp. 7.200.000 dikalikan 4).
Dengan hitungan sederhana ini, maka ada kesenjangan antara inteprestasi pemerintah. Birokrasi dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari Rp. 28.800.000/tahun, sehingga jika kurang dari itu maka gaji dan tunjangannya harus dinaikkan. Ini terlihat bahwa anggota DPR sedemikian rupa masih mengaku miskin, dan kemiskinan tersebut harus dimengerti oleh pemerintah. Dan tampaknya pemerintah juga mau mengerti kemiskinan anggota Dewan yang terhormat tersebut. Namun pertanyaannya kenapa pemerintah sulit mengerti kemiskinan masyarakatnya.
Kemakmuran Bersama ?
Selama ini, asumsi untuk kenaikkan gaji birokrasi tidak dibangun oleh “paradigma” telah terjadi kemakmuran bersama. Namun dibangun dari asumsi telah terjadi pergeseran pertumbuhan ekonomi seperti inflasi, kenaikan suku bunga, kenaikan harga kebutuhan. Asumsi inilah yang kemudian menjebak pendefinisian rakyat menjadi timpang. Desakan kenaikan gaji dari unsur birokrasi karena telah terjadi lonjakan kebutuhan sedemikian rupa mudah diakomodasi oleh pemerintah, karena merekalah yang menjadi mesin , patner pemerintah dan inner circle. Sehingga adalah menjadi fardlu ‘ain bagi pemerintah untuk mensejahterakan dan memajukannya,
Sedangkan jeritan masyarakat atas lonjakan kebutuhan, hanya “sayup-sayup” terdengar oleh pemerintah karena ada kecenderungan masyarakat telah menjadi outer circle dari pemerintah. Pemerintah hanya berkewajiban memberikan fasilitasi kebijakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan, namun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya terpulang kepada usaha mereka, dan hanya menjadi fardlu kifayah semata.
Semoga pemerintah di bulan puasa sebagai tempat kontemplasi terbaik segera menyadari bahwa memakmurkan birokrasi dan rakyat pada umumnya adalah kewajiban pokok sesuai dengan amanat konstitusi. Tidak ada yang terpisah antara rakyat dan birokrasi, semuanya adalah rakyat Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk dimakmurkan oleh pemerintah. Amin.

http://www.4shared.com/document/zCTlkA9D/SIAPAKAH_RAKYAT_ITU.html

Tags: