Unbalanced-Growth: Mungkinkah ?

Surwandono

Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM

Pertumbuhan ekonomi merupakan manifestasi dari pembangunan nasional, terganggunya ekonomi nasional Indonesia akibat krisis ekonomi global dipastikan akan menghambat bahkan menghentikan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang semakin meninggi, dan ketidakpastian harga barang menyebabkan terputusnya roda investasi sebagai modal awal pembangunan.

Selama ini, pemerintah Indonesesa mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan model pertumbuhan berimbang yang dikembangkan oleh Rosenstein Roda, Raguar Nurkse (1990). Model ini memang cocok untuk dikembangkan dalam situasi ekonomi normal (cateris paribus) namun perlu dikaji ulang jika strategi ini masih dipertahankan dalam situasi krisis yang cenderung memanfaatkan overhead capital secara maksimal. Jangan sampai hanya karena ketidakpekaan pemerintah dalam memilih strategi pertumbuhan, bangsa Indonesia akan jatuh ke dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Adalah penting untuk mencoba mengkaji secara cermat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di tengah krisis dengan mengunakan pola pertumbuhan tidak berimbang yang pernah disarankan oleh Alberto Hirchman. Studi Alberto Hirchman menunjukkan bahwa mempergunakan overhead capital yang sejatinya merupakan barang langka, untuk mengatasi krisis ekonomi adalah pemborosan akan barang modal. Opsi ini ternyata cukup menarik untuk membuat pertumbuhan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Bagaimana feasibilitas-nya ?

Mungkinkah ?

Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia senantiasa melandaskan kepada pola pertumbuhan berimbang, akan tetapi dengan krisis ekonomi yang rumit menjadikan banyak investasi dari prioritas pertumbuhan ini terancam bankrut. Lembaga keuangan sendiri tak mampu menghidupi dan tegak dengan kokoh sehingga mengharuskan melakukan merger. SKB 4 Menteri justru menjadi batu boomerang, maksud hati pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada para pengusaha untuk bisa mempertahankan usahanya di tengah krisis, namun di fihak lain justru memenjarakan kesejahteraan buruh. Hasilnya bisa ditebak, kebijakan pemerintah justru malah membuat iklim usaha semakin runyam, buruh berartikulasi, pengusaha berartikulasi dan pemerintah tak bisa memediasinya.

Model pertumbuhan tidak berimbang mengarahkan pola pertumbuhan yang membentuk expansionary growth sector (perluasan sektor pertumbuhan) yang memungkinkan terciptanya keterkaitan investasi ke depan dan ke belakang secara maksimal. Model pertumbuhan ini jika dikelola dengan baik lebih tahan banting ketika menghadapi gejolak ekonomi yang kuat dibandingkan dengan pola pertumbuhan berimbang.

Di samping itu, pola pertumbuhan yang tidak berimbang memungkinkan pemantapan sistem investasi yang multiplier. Keterkaitan antara industri strategis baik yang berkaitan dengan industri awal (hulu) atau backward linkage dan industri hilir (forward linkage) akan menjadikan industri saling memberikan masukan, menerima masukan sampai ke produksi final. Apalagi jika industri strategis mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya pemekaran dan diferensisasi industri hilir dan hulu dalam batasan yang seimbang. Sehingga jika ini tercipta dengan baik maka akan tercipta investasi yang mempunyai sifat intermediate manufacture yang mantap. Dengan berbagai pertimbangan di atas, pemantapan investasi dalam pembentukan sektor strategis yang populis adalah sebuah kebutuhan yang realistis. Indonesia sudah mempunyai banyak industri dasar (hulu), menengah, dan berat yang selama ini bisa jadi belum dimaksimalkan untuk saling berkait baik ke arah depan maupun ke belakang.

Yang juga tak kalah pentingnya dalam upaya membangun pertumbuhan melalui model pertumbuhan tidak berimbang adalah dengan pembentukan tata kerja yang jelas, rasional dan sistemik yang menjadikan industri strategis menjadi menara api di tengah krisis ekonomi, bukan menjadikan industri strategis sebagai menara gading di tengah krisis ekonomi. Indonesia tidak boleh terjebak mengembangkan industry strategis sebagai cara menggerakan ekonomi nasional seperti yang pernah dijalankan regim Orde Baru dengan pembentukan industry strategis seperti IPTN, yang sarat dengan padat modal tapi tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. IPTN tidak mampu membangun industry di sector hulu, namun hanya mampu membangun di sector hilir semata.

Keberanian pemerintah untuk mengadakan penataan ulang tentang pola pertumbuhan merupakan bentuk antisipasi taktis dan tehnis untuk segera keluar dari krisis yang berkepanjangan. Penataan secara cepatĀ  akan memungkinkan terciptanya industri strategis yang integral. Proses pengintegralan sendiri sebenarnya bukan menjadi persoalan baru yang pelik, di mana ketersediaan human resources sekarang ini bukanlah masalah yang pelik. Bahkan posisi human resources sekarang adalah overload akibat banyaknya PHK di perusahaan dengan sistem pertumbuhan berimbang.

Secara kelembagaan proses pengintegralan ini bukan menciptakan masalah baru yang rumit sehingga memperberat krisis, akan tetapi melakukan efisiensi dan rasionalisasi pertumbuhan industri di tingkat kelembagaan. Jika Industri strategis ini mapan, maka opsi-opsi yang lainnya bisa akan segera mengejar ketertinggalannya. Dengan demikian kita mempunyai harapan agar kinerja industri strategis akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dalam mengeluarkan dari krisis ekonomi nasional bukanlah menjadi beban keuangan nasional.

Lantas pertanyaannya, industry strategis dibangun berbasiskan sector apa; jasa, perbankan, manufaktur, pertambangan, perkebunan, pertambangan, atau informasi dan tehnologi? Pemerintah melalui Bapenas dan perguruan tinggi bisa melakukan assessment dengan cepat untuk membangun grand desain sector industry strategis yang layak. Malaysia sebagai contoh, selama ini membangun industry strategis di dua area besar yakni industry strategis di bidang manufaktur berbasis teknologi dan informasi dengan proyek prestisius MSC (Multimedia Super Corridor) di kawasan Putra Jaya danĀ  industry strategis di bidang agribisnis terutama perkebunan karet dan kelapa sawit.

Indonesia harus segera memilih sector industry strategis yang dikembangkan secara rasional dan obyektif dan juga memilih di kawasan mana industry tersebut akan dibangun. Pilihan-pilihan ini membutuhkan kedewasaan dan kenegarawanan dari para elit politik yang sedang mau berlabuh dalam pentas politik di 2009. Pilihan juga harus dibuat adalah menjamin bahwa dalam industry strategis ini kepemilikan saham harus didominasi oleh pemerintah bukan jatuh ke fihak asing. Kita berharap, pemerintah, dunia usaha, dan elit politik bisa menggunakan nalar dan hati yang jernih, sehingga keberadaan mereka memang akan memberikan manfaat bagi masa depan Indonesia untuk menyelematkan bangsa ini dari krisis yang tidak berkesudahan. Semoga.