MENGGUGAT NALAR PEMILU

Surwandono

(Dosen Fisipol UMY, Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM

Judul ini serasa sangat satire, manakala parlemen, partai politik baru dan DPD sedang bersibuk-sibuk ria untuk melakukan judial review terhadap UU Pemilu 2009, yang dipenuhi dengan pergulatan pemikiran, ketegangan dan kekhawatiran akan nasib kursi mereka di Pemilu 2007. Perdebatan tentang perlakuan terhadap sisa suara, bilangan pembagi, system pencoblosan tampak masih alot, setelah perdebatan electoral threshold sebesar 3% dan parliamentary threshold 2% telah menemui titik temu.

Apakah makna perdebatan tersebut bagi public ? Dari perspektif elit parpol, senantiasa menaburkan aroma manis bahwa perdebatan seputar perumusan UU Pemilu penghormatan terhadap suara rakyat. Suara rakyat tidak boleh hilang ataupun dihilangkan, representasi rakyat harus senantiasa terjaga dalam tarikan nafas dan langkah politik di Parlemen. Para elit Parpol dalam memperjuangkan aturan main Pemilu, seakan manunggal dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Apakah memang benar demikian ?

Adalah seorang David Easton, seorang ilmuwan politik yang sangat terkenal dalam mengkonstruksi sistem politik demokratis, pemikirannya telah menjadi sarapan pagi bagi akademisi, maupun politisi yang bergiat dengan mahkluk yang bernama politik. Dalam pandangan Easton, sistem politik merupakan interaksi antar 5 komponen, yakni input, konversi, output, feed back dan lingkungan, sebuah diagram alur sistem politik yang sistematis. Easton sendiri senantiasa memberikan peringatan dini terhadap komponen konversi, sebuah komponen unik dan spesifik yang di dalamnya berlaku hukum black box yang selama ini dijalankan oleh Parlemen.  Proses konversi seringkali tidak ditentukan oleh tarik menarik antara tuntutan dan dukungan dari masyarakat, namun lebih ditentukan oleh tarikan siapa yang akan membuat aturan, dan siapa yang akan terkena aturan tersebut. Ada kecenderungan besar, bahwa ouput yang dibuat oleh sistem politik, akan menguntungkan yang membuat aturan tersebut, dan merugikan terhadap kompetitor politiknya.

Merujuk apa yang disiratkan oleh Easton di atas, public pantas dan wajar menaruh kecurigaan terhadap beragam pergumulan politik dalam proses perumusan RUU Pemilu dan Judial Review, karena kesemuanya yang dapat untung hanyalah elit. Pembuatan RUU Pemilu, judicial review yang menghabiskan uang rakyat yang sangat besar, tidak produktif bagi peningkatan kesejahteraan politik, ekonomi, dan kemanusiaan dari masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian menukik tajam, sesungguhnya untuk siapakah Pemilu itu. Untuk rakyatkah seperti yang sering didengungkan oleh para elit politik, ataukah hanya untuk proses produksi, melanggengkan bahkan memberhalakan kekuasaan elit.  Atau jangan-jangan pemilu merupakan sebuah “ritual politik”, bahkan hanya sebagai asesoris makhluk politik yang bernama demokrasi.

Pemilu tak Bermakna

Mengapa nalar pemilu semakin tidak bermakna ? Pertama, terdapat kenyataan bahwa angka-angka golput dalam beberapa Pilkada menunjukan angka meningkat, hal ini sangat tercermin dalam Pilkada di DKI Jakarta. Tingginya angka golput bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan publik terhadap ritual pemilu, yang dianggap meaningless, dan tak bermakna. Pemilu tahun 2004, yang dianggap sebagai pemilu yang demokratis seperti dalam pemilu 1955, ternyata juga tidak mampu menghasilkan kualitas elit di lembaga trias-politika yang kredibel.  Masyarakat semakin miskin, tak berdaya, sedangkan para elit semakin makmur dan menikmati kemakmuran tersebut.

Kedua, terdapat suatu kenyataan bahwa yang sering ditunggu masyarakat kecil dalam konteks pemilu di tingkat paling bawah sampai nasional adalah distribusi “rejeki money politik”, pada saat pemilulah public seakan bisa “memeras” para calon elit, sebagai balasan atas pemerasan para elit ketika masih berkuasa. Kondisi ini seakan telah menjadi “tradisi” buruk perekrutan elit, yang kemudian berimplikasi terhadap langgengnya budaya korupsi dalam jabatan publik. Adalah tidak berlebihan jika seorang Hasyim Muzadi justru menyerukan penghapusan pilkada langsung, sebagai bentuk kritik kepada kualitas Pilkada yang memprihatinkan.

Ketiga, sempitnya proses sirkulasi elit dalam pemilu. Hal ini ditandai dengan sangat sulitnya “orang miskin” atau “partai gurem” melakukan mobilitas vertical politik. Hampir bisa dipastikan bahwa para anggota parlemen adalah sebagian besar “muka lama”, dan partai pemenang pemilu-pun juga partai lama, sebagai implikasi dari proses pembuatan UU Pemilu yang sangat konservatif dan oligharkis.

Keempat, pemilu identik dengan suasana crowded dan rentan dengan aktivitas kekerasan psikis maupun fisik. Dari bertaburan politik fitnah, hujat menghujat, sampai kekerasan fisik antar massa dari partai politik sampai bertaburannya atribut partai politik dan elit yang tidak elok dan hanya membuat pelangi politik Indonesia menjadi pesta yang kotor, tidak indah, bahkan terkadang menyesakkan dada.

Mengubah Nalar

Nalar yang selama ini berkembang seputar pemilu adalah nalar yang terpusat kepada proses perekrutan semata, yang seringkali cenderung berfihak kepada elit politik yang membuat aturan sebagaimana yang disinyalir oleh David Easton. Setidaknya 3 nalar perubahan yang harus diintrodusir ulang untuk memaknai UU Pemilu 2009 yang sudah terlanjur lahir sebelum dibuahi nalar yang bermartabat, pertama, Pemilu sebagai bentuk pendidikan politik yang egaliter, bagi publik maupun elit. Pemilu sebagai proses pendidikan politik, harus memberikan pendidikan yang bermoral, rasional dan berdaya guna. Nalar ini sangat penting di tengah arus pendidikan politik selama pemilu sebagai pendidikan politik yang penuh dengan intrik, irasional, opurtunistik.

Kedua, pemilu juga sebagai proses pelembagaan politik. Pemilu hendaknya mampu membangun tingkat kedewasaan politik dari elit dan public menuju pelembagaan politik, dan bukan melalui politik jalanan. Nalar ini sangat penting di tengah kondisi politik Indonesia yang semakin tidak terlembaga. Publik lebih memilih memperjuangkan aspirasinya melalui gerakan parlemen jalanan, karena dianggap lebih efektif dan artikulatif.

Ketiga, pemilu sebagai bentuk produktivitas nalar demokrasi. Sebagaimana disuratkan oleh Robert Dahl, bahwa pelaksanaan Pemilu yang sistematis, dan fairness akan mampu menghasilkan mesin politik yang sehat, sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Publik Indonesia sekarang ini sedang menanti, apakah Parlemen sebagai lembaga konversi akan berfihak kepada public ataukah memanipulasi public untuk kepentingan elit dan kekuasaan semata dalam pembuatan UU Pemilu. Jika UU Pemilu 2009 pro public, maka asa akan masa depan politik yang cerah masih bisa mengembang, namun jika UU Pemilu 2009 lebih pro elit, maka public akan segera meneriakan, “selamat tinggal pemilu”, karena “pemilu” hanya melahirkan kepiluan.