BASIS KONFLIK DI TIMUR TENGAH

Konflik antara Iraq-Kuwait merupakan konflik yang terjadi semenjak perang dunia II, yang kemudian menempatkan wilayah Babilonia klasik menjadi sebuah entitas negara yang kemudian dikenal dengan Iraq. Konflik dua negara ini sedikit banyak diwarnai oleh persoalan politik yang kemudian bergerak menjadi persoalan ekonomi. Konflik menjadi mengemuka pasca Inggris melakukan kolonialisasi terhadap berbagai wilayah Timur Tengah berkompetisi dengan Perancis. Dalam perjalanan kolonialisasi Kuwait pada akhirnya menjadi daerah protektorat Inggris. Setelah Kuwait menjadi negara yang merdeka maka konflik di Iraq senantiasa muncul ke permukaan, yang titik kulminasinya yakni setelah Iraq melakukan agresi ke Kuwait 1991. Konflik ini pada akhirnya menjadi sangat panjang, dan hampir 1 dekade perseteruan Iraq Kuwait berlangsung, yang kemudian pada 2003 Amerika Serikat melakukan amputasi terhadap perilaku agresi Iraq dengan melakukan agresi ke Iraq.[1]

Konflik Iraq-Iran merupakan konflik yang sempat membuat denyut nadi Timur Tengah mengalami kontraksi yang sangat kuat, sebuah setting konlik yang sangat kompleks dan tidak adil. Iran di satu sisi dianggap sebagai fihak yang hanya sendiri melakukan konflik, sedangkan Iraq mendapatkan dukungan yang sangat signifikan dari dunia Arab maupun Amerika Serikat. Konflik Iran Iraq melibatkan emosional mazhab, di mana diyakini sebagai bentuk benturan mazhab Syiah-Sunni, setelah Iran melakukan revolusi 1979, yang dalam batas tertentu difahami oleh negara-negara Arab sebagai sebuah ancaman penyebaran idiologi Syiah dan revolusi.

Konflik ini juga sarat dengan aroma etnis, di mana etnis Arab dan Persia dalam sejarah panjang Timur Tengah merupakan etnis yang saling berkompetisi satu sama lain. Yang mana masing-masing etnis mengklaim memiliki kelebihan masing-masing, dan pada akhirnya bermuara kepada etnosentrisme siapa yang paling kuat dan berhak berkuasa.

Konflik ini juga tidak bisa dilepaskan dari aroma propaganda dan adu domba oleh regim adikuasa. Iraq dalam batas tertentu mendapatkan dukungan yang masif dari Amerika Serikat untuk mengeliminasi pengaruh Iran di Timur Tengah yang banyak menganggu kepentingan Amerika Serikat. Nasionalisasi perusahaan Amerika Serikat di Iran pasca revolusi menjadikan titik strategis Amerika Serikat di Timur Tengah dan Asia Tengah telah hilang, maka Amerika Serikat harus mendapatkan sekutu baru dengan melakukan taktik adu domba.[2]

Konflik yang paling luas dan mengalami perubahan setting konflik[3] adalah yang banyak dikenal dengan konflik Arab-Israel. Konflik ini dalam batas tertentu lebih mewakili konflik etnis yang kemudian terkemas dalam bentuk konflik antar negara. Konflik ini berawal dari gejala imigrasi besar-besaran etnik Yahudi ke Timur Tengah yang kemudian pada tahun 1948 melahirkan sebuah negara baru yang bernama Israel.

Lahirnya negara Israel yang diiringi dengan pembakaran sebagaian masjid Al-Aqsha menyulut konflik menjadi lebih meluas yang melibatkan berbagai negara Arab di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iraq, Iran, Mesir, Suriah, Yordania yang juga saling berkompetisi sebagai pemimpin negara-negara Arab dalam Liga Arab. Konflik ini kemudian termanifestasi dalam konflik Arab-Israel I yang terjadi 1956, yang dalam batas tertentu sebagai titik awal perlawanan masif. Israel hampi mengalami kekalahan serius jika tidak Amerika Serikat melakukan campur tangan untuk menyelamatkan Israel. Bahkan dalam batas tertentu beberapa negara seperti Suriah, Yordania kehilangan beberapa bagian wilayahnya, seperti Gaza dan Tepi Barat.

Mesir yang mengklaim diri sebagai pemimpin negara Arab kemudian melakukan uji coba perang Arab Israel kedua yang dilakukan 10 tahun kemudian di 1967. Namun konflik ini dalam batas tertentu menyebabkan salah satu bagian wilayah Mesir justru malah dikuasai oleh Israel, yakni dataran tinggi Sinai yang memang posisinya berada di wilayah Asia.

Iraq yang mengalami ekskalasi perkakas militer pasca perang 8 tahun dengan Iran mencoba mendesain diri sebagai pemimpin negara Arab dalam dekade 1990-an setelah beberapa negara Arab lainnya mulai menarik diri dari emphati kepada Palestina. Mesir semenjak Camp David, kemudian diikuti oleh beberapa negara seperti Yordania, Suriah, Arab Saudi yang sudah tidak intensif lagi dalam pemberian dukungan fisik. Iraq kemudian melakukan tindakan yang sangat antagonis pasca melakukan perang 8 tahun dengan Iran yakni dengan melakukan serangan sporadis ke Israel. Akibat serangan maka PLO sebagai representasi perjuangan masyarakat Palestina memberikan dukungan kepada Iraq tatkala Iraq melakukan invasi ke Kuwait. Akibatnya dukungan PLO ini maka Arab Saudi yang sebelumnya memberikan bantuan finasial terhadap proses perjuangan Palestina banyak menarik diri, karena Arab Saudi adalah salah satu negara yang bertentangan dengan haluan politik luar negeri Saddam Hussein.

Sampai saat ini konflik Arab-Israel tetap berlangsung dengan semakin intensif Israel di bawah kepemimpinan Ariel Sharon melakukan penetrasi ke Palestina dengan tindakan pengisiolasian terhadap Arafat, pembunuhan kepada tokoh Hamas Syeikh Ahmad Yasin, Abdullah Aziz Rantisi dan kelompok militan lainnya. Terakhir Israel melakukan pembangunan tembok terhadap Yerusalem sebagai langkah kontroversial. Bahkan dalam dua tahun berturut-turut Israel menyerang langsung ke Gaza di 2006, dan 2009, yang mengakibatkan kerusakan sangat serius di Gaza. Israel juga menyerang ke Lebanon, setelah 2 orang serdadunya ditangkap oleh gerilyawan Hizbullah.

Konflik Antara Pemerintah-Masyarakat

Fenomena konflik antar masyarakat dalam bentuk manifest banyak tercermin ke dalam negara-negara dengan basis republik dibandingkan dengan negara-negara berbasis kerajaan. Hal ini disebabkan angka indeks demokrasi di negara berbasis republik lebih besar dibandingkan dengan negara kerajaan, meski masih banyak ditemui bahwa negara yang basis Republik-pun, indeks demokrasinya relatif masih kecil. Negara yang memiliki indeks terbesar dimiliki oleh Israel yang mencapai angka 8.[4]

Sedangkan konflik di tingkat negara-negara berbasis kerajaan relatif bersifat latent, di mana regim selama ini masih mampu mencegah konflik secara manifest melalui intrumen pembangunan kesejahteraan masyarakat dari hasil-hasil insutri minyak. Sehingga ada kecenderungan angka indeks demokratisasi di negara berbasis minyak akan naik seiring dengan berkurangnya deposit minyak yang dimiliki.[5]

Akibat dari konflik yang dilatentkan dan akumulatif tersebut maka begitu terjadi konflik maka berkecenderungan melahirkan konflik yang uniq dan khas berupa tindakan kekerasan yang masif. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai peristiwa yang terjadi di Israel, Palestina, Iraq, Suriah, Yordania, Arab Saudi sering terdapat ekspresi ketidaksukaan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa dalam bentuk aksi kekerasan. Israel yang diyakini sebagai negara yang demokratis terhadap warganya ternyata juga tetap melahirkan reaksi kekerasan yang berakibat pembunuhan terhadap PM Yitzak Rabin. Konflik yang juga sangat marak sekarang ini adalah konflik di Iraq, di mana pemerintah yang berkuasa dianggap tidak memiliki legitimasi yang kuat bahkan dituding sebagai boneka Amerika Serikat, sehingga konflik antara masyarakat dengan pemerintah sangat besar.

Kasus di Arab Saudi sekarang ini juga menunjukkan pola-pola peningkatan konflik antara masyarakat dengan negara. Kelompok al-Qaeda yang merupakan kelompok yang berbasis di Arab Saudi merupakan kelompok yang sangat kritis kepada regim Saud, sehingga pada tahun 1993 kelompok ini dibubarkan dan dilarang aktivitasnya di Saudi. Pemimpinnya Usamah bin Laden dideportasi dari Arab Saudi. Namun juga tak bisa dipungkiri meskipun mendapatkan tindakan represif dari pemerintah Arab Saudi kelompok ini masih sering melakukan aksi perlawanan kepada kebijakan pemerintah Arab Saudi.[6]

Konflik Antar Masyarakat

Dalam konteks konflik antar masyarakat banyak terjadi di lokasi yang mengalami ekskalasi konflik yang sangat tinggi. Pola ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan konflik di tingkat negara. Artinya jika suatu negara memiliki kerawanan konflik maka akan mengalami efek spiral ke masyarakat. Kasus yang mengemuka terjadi di daerah Palestina, Iraq maupun di Israel.

Untuk kasus palestina konflik sering terjadi ketika faksi-faksi perlawanan di Palestina mendapatkan posisi yang dilematis akibat hasil perundingan yang ditempuh oleh otoritas Palestina terhadap Israel. Dalam kasus perjanjian rahasia Oslo antara Arafat dengan Rabin akhirnya menimbulkan konflik antar masyarakat Palestina sendiri. Demikian pula kasus Gaza Jerico first yang akan memberikan kompensasi bagi keterlibatan warga Palestina untuk bisa bekerja di Israel dengan kompensasi Arafat harus memerangi sayap perlawanan Palestina yang lain. Kasus semacam ini juga muncul lagi ketika Israel membidani lahirnya struktur Perdana Menteri dalam Struktur Pemerintah Otoritas Palestina yang menempatkan Mahmud Abbas yang harus bersitegang dengan kubu Arafat.

Dalam kasus di Israel konflik antar masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dari haluan kebijakan pemerintah yang cenderung menempatkan faksi politik di Israel dalam kubu bersitegang bahkan konfrontatif. Kebijakan Yitzah Rabin yang dianggap akomodatif bagi kelompok ekstrim di Israel kemudian mengilhami banyaknya kekerasan yang terjadi antara kelompok Partai Buruh dan Likud. Yang kemudian berujung kepada pembunuhan terhadap PM Rabin. Demikian pula kebijakan Benyamin Netanyahu yang dianggap kontroversial setelah peletakan jalan damai yang dibuat Rabin juga menimbulkan kekerasan serupa. Tindakan brutal Netanyahu ternyata lebih digiatkan lagi oleh Ariel Sharon yang secara provokatif melahirkan ide-ide kontroversial, juga memancing reaksi sangat keras dari kubu partai Likud. Karena teramat kuatnya posisi Sharon dalam politik dan militer, kubu Likud harus sampai melakukan cara-cara impeachment kepada Sharon atas koropsi yang dilakukan oleh anaknya dalam tender pembangunan infra struktur.

Kasus kekerasan di Iraq terjadi lebih kurang karena proses transisi dari regim Saddam ke pemerintah transisi tidak memuaskan beberapa kalangan. Kelompok Syiah yang dalam posisi mayoritas seringkali tidak mendapatkan tempat yang proporsional dalam pemerintahan transisi, bahkan pemerintah bentukan AS cenderung meminggirkan peran politik masyarakat Syi’ah.[7] Etnis Kurdi yang selama ini dipinggirkan oleh regim Saddam Hussein sedemikian rupa sangat ambisius untuk mendapatkan posisi yang strategis.

Kelompok yang juga melakukan konflik adalah para loyalis Saddam Hussien yang tergabung dalam mantan pasukan Garda Republik menganggap pemerintah yang berkuasa tidak mewakili aspirasi rakyat. Ketegangan antara masyarakat ini kemudian mengilhami kekerasan antar pendukung kelompok satu dengan kelompok yang lain.


[1] Lihat lebih jauh dalam uraian Iraq-Kuwait Conflict dalam Microsoft Encarta Encyclopedia 2004.

[2] Lihat dalam Alan R. Taylor, Pergeseran-Pergeseran Aliansi Dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab, Jakarta, AmarPress, 1990, hal. 149

[3] ibid.,

[4] Lihat index demokrasi negara di Timur Tengah dalam Dhurorudin Mas’ad dkk, Prospek Kerjasama Ekonomi-Politik Indonesia Timur Tengah, Jakarta, LIPI, 1997

[5] Salah satu contoh negara yang menarik adalah Qatar, Qatar diyakini deposit minyaknya akan mengalami pengurangan yang sangat serius dalam 2 dekade ke depan, sehingga mulai sekarang Qatar mulai memberikan iklim keterbukaan politik bagi masyarakatnya, lihat dalam ibid.,

[6] Lihat dalam Osama bin Laden: Teroris atau Mujahid, Jakarta, Gramedia, 2001, hal. 33

[7] Peristiwa yang sangat menyakitkan adalah pembunuhan terhadap ulama kharismatis Syi’ah, Muqtada Sadr yang kemudian berakibat masyarakat Syiah Iraq melakukan opisisi dan perlawanan masif terhadap regim transisional.