HUBUNGAN DEMOGRAFIS DENGAN KONFLIK DI ASIA TENGGARA

HUBUNGAN DEMOGRAFIS DENGAN KONFLIK

DI ASIA TENGGARA

Dari sisi demografis akan diukur dengan beberapa faktor; 1) dari sisi keberagaman etnis, 2) Proses migrasi penduduk lintas batas etnis atau negara. Dari dua faktor ini akan dianalisis hubungan antara keberagaman etnis dengan konflik yang ditimbulkan, apakah semakin beragam etnis akan berhubungan positif dengan semakin banyaknya konflik. Juga akan dianalisis sisi migrasi, apakah tingkat migrasi yang tinggi akan meningkatkan peluang munculnya konflik. Atau dalam batas tertentu migrasi penduduk bisa menyebabkan berkurangnya konflik di tingkat negara.[1]

Dari sisi etnisitas Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat kentara, di mana hampir lebih dari 200 etnis mempergunakan bahasa yang berbeda satu sama lain. Sehingga dalam slogan Bhinekka Tunggal Ika, Berbeda-beda Tapi Tetap Satu selama ini berfungsi sebagai kalimat yang integratif. Namun di dekade transisi demokrasi, etnisitas memang menjadi faktor konflik yang sangat kentara. Bahkan tingkat konflik sampai dalam dataran war. Selama ini pluralitas konflik seringkali menjadi problem dalam tingkat debate saja, tentang perlakuan yang setidikit banyak proporsional, isu minoritas mayoritas relatif dalam bentuk konflik game di mana masing-masing fihak saling merespon aksi-reaksi. Semisal isu Kristenisasi-Islamisasi yang sering menyeruak dalam penyebaran agama. Untuk menghindari konfik tersebut berekskalasi ke arah war, maka dibuatkan pada masa pemerintah Orde Baru dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) dari 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Penerangan.

Persoalan etnisitas yang kemudian menyebabkan konflik rentan masuk dalam dataran wars adalah jika etnisitas menyebabkan timbulnya “split community”. Variabel ini yang kemudian menjadi variabel determinan bagi lahirnya konflik destruktif. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai kasus kekerasan etnis di Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Kamboja  dan Filipina. Begitu masyarakat sudah terbelah secara dikhotomik, mayoritas-minoritas, pribumi–non-pribumi, Islam-non Islam, Budha-Non Budha, Melayu-Non Melayu, Dayak-Non Dayak, Jawa-Non Jawa, Cina-Non China, maka probabilitas konflik etnis akan semakin terbuka.

Tidak berlebihan kiranya, dengan banyaknya potensi irisan etnis di Asia Tenggara banyak pemerintahan di Asia Tenggara kemudian mengatur persoalan hubungan antar etnis dalam bentuk aturan yang kaku dan represif. longgar. Bahkan pemerintah Indonesia memasukan persoalan etnis sebagai persoalan “SARA”, Malaysia kemudian membuat Demokrasi Konsosisional yakni para elit etnis saling mengikat diri untuk meredam konflik di tingkat massa.[2]

Tabel 17

Hubungan Tingkat Konflik Dengan Unsur Demografis

Setting Geografis Tingkat Konflik
Debates Games Wars
Demografi/

Keberagaman Etnis

a. Kebijakan Represif Kurang Intensif Kurang Intensif Kurang Intensif
b. Kebijakan Non

Represif

Intensif Intensif Kurang Intensif

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Variabel  keduanya yang juga berpengaruh terhadap tingginya konflik akibat pluralitas etnis adalah persoalan “vacuum of power”. Artinya jika dalam komunitas etnis yang beragama tidak terdapat struktur kekuasaan yang otoritatif maka “power” dari berbagai etnis akan dipergunakan untuk memperebutkan kekosongan kekuasaan, yang pada akhirnya akan menyebabkan konflik etnis. Kasus di Indonesia di dekade akhir 1990-an, ataupun kasus transisi politik di Malaysia akhir dekade 1960-an, menunjukkan transformasi pemerintahan ada kecenderungan mempergunakan “sumber daya” etnis untuk alat bargaining kekuasaan. Kasus konflik etnik di Maluku, Poso, Aceh, Irian dan Kalimantan seringkali dituding sebagai “perpanjangan” pertarungan elit di Jakarta.

Sedangkan demografi dari sisi migrasi terdapat beberapa hal yang menarik. Pertama; migrasi secara alamiah memang memiliki potensi menimbulkan konflik yang lebih rendah. Sebagaimana analisis dari Makmur Keliat yang menyatakan migrasi merupakan sebuah proses komunikasi antar etnis untuk saling berbagi, baik memberi dan menerima. Sehingga migrasi akan menjadi faktor pengikat integrasi, sebagaimana pandangan kaum fungsionalis bahwa semakin intens mobilitas vertikal dan horisontal suatu masyarakat maka peluang terciptanya integrasi akan semakin besar.[3] Namun pandangan yang kedua menyatakan bahwa migrasi akan menimbulkan konflik yang semakin besar. Migrasi yang dimobilisasi oleh struktur negara ada kecenderungan menyebabkan persoalan perebutan sumber secara tidak fair, sehingga menimbulkan reaksi penentangan dari fihak yang didatangi.

Konflik migrasi dalam batas tertentu juga tidak bisa dilepaskan oleh perubahan-perubahan di variabel lain. Artinya jika variabel tersebut tidak berubah, bisa jadi migrasi tidak menimbulkan konflik yang destruktif. Migrasi domestik yang memang terjadi hanya di Indonesia, yakni memindahkan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain memang tidak terjadi di negara Asia Tenggara lainnya. Transmigrasi dalam masa pemerintahan Orde Baru dipergunakan sebagai sarana pengentasan kemiskinan akibat kekurangan lahan di pulau Jawa khususnya. Juga sekaligus sebagai program transformasi bagi pengembangan masyarakat lokal dengan teknologi yang lebih maju. Dalam batas tertentu transmigrasi menjadi sebuah kebijakan yang substantif sehingga harus dibuat sebuah departemen khusus yakni Departemen Transmigrasi.

Transmigrasi menjadi problem bagi penduduk lokal, yang kemudian menyebabkan konflik relatif baru saja terjadi. Issue transmigrasi sebagai “jawanisasi” selama ini tidak banyak menimbulkan problem yang sangat serius, akan tetapi menjadi problem yang sangat kentara manakala berkembangnya issue lokalisme dalam bentuk kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi terhadap banyak hal, termasuk pemilihan kepala dan birokrat di daerah.

Gejala “etnic cleansing” oleh orang Aceh, Dayak, dan Maluku terhadap  komunitas Jawa tidak mengambarkan secara utuh bahwa yang berkonflik adalah “sesama etnis”, namun ada kecenderungan sebagai variabel determinan adalah “elit etnis”-nya saja. Sehingga migrasi yang dilakukan secara mobilisasi dan bernuansakan politik cenderung akan menyebabkan konflik yang destruktif.

Demikian pula migrasi yang terjadi ketika terdapat gelombang migrasi besar-besar dari Indonesia dan Filipina ke sejumlah negara yang relatif makmur di Asia Tenggara, tidak bisa dilepaskan dari “proses mobilisasi” dari negara untuk “memberikan ruang kerja” yang tidak bisa disediakan di dalam negeri. Sebutan TKI (tenaga kerja Indonesia) sebagai pahlawan devisa, menunjukkan bahwa terdapat “political will” dari pemerintah.

Pertumbuhan migrasi di Indonesia semenjak krisis ekonomi mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya daerah tujuan bekerja di luar negeri adalah negara di Timur Tengah, namun semenjak krisis ekonomi daerah tujuan di negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Perubahan juga dari jumlah TKI yang juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan, baik yang berstatus legal dan illegal. Hal ini sangat bisa difahami karena perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-Singapura, Filipina-Malaysia, Filipina-Singapura adalah perbatasan yang sangat cair. Sebuah perbatasan yang seharusnya bisa didefinisikan sebagai “frontiers[4]”, yang memungkinkan bisa dipergunakan secara alamiah yang tidak kaku karena pada prinsip etnis di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei adalah relatif sama.

Konflik masalah migrasi menjadi naik, karena mendefinisikan perbatasan antar negara di Asia Tenggara sebagai “boundary” yang berimplikasi dengan berbagai aturan main yang eksklusif  negara tersebut yang sangat mungkin “rentan dengan diskriminasi” dengan aturan main yang mengatasnamakan kepentingan nasional.  Kasus pengusiran, penghukuman, penganiayaan terhadap para tenaga kerja asing di Malaysia tidak bisa dilepaskan sebagai “split community” antara orang asing dan orang pribumi meskipun pada prinsipnya etnis Asia Tenggara memiliki rumpun yang sama.

Ketidaksiapan organisasi Asia Tenggara, ASEAN, telah menjadi gejala migrasi di Asia Tenggara bukan sebagai perekat hubungan yang integratif namun malah menjadi iritasi hubungan antar dua negara atau lebih. Kasus pengusiran TKI Illegal Indonesia dari Malaysia, penyiksaan sempat menimbulkan konflik dalam bentuk game, ancam-mengancam antar masyarakat Indonesia dan Malaysia. Bahkan Filipina sempat mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik akibat terdapat seorang tenaga kerja asal Filipina yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dari sistem hukum di Singapura.

Proses migrasi yang kemudian menjadi “lahan bisnis” oleh fihak-fihak tertentu akhirnya menyebabkan “migrasi” bukanlah gejala alamiah namun telah menjadi “bisnis-ekonomis-politik” yang rentan dengan berbagai bentuk eksploatasi di dalamnya.[5] Bentuk eksploatasi ini yang kemudian menjadi variabel penentu migrasi penduduk akan menjadikan konflik yang berkepanjangan di negara Asia Tenggara.


[1] Lihat dalam optimisme Makmur Keliat dalam memotret ASEAN yang penuh konflik latent bisa tereliminasi ke dalam dialog People-to-People dalam Makmur Keliat, “ASEAN dan Dialog People To People”, Jurnal CIVIC, Vol. 1 No. 2 Agustus 2003

[2] Lihat lebih jauh dalam Clark D. Neher and Ross Marlay, Democracy and Development in Southeast Asia: The Wind and Change, Arkansas, Westview Press, 1996

[3] Lihat lebih jauh pandangan kelompok fungsionalis dalam Theodore Coulumbus, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, Eresco, 1995

[4] Lihat istilah ini dalam Makmur Keliat, ibid., hal 11 yang mengutip dari Ronen Palan (ed), Global Political Economy, London, Routledge,2000

[5] Untuk kasus di Indonesia PJTKI seringkali dituduh melakukan eksploatasi terhadap buruh migran, dalam bentuk pemalsuan dokumen, pemotongan gaji, dan penempatan tenaga kerja secara tidak proporsional. Sehingga pada masa regim Susilo Bambang Yudhoyono, menteri DepnakerTrans, Fahmi Idris melakukan verifikasi ulang terhadap perijinan PJTKI, dan pembuatan aturan baru tentang pembuatan Paspor.

Tags: