HUBUNGAN KONFLIK KARENA VARIABEL ETNISITAS DENGAN KEMISKINAN

Fenomena menguatnya etnisitas di Asia Selatan merupakan fenomena yang sudah sangat bersejarah. Tradisi agama Hindu kuno di India tidak bisa dilepaskan persoalan kompetisi antar etnis yakni etnis Arya dan etnis Dravida. Etnis Arya dikenal sebagai etnis yang memiliki kebudayaan yang tinggi dibandingkan dengan etnis Dravida. Bahkan dalam tradisi kasta dalam agama Hindu tidak bisa dipisahkan dari persoalan kompetisi dari etnis ini. Sulit ditemukan dalam kasta ksatria dan Pendeta berasal dari etnik Dravida, karena hampir bisa dipastikan etnis Dravida masuk dalam kasta Weisya dan Sudra atau Paria.[1]

Penjajahan Inggris juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap gejala menguatnya peran etnisitas dalam politik dan ekonomi. Regim kolonial Inggris memberikan hak desentralisasi pengelolaan masyarakat dibandingkan dengan sentralisasi oleh pemerintah kolonial. Hampir bisa dipastikan negara bekas jajahan Inggris pasca kemerdekaan cenderung memilih system federalisme dibandingkan dengan sentralisme.[2]

Untuk kasus kemiskinan di India tidak bisa dipungkiri system Kasta yang menempatkan etnis Arya dalam posisi yang diuntungkan[3]. Bahkan selama masa penjajahan Inggris etnis Arya yang mendapatkan akses ekonomi dan politik. India. Sehingga hampir bisa dipastikan bahwa penduduk India yang miskin adalah penduduk yang beretniskan Dravida atau kalangan etnis Kashmir.

Pemiskinan kultural dan struktural ini telah berjalan lama, dan sampai saat ini konflik etnis relatif telah dibekukan oleh ajaran agama dan hanya bersifat latent. Hampir mirip fenomena ini dengan fenomena aparheid  di Afrika Selatan di mana orang kulit hitam hampir tidak mengganggap diskriminasi warna kulit sebagai masalah sebelum tahun 1950. Bahkan partai Inkhata cenderung melihat diskriminasi sebagai kewajaran, hanya Nelson Mandela dengan ANC-nya yang melakukan protes keras sehingga masalah ini baru bisa disadari oleh masyarakat kulit hitam di tahun 1990. Untuk kasus India, kesadaran etnis Dravida belum sampai kesadaran kritis yang akan melahirkan mobilitas vertical etnis Dravida, sehingga  kemiskinan bagi etnis Dravida cenderung disikapi secara fatalistic semata.

Berbeda dengan India, fenomena konflik etnis[4] di Pakistan jauh lebih kompetitif semenjak kemerdekaan. Hal ini tergambar dalam orientasi etnis dalam artikulasi politiknya melalui partai politik. Pertarungan partai politik hampir diidentikan dengan pertarungan etnis. Etnis Sindhi cenderung memilih PPP (Pakistan People Party), Etnis Punjabi cenderung memilih PML (Pakistan Moslem League), demikian pula kelompok muslim migran dari India cenderung masuk dalam kelompok MQM (Muhajjir Qaumy Movement).

Dalam konteks sejarah etnis Sindhi[5] merupakan etnis yang mendapatkan akses ekonomi dan politik, bahkan dalam masa penjajahan kolonial Inggris etnis Sindh juga mendapatkan akses politik. Sedangkan etnis Punjabi meskipun sebagai etnis terbesar cenderung bermata pencaharian sebagai petani yang kurang mendapatkan akses ekonomi maupun politik. Dalam pespektif ini, kemiskinan cenderung banyak ditemukan di etnis Sindhi. Dalam dekade 1970-an, konflik etnis semakin kentara karena mulai munculnya kesadaran kritis masyarakat Punjabi sehingga tatkala Zia ul Haq sebagai orang Punjab yang melakukan kudeta terhadap Ali Bhutto masyarakat Punjabi mendukung langkah Zia. Demikian pula tatkala terdapat persaingan politik antara Benazir Bhutto dengan Nawaz Sharif, warna konflik etnis jelas sangat tampak.[6]

Hubungan dengan kemiskinan lebih diwarnai gejala kemiskinan structural dibandingkan cultural. Artinya jika kelompok Sindhi yang memenangkan dalam proses politik, maka kebijakan ekonomi dan politik cenderung akan menguntungkan kelompok Sindhi. Demikian pula jika kelompok Punjabi yang memang dalam proses politik maka kebijakan ekonomi akan pro-Punjab. Kehadiran kelompok MQM cenderung dianggap sebagai kelompok yang “pragmatis”, sehingga kelompok ini cenderung terlibat hampir dalam setiap proses politik, apakah yang dimenangkan oleh Sindhi ataupun Punjabi.[7]

Dalam batas tertentu konflik etnis ini menjadi konflik sectarian yang frekuensi konfliknya teramat sering. Dalam tahun 2004-2004 meskipun Pakistan dipimpin oleh regim militer yang sangat ketat dengan pendekatan militer namun tetap tidak bisa mencegah konflik etnis menjadi konflik sectarian. Besarnya anggaran militer Pakistan yang mencapai 4,7% dari GDP menjadikan alokasi dana kesejahteraan dan investasi menjadi mengecil, sehingga menjadi salah satu faktor kemiskinan di Pakistan masih tetap bertahan.

Gejala konflik etnis di Sri Lanka dalam batas tertentu tidak begitu tampak, kalaupun ada konflik antara etnis Sinhala yang majoritas dengan etnik Tamil.[8] Konflik terbesar terjadi di 1983 karena persoalan kekuasaan. Etnis Sinhale cenderung sebagai etnis yang mendapatkan akses politik dan ekonomi yang kemudian memicu kecemburuan etnis Tamil. Yang pada akhirnya kelompok Tamil ini cenderung berkehendak untuk melakukan separatisme. Fenomena kemiskinan di Sri Lanka lebih mencorakkan kemiskinan structural yang kemudian menyebabkan gejala kemiskinan absolut di etnis Tamil, sekaligus terdapat gejala kemiskinan relatif.

Artinya dengan pendapatan per kapita di atas 850 US $ pertahun kebanyakan dikontribusikan oleh etnis Sinhale, atau kemakmuran Sri Lanka lebih mencorakkan kemakmuran Sinhale secara khusus, dan manipulatif bagi kemakmuran Tamil. Dalam batas tertentu, energi konflik separatisme semakin mendapat perhatian serius, hal ini tampak dari anggaran belanja militer yang relatif besar , sampai 3,1% dari GDP yang artinya lebih besar dari anggaran India dan Bangladesh serta Nepal. Jika konflik ini akumulatif dan tidak terselesaikan dengan baik akan sangat menganggu anggaran kesejahteraan di masa yang akan datang.

Sedangkan untuk konflik[9] etnis di Nepal cenderung berjalan cukup lama karena secara histories daerah Nepal merupakan masyarakat migran dari daerah selatan Asia Selatan dan dari Asia Tengah/Timur. Dalam perebutan kekuasaan orang Nepal cenderung memenangkan kompetisi sehingga negara ini menjadi sebuah negara kerajaan yang didominasi oleh etnis Nepal. Sedangkan orang Tibet kemudian tersingkirkan, yang kemudian melahirkan pola perlawanan yang unik oleh Dalay Lama. Dan sebagian melanjutkan oposisi yang bergabung dengan partai komunis Nepal. Awal Januari 2005, raja Nepal memecat perdana menteri karena dianggap mulai berfihak dan berdekatan dengan kelompok komunsime sehingga dianggap akan membahayakan kestabilan nasional Nepal.[10]

Selama ini kemiskinan di Nepal tidak bisa dipisahkan dari persoalan structural, di mana etnis Nepal yang berkuasa cenderung memarginalkan kelompok Tibet. Dalam batas tertentu pula kemiskinan Nepal tidak bisa dilepaskan dari persoalan akses produksi dan kultur agama Hindu dan Budha yang cenderung isolatif dari dunia luar yang menyebabkan proses investasi menjadi rendah.

Dalam konteks konflik etnis[11], etnis Bangladesh sangat khas sekali. Hampir 98 % adalah berasal dari etnis Bengalis sebuah etnis yang berdekatan dengan etnis Indo-Arya di India. Hampir bisa dipastikan dengan fenomena ini konflik etnis di Bangladesh relatif sangat kecil, namun mengapa Bangladesh dinyatakan sebagai negara termiskin kedua di Asia Selatan. Alasan klasik yang sering dinisbahkan dalam peranan etik atau nilai agama Hindu yang dianggap sebagai variable determinan kemiskinan di Asia Selatan.[12]


[1] Etbis Arya berjumlah 72 % dan Dravida 25% dan etnis Kashmir 3%. Lihat lebih jauh tentang ajaran Kasta dalam Microsft Encarta 2005

[2] Lihat lebih jauh bekas jajahan Inggris non Asia Selatan seperti Malaysia, ataupun Amerika Serikat yang lebih menawarkan bentuk federalisme. Berbeda dengan penjajahan Belanda yang cenderung menempatkan pola sentralisme.

[3] Lihat lebih jauh dalam artikel Poverty in Asia dalam Microsoft Encarta 2005

[4] Most of the people belong to one of the country’s five major ethnolinguistic groups: Punjabis, Sindhis, Pashtuns (Pakhtuns), Mohajirs (Muslims who migrated to the newly formed nation of Pakistan after 1947), and Baluchis. Ethnically distinct subgroups exist within each of these five categories. Ibid,

[5] Today most Punjabis prefer to read and write in Pakistan’s official language, Urdu, and their language-based ethnic identity is relatively weak. Many Punjabis are farmers in the fertile valley of Punjab Province. Punjabis also predominate in the military and the federal government. Sindhis constitute 13 percent of the population of Pakistan. Their traditional homeland is the province of Sind, where they maintain the country’s largest concentration of large landholdings. Sindhis are a predominantly rural people. They have a strong sense of linguistic and cultural pride and identity. They have a rich literary and folk tradition and prefer to read and write in their own language, Sindhi. Lihat lebih jauh dalam Microsoft Encarta 2005, terutama dalam artikel Pakistan.

[6] Lihat lebih jauh dalam tesis Surwandono, Demokratisasi di Dunia Islam: Perbandingan Demokrasi di Iran dan Pakistan, Tesis tidak diterbitkan di Program Pasca Sarjana UGM, 1999

[7] A large number of Mohajirs settled in the cities of Sind Province, particularly Karāchi and Hyderābād. They were better educated than most indigenous Pakistanis and assumed positions of leadership in business, finance, and administration. Today they remain mostly urban. Many Mohajirs felt that they were being denied opportunities and launched a movement to represent their interests. The movement, which evolved into the Mohajir Qaumi Movement (MQM) in the mid-1980s, called for official recognition of Mohajirs as a separate cultural group and advocated improved rights for Mohajirs. Although factional rivalries and violence within the MQM tarnished its image and shrunk its power base, the movement continues to be a potent force in urban centers of the province, particularly Karāchi. The MQM has contributed to a more defined Mohajir identity within the country. Lihat lebih jauh dalam  Microsof Encarta, op.cit.,

[8]The Sinhalese constitute more than 70 percent of the population. They form an even greater majority in southwestern Sri Lanka, where their population is concentrated. They are descended from people who began to migrate to the island from northern India about 500 bc. They speak a distinct language, Sinhala, and traditionally practice Buddhism. Tamils made up about 18 percent of the population at the 1991 census. Their proportion of the population has since declined, mostly as a result of immigration to India. Tamils speak a language called Tamil. They traditionally practice Hinduism, although a small percentage are Christians. Tamils originally immigrated to Sri Lanka from southern India. Those known as Sri Lankan Tamils trace their origins to ancient migrations, whereas the so-called Indian Tamils came as migrant workers during the 19th century. Lihat lebih jauh dalam ibid.,

[9] Nepal’s indigenous population consists of two major groups, the Indo-Nepalese, whose ancestors migrated into the country from the south, and the Tibeto-Nepalese, whose ancestors entered Nepal from the north. Although intermingling between the two groups has occurred, cultural, linguistic, and religious differences exist both between and within the two groups. The Indo-Nepalese group comprises people who speak Sanskrit-derived languages and are strict adherents to Hinduism. Nepali, the official language, is derived from Sanskrit. Differences within the Indo-Nepalese group are marked more by caste (a system of social hierarchy) than by ethnicity. Konflik antar etnis kemudian tercermin dalam kekuatan partai politik. Orang dari Tibeto cenderung berafiliasi kepada Komunisme dan Budha, sedangkan orang Nepal cenderung kepada agama Hindu. Lihat lebih jauh dalam ibid.,

[10] Lihat dalam Forum, Edisi Januari 2005

[11] More than 98 percent of Bangladesh’s inhabitants are Bengalis, who are largely descended from Indo-Aryans (speakers of the parent language of the Indo-European languages). The Indo-Aryans began to migrate into the Bengal region from the west thousands of years ago and mixed within Bengal with various indigenous groups. The remainder of the population includes Bihāris, non-Bengali Muslims who migrated from India (principally from the state of Bihār) after the 1947 partition, and various indigenous ethnic groups (locally known as tribal groups). Although Bihāris constitute the largest minority group, a large proportion of their original population repatriated to Pakistan after 1971. The Chakmas, who live in the southeastern Chittagong Hill Tracts District, constitute the largest tribal group in Bangladesh. Other tribal groups include the Marmas and Tripuras, who also live in the Chittagong region; the Garos and Khasis, whose populations in northeastern Bangladesh are the southernmost extensions of tribal groups living in adjacent Indian states; and the Santals, who also live in northeastern Bangladesh and form, with Santals living elsewhere, South Asia’s largest tribal group.

[12] Lihat lebih jauh dalam Povety in Asia dalam Microsot Encarta 2005.