Konflik Poso dan Public Trust

Poso dalam dua minggu terakhir kembali bergejolak. Penggrebekan yang dilakukan oleh Densus Anti Teror 88 terhadap 24 DPO kerusuhan Poso berbuntut panjang. Konflik antara aparat dengan masyarakat menjadi seperti terbuka, yang selama ini aktor konflik dalam Poso lebih bersifat primordial, yakni konflik antar etnik Muslim dan Kristen sebagai imbas dari konflik di Maluku.

Menjadi menarik untuk ditilik kembali, mengapa dalam 3 bulan terakhir semenjak eksekusi terhadap Tibo cs peta konflik etnik di Poso menjadi berubah. Bahkan kepolisian menetapkan hukum darurat sipil dengan perintah tembak di tempat kepada siapa saja yang membawa senjata api baik rakitan ataupun organik yang dipergunakan untuk tindakan kekerasan. Tulisan ini akan menganalisis ekskalasi konflik di Poso dengan mempergunakan teori ABC dari Johan Galtung untuk memotret konflik Poso serta mencoba memberikan beberapa solusi

Bingkai Konflik

Konflik Poso dalam perspektif teori ABC Galtung merupakan konflik yang dihasilkan dari interaksi 3 faktor yang sangat deterministik satu sama lain. Faktor yang pertama adalah attitude, baik dari etnik yang berkonflik dengan aparat keamanan. Konflik dilandasi oleh kecurigaan dari etnik yang berkonflik kepada aparat keamanan yang justru diyakini sebagai aktor baru dalam konflik. Bertambahnya pasukan baik dari organ kepolisian ataupun tentara dalam batas tertentu belum menyebabkan de-eskalasi konflik, namun justru menjadi picu ekskalasi konflik itu sendiri.

Hal ini kemudian mengimbas ke dalam behavior dari bingkai konflik di Poso. Konflik etnik yang biasanya mempergunakan senjata se-adanya kemudian mengalami ekskalasi cukup signifikan karena bertambahnya peredaran senjata baik rakitan ataupun organik sebagai akibat meluasnya konflik. Kepemilikan senjata menjadi sebuah keharusan bagi setiap yang berkonflik untuk bisa meningkatkan preferensi rasa aman. Sehingga dalam batas tertentu, kelompok yang berkonflik di Poso mempergunakan adagium politik perdamaian dari Von Clausewitz, barang siapa ingin damai, maka ia harus siap berperang. Logika ini telah tertanam kuat di tingkat elit dan massa dari aktor-aktor yang berkonflik.

Bertambahnya jumlah personil aparat keamanan dengan persenjataan yang lengkap justru bukan menimbulkan ketenangan di tingkat masyarakat yang sedang berkonflik, namun kecurigaan bagi aktor yang berkonflik bahwa jangan-jangan aparat keamanan tidak fair dan obyektif dalam menciptakan tertib sipil. Jika aparat keamanan kemudian berfihak kepada salah satu kelompok, baik secara personal ataupun oknum maka akan membuat keseimbangan kekuatan bagi yang sedang berkonflik menjadi timpang. Ketimpangan kekuatan inilah yang akan menjadi picu lahirnya agresi kelompok satu atas kelompok yang lain. Perilaku untuk saling curiga ini tanpaknya belum terselesaikan setelah konflik ini berjalan hampir 7 tahun berlalu. Hadirnya aparat keamanan belum berhasil menciptakan perasaan aman di masyarakat.

Meningkatnya ekskalasi konflik di Poso juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan contradiction. Terlalu banyaknya rumors yang berkembang sekitar konflik Poso menyebabkan arah konflik menjadi serba tidak jelas. Apakah ini konflik agama murni, atau bersintesis dengan konflik ekonomi, politik, atau bahkan rekayasa elit senantiasa berseliweran di tengah publik Poso. Dalam pandangan Johan Galtung, berkembangnya issue yang tidak bertanggungjawab tersebut akan menyebabkan celah kontradiksi akan semakin melebar, sehingga berbuntut dengan semakin mengecilnya ruang kepercayaan satu sama lain. Aparat tidak dipercaya oleh masyarakat, antar masyarakat saling tidak percaya, elit tidak dipercaya oleh massanya, atau bahkan jangan-jangan pemerintah juga sudah tidak percaya kepada masyarakat. Jika sudah demikian akutnya kontradiksi maka konflik akan menjadi sebuah benang kusut yang sulit diurai, karena justru akan menghadirkan semakin kompleksnya issue konflik dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam konflik.

Public Trust

Dari bingkai konflik tersebut tampak bahwa ekskalasi konflik lebih disebabkan oleh timbulnya ketidakpercayaan satu sama lain dari fihak-fihak yang berkonflik. Penyelesaian konflik Poso selama ini lebih mengedepankan pendekatan keamanan daripada pendekatan komunikasi antar budaya yang berwatak persuasif. Birokrasi pemerintah yang terlibat dalam proses menciptakan tertib sipil di Poso lebih mengedepankan Kementerian Hankam, Kementerian Polsoskam, tetapi belum banyak mengedepankan kementerian Komunikasi dan Informasi.

Kepincangan informasi ini jelas menjadi salah satu aspek yang harus dibenahi oleh birokrasi pemerintah, jika memang pemerintah berikhtiar untuk menselesaikan persoalan konflik di Poso. Negosiator pemerintah harus memiliki kemampuan manajemen issue yang baik sehingga kehadirannya bukan menjadi aktor baru dalam konflik tetapi bisa mengurangi derajat kontradiksi antar fihak yang berkonflik.  Negosiator dengan senapan lengkap dan tembak di tempat sudah tidak efektif lagi karena justru dianggap sebagai sebuah tantangan bagi fihak-fihak yang berkonflik. Senjata tidak lagi menjadi faktor untuk men-deter (menekan) fihak yang berkonflik untuk menghentikan konflik.

Public Trust ini akan terciptanya jika proses penyelesaian konflik mengedepankan aspek human security. Public Trust harus dibangun dengan sangat sistematis agak terjadi perubahan paradigma human security masyarakat Poso yang sedang berkonflik, dari memegang senjata dan nafsu untuk bermusuhan menjadi memegang cangkul dan nafsu untuk hidup berdampingan. Upaya mengubah paradigma human security ini jelas tidak akan tercipta jika pemerintah masih mengedepankan pendekatan human security by security approach.

Pemerintah memerlukan asistensi dari masyarakat sipil dalam upaya menabur bibit-bibit public trust  dengan mengelaborasi nilai-nilai sipil yang sebenarnya sudah tertanam di masyarakat. Proses penaburan nilai kedamaian dan hidup berdampingan diharapkan berjalan secara alamiah, bertahap dan kultural. Sehingga akan muncul sebuah penghormatan baru tentang apa itu nilai-nilai kedamaian dan nir-kekerasan yang selama ini tergantikan oleh nilai-nilai permusuhan dan kekerasan.

Sekali lagi, pemerintah harus belajar banyak untuk tidak mudah untuk menumpahkan amunisi di setiap konflik yang beraroma primordialis. Jika pemerintah terlampau mudah menumpahkan amunisi maka sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap ekskalasi konflik primordial adalah pemerintah itu sendiri. Bukankah pemerintah tidak mau disebut sebagai picu konflik, dan memang seharusnya pemerintah harus menjadi faktor de-eskalasi konflik. Wallohu a’lam.