Dalam konteks sejarah, kawasan Asia Tenggara memang telah menarik pihak luar untuk menanamakan pengaruh ekonomi dan politiknya. Apakah yang berbasis dari India, Mongolia, ataupun Arab serta komunitas Eropa menjelang abad 15 Masehi. Sehingga tidak berlebihan kiranya jika di kemudian hari Asia Tenggara menjadi kawasan yang “rentan” terjadi konflik antara tarik menarik kepentingan dari luar.

Asia Tenggara merupakan area yang dalam konteks abad 20 ditenggarai sebagai salah satu pusaran konflik dunia. Hal ini dengan dipergunakannya wilayah Asia Tenggara sebagai “titik kulminasi” perang dunia II. Sehingga tidak berlebihan, pasca perang dunia II, kawasan ini menjadi “target” perebutan pengaruh bagi kubu Komunis maupun Liberalis, yang ditandai dengan pembentukan pakta militer SEATO (South East Asia  Treaty Organizations) oleh Amerika Serikat dan sekutu, dan upaya perluasan Pakta Warsawa Uni Soviet di Vietnam pasca kejatuhan Vietanam Selatan.

Dari sisi internal, ragam konflik di Asia Tenggara cenderung tidak begitu tampak, artinya bukan berarti tidak terjadi konflik sama sekali, namun sengaja konflik tersebut diformulasikan dalam bentuk latent. Hal ini sangat bisa difahami bahwa karakteristik dasar masyarakat Asia Tenggara adalah agraris, yang sangat menjunjung tinggi tradisi harmoni.

Intervensi kepentingan dari luarlah tampaknya yang kemudian mengangkat konflik latent tersebut menjadi gejala konflik manifest. Seperti misalnya bagaimana derasnya perlawanan masyarakat agraris dan pantai di Indonesia terhadap penjajahan Belanda, yang berlangsung sampai 350 tahun lebih. Ataupun konflik Indonesia-Malaysia-Singapura menjadi konflik manifest, tatkala Sukarno melihat Malasyia-Singapura adalah representasi nekolim (neo-kolonialisme-liberalisme) yang memang berwatakan tradisi dari luar. Bagaimana gigihnya negara ASEAN untuk menghadang perluasan komunisme juga tak bisa dilepaskan dari pemahaman bahwa tradisi komunisme bukanlah tradisi dari Asia Tenggara.

Aktor Konflik

Konflik Berbasis Negara

Konflik berbasis negara mulai muncul pasca negara-negara di Asia Tenggara telah menjadi negara yang berdaulat penuh. Konflik tersebut muncul seperti : Konflik Indonesia-Singapura-Malaysia, yang dalam bentuk perang terbuka (wars)[1] di dekade 1960-an. Demikian konflik dalam watak games juga terjadi antara negara-negara Asean dengan beberapa negara yang berada dalam pengaruh idiologi Komunisme, terutama yang menjadi ancaman serius adalah kemenangan Vietnam Utara atas Selatan di dekade 1970-an.

Konflik terbuka ini mulai dekade 1980-an mulai tergeser dalam bentuk konflik yang tensi penggunaan fisik mulai menurun. Hal ini ditandai semakin mantapnya hubungan negara-negara Asean dan untuk sementara waktu konflik antar mereka dilatentkan.[2] Demikian pula mulai dekade 1990-an, hubungan dengan negara-negara yang terpengaruh oleh idiologi komunis yang dalam dekade 1960-1980-an menggalami ketegangan mulai mencair dengan diterimanya negara-negara tersebut menjadi anggota negara ASEAN.

Konflik yang beraroma high-politics kemudian bergeser menjadi konflik yang berbasiskan low politics, yakni konflik yang bernuansakan persoalan ekonomi dan migrasi barang dan jasa. Hal ini muncul tatkala terjadi kompetisi perdagangan antar negara ASEAN, semisal antara Malaysia dan Indonesia yang notabene merupakan negara pengekspor karet terbesar di dunia dan produk tekstil, dengan sasaran ekspornya adalah negara Amerika dan Eropa.

Konflik juga muncul dalam konteks perdagangan bahan dasar pokok seperti beras dan gula. Thailand, Vietnam dan Indonesia[3] merupakan negara penghasil beras dan gula terbesar di Asia Tenggara. Terutama dalam konteks perebutan pasar di negara–negara Asia Ttenggara sendiri. Sehingga memasuki tahun 1990, maka ASEAN menformat kerjasama ekonomi untuk mengeliminasi konflik dengan membentuk AFTA (ASEAN Free Trade Area).

Dalam konteks konflik migrasi, cenderung menguat di dalam dekade 1990-an, selama ini negara tujuan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah negara-negara di Timur Tengah ataupun negara di Asia Timur. Namun semenjak negara Brunei Darusalam, Singapura dan Malaysia mencapai kemakmuran yang tinggi dengan pendapatan perkapita lebih dari  5000 US $ maka terjadi pergeseran sangat signifikan negara tujuan TKI.

Dengan banyaknya migrasi antara negara-negara ASEAN kemudian menyulut berbagai problem ketenagakerjaan. Negara Filipina dan Indonesia sebagai negara pengekspor tenaga kerja ke negara kemudian sering mengalami friksi dengan negara Singapura, Brunei dan Malaysia. Memang selama ini konflik ketenagakerjaan tidak sampai mengalami ketegangan yang sangat serius. Kalaupun di tahun 2005 setelah pemerintah Malaysia melakukan razia Tenaga kerja illegal setelah batas amnesti selesai dan menimbulkan perlawanan yang sengit dari masyarakat Indonesia, hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena terdapat persoalan konflik high politics, yakni konflik Ambalat.

Konflik Antara Pemerintah-Masyarakat

Fenomena konflik antar masyarakat dalam bentuk manifest banyak tercermin ke dalam negara-negara dengan basis republik dibandingkan dengan negara-negara berbasis kerajaan. Hal ini disebabkan angka indeks demokrasi di negara berbasis republik lebih besar dibandingkan dengan negara kerajaan, meski masih banyak ditemui bahwa negara yang basis Republik-pun, indeks demokrasinya relatif masih kecil. Negara yang memiliki indeks terbesar dimiliki oleh Filipina dan Indonesia.[4] Meskipun terdapat negara republik yang indeks demokrasi sangat rendah, yakni Myanmar karena regim yang berkuasa adalah regim militer dan Vietnam yang berbasis komunisme. Namun gejala oposisi di Myanmar jauh lebih tampak dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia.

Meskipun demikian bukan berarti di Malaysia, Brunei dan Singapura hampir tidak terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Konflik antar etnis di Malaysia di dekade 1960-an, antara etnis China, India, dan Melayu sehingga sempat membuat kerusuhan etnis yang sangat berarti. Belajar dari kasus inilah kemudian melahirkan ISA (Internal Security Act) yang menyebabkan gejala konflik diminimalir dalam bentuk manifest, akan tetapi yang terjadi adalah konflik dalam bentuk latent.

Demikian pula terjadi di Singapura dan Brunei, dengan penduduk yang  relatif sedikit disertai dengan kemakmuran yang cukup tinggi, maka gejala konflik cenderung termarginalkan. Untuk kasus di Singapura, meskipun bukan negara kerajaan namun kuatnya pengaruh Konfusianisme yang sangat menghormati “kedisiplinan” atau “tertib sosial” sehingga bentuk konflik secara manifest jarang sekali muncul. Bahkan Lee Kuan Yew sampai menjadi Perdana Menteri Singapura dan tidak terjadi transisi elit yang berarti.[5]

Sedangkan untuk kasus di Brunei, gejolak perlawanan masyarakat kepada negara memang pernah muncul di tahun 1960-an, namun semenjak penyerahan kedaulatan Brunei Darusallam dari Inggris 1994, maka praktis gejolak konflik antara pemerintah dan masyarakat cenderung tereduksi dengan sendiri. Jaminan sosial dan layanan ekonomi pemerintah kepada masyarakat menyebabkan benturan kepentingan relatif tereduksi. Sehingga ada kecenderungan angka indeks demokratisasi di negara berbasis minyak akan naik seiring dengan berkurangnya deposit minyak yang dimiliki.[6]

Konflik antara masyarakat dengan negara juga terjadi di Filipina, Thailand, terutama karena persoalan split community. Posisi mayoritas dan minoritas telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap konflik ini. Kasus patani dan Mindanou merupakan cermin konflik antara regim yang didominasi oleh kelompok mayoritas berhadapan dengan etnis minoriotas.

Sedangkan konflik di kawasan Indo-China terdapat kecenderungan konflik cenderung dilakukan sebagai “representasi” kebijakan negara yang otoriter dan represif terhadap masyarakat. Masyarakat hanya menjalankan program dari pemerintah, dan tidak ada alternatif pilihan yang memungkinkan mereka memilih. Sehingga dalam batas tertentu indeks konflik di negara-negara Indo China cenderung latent, sehingga mempengaruhi angka indeks demokratisasinya.[7]

Konflik Antar Masyarakat

Dalam konteks konflik antar masyarakat banyak terjadi di lokasi yang mengalami ekskalasi konflik yang sangat tinggi. Pola ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan konflik di tingkat negara. Artinya jika suatu negara memiliki kerawanan konflik maka akan mengalami efek spiral ke masyarakat. Kasus yang mengemuka terjadi di negara Indonesia, Filipina, Thailand. Sedangkan untuk negara yang berbasis komunis seperti di Vietnam  konflik antar masyarakat cenderung rendah. Ataupun di negara dengan tingkat kemakmuran yang tinggi, dan regim memberlakukan UU yang represif terhadap konflik antar masyarakat maka juga cenderung rendah.

Kasus konflik antar masyarakat di Indonesia tercermin dalam konflik yang berdimensikan SARA (Suku, Agama. Ras, dan Antar Golongan). Konflik ini sering timbul secara sporadis ataupun masif di akhir-akhir seperti konflik di Aceh, Poso, Dayak, dan Ambon.

Sedangkan untuk di Thailand lebih tercerminkan dalam konflik antara masyarakat Pattani di wilayah Thailand selatan dengan masyarakat Siam di Thailand Utara. Konflik ini cenderung kepada perebutan akses kekuasaan di pemerintahan.  Demikian pula dalam kasus konflik di Filipina, di mana terjadi konflik antar masyarakat yang mengalami split community.

Dalam batas tertentu konflik antar masyarakat ini mengalami ekskalasi pada waktu momen-momen tertentu, seperti menjelang pemilihan umum, pemilihan eksekutif atau presiden dan perdana menteri. Konflik antar masyarakat seringkali dimanfaatkan oleh elit untuk melakukan bargaining dengan rival politiknya.

Issue Konflik

Konflik Perbatasan

Ada kecenderungan pola konflik perbatasan yang berkembang di Asia Tenggara banyak disebabkan oleh dua faktor: Pertama, faktor alamiah yakni konflik perbatasan yang disebabkan oleh kondisi perbatasan yang memungkinkan proses migrasi antar negara berjalan dengan intensif . Hal ini bisa difahami karena area perbatasan antar negara tidak dibatasi oleh alam yang relatif sulit semisal keberadaan gunung yang sangat luas seperti di Nepal dan India. Semisal antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang sangat cair memungkinkan migrasi lintas negara menjadi sangat mudah, demikian pula terjadi di perbatasan antara Malaysia Utara dengan Thailand Selatan.

Konflik yang sangat potensial dan diaktualkan oleh Indonesia dan Malaysia adalah konflik Ambalat, setelah dalam konflik perbatasan sebelumnya dalam masalah Sipadan dan Ligitan di menangkan oleh Malaysia melali Mahkamah Internasional. Konflik ini sekarang ini menjadi konflik yang dominan, yang dalam batas tertentu selama bulan Maret-April 2005, masing-masing fihak telah melakukan show of force kekuatan militer masing-masing di perbatasan.

Kedua, faktor artifiasial yakni konflik perbatasan yang disebabkan oleh adanya perubahan perbatasan sebelumnya setelah ada kebijakan baru. Salah satu variabel yang sangat dominan adalah kebijakan pemerintah kolonial yang seringkali membuat garis perbatasan dengan  menabrak garis-garis perbatasan alamiah seperti etnis, sungai, gunung .[8] Akibat persoalan ini maka Sukarno pernah mengklaim bahwa landasan utama pembentukan wilayah negara bukan ditentukan oleh regim kolonial tetapi oleh kepenguasaan di masa lalu, sehingga Sukarno mengklaim bahwa Malaysia, Singapura dan Filipina merupakan wilayah definitif Indonesia karena wilayah tersebut pernah menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit. Akibatnya terjadi politik ganyang Malaysia di tahun 1963 untuk merebut Singapura dan Malaysia dari Inggris.

Konflik perbatasan yang juga muncul adalah dalam perbatasan laut, terutama terjadi di laut China Selatan. Minimal terdapat 5 negara yang terlibat konflik di laut China Selatan; yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, China dan Korea Selatan. Masing-masing fihak mengklaim laut China selatan sebagai bagian integral wilayah negara mereka masing-masing.

Idiologi Keagamaan & Idiologi Politik

Kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan penghubung antar benua menjadikan pertukaran idiologi keagamaan dan politik sangat berkembang dengan pesat. Bahkan dalam batas tertentu kompetisi idiologi keagamaan dan politik kemudian menjelma menjadi konflik yang masif.

Dalam konteks idiologi keagamaan konflik yang terjadi adalah intra religi itu sendiri ataupun inter religi. Untuk yang intra-religi terjadi di negara-negara semisal Indonesia, seperti perdebatan NU-Muhammadiyah-Persis yang sempat mencapai klimaks di tahun 1970-an. Ataupun di Malaysia dengan kemunculan organisasi al-Arqom di bawah kepemimpinan Ustadz Azhari Muhammad yang menyebabkan organisasi ini dianggap sesat dan dilarang di Malaysia. Demikian pula dalam konteks agama Nasrani di Filipina antara kelompok Katholik dan Kristen Protestan juga mengalami friski.

Untuk konteks inter-religi, banyak muncul di Thailand  terutama dalam kasus Patani yang sering mengidentikan dengan kepentingan Islam, dan Thailand dengan Budhanya, demikian pula terjadi di Myanmar. Untuk kasus Islam, muncul di Filipina, di mana kelompok Nasrani mengindentikan diri sebagai identitas nasional Filipina[9] sebagai fenomena Filipina utara dan kelompok Mindanou yang mengidentikan sebagai kelompok Islam. Untuk kasus di Indonesia, konflik inter-religi pernah muncul dalam konflik di Timor Timur dengan peristiwa pengusiran warga Muslim dari Timor Timur ataupun Konflik di Poso dan Ambon yang hampir selama 5 tahun bergejolak antara kekuatan Nasrani dan Islam.

Sedangkan konflik dalam bingkai idiologi politik tercermin dalam konflik antara negara-negara ASEAN yang traumatik dengan idiologi komunis. Konflik ini berjalan hampir selama 3 dekade, dari 1960-an sampai 1990-an. Baru di akhir abad 20, ASEAN mulai membuka diri terhadap idiologi komunis lewat kekuatan negara Vietnam karena dinggap sudah bukan sebagai ancaman lagi.

Konflik idiologi nasionalisme versus kolonialisme-imperialisme juga pernah dipertunjukkan oleh Sukarno di tahun 1960, sehingga konflik antara Malaysia-Singapura-Inggris yang diidentikan dengan idiologi yang imperialistik yang sangat mengancam keberadaan negara-negara Asia tenggara. Wacana konflik idiologi ini memang sangat kentara di era Sukarno di dekade 1960-an, namun semenjak terjadi transformasi kekuasaan dari Sukarno ke Suharto wacana perang idiologi ini relatif mengalami kemunduran yang sangat berarti. Apalagi Indonesia kemudian terlibat jauh dalam sistem pembangunanisasi yang berbasiskan IMF, yang nota bene menjadi patner Malaysia dan Singapura ketika itu.

Konflik idiologi agamisme versus nasionalisme juga tampak mewarnai. Dalam konteks ini, Myanmar telah menjadi representasi negara agama, karena telah menetapkan Budha sebagai agama negara. Meskipun dalam konteks ini issue ini banyak dilakukan manipulasi oleh regim militer, karena yang menjadi eksekutif di negara ini bukanlah para biksu Budha namun adalah kelompok militer. Untuk kasus Islam, muncul dengan idiologi fundamentalisme yang marak terjadi di Malaysia, Indonesia, dan Filipina Selatan. Untuk kasus Malaysia idiologi dengan kemasan fundamentalisme Islam banyak diusung oleh masyarakat di Trengganu-Kelantan yang difasilitasi oleh PAS, yang senantiasa beroposisi terhadap partai UMNO yang dinyatakan sebagai “representasi Nasionalis-Islam-sekuler.”[10] Sedangkan untuk kasus di Indonesia, issue untuk menempatkan Islam sebagai agama negara banyak disampaikan oleh kelompok Darul Islam, ataupun kelompok GAM di Aceh, serta melalui perjuangan parlemen yang pernah dilakukan Masyumi di dekade 1950-an, ataupun PPP di masa Orde Baru terutama tercermin dalam penolakan PPP terhadap penanaman P-4 (Pendidikan, Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diyakini dapat mereduksi makna agama dengan digantikannya oleh Pancasila serta Partai-Partai Islam dalam mengamandemen UU 1945 di tahun 1999-2001. Ataupun kalau secara organisatoris sekarang ini banyak didengungkan oleh organisasi MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan Hizbut Tahrir.

Untuk konflik di Indonesia dan Malasyia, konflik idiologi nasionalisme versus Islam cenderung dalam ruang debate ataupun polemik. Ataupun dalam batas tertentu sudah masuk dalam kompetisi idiologi dalam ruang parlemen sehingga bisa dikategorikan dalam ruang games. Namun dalam batas tertentu pernah dalam degree wars, di mana kemudian terjadi fenomana pelarangan seperti kasus Masyumi di Indonesia ataupun al-Arqom di Malaysia.

Untuk kasus di Filipina kelompok MNLF, MILF, ataupun kelompok Abu Sayyaf mengklaim akan mendirikan sebagai negara di Mindanao dengan pemberlakuan syariat Islam yang seringkali berseberangan dengan haluan pemerintah Filipina yang sangat kental dengan Nasionalisme-Katholiknya. Konflik ini tidak hanya dalam bentuk debate, ataupun game yang terjadi sampai 1990, di mana pemerintah Filipina mengakomodasi Nur Misuari sebagai pemimpin Mindanou untuk memimpin pemerintahan Otonomi Mindanao. Namun mulai 1995 pasca gagalnya perudingan maka konflik antara Mindanou-Luzon lebih terpetakan dalam tingkat konflik wars, di mana ditandai dengan aksi militeristik dari masing-masing fihak.

Natural Resources

Minyak merupakan salah satu issue konflik yang sangat mengemuka di Asia Tenggara dan hasil pertanian dan pertambangan yang berorientasi ekspor. Potensi minyak di daerah laut China selatan selama ini telah menjadi konflik yang semakin krusial. Apalagi potensi minyak tersebut terdapat di daerah yang relatif menjadi daerah sengketa. Konflik yang terbuka memang telah terjadi antara negara di luar Asia Tenggara (yakni China dengan Vietnam ketika Vietnam belum menjadi anggota organisasi ASEAN). Namun konflik terbuka untuk memperebutkan minyak antara negara-negara di Asia Tenggara belum pernah terjadi, karena meskipun Brunei, dan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak, posisi pertambangan minyaknya di tempat yang sudah de facto menjadi wilayah masing-masing. Kalaupun mulai terjadi konflik terbuka, sampai mengerahkan armada militer antara Indonesia dan Malaysia, dalam persoalan blok Ambalat namun keduanya mereka akan menselesaikan melalui meja perundingan dan diplomasi.

Konflik dalam masalah timah antara Indonesia dengan Malaysia lebih mencorakkan konflik atau kompetisi untuk mendapatkan pasar ekspor, sehingga tidak sampai terjadi perang dagang sebagaimana pernah terjadi antara Jepang dan Amerika Serikat. Demikian dalam konteks konflik dalam perdagangan hasil pertanian, semisal karet antara Indonesia dan Malaysia, beras dan gula antara Vietnam dan Thailand juga sebagai bentuk kompetisi mendapatkan pasar ekspor.

Konflik untuk memperebutkan sungai relatif hanya terjadi di negara Brunei Darusalam, Serawak (Malaysia), dan Indonesia karena terdapat sungai yang memang melintasi 3 negara tersebut.  Konflik yang mulai memanas akhir-akhir ini adalah masalah illegal logging di daerah perbatasan, di mana tingkat penjualan illegal kayu dari Indonesia ke Malaysia cukup signifikan. Ataupun konflik antara Indonesia dengan Singapura terkait dengan penjualan pasir besi dari Riau ke Indonesia yang dipergunakan oleh Singapura untuk memperluas wilayahnya. Dalam konflik ini memang sampai terjadi perang statement antara pemerintah Indonesia dengan Singapura dan Malaysia.

Tingkat Konflik

Dari perbincangan konflik di atas maka dapat dipetakan tingkat konflik sebagai berikut:

Tabel 13

Tingkat Konflik Kaitannya Dengan Aktor Konflik

Tingkat Konflik Aktor Konflik
Debates Berbasis konflik antar negara-masyarakat, antar masyarakat terutama di negara berbasis republik, seperti di Indonesia, Singapura, Filipina, Myanmar, dan beberapa di negara berbasi kerajaan seperti Malaysia, Brunei dan Thailand.
Games Lebih sering timbul antar negara seperti antara Indonesia dan Malaysia atau antara negara dan masyarakat,
Wars Lebih sering terjadi aktor konflik antar negara yang memiliki persoalan substansial yang kemudian dikemas dalam kerangka idiologi, seperti konflik antara Indonesia-Malaysia-Singapura, ataupun ASEAN-Vietnam

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel 14

Tingkat Konflik Kaitannya Dengan Issue Konflik

Tingkat Konflik Issue Konflik
Debates Berbasis konflik tentang perbatasan, namun pihak yang berkonflik tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk mengajukan gugatan. Seperti konflik antara Indonesia-Malaysia, konflik di laut China Selatan.

Berbasis issue keagamaan yang berada di luar area yang mudah dimobilisasi untuk konflik idiologis, ini terjadi di Mindanou, Patani, Malaysia terutama di Trengganu-Kelantan, Indonesia di daerah Indonesia Timur dan Aceh, serta Myanmar.

Games Berbasis konflik perbatasan, namun pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Seperti konflik yang terjadi Indonesia-Malaysia dalam kontek Blok Ambalat

Berbasis issue keagamaan, terutama di daerah yang sudah dikelola dalam institusi politik seperti di Indonesia dan Malaysia

Wars Berbasis perbatasan memiliki arti substansial dan didukung kekuatan untuk mendapatkannya, Konflik Indonesia-Malaysia. Ataupun konflik antara Vietnam dan RRC terkait dengan sengketa di laut China Selatan.

Berbasis idiologi keagamaan, di mana terdapat kelompok-kelompok militan yang satu sama lain sudah saling merasa dipinggirkan, baik oleh negara atau kelompok yang lain. Konflik di Mindanaou ataupun konflik di Malaysia, Filipina dan Indonesia terkait larangan atau kebijakan represif terhadap perkembangan idiologi politik tertentu

Berbasis Natural Resources, di mana terdapat sumber alam yang signifikan seperti minyak, gas alam, ikan. Konflik antara Indonesia-Malaysia, Konflik di laut China Selatan, Konflik dan kompetisi komoditi ekspor

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam analisis ini akan dikategorikan tingkat konflik dengan istilah intensif, dinyatakan konflik intensif jika konflik lebih dari 3 kali muncul di wilayah negara di Asia Tenggara, dan dinyatakan kurang intensif  jika tingkat konflik hanya terjadi kurang dari 3 wilayah negara di Asia Tenggara. Sedangkan jika tidak ditemukan hubungan yang jelas maka akan dipergunakan


[1] Graham T. Allison membagi degree of conflict dalam debate, game dan war, debate adalah konflik dalam dataran ide, game adalah konflik dalam dataran aksi tapi tidak sampai terjadi konfrontasi fisik yang menghancurkan, sedangkan wars adalah tingkat konflik dengan penggunaan intrumen fisik yang masif, dan ditujukan untuk menghancurkan fihak lawan. Lihat lebih jauh dalam Allison dalam Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3ES, 1995

[2] Indonesia, Malasyia, Singapura dan Thailand yang memiliki konflik di perbatasan sengaja menempatkan konflik antar mereka untuk senantiasa dikelola agar tidak menjadi konflik terbuka. Hal ini kemudian dimantapkan dengan ditandatangani ZOFPAN sebagai salah satu embrio kerjasama politik antar negara ASEAN.

[3] Di tahun 1990-an, Indonesia telah mencapai swa-sembada pangan dan memungkinkan untuk melakukan eskpor produk pangan, namun memasuki paruh dekade 1990-an, Indonesia mengalami defisit pangan sehingga harus mengimport dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

[4] Lihat index demokrasi negara di Asia Tenggara dalam Roos and Marlay, Democracy in South East ASIA: The Wind and Change,

[5] Sehingga Singapura oleh Roos and Marlay dikategorian sebagai negara Semi-demokratis, lihat dalam ibid.,

[6] Salah satu contoh negara yang menarik adalah Qatar, Qatar diyakini deposit minyaknya akan mengalami pengurangan yang sangat serius dalam 2 dekade ke depan, sehingga mulai sekarang Qatar mulai memberikan iklim keterbukaan politik bagi masyarakatnya, lihat dalam Penelitian LIP Prospek Kerjasama Ekonomi Politik Indonesia dan Timur Tengah, Jakarta, LIPI, 2001

[7] Lihat dalam Marlay, op.cit.,

[8] Lihat lebih jauh dalam Drysdale, Alaydair, Political Geogrhapy in North Africa and Middle East, New York, Princenton, 1989

[9] Lihat dalam Ben Anderson, Imagine Community, …….

[10] Hampir mirip dengan kasus di Indonesia, M. Natsit di tahun 1950 juga mengklasifikasikan nasionalis dalam 2 model; nasionalis Islam yang tercermin dalam Masyumi, NU serta Nasionalis Sekuler yang tercermin dalam Nasionalis (Sukarno) ataupun Komunis. Lihat dalam Deliar Noor, Pergerakan Politik Islam di Indonesia 1900-1970, ,Jakarta, LP3ES, 1995