Friday, 07 May 2010 23:40
Konspirasi mundurnya Sri Mulyani
Ragam Analisis
MUHAMMAD MUHARRAM LUBIS
Koresponden Kepresidenan
WASPADA ONLINE

(WordPress.com)

(WordPress.com)

JAKARTA – Pengunduran diri menteri keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dari jabatannya menimbulkan polemik dibanyak pihak. Satu sisi, Sri dikorbankan untuk mencari jalan alternatif dari kisruh internal bangsa saat ini. Namun disisi lain, Sri dikorbankan sementara untuk proyek kepentingan jangka panjang.

Kebuntuan politik antara Istana dan Senayan dapat dikatakan pada klimaksnya di zaman kali kedua jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Ihwal ini bermula dari kasus bailout Bank Century yang akhirnya secara politik, DPR memutuskan telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan tersebut.

Nama Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Wakil Presiden Boediono yang pada saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, tersangkut dalam megaskandal yang merugikan negara senilai Rp6,7 triliun. Keduanya kini sudah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dipinangnya Sri Mulyani oleh Bank Dunia atau World Bank untuk menduduki jabatan Direktur Pelaksana atau Managing Director yang akan mengawasi tiga wilayah ekonomi, yakni Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah serta Afrika Utara karena dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi global di Indonesia. Jabatan itu merupakan jabatan tertinggi kedua di lembaga yang saat ini dipimpin oleh Robert Zoellick.

Ani, panggilan akrab Sri Mulyani ini, terpilih dari sekian banyak pakar ekonomi dunia untuk menggantikan Juan Jose Daboub, mantan menteri keuangan El Salvador, yang telah menuntaskan empat tahun masa kerjanya pada 30 Juni nanti. Juan mengawasi 74 negara.

Pinangan tersebut ibarat gayung bersambut, Presiden SBY sebagai pimpinan langsung Sri Mulyani sekaligus penerima surat permohonan dari Bank Dunia memberi lampu hijau dengan memberi restu kepada menteri yang telah mencicipi hampir seluruh posisi kabinet bidang ekonomi ini.

Kebijakan politik yang diambil oleh SBY ini memang berwarna, sehingga membutuhkan kalkulasi dan pertimbangan resiko yang matang. Perhitungan tersebut harus terbangun dengan dampak jangka pendek dan jangka panjang.

SBY, sebelumnya telah berkomitmen dalam pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh dalam melawan terpaan krisis global yang saat itu mendera dan persaingan ekonomi, baik regional maupun internasional. Sehingga SBY memilih Boediono sebagai pendamping dirinya mengawal cita-cita dan komitmen tersebut.

Belum genap satu tahun pemerintahan SBY-Boediono bersama koalisi yang terbangun secara solid sejak awal namun terseok-seok dari dipertengahan jalan, SBY telah melepaskan salah satu orang terbaik yang diandalkannya dalam mewujudkan komitemen dan cita-cita ekonomi diawal pemerintahan. Sri Mulyani seakan dibiarkan dibajak oleh Bank Dunia karena prestasinya yang cemerlang.

Presiden SBY dianggap telah memberi jalan secara terhormat dengan menerima pengunduran diri Sri Mulyani, yang tersangkut masalah Bank Century dan kasus pajak yang mendera institusi yang dipimpinnya. Cara seperti itu dianggap bagus bagi kalangan profesional dan berkarir terbaik, dan yang telah diakui dunia.

Menurut anggota tim pengawas kasus Bank Century, Hendrawan Supratikno, jalan keluar tersebut memberi manfaat bagi Sri Mulyani secara pribadi dan profesional. Secara pribadi, dia akan terlepas dari beban fisik antara pekerjaan dan pemeriksaan serta secara profesional teknokrat, Sri Mulyani, bisa mundur secara lebih baik.

Namun, profesor ekonomi itu juga menyebutkan, jalan keluar tersebut bukan berarti lepas selama-lamanya. Ani, dikatakannya, akan terus dihantui mimpi buruk atas persoalan dalam negeri yang saat ini belum diselesaikan. Persoalan tersebut dapat saja muncul kembali, suatu saat, baik secara sengaja ataupun tak terduga.

Pemberian restu diduga tidak serta merta dilakukan oleh SBY terhadap salah satu pejabat keuangan terbaik Indonesia, yang juga terbaik se-Asia, secara mendadak. Secara jangka pendek memang dinilai menjadi peredam sementara haru biru kasus Century. Banyak yang menilai ada tukar guling dari “ditumbalkannya” Sri Mulyani.

Wakil ketua DPR RI, Pramono Anung, memandang bahwa kondisi tersebut sangat tidak lazim dilakukan oleh Presiden dan lembaga sebesar dan sekelas Bank Dunia. Anung mencurigai adanya skenario yang terbangun sejak awal sebelum kepindahan ini menjadi tren jejaring sosial dunia Twitter.

Kondisi seperti ini, dengan lakon petinggi dunia tidak akan secara tiba-tiba terjadi. Anung bahkan menilai fenomena ini sudah dibicarakan beberapa bulan sebelum keputusan pengunduran diri Sri Mulyani dan kemudian diterima begitu saja oleh Presiden SBY.

Kalkulasi politik antara Bank Dunia dan pemerintahan SBY-Boediono, yang diduga Anung tersebut, bisa menjadi benar dengan adanya pertemuan antara Boediono dan ekonom dunia George Soros di kantor Wapres awal Februari lalu. George Soros merupakan bagian dari keanggotaan lembaga keuangan dunia tersebut, yang sebelumnya pernah memporak-porandakan perekonomian Indonesia tahun 1998.

Hal senada juga disampaikan anggota DPR lainnya, Arif Budiman. Mantan aktivis mahasiwa ini bahkan menyebutkan ada intervensi kelompok lobi Washington Consensus yang merupakan mitra lama Sri Mulyani. Kelompok tersebut mengusulkan nama Sri Mulyani lewat grup panel pemilihan nominasi tiga kursi Managing Director World Bank.

“Ini bagian dari penyelamatan grup neolib di Indonesia, dimana Sri Mulyani menjadi salah satu kader terbaiknya. Seperti diketahui, selama ini kebijakan ekonomi Indonesia diintervensi ideologi neolib,” tegas Arif Budiman.

Sementara pihak Istana sendiri, membantah, bahwa tidak ada intervensi dan konspirasi atas pelepasan Sri Mulyani. “Itu semua telah melalui proses terukur. Dan dipastikan tidak ada tukar guling Pak SBY dengan World Bank,” tegas jurubicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, ketika ditanya Waspada Online terkait kontak telepon antara Presiden SBY dan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick, sebelum memutuskan Sri Mulyani hengkang dari Menkeu.

Analis politik internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Surwandono, menilai bahwa fenomena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden bisa diterjemahkan dalam pemahaman relasi struktur dan agen yang diteoremakan Anthony Giddens.

Surwandono menjelaskan, jika diasumsikan Presiden SBY bahwa merelakan kepergian Sri Mulyani dapat menjadi agen Indonesia di mata dunia. Agen disini disebutkan bahwa Sri Mulyani dapat mengangkat pamor bangsa Indonesia menjadi sejajar dengan negara maju yang menguasai ekonomi dunia.

Selain itu, asumsi mikro tersebut juga dinilai akan menguntungkan Indonesia karena akan lebih mengetahui konsumsi ekonomi dunia dengan ditempatkannya agen Sri Mulyani di Bank Dunia. Disisi lain, tensi politik dalam negeri akan kembali turun setelah panas sejak semester I pemerintahan SBY-Boediono.

Jika dinilai dari asumsi ini, keputusan Presiden SBY melepaskan Sri Mulyani, memiliki simbiosis ganda yang berkeuntungan. Ini menjadi keuntungan bagi kelompok neoliberalis, dimana dapat membebaskan salah satu agen sekaligus kadernya yang terbelenggu dalam “pesakitan” legislator Indonesia.

Disisi lain, pemerintahan SBY akan lebih efektif menjalankan tugas selanjutnya tanpa ada tekanan politik lagi, ditambah nilai plus lewat kebanggaan tampilnya anak bangsa menjadi pejabat sejajar dengan petinggi dunia serta agen informasi dari Bank Dunia.

Surwandono juga menerangkan bahwa relasi struktur dan agen tersebut dapat memunculkan perubahan berkebalikan. Posisi agen dapat berubah menjadi struktur. Dan dalam kondisi ini, menurut Surwandono, perlu diwaspadai karena mengandung resiko.

Keuntungan dalam struktural ini dapat menguntungkan bagi Presiden SBY karena Sri Mulyani menjadi bagian dari pencitraan SBY dalam politik intenasional. Selain itu, proyek internasional SBY ini juga sudah dipersiapkan dimana jurubicara presiden untuk urusan luar negeri, Dino Patti Djalal, juga direncanakan akan ditempatkan di Washington DC sebagai Duta Besar RI untuk AS, setelah mendapatkan persetujuan DPR.

Investasi yang dibangun SBY tersebut diperkirakan akan terus bertambah, semakin membaiknya hubungan Indonesia dengan Presiden AS, Barrack Obama. Proyek yang banyak disebut-sebut saat ini bahwa pasca masa pemerintahan KIB yang kedua ini, SBY berambisi menjabat posisi di sekretariat PBB.

Namun, Surwandono memandang, masih terlalu dini jika SBY menggarap wilayah tersebut. Espektasi Presiden RI ke Sekjen PBB agak sulit, dimana latar belakang SBY saat ini baru diterima level internasional. “Apalagi yang menjabat saat ini (Sekjen PBB) merupakan orang Asia, yang harusnya bergulir ke tempat benua lain nantinya,” ungkap Surwandono.

Investasi SBY dengan menempatkan Sri Mulyani di Bank Dunia bisa jadi merupakan kader persiapan SBY setelah turun tahta nanti untuk melanjutkan agendanya. Dimana proses suksesi kepemimpinan nasional berlangsung 4 tahun lagi dan sesuai dengan masa kerja jabatan yang melekat pada Direktur Pelaksana Bank Dunia, yakni empat tahun juga.

Selanjutnya, resiko kerawanan posisi jabatan yang tertinggi kedua dalam struktur lembaga Bank Dunia dapat merubah relasi hubungan yang awalnya sebagai agen menjadi bagian sepenuhnya dari struktur dalam aktor hubungan internasional. Kalkulasi politik, dimana aktor dalam Bank Dunia tidak sepenuhnya memiliki hubungan baik dengan Indonesia.

“Bisa saja nanti harapan yang dibangun Indonesia berubah. Dia (Sri Mulyani) terkooptasi dengan lingkungan lainnya,” sebut kandidat doktor UGM ini dalam diskursus dengan Waspada Online.

Bila ini benar, Sri Mulyani akan menjadi bumerang bagi Indonesia karena tak mampu menjaga kemungkinan buruk di Indonesia. Apalagi kondisi pasar awal saat ini begitu posesif setelah mengetahui pengunduran diri Sri Mulyani, dengan anjloknya bursa saham IHSG.

Menurut menteri koordinator perekonomian, Hatta Radjasa, penurunan tersebut bukan karena faktor semata dari kabar Sri Mulyani, namun karena pengaruh global, yakni kekhawatiran atas krisis ekonomi di Yunani yang akan merembet ke negera Eropa lainnya. Selain itu, pasar Asia mempengaruhi rupiah dan saham saat ini, katanya.

Namun dengan konspirasi dari Bank Dunia, dengan dipilihnya Sri Mulyani sebagai direktur pelaksana mereka, yang kemudian ditarik dari Indonesia yang saat ini belum begitu pulih perekonomiannya, maka dikhawatirkan perekonomian Indonesia akan mudah terinfeksi dari pengaruh luar.

Kejadian krisis ekonomi seperti 1998 bisa kembali terjadi, jika pertemuan George Soros ke Wapres beberapa bulan lalu menjadi awal kooptasi terhadap ekonomi Indonesia. Dan juga, perlu diingat, George Soros merupakan biang keladi krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 yang saat ini berpusat kepada ekonomi makro.

Yang jelas, antara intervensi dan investasi kedua belah pihak, baik dari pemerintahan SBY-Boediono dan Bank Dunia, memiliki resiko besar yang universal terhadap perekonomian rakyat Indonesia. Persaingan dengan negara lain jauh lebih berpengaruh daripada sekedar meributkan kondisi politik internal.

Sebagaimana yang disampaikan analis ekonomi, Christianto Wibisono, bahwa sesungguhnya perekonomian dunia saat ini sedang mencari jalan masing-masing atas persaingan tidak sehat sistem neoliberal. Kemajuan China, India dan Indonesia yang bertahan terhadap krisis global kemarin, menjadikan negara maju merasa perlu mengkolonialisasi negara tersebut dengan cara yang halus agar kepentingan neoliberal tetap terjaga.