PDIP DALAM “DERBY POLITIK”

Surwandono (Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM)

Pemilu 2009 bagi PDIP, merupakan jalan strategis untuk kembali mengelola Indonesia, setelah dalam 5 tahun terakhir harus memilih sebagai partai politik opisisi. PDIP tampak sangat serius sekali mengelola dialektika 3 issue, yakni derajat representasi dan popularitas dalam survey, iklan politik, dan yang terakhir mempersiapkan pasangan Megawati melalui pelaksanaan Rakernas di Solo, yang baru saja berakhir. PDIP sangat berharap dengan mampu mengelola 3 issue besar ini dan memastikannya sedari awal bahwa PDIP telah “leading” diharapkan akan berhubungan positif dengan besarnya peluang PDIP menjadi partai pemerintah.

Namun ada kecenderungan bahwa upaya PDIP dalam mendrive 3 issue di atas PDIP menghadapi kenyataan mendapatkan “perlawanan” yang sangat serius, bahkan terkadang membuat PDIP harus berputar haluan untuk kemudian melakukan counter attack kembali.

Derby Politik

Dalam berbagai survey yang dilakukan untuk mengukur derajat representasi, PDIP dan Demokrat akhir-akhir ini menjadi dua partai yang paling popular di pemilu 2009. Demikian pula dengan kandidat presidennya, PDIP dan Demokrat, kembali berkompetesi secara ketat. Pertarungan nama Megawati dan SBY, tampaknya menjadi “derby politik” yang sangat menarik  untuk ditonton dan disimak dalam berbagai politik survey. Terkadang Megawati memimpin, tapi kemudian digantikan oleh SBY, demikian pula sebaliknya. Bagi PDIP, kondisi ini sangat mengkhawatirkan, sehingga PDIP harus memasang “siaga satu” politik dengan senantiasa tetap mempertahankan daya tahan politik, agar dalam pertarungan dialektika dengan Demokrat dan SBY, akan bisa dimenangkannya.

Derby politik yang paling panas adalah “derby politik iklan”. Demokrat sudah mulai melakukan tendangan politik melalui iklan politik di medio 2008 dengan mengambil icon, regim SBY mampu melakukan kebijakan penurunan kemiskinan. PDIP, mengambil celah dari tendangan politik SBY, dengan melakukan serangan balik iklan dengan mengambil content Sembako murah, dengan mengambil setting petani sebagai gambaran wong cilik yang termarginalkan. Serangan balik iklan ini, justru kemudian mendapat respon sangat cerdas dari Jusuf Kalla, yang tampaknya juga ingin masuk derby politik besar di Indonesia, dengan statement “jangan memilih partai politik yang membuat petani miskin”. Nalar JK, setidaknya berangkat dari asumsi, jika harga sembako khususnya kebutuhan pokok seperti nasi dan jagung murah, artinya harga komoditi tersebut harus murah. Harga murah yang murah justru berimplikasi kepada pendapatan petani akan semakin sedikit. Dalam perspektif JK, harusnya harga komoditas yang dihasilkan petani, semakin naik bukan semakin turun.

PDIP, tampaknya tidak ingin kehilangan muka dari kalangan petani. Jika intepretasi yang dikampanyekan oleh JK tersebut diterima oleh publik petani, maka iklan politik PDIP tersebut justru menjadi boomerang bahkan sebagai bentuk gol bunuh diri politik. Untuk keperluan tersebut, PDIP kembali merilis iklan tentang Sembako Murah dengan mengambil setting yang berbeda. Kembali lagi, lemparan politik sembako murah PDIP, kemudian mendapatkan respon kritis dari banyak kalangan.

Bagaimana menciptakan sembako murah, di tengah kondisi ekonomi nasional dan dunia yang sedang lesu darah. Akan menjadi sangat berbahaya bagi PDIP, jika publik politik di Indonesia menginterpretasi resep yang akan dipilih PDIP untuk menciptakan sembako murah dengan menggunakan kebijakan “subsidi.” PDIP akan mudah sekali mendapatkan serangan politik yang baru, yang bisa jadi akan menyulitkan posisi politik PDIP, karena PDIP akan mudah diklaim sebagai regim yang ingin menyelesaikan masalah dengan kebijakan “gali lubang tutup lobang”. Maka tidak berlebihan jika kemudian Sutan Bhatugana menyindir kebijakan Megawati tatkala menjadi presiden lebih layaknya, sebagai permainan Gasing, atau bahkan komentar JK ketika merespon kebijakan regim Megawati sebagai regim “POCO-POCO”.

PDIP, tampaknya belum mampu memenangkan proses politik di Indonesia melalui derby politik iklan. Di awal tahun 2009, PDIP merancang mukernas yang diharapkan menghasilkan rekomendasi definitive untuk mendapatkan “pendamping” Megawati dalam pilpres 2009. Dalam bursa transfer politik tersebut, muncul 6 nama yang direkomendasikan untuk dipinang dan masuk dalam tim squad PDIP, yakni Sultan HB X, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Akbar Tanjung, Hidayat Nurwahid dan Sutiyoso. Dalam rakernas tersebut, menguat duet “Mega-Buwono” sebagai tandem yang paling tajam. Duet “Mega-Buwono” diibaratkan sebagai persatuan antara langit (Mega) dan bumi (Buwono), seperti layaknya filsafat Cina yakni persatuan Yin dan Yan.

Kehadiran Sultan HB X dalam Mukernas PDIP tersebut, dan sikapnya selama mengikuti mukernas tersebut, kemudian dibaca  oleh banyak kalangan bahwa Sultan HB X siap menerima pinangan, dan resmi menjadi tandem bagi Megawati dalam Liga Champion Pilpres Indonesia 2009. Harapan dari publik PDIP terhadap tandem Megawati-Buwono sedemikian membumbung tinggi. Tapi apa yang terjadi ? 2 hari pasca Mukernas, Sultan HB X kembali melemparkan statement politik, yang bisa jadi membuat kubu PDIP, pusing tujuh keliling, karena Sultan HB X masih tetap ingin dalam posisi Capres dan bukan cawapres. Bukan hanya itu, Prabowo malah merilis Puan Maharani sebagai Cawapres dari Gerindra, sebagai respon penominasian Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden dari PDIP.

MATI LANGKAH

Membaca dari pemaparan fakta-fakta di atas, terdapat sebuah tanda-tanda PDIP mati langkah dalam derby politik pilpres. Seakan-akan pilihan kebijakan yang diambil oleh PDIP dalam konteks perang dan iklan maupun perang diskursus, PDIP tidak memiliki tendangan bola mati yang mematikan. Sejatinya, PDIP dengan posisinya sebagai partai politik opisisi, bisa memanfaatkan issue kritikal sebagai kesempatan untuk melepaskan tendangan bola mati yang mematikan. Bahkan yang terjadi bola mati yang sebelumnya sangat berdekatan dengan regim SBY-JK, akhirnya berbalik arah sehingga bola mati justru mengarah ke PDIP.

Dalam konteks studi framing, kesalahan terbesar PDIP dalam memanfaatkan tendangan bola mati adalah “terburu-buru” melakukan eksekusi melalui “tendangan langsung” tanpa melakukan assessment secara hati-hati. Sejatinya eksekusi tendangan bola mati memiliki waktu yang lapang, untuk kemudian bisa menempatkan second line yang mampu menjebloskan bola ke gawang jika tendangan secara langsung gagal. PDIP sedemikian yakin bahwa tendangan langsung ke gawang politik SBY, adalah cara yang paling tepat untuk memenangkan derby politik pilpres.

Meminjam analisis framing dari Peter L Berger, PDIP tidak berhati-hati dalam mengeksternalisasi kebijakan PDIP terhadap persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia. Sehingga kemudian berpengaruh terhadap obyektifikasi yang dilakukan oleh masyarakat. PDIP berharap dengan serangan langsung, akan membuat fihak yang menjadi target serangan mati langkah, dan publik memberikan dukungan yang sangat meriah. Namun justru yang terjadi sebaliknya, peluang PDIP menjadi mati kutu sendiri akibat kebijakannya sendiri juga besar.

Kebijakan PDIP yang terkesan reaktif dalam mengeksekusi bola mati politik, dikhawatirkan akan menganggu citra PDIP di mata publik, bahwa PDIP terinternalisasi oleh publik bukan lagi partainya wong cilik, tidak pro petani, dan partai besar yang mudah dikalahkan oleh partai kecil.