DIALETIKA SYARI’AT ISLAM

Surwandono

Polemik tentang Islamophobia kembali ditiupkan oleh sekelompok masyarakat yang merasa khawatir terhadap keberadaan Perda ataupun UU yang beraroma penerapan Syari’ah yang mendapatkan legitimasi di Parlemen. Bahkan presiden dan wakil Presiden telah memberikan beberapa respon yang memancing perdebatan menjadi kental kembali. Tulisan ini akan mencoba menganalisis dialektika penerapan syariah di Indonesia dan argumentasi para penentangnya. Peta ini diharapkan akan memberikan sebuah metode penerapan syariah yang elegan guna mencapai momentum bersama dalam membangun Indonesia dengan paradigma moral.

Kendala Penerapan Syari’ah

Seorang Henry Eickstein, pakar tentang resolusi konflik, mengidentifikasi munculnya kekerasan politik disebabkan oleh dua pendekatan. Pertama, inherency approach. Pendekatan ini sedikit banyak memberikan garis tegas bahwa timbulnya masalah lebih pada persoalan diri mereka sendiri. Kedua, contingency approach. Pendekatan ini memberikan ruang yang besar bahwa timbulnya masalah lebih disebabkan segala sesuatu dari luar. Artinya terdapat suatu komunitas yang menyematkan suatu masalah dalam kelompok tertentu, tentunya dengan kepentingan tertentu pula. Pendekatan ini bisa dipergunakan untuk menganalisis mengapa syari’at Islam yang teramat luhur itu ditolak, senantiasa dipersoalkan proses implementasinya dengan segala macam alasan yang dibuat. Dengan menggunakan analisis inherensi penolakan dan peniupan issue miring terhadap syari’at Islam dilandaskan pada: Pertama, Seringnya issue politisasi agama oleh kelompok politik yang tidak konsisten dalam ber-Islam, yang sebenarnya targetnya hanya untuk kepentingan sesaat saja. Kelompok ini mengusung issue syari’at hanya untuk mendapatkan dukungan suara, sehingga dikhawatirkan akan merusak ke agungan syaria’at itu sendiri. Kedua, Issue yang menyatakan bahwa komunitas Islam Indonesia terbelah ke dalam 3 kelompok sebagaimana yang telah dikemukakan seorang antropolog Geertz yakni santri, abangan, priyayi. Dalam praktek politik selama ini, suara politik santri yang rigid kepada Islam masih lebih kecil dibandingkan dengan suara abangan dan priyayi. Sehingga proses generalisasi bahwa komunitas Islam Indonesia adalah santri sebagai bentuk pemaksaan. Ketiga, Terdapatnya pandangan dalam kelompok ataupun pemikir modernis Islam bahwa politik dan agama adalah sesuatu yang berbeda. Penerapan syariah Islam dalam tata kenegaraan justru akan menyebabkan proses reduksi Islam secara berlebihan. Kelompok ini sangat artikulatif untuk menyampaikan pesan bahwa managemen politik dan agama hanya akan menghasilkan tirani agama dalam politik. Ketiga pandangan ini saling membungkus satu sama lain, sehingga menampakkan terdapatnya kegamangan terhadap penerapan syraiat Islam. Argumentasi semacam ini sudah berlangsung cukup lama, dan sampai saat ini diyakini semakin memiliki kekuatan untuk berkompetisi dengan baik ketika para intelektual turut mendukung ide ini. Bagaimana dengan argumentasi dengan menggunakan pendekatan kontingensi kita bisa menganalisis mengapa syariat Islam ditolak: Pertama, Penegakkan syariat Islam seringkali diidentikkan dengan gejala pemaksaan, dan di tengah era demokratisasi yang menghendaki pluralisme dianggap akan terberangus dalam era penegakkan syariat. Kedua, Penegakkan syariat dilekatkan dengan kelompok fundamentalis, yang diidentikan sebagai kelompok yang berwatak oposisional terhadap segala kebijakan yang berseberangan dengannya. Ketiga, Penegakan syari’ah akan senantiasa didekatkan dengan gejala revolusi (semisal Revolusi Islam Iran 1979), atau gejala kudeta (baik di Pakistan, Sudan, atau di Indonesia jaman Kartosuwiryo). Dan pada akhirnya, penegakkan syari’ah hanya akan menutup dan mengisolir pergaulan suatu bangsa dengan bangsa lain di tengah era keterbukaan dan globalisasi. Penegakkan syariah hanya akan menambah masalah baru, bukan malah memecahkan masalah.

Modus dan Problem

Sebelum kita mengkaji penegakkan syari’ah secara seksama, marilah kita lihat kilas balik proses penegakkan syariah. Yang diharapkan setiap komponen yang ingin menegakkan syariah bisa berkaca. Bukanlah dalam kisah-kisah itu terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Setidaknya terdapat dua model besar; deduction dan induction model. Model yang paling sering dipergunakan adalah model dedudki atau top down, yakni dengan membangun penerimaan syariah dari aturan yang paling umum menuju aturan yang lebih khusus dengan menggunakan kekuatan struktural. Fakta penerapan dengan metode ini tercermin dalam peristiwa berikut; pembuatan konstitusi yang tercermin dalam Piagam Jakarta (1945), pemanfaatan ruang kosong politik (vacuum of power) dan gerakan militer ala Kartosuwiryo , pemanfaatan transisi politik parlemen dalam konstituante (1957-1959), serta melalui sublimasi politik dalam amandemen konstitusi yang tiba-tiba (2002). Sedangkan model kedua menggunakan pola bottom up atau induksi yakni dengan membuat aturan sesuai syariah secara kultural dan bertahap dari issue yang paling moderat sampai issue yang krusial. Pola ini tercermin dalam .pola pembuatan UU Perkawinan Islam, Waris, penerapan syariah di daerah khusus Aceh, dan paling aktual dengan pembuatan Peraturan Daerah yang bernuansa Syari’ah dan UU bernuansakan Syari’ah. Pola ini cenderung alamiah dan gradual, sehingga resistensinya tidak sedemikian frontal. Penegakan syari’ah dengan model deduksi cenderung menghasilkan stigma yang kontra produktif. Iritasi lama kemudian dibongkar dan diungkit lagi. Bahkan cenderung dipergunakan oleh para penentang penerapan syariat secara membabi buta dan penuh dengan argumentasi faith-accompli.  Sedangkan penegakan syari’ah dengan mempergunakan induksi model merupakan pilihan logis dalam era demokratisasi. Penolakan anggota DPR terhadap Perda dan UU Anti Maksiat justru melahirkan keterlibatan publik Islam secara masif dalam legislasi di Parlemen. Yang paling penting bagi elit politik yang berupaya membangun legislasi yang bermoral adalah kemampuan untuk melakukan crafting atau menganyam artikulasi umat secara wajar dan tidak berlebih-lebihan agar tidak terperosok ke dalam stigma politisasi agama yang tidak perlu.