HUKUM PASAR: TIDAK SADAR BENCANA
Surwandono
(Dosen Fisipol UMY, dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik UGM)
Hukum pasar sebuah “alasan mujarab” untuk membenarkan sebuah kebijakan dalam era liberalisasi perdagangan. Seakan hukum pasar merupakan kata suci dari kitab suci yang tidak mungkin akan berubah seiring dengan perubahan zaman. Sebuah relasi yang terkonstruk sejak Adam Smith di abad 16 M yang mengemukakan ide hukum pasar sebagai mekanisme yang paling fairness dalam menentukan sebuah kebijakan. Sejarah telah memberikan pembenaran terhadap hukum pasar ini sebagai “hukum alam” yang dipandu serta digerakkan oleh tangan-tangan perkasa yang tidak kelihatan (the invisible hand) bahkan sinyal tersebut sampai dinyatakan sebagai bentuk “tangan Tuhan”.
Dalam tradisi ilmu ekonomi, hukum pasar diyakini sebagai bentuk sempurna dari mekanisme penawaran dan permintaan. Hukum pasar akan senantiasa bergerak kemana seharusnya ia bergerak. Gerakan hukum pasar seperti halnya gerakan jarum jam yang secara alamiah bergerak ke posisi yang seharusnya. Gerakan yang akan selalu menuju kepada suatu titik yang bernama keseimbangan (equilibrium), sebuah mekanisme yang ramah dan adil bagi semua fihak.
Pada awalnya, hukum pasar diyakini sebagai hukum yang obyektif dan tidak berfihak. Hukum yang akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada siapapun yang berinteraksi dengannya. Hukum yang akan mengatur gerak dan dinamika masyarakat menuju masyarakat yang sehat dan bermartabat dalam mewujudkan apa yang disebut dengan “walfare state” negara kesejahteraan.
Dalam setiap ruang dan waktu, liberalisme senantiasa mengkampanyekan bahwa hasil akhir dari diterapkannya hukum pasar adalah kemakmuran bersama. Untuk mencapai kemakmuran tersebut bukanlah sebagai sesuatu yang gratis, hidup tidak pernah ada yang gratis. Hanya spesies unggullah yang “berhak” untuk bertahan hidup, dan spesies yang lemah adalah sebuah keniscayaan untuk tidak diberikan hak hidup, karena spesies ini justru akan menjadi beban kemanusiaan. Kalaupun liberalisme memberikan hak hidup bagi spesies yang lemah, hak tersebut adalah sangat sedikit, istilah yang kemudian dikenal hanyalah “tetesan” bukan “guyuran” secara masif, yang bisa kita nukil dari konsep trickle down effects (efek “tetesan” ke bawah).

Bencana

Namun seiring dengan perjalanan dan perubahan waktu, hukum pasar mengalami dialektika dan revisi. Ia bukan lagi menjadi sesuatu yang digerakkan oleh “tangan-tangan Tuhan yang tidak kelihatan”, namun digerakan oleh tangan-tangan palsu orang, kelompok, partai politik ataupun negara yang “mengaku” sebagai Tuhan. Hukum pasar sudah bukan lagi menjadi fenomena yang universal, namun hanya menjadi sesuatu yang parsial dan lokal. Sehingga lahirlah dengan apa yang disebut penulis sebagai “hukum pasar palsu.
Hukum pasar palsu ini jelas telah berfihak kepada fihak yang memiliki modal, kelompok ini senantiasa memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi pasar untuk mengarahkan hukum pasar menjadi berfihak kepadanya. Kelompok pemilik modal besarlah yang kemudian menangguk untung tiada terkira. Hal yang sangat mencolok dengan lahirnya hukum pasar palsu adalah tatkala terjadi bencana. Masyarakat yang ditimpa bencana harusnya dikasihani atau bahkan dikompensasi dengan sistem discount untuk bisa memperingan masalah yang dihadapi justru dipukul atas nama hukum pasar.
Bagaimana tidak, atas nama hukum pasar terkait dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap 10 kebutuhan pokok, maka harga meroket tanpa terkendali. Harga besi, batu bata, semen, beras, gula, lauk pauk meningkat dengan tajam sampai azimuth yang tidak terbeli. Kasus bencana di DIY-Jateng, Jakarta sudah menunjukkan bukti bahwa hukum pasar benar-benar tidak berfihak kepada rakyat. Pemerintah hampir tidak bisa mengendalikan dengan baik, bahkan seakan pemerintah merestui terjadinya kezaliman terhadap para korban bencana oleh para mafia hukum pasar di era bencana. Lacurnya lagi, para mafia hukum pasar mengunakan icon dan gincu yang sangat manis, “harga peduli gempa”. Semuanya palsu dan manipulatif.
Para mafia perdagangan pada era bencana, sedemikian rupa mengatur distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan dengan alasan yang tidak patriotik, seperti alasan transportasi yang terhambat dan segala alasan klise lainnya. Pada prinsipnya sceneraionya adalah menimbun pasokan kebutuhan agar tercipta kelangkaan barang di pasar agar bisa menaikan harga dalam margin keuntungan yang paling maksimal. Penduduk di daerah bencana seakan sudah jatuh dan tertimpa tangga berkali-kali. Sudah jatuh, terkapar dan benjut, itulah gambaran nestapa penduduk di daerah bencana, yang “dipajaki” oleh para mafia hukum pasar.
Bukan hanya mempermainkan para penduduk korban bencana, para mafia hukum pasar juga mampu mengendalikan peran penetratif dari operasi pasar yang dilancarkan oleh pemerintah. Operasi pasar terhadap persediaan beras ternyata tetap tidak efektif mengendalikan harga, sehingga seakan-akan memang ambang ketersediaan beras sedemikian besar. Pemerintah kemudian dipaksa untuk mengimpor beras agar ketahanan pangan terjaga. Sehingga pemerintah terpojok dan tergopoh-gopoh dalam mengambil keputusan, sehingga terkesan instant dan tidak punya arah yang jelas.
Pemerintah sebenarnya punya otoritas yang luas dalam konteks “bencana” sebagaimana yang pernah dinyatakan John Meyner Keyness. Hak pemerintah untuk melakukan penetrasi bahkan pressure kepada mafia hukum pasar harusnya bisa ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Kalaupun pemerintah melakukan kebijakan represif terhadap mafia hukum pasar, pemerintah akan mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat. Pemerintah jangan takut oleh bayang bayang kekuatan mafia hukum pasar yang sebenarnya lemah karena ketamakannya.
Pemerintah Malaysia tatkala menghadapi bencana krisis ekonomi akibat fluktuatifnya nilai ringgit mengkontrol mafia hukum pasar dengan keras. Kebijakan ini ternyata efektif membawa Malaysia keluar dari krisis ekonomi. Indonesia sudah berhasil mengurangi penetrasi mafia hukum pasar asing, seperti IMF dan CGI. Saatnya sekarang juga melakukan “pemotongan” lintah darat dan mafia hukum pasar domestik, tidak peduli siapapun orangnya.
Dalam konteks bencana, pemerintah sebenarnya bisa menyadap aktivitas mafia hukum pasar dengan segala aktivitasnya yang dilakukan kasat mata. Tangkap dan hukum mereka atas nama “ketidakpekaan” terhadap masalah kemanusian biar mafia hukum pasar di Republik ini berkurang. Ketegasan regim SBY-JK terhadap Mafia Hukum Pasar akan menjadi selling point, bahwa pemerintah memang tidak terdikte oleh Mafia Hukum pasar dan mampu memenjarakan mafia hukum pasar sekelas koruptor. Bagaiamana pak SBY-JK, anda bersama rakyat atau mafia hukum pasar.