Kebangkrutan Sistem Pertahanan

Rabu, 20 Juni 2007 – 09:14 wib

text TEXT SIZE :  
// <![CDATA[// Share
Surwandono – Okezone

Oleh: Surwandono

Debatseputar ratifikasi DCA (Defence Cooperation Agreement) kembali marak. Pascapenandatanganan ekstradiksi, Amien Rais secara kritis langsung mengomentaribahwa perjanjian Indonesia-Singapura terkait ekstradiksi dan pertahanan teramatmerugikan Indonesia.

Singapura terlampau banyak mendapatkan konsesi untuk menggunakan beberapawilayah Indonesiasebagai wilayah latihan perang. Sangat berbeda dengan pandangan pemerintah yangmenyatakan bahwa penandatanganan perjanjian ini adalah langkah strategis untukmemburu para koruptor yang memarkir dananya di Singapura.

Waktu itu, pandangan Amien Rais seakan tidak populer, karena blow up media yang sangat antusias untukmemotret kesungguhan pemerintah yang hendak mengejar koruptor secara serius.Namun, pandangan Amien Rais seakan mendapat momentum. Fraksi-fraksi di DPRseperti PPP, PKS, PDIP, PBD, PAN, menolak ratifikasi perjanjian.

Meskipun pemerintah lewat statemen Menhan Juwono Sudarsono menyatakan bahwa adasisi baiknya kerja sama dengan Singapura terkait kemungkinan transfer teknologicanggih sistem pertahanan Singapura ke Indonesia. Pandangan ini serasadiamini oleh Bantarto Bandoro, seorang peneliti senior di CSIS yang menyatakanbahwa tidak selayaknya DPR berpandangan negatif terhadap perjanjian tersebut.

Melemah

Melihat bangunan argumentasi yang dibangun para elite politik tatkalamemperbincangkan masalah seputar ratifikasi perjanjian, tampak terdapatkengerian kekhawatiran terhadap kondisi pertahanan di Indonesia.Bagaimana tidak, DPR sangat mengkhawatirkan pemberian akses beberapa wilayah Indonesiakepada Singapura dalam konteks latihan perang.

Indonesiaseperti memberikan ruang yang luas untuk di-obok-obok Singapura. Bisadibayangkan, negara kecil-pinggiran (peripheralstate) seperti Singapura bisa mendikte Indonesia, sebuah negara yangmenjadi core state di Asia Tenggara. Sedangkandalam logika hubungan internasional, corestate harusnya mendikte bukan didikte peripheralstate. Kondisi ini bisa dimaknai dua hal.

Pertama, Indonesiasangat percaya diri bahwa pemberian akses wilayah Indonesia untuk latihan perangSingapura masih bisa dikendalikan dan tidak mengganggu stabilitas pertahanandan nasional. Artinya, apapun. yang dilakukan Singapura di Indonesia, tidakakan berpengaruh terhadap stabilitas pertahanan dan politik Indonesia.Singapura ibarat hanya lalat yang tidak menimbulkan iritasi dan gangguan.Makna ini cenderung sangat mengada-ada, bahkan prematur.

Indonesiamengalami degradasi kemampuan pertahanan pascadiembargo oleh Amerika Serikat akibatkasus HAM di Timor Timur. Memang, AS sempat mencabut embargo kerja sama persenjataan danpertahanan terhadap Indonesia,namunpascabentrokan di Alas Tlogo baru- baru ini, AS kembali memberikan sinyal untukmengembargo Indonesia.

Kedua, sementara merujuk dari pandangan eksekutif, Indonesia sangat membutuhkanasistensi peralatan canggih yang dimiliki Singapura. Indonesia akan mendapatkankemungkinan transfer tehnologi secara langsung. Pemberian konsesi bagi Singapurauntuk menggunakan beberapa wilayah Indonesiaadalah harga yang harus dibayar, karena Indonesia sudah tidak punya lagialat tawar yang lain.

Terlebih Indonesiajuga sangat berkepentingan terhadap perjanjian ekstradiksi yang diharapkan bisamengembalikan aset yang dikorupsi oleh para koruptor yang diparkir diSingapura. Dalam batas tertentu, pernyataan dari Menhan Juwono maupun BantartoBandoro tentang kemungkinan Indonesiamendapatkan keuntungan secara teknis dari Singapura secara tidak langsungmembenarkan bahwa sistem pertahanan Indonesia adalah sangat lemah dan fragile.

Memberikan wilayah Indonesiauntuk latihan perang merupakan alat barter dengan sistem pertahanan yang lebihcanggih dan modern. Untuk itu Indonesiaharus berfikir rasional bahwa faktanya memang Indonesia lemah dan butuh bantuandan harus diakui pula bahwa setiap bantuan tidak pernah ada yang gratis.

Singapura hanya ingin melakukan barter dengan Indonesiajika memberikan akses bagi penerapan sistem pertahanannya , sekaligus memastikanbahwa Indonesiaadalah bukan lagi sebagai ancaman serius bagi Singapura. Artinya, Singapurasangat mungkin menjadikan Indonesiasebagai area uji coba sistem pertahanan sekaligus memetakan kemampuan sistempertahanan Indonesia.

Bagaimana Harus Bersikap?

Perdebatan seputar ratifikasi harus dibelokan ke arah yang produktif dandijauhkan dari semangat politisasi bahwa DPR diyakini sebagai pihak yang benardan eksekutif sebagai pihak yang salah. Fakta yang harus diakui bersama bahwasistem pertahanan sekarang ini mencapai titik yang paling nadir sehingga negarasekecil Singapura bisa menekan Indonesia.Inilah akar masalah yang harus diselesaikan bersama.

Jika memang Indonesiaakhirnya harus membatalkan perjanjian dengan Singapura, maka bangsa Indonesia harusmenyiapkan kemampuan secara serius untuk membangun sistem pertahanan yangprogresif. Salah satu variabel yang diyakini signifikan untuk mendongkrakkemampuan sistem pertahanan adalah ketersediaan alokasi anggaran (military expenditure) yang layak, bahkanprogresif.

Ketersediaan anggaran yang progresif diharapkan akan dapat meningkatkankapasitas dan kapabilitas sistem pertahanan Indonesia menuju sistem pertahananyang mapan. Namun, yang juga harus dicermati terkait dengan pemberian alokasidana untuk militer adalah terdapatnya halangan psikologis bahwa alokasi danayang besar untuk militer tidak berkorelasi dengan kemampuan dan kapasitasmiliter profesional untuk rakyat.

Peningkatan anggaran justru menjadi preseden bagi tentara untuk meningkatkanbargaining politik terhadap kekuatan politik yang lain. Kasus bentrokan antaraTNI AL dan masyarakat Pasuruan sangat mungkin dipolitisasi untuk menggagalkannaiknya anggaran militer, untuk apa memberikan alokasi dana yang banyak jikasenjata yang dibeli justru untuk menembaki warga. Diperlukan kearifanmasing-masing pihak untuk mencoba berempati terhadap kondisi sistem pertahanan Indonesia.Semua komponen anak bangsa harus bersikap profesional dan proporsional dalammenyikapi diskursus ini. (*)

Surwandono
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY dan
Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM