MEMINTA FATWA UKHUWAH DARI MUI
Surwandono
Direktur ISH (Indonesian Social Healthy) dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM

MUI telah melakukan proses political engineering melalui turunnya fatwa tentang golongan politik. Namun, sejatinya MUI tidak terlampau serius untuk melakukan kerja keras untuk menciptakan agar suasana demokrasi dalam proses pemilu menjadi suasana politik yang penuh dengan nilai UKHUWAH, yakni kebersamaan dan toleransi. Hal ini ditandai dengan suhu politik yang cederung memanas tatkala mendekati pemilu maupun pilpres, di mana hujan fitnah antar partai, maupun intra partai terkait dengan penentuan anggota legislative didasarkan kepada perolehan suara terbesar dari caleg.

Nilai ukhuwah dalam tataran politik praktis, lebih sering diabaikan daripada diamalkan, hanya karena memperebutkan suara dari kalangan umat Islam. Ukhuwah hanya menjadi nilai-nilai langit yang sulit untuk diimplementasikan dalam tataran praktis. Masyarakat seakan membenarkan nalar politik realis, tidak ada kawan dan musuh sejatinya, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Ukhuwah bisa jadi bisa ditinggalkan bahkan dibuang jauh-jauh, jika ternyata ukhuwah menganggu pencapaian kepentingan politik. Inilah yang harusnya bisa menjadi tanggungjawab MUI, agar pesta demokrasi tidak lagi menjadi forum “ghibah” dan “fitnah”.

Tingkat Kesadaran Berukhuwah

Adalah Paolo Freire yang melakukan kategorisasi tentang derajat kesadaran manusia dalam 3 tiga golongan. Pertama, kesadaran magis, yakni orang melakukan sesuatu lebih karena pengaruh dari nilai ataupun norma-norma yang mana tidak disertai dengan keinginan ataupun kesadaran untuk menginternalisasi dan mengoperasionalkan nilai tersebut dalam tindakan praktis. Kesadaran ini hanya melahirkan tutur lisan yang tidak mangejawantah dalam tindakan. Dalam konteks ini, al-Qur’an melakukan sindiran dengan ungkapan antaquulu maa laa taf’aluuna, hanya bisa mengatakan tapi tak bisa melaksanakan.

Kedua, kesadaran naïf, yakni sebuah kesadaran yang dibangun secara parsial. Kesadaran yang hanya membimbing seseorang melakukan tindakan sesuatu, jika sesuatu tersebut menguntungkan dirinya sendiri. Kesadaran ini ditandai dengan memilih-milih kebenaran, kebenaran bisa jadi hanya menjadi “pepesan” jika kebenaran tersebut menguntungkan dirinya. Dalam konteks ini, al-Qur’an juga melakukan sindiran dengan ungkapan, wa minnansi mayya’budullaha ‘alal harfin, (ada sebagian manusia yang menyembah kepada Alloh, hanya di pinggiran saja). Yakni, hanya memilih ayat-ayat yang menguntungkan dan meninggalkan ayat-ayat yang diyakini tidak menguntungkan kepentingan politiknya.

Ketiga, kesadaran kritis, yakni suatu kesadaran yang terbangun dari proses kontemplasi dan internalisasi nilai melalui proses verifikasi obyektif. Orang akan melakukan sesuatu yang diyakini benar, apapun resiko yang akan diterima. Kesadaran ini membangun pola fikir seseorang lebih mengutamakan nilai daripada hasil yang ia peroleh. Dalam konteks ini, al-Qur’an juga memberikan pujian kepada Ismail AS yang mau menerima pilihan untuk disembelih oleh sang ayahnya, Ibrahim, karena Ismail dilandasi sebuah kesadaran bahwa pilihan dan perintah Alloh tidak pernah bersifat zalim. Ungkapan al-Quran sangat jelas dalam tutur doa, Rabbana maa khalaqta hadzaa bathilan. (Sungguh yaa Tuhanku, Engkau tiada ciptakaan sesuatu dalam keadaan sia-sia).

Arti Penting Fatwa Ukhuwah

Dalam 3 kali pemilu terakhir, MUI cenderung hanya mendiskursuskan fatwa yang terkait dengan urusan politik privat (siyasah dzatiyyah) daripada politik publik (siyasah ‘ammah). Bahkan keputusan tentang fatwa golongan putih juga tidak diikuti dengan fatwa pendukung yang mengatur halal-haramnya strategi partai politik dan calon legislative dalam memenangkan proses pemilu. Sedangkan masalah sangat serius jika dipandang dalam kacamata Islam. Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 secara terang benderang mengatur konteks ukhuwah ini, bahkan pencederaan terhadap nilai ukhuwah akan membuat kerusakan di individu, masyarakat, bahkan derajat  keberagamaan;

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Dalam praktik politik pemilu, ketiga ayat dari surat al-Hujurat ini, telah ditutup rapat-rapat oleh partai politik yang akan berlaga, hatta pada partai Islam. Debat politik yang ditayangkan salah satu TV swasta menunjukkan bahwa politik caci maki, menghardik, menunjukkan aib lebih dipertontonkan daripada menunjukkan kebersamaan dan persaudaraan. Nalar politik yang berwatak “contending” (menyerang), diyakini lebih efektif untuk memenangkan proses pemilu daripada nalar ukhuwah, sehingga lahir jargon “untuk apa ber-ukhuwah dalam kampanye politik” jika dengan “politik ukhuwah” tidak mampu memenangkan proses politik.

Pilihan masyarakat untuk memilih tidak memilih (golongan putih) sangat mungkin disebabkan oleh performa politik yang lebih menunjukkan fenomena kompetisi politik yang tidak fair. Dalam konteks politik Islam, pemilu sejatinya adalah mekanisme musyawarah. Mengutip dari M. Ali Jabir dalam bukunya Membentuk Jama’atul Muslimin, Syura berdekatan dengan makna kata al-istikharaaj, yang  memiliki makna “mengambil   madu sedikit demi  sedikit,   jika   hendak mengeluarkannya  dari sarangnya dan  memeriksanya,  memilih sesuatu  untuk diketahui keadaannya. Atau Imam  al-Qurtubi berkata bahwa syura berhubungan dengan kata istisyarah diambil dari perkataan Arab: Syarratid   Dabbatu Wasyaurabika  idza’alimat   khabaraha bijarinau  ghairahu (menguji  hewan  untuk   mengetahui  sejauh  mana larinya atau lainnya).

Selama ini, demokrasi ditolak oleh Taufik Asy-Syafi, karena demokrasi justru membuat nalar pecah belah lebih terasa dibandingkan dengan nalar ukhuwah. Jika MUI, menfatwakan golongan putih haram karena demokrasi sudah dipilih menjadi mekanisme yang paling diterima public dalam seleksi elit, maka MUI juga harus bertanggungjawab terhadap proses dan mekanisme pelaksanaan demokrasi.

Fatwa Golongan putih MUI akan menemukan momentum dan ditaati oleh masyarakat, jika MUI melakukan political engineering kembali, dengan menfatwakan fatwa-fatwa politik yang mengambil domain partai politik, bukan public. Fatwa politik MUI yang berkait dengan partai politik menjadi sangat strategis di mata umat, dan akan membuat MUI benar-benar kredibel utuk menciptakan kesadaran berdemokrasi sekaligus kesadaran berukhuwah. Bagaimana MUI, kami menunggu Fatwa Politik untuk Partai Politik dan Elit, yang sering membenarkan politik Culas. Wallohu A’lam.