Mewaspadai Politisasi Negosiasi

Bentrokan berdarah akibat sengketa tanah di Alas Tlogo dan kasus hampir serupa di Meruya sempat menyita perhatian publik nasional dalam sebulan terakhir. Tulisan ini tidak akan menganalisis persoalan hukum dan alasan terjadinya konflik, namun akan memberikan warning agar dalam penyelesaian konflik pertanahan bisa berjalan elegan dan terhormat. Perspektif ini penting untuk disampaikan agar tidak terjadi korban lagi pascabentrokan antara warga dan aparat. Sudah cukup 4 korban tewas, dan 13 anggota TNI AL menghadapi persidangan guna mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kondisi yang harus diwaspadai adalah timbulnya politisasi negosiasi dalam penyelesaian konflik tanah.

Trigger event
Bentrokan ataupun kekerasan dalam sebuah konflik pada hakikatnya merupakan kulminasi dari konflik itu sendiri, di mana masing-masing pihak merasakan tidak puas yang amat sangat terhadap pihak yang lain. Namun di sisi lain, kekerasan dalam konflik tidak senantiasa berbentuk garis linier dan kontinum, justru pascabentrokan ada kecenderungan garis konflik justru berubah menjadi garis parabola. Artinya pascaterjadi kulminasi konflik ada kecenderungan akan diikuti dengan de-eskalasi konflik.

Timbulnya de-eskalasi konflik itu sendiri, bisa disebabkan oleh faktor internal antarpihak yang berkonflik. Faktor itu bisa berupa kelelahan fisik, ekonomi, sosial, politik, budaya ataupun psikologis. Konflik pada hakikatnya menguras seluruh

energi pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu juga disebabkan oleh timbulnya eksternalisasi konflik, artinya pihak eksternal merasa perlu terlibat karena dorongan moral, ekonomi, politik, psikologis atau budaya. Kasus bentrokan antara warga Alas Tlogo Pasuruan dan aparat TNI AL, bisa dimaknai sebagai trigger event bagi terciptanya de-eskalasi konflik. Minimal dalam lima hari pascabentrokan, tensi konflik antara masyarakat Alas Tlogo dan TNI AL tidak termanifestasi dalam bentuk kekerasan, namun mulai mengarah ke tingkat perdebatan. Debat yang muncul adalah masing-masing pihak menunjukkan alat bukti kepemilikan satu sama lain.

Bentrokan ini juga menjadi entry point bagi kalangan eksternal untuk terlibat dalam proses mediasi, persuasi, dan negosiasi konflik tersebut. Sebelumnya konflik tanah Grati di Pasuruan adalah eksklusif konflik antara masyarakat Alas Tlogo dan TNI AL. Namun pascabentrokan, komponen masyarakat Indonesia menjadi terpanggil untuk terlibat di dalamnya, bahkan diundang oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk turut menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung hampir setengah abad ini.

Harold Nicholson merupakan pakar negosiasi yang senantiasa mengingatkan kemungkinan munculnya politisasi negosiasi pascakonflik. Dalam kasus Alas Tlogo, pihak yang berkonflik rentan melakukan politisasi negosiasi. Politisasi negosiasi seringkali muncul lebih disebabkan oleh ketidaksiapan secara struktural dan psikologis pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik, sehingga dalam proses negosiasi terdapat spasial yang cair, lentur. Spasial inilah yang rentan untuk dipolitisasi oleh masing-masing pihak.

Keseriusan TNI AL secara spontan untuk menjanjikan relokasi terhadap warga Alas Tlogo pascabentrokan seluas kurang lebih 400 hektare, rentan untuk dipolitisasi. Terbukti masyarakat segera menolak tawaran tersebut, karena dianggap sebagai bagian strategi politik TNI AL untuk mendapatkan tanah Grati secara eksklusif.

Demikian pula di pihak masyarakat Alas Tlogo, ada kecenderungan untuk memperkuat posisi tawar dengan TNI AL. Asistensi dari pihak luar seperti DPR, Komnas HAM, NU memungkinkan posisi warga masyarakat Alas Tlogo menjadi sangat kuat. Yang akhirnya sangat mudah dipolitisasi untuk menuntut pengembalian tanah secara absolut.

Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah politisasi yang dilakukan oleh pihak yang sebenarnya tidak menjadi pelaku utama konflik. Kelompok ini rentan menjadi penumpang gelap, alih-alih turut menyelesaikan masalah malah bisa menambah masalah menjadi rumit. Politisasi oleh pihak eksternal sering muncul dengan asumsi terjadi kebuntuan alternatif penyelesaian masalah. Atas nama pemberian solusi yang fresh dan netral, pihak yang berkonflik kemudian memberikan ruang bagi masuknya agenda negosiasi secara tidak sadar.

Ikhtiar dan trust
Proses negosiasi pada hakikatnya juga memerlukan energi yang banyak seperti halnya konflik kekerasan. Sehingga masing-masing pihak yang berkonflik harus senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Naluri untuk menjadikan situasi ketidakpastian menjadi pembenaran tindakan kekerasan harus segera dihapus dari memori masing-masing pihak yang berkonflik. Pihak ketiga yang menfasilitasi negosiasi juga harus meninggalkan hasratnya untuk menjadi entrepreneur konflik, sehingga keterlibatannya bukanlah semata-mata proyek tetapi merupakan tugas kemanusian.

Seorang Harold Nicholson mengusulkan untuk mempersiapkan konsep, metode, agenda negosiasi yang komprehensif. Lebih baik mengikhtiarkan bangunan negosiasi secara komprehensif meskipun agak lama namun akan menghasilkan angka keberhasilan yang lebih besar daripada membangun rezim negosiasi secara cepat, namun serampangan dan hasilnya buruk.

Di sisi lain, pihak yang berkonflik juga harus membangun perasaan saling percaya (trust). Sikap apatis masing-masing pihak bisa dikikis dengan pendekatan kultural dan persuasif. TNI AL tampaknya mulai menunjukkan pola ini, dengan langsung melakukan kunjungan ke lokasi kejadian. Demikian pula warga masyarakat juga tidak melakukan pembalasan dendam kepada aparat TNI AL yang melakukan kunjungan ke lokasi. Bibit inilah yang harus ditanam,sehingga rezim negosiasi akan berjalan secara alamiah guna menemukan keseimbangan baru antara masyarakat Alas Tlogo dan TNI AL secara umum.

Sumber: Republika Online, 9 Juni 2007