Konstruksi Kekerasan di Poso

02-November-2006

Oleh: Surwandono

Dosen Fisipol UMY dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik UGM
Kekerasan kembali menyalak di Poso. Hadirnya Ramadhan dan Idul Fitri yang bernuansakan kedamaian dan kefitrian seakan tak mampu membendung percikan kekerasan di Poso. Percikan yang masih kecil ini diharapkan dapat segera diatasi agar tidak terjadi efek bola salju dengan terciptanya ekskalasi dan ekstensi konflik serta kekerasan di berbagai wilayah.

Tulisan ini akan melakukan pemetaan kekerasan di Poso dengan mempergunakan pendekatan konstruktivis, sehingga dapat ditelusuri variabel-variebel yang menyebabkan kekerasan itu muncul. Diharapkan pula dapat ditemukan beberapa alternatif resolusi konfliknya.

Pendekatan kekerasan
Dalam upaya memahami kekerasan, para teoretisi politik cenderung menggunakan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan primordialis, yakni pendekatan yang menjelaskan terjadi kekerasan karena persoalan nilai ataupun norma masyarakat yang ekslusif. Kekerasan sebagai interaksi proses pencapaian dari dataran nilai-nilai yang melekat.

Agama yang dalam batas tertentu memberikan ‘ruang’ kekerasan demi kemuliaan agama itu sendiri seringkali menjadi tertuduh paling besar dalam konteks pendekatan ini. Seorang Esposito kemudian melakukan desakralisasi nilai kekerasan dalam agama dalam penjelasan yang sangat menarik, unholy war. Menurutnya upaya menciptakan masyarakat tanpa kekerasan, harus mengekang dan menutup pendekatan perang suci.

Kedua, pendekatan instrumentalis. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kekerasan dan konflik merupakan alat ataupun instrumen untuk mendapatkan akses politik. Sehingga konflik ataupun kekerasan dipahami sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan diperlukan sebagai sarana pencapaian kepentingannya. Justru masyarakat yang tentram dan damai, jauh dari riak kekerasan dan konflik diyakini sebagai masyarakat yang sakit.

Namun dalam batas tertentu pandangan fungsionalisme dari konflik ini cenderung dimanipulasi oleh elite politik untuk kepentingannya. Artinya konflik dan kekerasan dijadikan kendaraan politik oleh para elite politik untuk mencapai kepentingannya secara sepihak, dan sangat mungkin tidak mewakili kepentingan masyarakat secara luas.

Ketiga, pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini cenderung melihat konflik sebagai tarik-menarik antara nilai-nilai primordial dan penggunaan konflik serta kekerasan sebagai mekanisme bagi elite untuk mencapai kepentingan yang dikehendaki dengan menciptakan konflik dan kekerasan. Artinya dengan pendekatan ini, maka konflik bisa dicipta dan didesain secara akurat, bahkan dengan membalutnya dengan nuansa dan nilai-nilai primordial yang sengaja dipertentangkan.

Bagaimana dengan persoalan kekerasan di Poso? Kekerasan dan konflik di Poso dalam batas tertentu sebagai salah satu spill-over effect (limpahan) dari kekerasan di Maluku. Hal ini bisa dicermati dari proses penyelesaian konflik di Poso dalam periode awal banyak mengambil inisiasi resolusi konflik yang ada di Ambon.

Kekerasan dan konflik di Maluku juga Poso dalam batas tertentu lebih dicorakkan oleh konflik yang sifatnya instumentalis. Semakin kendurnya kontrol dari pemerintah pusat dalam rezim reformasi terhadap daerah-daerah menyebabkan kompetisi elite lokal semakin masif. Sehingga segala bentuk perimbangan-perimbangan kekuatan yang didesain oleh rezim Orde Baru cenderung berubah.
Konflik diyakini oleh para elite lokal dan nasional sebagai sarana uji coba kekuatan terhadap para kompetitornya, sehingga dengan terdapatnya konflik para elite bisa memanfaatkan secara cermat langkah-langkah apa yang dilakukan setelah terdapat kekerasan. Apakah ia akan menjadi pecundang dan pesakitan, ataukah menjadi pahlawan dan legitimate dalam masyarakat.

Resolusi konflik yang dilahirkan dalam deklarasi Malino lebih dipergunakan untuk menguatkan posisi primordialisme dan eksklusifisme dalam posisi yang netral. Proses mediasi adat cenderung dipergunakan untuk mengurangi ekskalasi konflik. Sedangkan di tingkat elite, dikembangkan prinsip berbagi dan akomodasi, agar elite-elite yang selama ini diyakini sebagai aktor konflik mendapatkan ruang secara pas sekaligus terbatas. Hal ini didasarkan pada proses penghindaran terhadap manipulasi dari elite untuk melakukan provokasi konflik.

Poso yang baru?
Dalam konteks kekerasan di Poso akhir-akhir ini, apakah tetap dengan instrumentalis atau malah sudah mengarah ke konstruktivis? Dalam pembacaan penulis, kekerasan di Poso sudah mengarah ke pola konstruktivis. Kekerasan bukan lagi sekedar instrumen perjuangan politik dari kelompok yang merasa terpinggirkan ataupun tersudutkan. Kekerasan dan bentrok antara aparat kepolisian dan masyarakat Tanah Runtuh cenderung diwarnai oleh gejala konstruksi daripada instrumentasi.

Eksekusi terhadap Tibo dan kawan-kawan memang menyebabkan kemarahan dan ketidaksenangan masyarakat Nasrani. Rentetan kekerasan dan penembakan terhadap masyarakat sipil, tokoh agama, sampai upaya penerapan UU Terorisme oleh wakil presiden semakin menampakkan bahwa ada pihak yang sedang menabur secara sistematis konflik dan kekerasan di Poso.

Para arsitek konflik dan kekerasan di Poso sedemikian rupa mampu membaca beberapa titik lemah dari deklarasi Malino, yakni di tingkat implementasi secara menyeluruh dalam menciptakan peaceful zone yang produktif.

Kekerasan akan dijadikan daya tawar baru guna mendapatkan pengaruh politik dan ekonomi. Kondisi inilah yang kemudian dibakar ulang, dengan menumpang kepada situs-situs agama, yakni hari-hari besar untuk membawa kekerasan dan konflik di Poso dalam arasy primordialisme.

Model resolusi konflik terhadap watak konflik yang cenderung konstruktivis memang harus sedemikian hati-hati, karena pihak yang membuat konflik sedang mempergunakan dua mata pisau sekaligus, dari isu primordialisme dan instrumentasi. Langkah yang pertama kali harus dilakukan adalah mengeliminasi proses provokasi dari elite secara sepihak guna mengurangi kemungkinan terjadinya mobilisasi massa secara masif. Langkah yang juga penting adalah pemantapan komunikasi yang egaliter antarkelompok etnis dan agama secara intensif, dan pemerintah dalam konteks ini harus profesional serta tidak boleh terjebak dalam ritme kekerasan yang sedang diciptakan oleh sekelompok orang.

Ide penerapan UU Terorisme dalam konteks kekerasan di Poso harus ditanggapi hati-hati. Selama ini UU Terorisme sudah diberlakukan namun justru malah menimbulkan iritasi yang tidak perlu terjadi. UU tersebut dipercaya hanya membidik pion bukan para master dari kekerasan yang terjadi. Memang UU Terorisme akan efektif sebagai efek kejut, tetapi dalam konteks kekerasan di Poso harus diimbangi dengan proses rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih mapan. Rehabilitasi ini akan memungkinkan terciptanya titik-titik keseimbangan baru baik di tingkat massa ataupun elite di Poso. Jika titik-titik ini bisa dilalui maka peaceful zone di Poso akan sedemikian kuat, sehingga proses politik yang ada di Poso bisa berjalan secara normal dan kuat menghadapi intrik-intrik politik.

Ikhtisar
– Kekerasan di Poso dipercaya sebagai imbas dari konflik Maluku.
– Konflik diyakini oleh para elite lokal dan nasional sebagai sarana uji coba kekuatan terhadap para kompetitornya.
– Para arsitek kekerasan di Poso menggunakan kekerasan sebagai daya tawar baru guna mendapatkan pengaruh politik dan ekonomi.
– Upaya menhentikan kekerasan di Poso bisa dilakukan dengan mengeliminasi provokasi para elite serta mengintensifkan komunikasi yang egaliter antarkelompok agama dan etnis.
– Ide penerapan UU Terorisme untuk mengatasi kasus Poso harus ditanggapi hati-hati.

Sumber:  Republika Online, 1 Nopember 2006