Republika, Selasa, 02 Oktober 2007

Memuasakan Demokrasi

Surwandono
Dosen Fisipol UMY, Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM

Mesin demokrasi Indonesia pascarezim reformasi sedemikian rupa ditekan pedal gasnya kuat-kuat. Mesin demokrasi menderu-deru sedemikian rupa, yang terkadang memekakkan telinga, berjalan seringkali tanpa arah yang jelas, dan yang tidak bisa dilupakan jalannya mesin demokrasi tersebut telah menelan energi masyarakat Indonesia yang sangat mahal. Salah satu sebab mahalnya demokrasi di Indonesia adalah masing ‘liarnya’ tradisi politik uang, baik dalam proses politik ataupun implementasinya.

Demokrasi sebagai antitesis dari mesin otoritarianisme seakan telah menjadi Tuhan baru, tempat di mana harapan tertinggi masyarakat digantungkan padanya. Nalar dan syahwat ini ada kecenderungan senantiasa terus berkembang dan tak terkendalikan. Atas nama demokrasi, semua artikulasi kepentingan manusia sebagai aktor utama boleh dilakukan, bahkan debat ini sampai menyeret kepada kondisi bahwa moral dan kebenaran diyakini hanya sebagai sebuah kesepakatan masyarakat yang terdahulu. Sehingga demokrasi membuka peluang bagi lahirnya moral baru, yang sangat mungkin akan bertentangan dengan moral yang lama.

Atas nama demokrasi, moral bahkan agama bisa dikonstruksi ulang dengan makna yang sangat berbeda bahkan 180 derajat bertentangan dengan makna aslinya. Perzinahan, judi, korupsi, politik uang, yang diyakini sebagai gejala patologis masyarakat yang sangat mungkin dimunculkan oleh nafsu demokrasi, akan memiliki makna baru yang bisa jadi bukan lagi sebagai penyakit namun justru menjadi instrumen untuk mendapatkan kekuasaan. Akhir-akhir ini ada kecenderungan nalar nasioanalis dianggap sebagai nalar yang paling orisinal untuk membangun bangsa ini dibandingkan dengan nalar-nalar lainnya, seperti nalar agama. Jelas, ada kecenderungan bahwa demokrasi telah menjadi syahwat baru. Demokrasi jika demikian halnya justru akan menjadi mesin penghancur bagi proses kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kritik untuk demokrasi
Adalah Abu A�la Al Maududi yang sudah memberikan sinyal akan bahaya mesin demokrasi sebagai penghancur tata nilai masyarakat. Dalam pandangan dan logika demokrasi, aktor utama politik adalah manusia (man). Dengan posisi sebagai aktor utama, manusia boleh melakukan apa saja yang menurut pandangan manusia akan memberikan kemanfaatan. Pandangan ini ditolak oleh Maududi. Dalam pandangannya, aktor utama dalam logika kehidupan adalah Allah SWT. Manusia adalah sebagai wakil aktor. Manusia hanyalah wayang sedangkan Dalang Segala Dalang adalah Allah SWT.

Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa manusia tidaklah mungkin menjadi aktor dan pengatur yang absolut. Manusia tidaklah boleh berkreasi sekehendaknya sendiri, atau bahwa manusia tidak boleh mengaborsi hukum Tuhan secara bersama-sama seperti membunuh Tuhan, sebagaimana yang direkomendasikan seorang Nietsche.

Membunuh hukum Tuhan atas nama demokrasi merupakan kesesatan yang nyata. Pandangan Maududi ini ditulis secara lugas dalam buku Hukum dan Konstitusi Di situ disebutkan bahwa tradisi demokrasi memiliki kerentanan yang tinggi untuk melakukan pembunuhan hukum Tuhan. Maududi menyebut contoh lugas semisal pemaknaan terhadap hukum minuman keras. Semua kitab suci cenderung menempatkan sebagai sebuah zat yang merugikan sehingga zat ini dilarang. Namun dalam tradisi demokrasi, minuman keras bisa menjadi halal dan legal karena didasarkan kepada kehendak publik atau masyarakat. Atas nama kehendak masyarakat, maka hukum Tuhan bisa diaborsi dan dipermainkan. Bagaimana halnya dengan politik risywah? Islam secara tegas menyatakan bahwa risywah adalah haram, bagi member, yang menerima, atau bahkan yang mencatatnya. Namun dalam batas tertentu, politik uang dalam mekanisme demokrasi sudah menjadi niscaya, baik yang dilakukan secara terang-terangan sampai yang kucing-kucingan. Panwaslu, Panwasda, KPU, KPUD senantiasa gagal menjerat praktik money politics ini dengan alasan ketidakmampuan ataupun kekurangan otoritas untuk menjeratnya.

Mengendalikan nafsu
Sebelum demokrasi menjadi penghancur yang dahsyat bagi kemanusiaan, menjadi sebuah keniscayaan untuk mengkontrol demokrasi supaya tetap menempati rel yang paling proporsional. Hal yang paling memungkinkan adalah mengkonstruksi rel demokrasi menjadi sebuah nalar yang elegan dan ramah dalam proses pembuatan keputusan. Konstruksi yang menghasilkan nafsu demokrasi tetap dalam posisi nafsul muthmainnah, sebuah nafsu yang memungkinkan setiap jiwa mahluk hidup akan tenang, elegan, dan ramah. Kesemuanya untuk meredam nafsu demokrasi menjadi nafsul lawwamah, sebuah nafsu keserakahan terhadap kekuasaan yang akan menjurus bagi lahirnya tradisi otoritarianisme dengan topeng demokrasi.

Nafsu demokrasi yang harus diredam adalah nasful �ammarah, nafsu demokrasi yang akan bersifat pongah atas kemenangan ataupun kekalahan dalam proses politik, nafsu yang cenderung untuk melakukan tindakan emosional tanpa bimbingan nalar yang memadai. Sebagaimana sering tergurat dalam proses demokrasi Indonesia, kemenangan dan kekalahan senantiasa antagonis. Contoh yang paling lugas adalah belum ada mental legawa dalam proses politik tingkat tinggi. Bagaimana riak tatkala Gus Dur terundurkan karena proses politik, bagaimana sikap Megawati pascakemenangan SBY, belum ada budaya tegur, sapa, salam yang elegan yang ditunjukkan oleh para aktor demokrasi.

Lantas apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan demokrasi yang mampu membangun demokrasi yang menghasilkan nafsul muthmainnah?. Meminjam konsepsi Islam dalam membangun nafsul muthmainnah adalah dengan mekanisme puasa. Puasa pada hakikatnya adalah tarbiyah an nafs, alias pendidikan jiwa agar menjadi jiwa yang sebenarnya. Jiwa yang sudah terpuasakan akan memungkinkan munculnya karya-karya besar bagi kemakmuran semesta alam.

Jadi demokrasi harus berpuasa? Bagaimana cara demokrasi melakukan puasa? Pertama, demokrasi harus melakukan kontemplasi secara menyeluruh terhadap bangunan konsepsional dan operasionalnya agar mesin demokrasi menjadi sangat komprehensif dan kompatibel dengan tuntutan kebutuhan. Demokrasi asal comot, justru malah akan jadi bencana. Kedua, demokrasi harus istirahat sejenak atau meminjam konsep tilawah Alquran dengan konsep imalah, agar mesin demokrasi tidak overheat. Demokrasi yang overheat cenderung akan menghasilkan kualitas demokrasi yang menebarkan aroma amarah, demokrasi yang akan segera menjadi democrazy. Ketiga, demokrasi harus men-charge ulang energi atau baterai demokrasi, agar mesin demokrasi tidak loyo di tengah jalan. Baterai demokrasi yang loyo, akan menjadi preseden bagi lahirnya tradisi demokrasi yang tidak kokoh memegang prinsip. Sehingga demokrasi tidak mampu menggerus tradisi politik uang, akan tetapi justru menyuburkannya.

Ikhtisar
– Demokrasi telah dianggap sebagai tempat tertinggi bagi masyarakat untuk menggantungkan harapannya.
– Sementara di sisi lain praktik penyimpangan moral masih sangat kental dengan berbagai proses demokrasi yang dianggap legitimate.
– Sebelum menjadi mesin dahsyat penghancur masyarakat, demokrasi harus dikontrol dan dipastikan tetap berada para rel yang proporsional.
– Momentum puasa menjadi kesempatan yang sangat baik untuk menjadikan demokrasi lebih bermanfaat bagi masyarakat.