Terdapat beberapa studi yang telah melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap keberadaan organisasi ekstra kampus, baik dari sisi sejarah kelahiran, hubungan dengan organisasi social, politik, dan idiologisasi yang dikembangkannya. Studi yang dilakukan Imam Cahyono terhadap organisasi ekstra kampus yang berbasis Islam, menemukan pola-pola sebagai berikut: Pertama, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), didirikan oleh Lafran Pane, 5 Februari 1947 di kota Yogyakarta, kemudian di 1990-an mengalami perpecahan menjadi dua kelompok; HMI Dipo dan HMI MPO. HMI memiliki idiologisasi yang khas, dan tidak tergantung kepada organisasi keagamaan Islam di Indonesia.

Kedua, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang berdiri pada 17 April 1960 cenderung mengembangkan dan mengapresiasikan gagasan-gagasan baru, misalnya mengenai hak asasi manusia, gender, demokrasi dan lingkungan hidup.[1] Meskipun dalam batas tertentu, keberadaan PMII tidak bias dilepaskan dari organisasi Nahdlatul Ulama.

Ketiga, Muhammadiyah mendirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964. Sebagai organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah sifat dan gerakan IMM sama dengan Muhammadiyah yakni sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar. Ide dasar gerakan IMM adalah; Pertama, Vision, yakni membangun tradisi intelektual dan wacana pemikiran melalui intelectual enlightement (pencerahan intelektual) dan intelectual enrichment (pengkayaan intelektual). Strategi pendekatan yang digunakan IMM ialah melalui pemaksimalan potensi kesadaran dan penyadaran individu yang memungkinkan terciptanya komunitas ilmiah. Kedua, Value, ialah usaha untuk mempertajam hati nurani melalui penanaman nilai-nilai moral agama sehingga terbangun pemikiran dan konseptual yang mendapatkan pembenaran dari Al Qur’an. Ketiga, Courage atau keberanian dalam melakukan aktualisasi program, misalnya dalam melakukan advokasi terhadap permasalahan masyarakat dan keberpihakan ikatan dalam pemberdayaan umat.[2]

Keempat, KAMMI terbentuk dalam rangkaian acara FS LDK (Forum Sillaturahmi Lembaga Da’wah Kampus) Nasional X di Universitas Muhammadiyah Malang tanggal 25-29 Maret 1998. Setidaknya ada dua alasan terbentuknya KAMMI, a). sebagai ekspresi keprihatian mendalam dan tanggung jawab moral atas krisis dan penderitaan rakyat yang melanda Indonesia serta itikad baik untuk berperan aktif dalam proses perubahan. b). untuk membangun kekuatan yang dapat berfungsi sebagai peace power untuk melakukan tekanan moral kepada pemerintah. Dalam banyak studi terhadap KAMMI, ada kecenderungan KAMMI meskipun mengklaim diri sebagai organisasi yang independen namun dalam batas tertentu memiliki keterdekatan dengan Partai Politik, PK atau sekarang ini berubah menjadi PKS.[3]

Studi tentang area pemikiran politik Islam telah dilakukan oleh Surwandono yang telah mengidentifikasi pemikiran Islam modern yang terklasifikasi sebagai berikut: pertama, Kalangan-kalangan yang ingin meletakkan  usaha  permurnian ajaran  Islam (Purifikasi) sebagai  jalan  satu-satunya usaha menghadapi Barat.  Ada kecenderungan kalangan ini bersikap selektif bahkan sampai menolak pemikiran  Barat, dalam  kerangka pembangunan masyarakat. Pemikiran  ini  sedikit banyak   mendapatkan pengaruh  dari pemikiran Imam Hambali, Ibnu Taimiyyah,  di masa  klasik, dan gerakan purifikasi tampak  difahami  sebagai sarana mengembalikan kejayaan Islam di masa sebelumnya di era modern.

Kedua, kalangan  yang melakukan kritik terhadap pemahaman Islam yang cenderung konservatif, yang  memiliki karakter sebagai beriku; bersikap akomodatif  kepada Barat, sebagai sarana  untuk membangkitkan Islam, dengan meniru  model Barat dan membangun peradaban yang selaras dengan tradisi Renaisance.  Hal  inilah yang kemudian mengilhami konsep sekulerisasi pemikiran politik Islam  yang selama ini difahami digunakan  secara sepihak oleh penguasa demi kelangsungan status quo. Pandangan  ini menemukan  titik  sentralnya dalam tulisan politik  Islam sekuler pertama yang  dilakukan oleh  Ali Abdul  Raziq, seorang  hakim  syari’ah  dan  dosen  di Al-Azhar dalam Kitabnya Al-Islam Al-Ushul Wa Al-Hukmi. Dengan gerakan ini maka pengadopsian  pemikiran  Barat menjadi  salah satu kebutuhan yang mendasar untuk membangun masyarakat Islam.[4]

Studi tentang arti penting dan proses pelembagaan dalam mensikapi perbedaan pemikiran telah dilakukan oleh banyak ulama, dari ulama klasik (salaf) sampai dengan ulama modern (khalaf). Dalam pandangan Muhammad Abu Zahrah, perselisihan pendapat  biasaanya  lebih disebabkan oleh kepada pemaknaan dari sumber, baik dari tingkat penafsiran maupun kuat tidak sandaran (hujjah) dari sumber kebenaran. Sehingga kita  mengenal konsep  perbedaan  yang  sifatnya furi’iyyah   (cabang,   bagian)  maupun sifatnya pokok (aqidah).  Wacana ini kemudian menjadikan antar  pemikiran dalam Islam seringkali terkotak-kotak sampai menjadikan  umat  Islam pecah belah dalam merespon dinamika masyarakat.[5]

Studi tentang upaya pelembagaan perbedaan pemikiran keislaman sudah diawali oleh Yusuf  Qardhawy yang memperkenalkan konsep  fiqh   ikhtilaf. Dalam pandangannya, upaya pelembagaan dalam mendiskursuskan pemikiran keislaman diawali dengan melakukan kategorisasi yang tegas dalam ruang perbedaan. Pertama, perbedaan yang  disebabkan karena faktor akhlaq dan kedua, perbedaan yang disebabkan karena faktor pemikiran.

Perbedaan  karena   faktor   akhlaq, diposisikan sebagai bentuk perbedaan yang merusak di mana seringkali dilandasi oleh  sifat  membanggakan diri, buruk  sangka pada fihak lain,  egoisme dan menuruti hawa  nafsu,  fanatik  kepada golongan  atau  mazhab, fanatik  kepada  negeri, daerah,  partai, jama’ah atau pemimpin.[6] Sedangkan perbedaan disebabkan  faktor   pemikiran merupakan sebuah kemestian di dalam Islam. Dalam pandangan Qardhawy, perbedaan karena masalah pemikiran bisa dimengerti dan bisa diterima karena sebab-sebab berikut:

Pertama, Tabiat Agama Islam, hal ini disebabkan oleh karakter hukum  Islam yang mempunyai sifat manshuh ‘alaih (ditegaskan  dengan eksplisit)  dan ada pula yang maskut’anhu (ditegaskan dengan implisit). Juga diketemukan hukum atau ayat yang muhkamat (jelas, terperinci) ataupun yang mutasyabihat (tersembunyi,  dan perlu ta’wil lebih jauh).  Ada juga yang mempunyai sifat qath’iyyah (pasti) atau  dhanniyat (belum pasti), ada yang sharih (jelas) ada  juga  yang mu’awwal (memungkinkan penafsiran). Misal dalam konteks pemikiran politik tentang posisi shariah dalam negara, terdapat kelompok yang menyatakan wajib penerapan shariah secara formal, sedangkan kelompok yang lain menempatkan posisi shariah hanya sebatas optional. [7]

Kedua, Tabiat Bahasa (Arab), bahasa utama yang digunakan dalam sumber kebenaran Islam adalah bahasa Arab. Dalam studi bahasa Arab, terutama dalam perbincangan dalam lafazh, ada kecenderungan lafazh yang  mempunyai banyak  arti  (musytarak) dan ada yang memiliki makna majas  (kiasan). Ada juga lafazh yang  mempunyai  sifat khash (khusus) adapula yang mempunyai sifat ‘aam.  Ada lafazh  yang  mempunyai  sifat rajih (kuat)  ada yang kurang kuat (marjuhah).

Sangat bervariasinya makna sebuah lafazh dalam bahasa Arab, menyebabkan seseorang dalam memahami sebuah ayat ataupun hadits seringkali berbeda, karena yang satu menggunakan makna dasar sedangkan yang lainnya menggunakan makna kias. Semisal dalam konteks sejarah Islam, terdapat perbedaan yang signifikan dalam perkara kedudukan perempuan sebagai pemimpin politik, sebagian besar Imam memahami hadits tentang kepemimpinan dalam politik dalam konteks keumuman lafadz, sehingga fatwa tentang kepemimpinan perempuan dalam politik menjadi lebih konservatif. Sedangkan dalam pandangan Imam Abbas, memberikan ruang terbuka untuk memahami  hadits dengan menggunakan kekhususan sebab, sehingga fatwa tentang kepemimpinan perempuan dalam politik menjadi lebih terbuka.[8]

Ketiga, Tabiat Manusia, dalam  mensikapi  hukum  Islam yang plural, kebanyakan  manusia menuruti  kecenderungan yang  selaras  dengan kondisi yang melekat dengan dirinya, maupun pengalaman terstruktur yang selama ini membentuk pola fikir seseorang. Perbedaan sifat-sifat manusia dan kecenderungan psikologisnya ini akan  mengakibatkan perbedaan mereka dalam   menilai sesuatu, baik dalam sikap dan perbuatan. Perbedaan karena masalah tabiat manusia adalah sesuatu yang niscaya, sehingga dalam contoh sejarah Islam, ada kecenderungan terdapat perbedaan artikulasi Islam dalam 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib. Rasulullah membiarkan perbedaan artikulasi Islam, dan difahami sebagai sesuatu yang alamiah, sepanjang tidak keluar dari nilai dasar Islam.[9]

Keempat, Tabiat Alam dan kehidupan, tabiat  alam  yang  ditempati  manusia mempunyai corak topografi,  geografi,  iklim dan cuaca   yang berbeda. Perbedaan lingkungan memberikan pengaruh  yang cukup besar dalam pemikiran seseorang, semisal orang yang tinggal di gurun pasir mungkin akan berbeda dengan orang yang  tinggal di desa yang  subur.  Mazhab  fiqh seringkali berbeda tidak bisa dilepaskan dari  kondisi alam  sekitar yang memang menghendaki  pemikiran lebih lanjut (kontekstual). Semisal, Imam Syafi’I membuat fatwa yang berbeda karena perbedaan wilayah atau geografis, dalam kitab qaul qadim wa qaul jaddid.


[1] Lihat lebih jauh dalam tulisan Imam Cahyono yang mengutip dalam Nurul Huda, “PMII Kader Minoritas Progresif”, Suara Merdeka, 31/06/2001 dan Karim, M Rusli, HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia, Bandung: Mizan , 1997

[2] Agenda Ikatan, DPD IMM Jawa Tengah, 1999

[3] Andi Rahmat dan Muhammad Najib, 2001. Perlawanan dari Masjid Kampus. Surakarta: Purimedia, 2001, Hairus Salim HS dan Muhammad Ridwan, Kultur Hibrida: Anak Muda NU di Jalur Kultural. Yogyakarta: LKiS, 1999

[4] Lihat lebih jauh tulisan Surwandono, “Manajemen Pengelolaan Negara Dalam Perspektif Islam Modern”, Jurnal Fisipol UMY, No. tahun 2004

[5] Lihat dalam Muhammad Abu Zahrah, Pemikiran Politik dan Aqidah dalam Islam, Jakarta, Logos, 2001

[6] Lihat   dalam  Yusuf   Qardhawy,   Fiqhul   Ikhtilaf (Terjemahan), Jakarta, Gema Insani Press, 2005

[7] Lihat lebih jauh dalam Syafi’I Anwar, Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1997

[8] Lihat dalam Yusuf Qardhawy, Berpolitik Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, Jakarta, Gema Insani Press, 2003

[9] Lihat dalam Muhammad Ramadhan al Buty, Sirah Nabawiyyah Jilid I, Jakarta, Gema Insani Press, 2001