Studi tentang keterlibatan perempuan dalam politik konflik dapat ditemukan dalam beberapa fragmen sejarah Indonesia. Pertama, perempuan menjadi trigger perang. Perang Bubat merupakan sebuah perang antara kerajaan Majapahit dan Padjajaran terkait dengan interpretasi tentang makna perkawinan antara Raja Majapahit dan Putri Raja Padjajaran. Perkawinan lazimnya merupakan sebuah cara untuk merekatkan hubungan antar kelompok masyarakat, sehingga dalam pandangan kerajaan Padjajaran, perkawinan antara Majapahit dan Padjajaran adalah sebuah itikad untuk membangun peaceful-co-existence. Namun dalam peristiwa perang Bubat, Majapahit memandang bahwa perkawinan merupakan sebuah cara persuasif Majapahit untuk menaklukan Padjajaran.  Akibat mis-interpretasi tersebut, terjadilah sebuah perang hebat yang menyebabkan hancurnya pasukan Padjajaran sehingga Padjajaran akhirnya dikuasai dengan cara kekerasan. Dalam konteks ini, wanita menjadi trigger bagi lahirnya konflik, sekaligus akhirnya menjadi korban dari konflik itu sendiri.

Kedua, perempuan menjadi alat kekuasaan menaklukan daerah lain (perempuan sebagai rantai emas). Fragmen ini tercermin dalam konflik antara Kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Sutawijaya yang berkonflik dengan seorang Penguasa di daerah Bantul, Ki Ageng Mangir. Dalam konflik ini, Sutawijaya mengirimkan putrinya sebagai aktor konflik, Pembayun, untuk menaklukan Ki Ageng Mangir secara halus. Ki Ageng Mangir baru menyadari bahwa Pembayun adalah Putri dari Sutawijaya setelah keduanya menikah dan punya anak. Dalam konteks ini, Pembayun berperan sebagai aktor resolusi konflik melalui perkawinanya dengan Ki Ageng Mangir yang dianggap sebagai pemberontak oleh Sutawijaya, agar keduanya menemukan jalan perdamaian tanpa kekerasan.

Ketiga, perempuan sebagai rekonsiliator, Fragmen ini tercermin dari upaya Maulana Malik Maghribi yang membawa seorang Putri Campa, yang beragama Islam, untuk dinikahkan dengan penguasa kerajaan Majapahit. Dalam pandangan Maulana Malik Maghribi, upaya ini untuk membangun peaceful co-existence antara kerajaan Malaka-Islam dan Majapahit-Hindu. Perkawinan ini akhirnya melahirkan kondisi yang produktif bagi terciptanya perdamaian, bahkan dari perkawinan ini, Islam kemudian berkembang pesat di Jawa setelah berdirnya kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah, seorang anak dari raja Majapahit yang menikah dengan Putri Campa, yang didukung oleh Sembilan Sunan, yang dikemudian hari dikenal sebagai Wali Songo.

Keempat, perempuan menjadi aktor dari konflik secara langsung. Fragmen ini tercermin dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam upaya melawan penjajahan Belanda. Tidak kurang tokoh wanita lahir seperti Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Din, Cut Mutiah. Ketiga tokoh wanita ini menjadi combatan yang memiliki pengaruh yang kuat dalam upaya pengambilan keputusan tentang perang.

Studi peranan wanita dalam dinamika politik konflik etnik modern di Indonesia, dalam sebagai actor ataupun korban belum banyak dikaji dan diteliti. Hal ini terkontruksi oleh kuatnya budaya patriakhi yang menempatkan wanita hanya sebagai penyerta dalam proses politik, sebagaimana dalam ungkapan Jawa, “wong wedhok kuwi ming macak, manak lan masak” (perempuan itu hanya bertugas berdandan, melahirkan dan memasak saja). Dalam ungkapan lain, “wong wedhok kuwi, suarga nunut neroko katut” (perempuan itu jika masuk ke Surga hanya karena ikut saja, demikian pula jika masuk Negara juga semata-mata ikut). Ungkapan yang juga menyudutkan peran wanita, juga diambil dari kata “wanito” (wani ditoto) yang bermakna merelakan diri untuk dikendalikan oleh laki-laki. Sehingga tidak berlebihan jika terdapat ungkapan wanita   hanya sebagai “konco wingking”, yang bermakna bahwa wanita itu hanya menjadi kawan di belakang saja.

Pola budaya patriakhi di Jawa ini ternyata juga banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara lainnya. Sebut saja konflik etnik di Mindanao, sebuah konflik yang telah berjalan panjang yang telah melintasi beragam generasi, ternyata tidak memberikan informasi yang kuat tentang peranan wanita. Dalam konflik etnik Mindanao modern,  peranan wanita hampir tidak muncul ke permukaan dalam bentuk lahirnya tokoh monumental dalam organisasi perlawanan Mindanao terhadap okupasi pemerintah Filipina, baik dalam organisasi MNLF yang dipimpin oleh Nur Misuari, MILF yang semula dipimpin oleh Salamat Hashim. Demikian pula, hal ini tidak tercermin dalam kelompok perlawanan PULO di Thailand Selatan ataupun GAM di Indonesia.

Studi tentang konflik etnik mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan maraknya konflik etnik pasca meredanya perang dingin di era dekade 1990-an, dari konflik berbasis Negara-bangsa (nation-state) ke arah konflik etnik (ethnic-society). Pecahnya konflik etnik di Eropa Timur, khususnya di bekas Yugoslavia adalah contoh terbaiknya timbulnya konflik etnik yang sarat dengan beragam makna yang menjadikan perempuan sebagai target korban. Demikian pula konflik etnik di Burundi antara etnik Hutu dan Tutsi, yang kemudian melebar ke dalam konflik etnik di Sudan ataupun Somalia. Untuk wilayah Asia Tenggara, konflik etnik tersurat dalam konflik Mindanao, maupun Patani yang sampai saat ini belum berakhir. Sedangkan untuk di Indonesia, merebak di Sampit, Poso, Ambon.

Para penstudi konflik etnik melakukan 3 kategorisasi dalam upaya memahami konflik etnik dalam 3 perspektif. Pertama, pendekatan primordialis.[1] Dalam pendekatan ini mengasumsikan konflik etnik terjadi karena masing-masing etnik saling mengembangkan kesetiaan pertama (prime-order). Kesetiaan pertama biasanya terkait dengan ikatan-ikatan kesukuan, tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, ataupun ikatan keagamaan.

Kedua, pendekatan instrumentalis.[2] Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konflik terjadinya karena konflik dijadikan sebagai sarana atau alat bagi elit-elit politik dalam etnik atau agama, baik local, nasional dan internasional untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik, ekonomi, social dan budaya. Konflik justru akan menghantarkan seseorang akan menjadi figure yang dihomati dan mendapatkan akses yang lebih besar sebelum timbulnya konflik. Sehingga konflik etnik religious difahami sebagai sebuah issue krusial yang mampu menghantarkan individu atau kelompok social mendapatkan posisi yang lebih tinggi.

Ketiga, pendekatan konstruktivis.[3] Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konflik etnis religious sebagai hasil pekerjaan dari fihak-fihak di luar etnik religious yang berkonflik  untuk mendapatkan keuntungan dari konflik yang tercipta. Semakin konflik etnik religious berkembang dan marak, maka fihak-fihak yang menciptakan konflik akan mendapatkan keuntungan yang semakin membesar.atas wilayah

Dalam studi konflik yang dilakukan oleh Bouta dan Freaks, issue kritikal yang seringkali luput dari perhatian publik adalah keberadaan perempuan, baik dalam konteks jaminan keamanan selama konflik ataupun pasca konflik. Perhatian utama publik biasanya lebih menfokuskan kepada persoalan-persoalan politik dan ekonomi, yang dianggap sebagai faktor picu timbulnya konflik atau sebagai factor picu lahirnya kesepakatan damai. Sehingga wajar sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bouta and Freaks[4] yang menyimpulkan bahwa:

A major issue in conflict and post conflict situation is violence against women. As demonstrated in Afghanistan this has not been effectively addressed, where abuses of women’s rights, such as rape, forced marriage, exclusion from education and kidnapping, gained a high profile. Two years after the Bonn Agreement, no clear strategy was in place, nor was the blueprint for the design of policing and judicial capacity to protect women’s rights developed.

Sedemikian kritikal issue perempuan dalam politik konflik, Dewan Keamanan PBB yang biasanya lebih mengelola issue konflik yang berbasis Negara bangsa memberikan perhatian khusus tentang konflik yang bersifat minor (konflik di dalam wilayah suatu Negara) dengan mengeluarkan sebuah resolusi yang pro-perempuan, No. 1325. Resolusi ini lahir sebagai bentuk daya dukung PBB terhadap keterlibatan perempuan dalam politik konflik, termasuk di dalamnya sebagai aktor resolusi konflik, baik sebagai negotiator, mediator, fasilitator maupun rekonsiliator. Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan  PBB merekomendasikan tiga hal:

  1. 1. that Member States increase representation of women at all decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, management, and resolution of conflict
  2. 2. that the State of government  does the same, and specifically
    1. 3. that the state of government should appoint more women as special representatives and envoys to pursue good offices on his behalf, calling Member States to provide candidates for inclusion in a regularly     updated centralised roster[5]

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini menunjukan bahwa representasi perempuan dalam politik konflik, akan mampu meminimalisasi ekskalasi konflik, yang pada akhirnya akan turut berkontribusi terhadap menurunnya dekadensi perempuan sebagai korban konflik. Bahwa semakin perempuan terlibat dalam politik konflik, maka probabilitas terhadap lahirnya pilihan berkonflik akan semakin berkurang, demikian pula semakin banyak perempuan terlibat dalam proses konflik, maka pilihan untuk melakukan rekonsiliasi akan jauh lebih besar.

Studi resolusi konflik sebagai instrument bagi penyelesaian konflik telah banyak ditemukan, dari model yang berbasis persuasif, maupun yang bersifat represif. Model persuasive cenderung memilih penyelesaian konflik melalui proses negosiasi yang meminimalisir instrument kekerasan, sedangkan model represif lebih memilih penyelesaian konflik dengan menggunakan instrument militer. Di samping itu juga terdapat dua paradigma besar dalam proses penyelesaian konflik, paradigm distributif mengasumsikan penyelesaian konflik ditandai dengan menangnya salah satu fihak secara mutlak, dan kalahnya fihak lain secara mutlak. Sangatlah berbeda dengan paradigm problem solving, yang mengasumsikan berakhirnya konflik manakala fihak-fihak yang berkonflik saling melakukan pertukaran barang dan jasa yang diperebutkan.

Model dan paradigm di atas, belumlah menyentuh penyelesaian konflik dalam perspektif perempuan. Karena sangat mungkin dalam paradigm problem solving justru malah menempatkan perempuan sebagai sesuatu yang harus disharingkan, sebagaimana terjadi dalam sejarah konflik di Indonesia. Artinya, diperlukan sebuah pendelatan politik konflik dan resolusi konflik yang benar-benar pro perempuan. Paradigma politik konflik dan resolusi konflik yang pro perempuan ditandai pemberian kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan akses bagi peningkatan kapasitas perempuan dalam membangun dirinya sebagai aktor yang kompetitif dalam politik konflik dan resolusi konflik.  Arti penting studi resolusi konflik yang berbasis perempuan sejatinya didasarkan kepada naluri perempuan sebagai “beautiful souls” who love peace, with an innate ability for peace[6]. Seperti yang diteliti oleh Sylvester yang yang mendeskripsikan tentang Wanita di Yunani sebagai “beautiful souls” loving peace.[7] Bahwa dalam diri wanita melekat dengan jiwa perdamaian, kemampuan untuk mengajarkan, dan merawat perdamaian.

Studi  tentang peranan perempuan dalam politik konflik dan resolusi konflik telah dilakukan oleh Babbit and Pearson-D’Estree. Keduanya melakukan observasi terhadap proses resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik yang kronis dalam konflik Palestina-Israel, menyatakan wanita memiliki keunggulan spesifik dalam proses penyelesaian konflik etnik sehingga upaya  pelibatan wanita dalam politik dan resolusi konflik cenderung produktif;

conflict resolution workshops with just women came out with more constructive discussions than groups with mixed gender. There is a relative notion that women  are  very  trustworthy,  dependable,  and  exhibit  a  high  level  of  honesty  and integrity.  Women  are  dedicated,  reliable   and  committed  to  family   and   national aspirations and goals. Women, the life givers of the world, therefore have a stake in the world  pursuit  of peace since they exhibit a high level of perseverance, patience  and tolerance  in  achieving  set  objectives.  Surprisingly,  women  have  not  walked  away unconcerned either because of anger or fear, they have been proactive in the resolution of conflicts, but their roles have before now not been given deserved prominence and recognition.[8]

Studi yang dilakukan oleh Elizabeth Sidney, menemukan korelasi positif antara keterlibatan perempuan dalam politik konflik dengan semakin berkurangnya dampak konflik terhadap dekadensi kualitas hidup perempuan.

Empowering women in post conflict situations is a difficult process due to the variety of ways in which women are affected in conflict — such as by violence including sexual abuse, widowhood, poverty and lack of security. One way of achieving empowerment   is   through  political  participation  and   leadership positions. Research suggests that an increase in levels of political participation by women may follow a period of conflict or a transition to democracy, because gender roles are  usually  challenged.[9]

Dalam studi pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh International Alert maupun Women Waging Peace, perempuan yang hendak terlibat dalam politik konflik dan resolusi konflik hendaknya menguasai 10 strategi agen peacebuilder[10]:

  1. Use existing networks of women’s groups to raise awareness about conflict prevention issues; consult with them regularly to learn about conflict trends at the community level, their impact on women and potential roles in mitigating violence. (Menggunakan keberadaan jaringan wanita untuk meningkatkan kesadaran akan arti penting pencegahan konflik, berkonsultasi dengan jaringan tersebut secara rutin)
  2. Identify and invite NGOs to a workshop on conflict analysis and mapping of actors;  Identify a range of indicators including gender-based indicators that highlight trends in society,  Develop a common strategy to address root causes of conflict (mengidentifikasi dan mengundang NGO untuk melakukan workshop guna melakukan analisis dan pemetaan actor konflik, mengidentifikasi indicator, mengembangkan strategi bersama untuk menyelesaikan akar konflik)
  3. Seek to work with other groups with a potential for involvement in conflict prevention, including religious institutions and the business community and mobilise their resources and expertise to promote non-violence; Organise dialogues within communities, or among different sectors of the population (e.g. youth) on issues of concern and possible solutions,  Identify traditional conflict resolution mechanisms and explore ways of using them to de-escalate tensions,  Commission surveys in conflict-affected communities to identify demands for non-violence. (mencari untuk kelompok khusus yang produktif bagi penyelesaian konflik seperti institusi agama, komunitas bisnis dengan memobilisasi potensi-potensinya, dan mencarai para pakar untuk mempromosikan prinsip non kekerasan, mengorganisasi dialog dalam masyarakat, mengidentifikasi local wisdom yang produktif bagi penyelesaian konflik, melakukan survey di daerah konflik guna mengidentifikasi potensi-potensi penyelesaian melalui prinsip non kekerasan)
  4. Identify and consult with key international actors, to gain awareness of their concerns and strategies for conflict prevention;  Advocate for wider interaction and support of women’s groups and use of gender-based indicators, Using international networks and interaction with the UN and national diplomats, call for a UN fact-finding mission—and lobby for the presence of gender experts. Publicise Security Council Resolutions 1325 and 1366, which advocate for the inclusion of civil society in conflict prevention efforts. (mengidentifikasi dan berkonsultasi dengan aktor-aktor international, untuk mendapatkan kesadaran baru tentang strategi pencegahan konflik, melakukan advokasi dan mendukung kelompok-kelompok perempuan, mengunakan jaringan internasional dan berinteraksi dengan PBB untuk melakukan pencegahan konflik.
  5. Reach out to educators to promote conflict resolution training and peace education in schools and colleges. (melakukan pendidikan dan training resolusi konflik di sekolah maupun kampus-kampus)
  6. Develop ties with local media and international services (e.g. the BBC’s World Service) to publicise stories of non-violent conflict resolution in society (membangun hubungan dengan media local maupun internasional untuk mempublikasikan cerita sukses resolusi konflik yang dilandaskan prinsip non kekerasan.
  7. Work with local journalists to promote objectivity and moderation in reporting. (bekerjasama dengan jurnalis local untuk memberitakan konflik secara objektif dan moderat)
  8. Reach out to key stakeholders most susceptible to resorting to violence and encourage civic engagement and non-violence. (mencari aktor-aktor kunci paling memungkinkan bagi penyelesaian kekerasan dan memperkuat kekuatan masyarakat sipil)
  9. Identify key actors that can be a moderating force, including trade union leaders, media personalities and journalists, and religious leaders and mobilise their support against violence. (mengidentifikasi aktor kunci yang dapat sebagai kekuatan penengah)
  10. Reach out to the government and military to withhold the use of force and encourage non-violence (meminta kepada pemerintah maupun militer untuk meminimalisasi penggunaan kekerasan).

[1] Rizal,Samsul Panggabean, “Approaches to Ethnic and religious Conflict” dalam Lambang Trijono (ed), The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia: Case and Resolution, Yogyakarta, CSPS Books,2003

[2]Ibid.

[3] Ibid.,

[4] Bouta and Freaks , ‘Women’s Role in Conflict Prevention, Conflict Resolution and Post Conflict Reconstruction’, Netherlands Institute of International Relations. Conflict Research Unit, 2002

[5] Op.cit, juga lihat dalam http://www. peacewomen.org/un/pkwatch/f acts.html#Balance

[6] Lihat dalam http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm

[7] Lihat dalam Sylvester, C., Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era. New York: Cambridge University Press, 1994.

[8] Lihat dalam Babbit, E. F. and D’ Estree, T. P. (1996). ‘An Israeli-Palestinian Women’s Workshop’, in Crocker, Chester A., Hampson, Fen Osler, and Pamela. Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict. Washington, DC: United States Institute of Peace, pp 521 – 529, lihat juga dalam http://www.ifla.org/IV/ifla71/Programme.htm

[9] Elizabeth Sidney, Gender and Democracy: What Works?, The British Council.UK, 2003

[10] Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action Conflict Prevention, Resolution and Reconstruction, Women Waging Peace, International Alert, 2005 atau lihat dalam Web: www.womenwagingpeace.net, atau web: www.international-alert.org atau dalam Schmeidl, Susanne, and Piza-Lopez, Eugenia. Gender and Conflict Early Warning. A Framework for Action London an Berne: International Alert and Swiss Peace Foundation, 2002. 4