Dinamika Penyebab Konflik

Seiring dengan politik pasifikasi yang dijalankan pemerintah terhadap Muslim Moro, migrasi penduduk Luzon maupun Visaya datang berduyun-duyun ke Mindanao. Para pendatang menempati lahan pertanian Mindanao yang paling produktif dan berhasil menanam padi, jagung dan kelapa. Perusahaan transnasional diberi hak luas penguasaan lahan untuk menanam nanas, pisang dan karet. Para pengusaha kayu yang kaya dari Luzon maupun Visayas mendapatkan konsesi penebangan hutan yang luas sekali. Perkembangan itu, yang diakibatkan oleh penerapan hukum tanah kolonial seperti Akta Registrasi Tanah 1902, Akta Komisi Filipina No. 718 dan Akta Tanah Umum 1903 yang tidak mengakui hukum adat Moro atas pengelolaan tanah, secara perlahan menimbulkan rasa benci di kalangan kaum muslim terhadap pemerintah pusat di Manila.63
Kehilangan tanah mengakibatkan Muslim Moro terpinggirkan dan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pemiskinan, karena satu-satunya sumber daya ekonomi mereka telah dikuasai oleh para pendatang. Mayoritas Muslim Moro tidak memiliki sumber mata pencaharian tetap sehingga pengangguran menjadi endemi.
Konflik Mindanao mengalami dinamika yang cukup penting. Pada mulanya konflik Mindanao merupakan cerminan konflik antara masyarakat Muslim Mindanao, yang merepresentasikan populasi sampai 80% dengan pemerintah Spanyol, Amerika Serikat dan akhirnya pemerintah Filipina. Namun dalam perkembangannya konflik Mindanao mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah terjadinya pergeseran populasi Mindanao pasca imigrasi penduduk Filipina utara di decade 1960-190.
Imigrasi ini akhirnya mengubah komposisi etnisitas populasi penduduk Mindanao menjadi 3 kelompok besar, yakni Moro (Mindanao Muslim), Lumads dan Katolik. Moro dalam decade sebelumnya menjadi kelompok mayoritas sehingga senantiasa mengklaim bahwa ketika berbicara Mindanao maka adalah sebuah keniscayaan berbicara Moro. Namun pasca decade 1990, populasi etnis Moro menjadi fenomena minoritas karena populasi Moro hanya sekitar 20% sedangkan etnis Katolik Luzon menjadi fenomena mayoritas.
Tabel 3
Populasi Penduduk Mindanao

Year Mindanao Population Number
of Moro As % of Mindanao Population Number of
non Moro As % of Mindanao Population
1903 327.741 250,000 76 77.741 24
1960 5.686.927 1.321.060 25 4.364.967 77
1970 7.963.932 1.669.708 21 6.294.224 79
1980 10.905.245 2.504.352 25 8.400.911 77
1990 14.269.736 1.690.456 19 11.579.280 81

Source: Peace Matters: A Philippine Peace Compendium by Prof. Miriam Coronel-Ferrer. (1997) 194, 197
Implikasi dari politik geografi ini adalah bahwa Moro tidak identik dengan Mindanao, Moro hanyalah bagian kecil dari Mindanao. Sehingga mempersamakan konsep Moro dan Mindanao justru akan menyebabkan bias-bias kebijakan. Solimon Santos mengidentifikasi problem Mindanao sebagai representasi problem antara Lumads, Moro dan Katolik, dan sama sekali tidak menyentuh relasi dengan pemerintah Filipina. Sedangkan problem Moro merupakan representasi problem antara Bangsamoro dengan pemerintah Filipina.
Dinamika ruang lingkup ini juga semakin memperlebar spectrum dan aktor konflik. Di dalam komunitas Muslim Mindanao yang kemudian mengidentikkan diri dengan Bangsamoro telah terjadi faksionalisasi yang sangat diametral yakni MNLF, MILF dan Abu Sayyaf. Sedangkan di komunitas Mindanao di luar etnis Moro juga muncul kelompok Lumads dan NPA. MNLF dan Lumads dalam awal dekade 1990-an menunjukkan spectrum idiologi yang cenderung moderat namun MILF, Abu Sayyaf dan NPA cenderung menunjukan spectrum idiologi kanan dan kiri radikal.
Dinamika politik juga berlangsung di Manila, sebelumnya ada kecenderungan pola mengatasi problem Mindanao dan Moro cenderung memilih opsi kebijakan militer namun seiring dengan mulai menguatnya partisipasi masyarakat sipil maka opsi menyelesaikan Mindanao dan Moro dengan opsi damai juga menguat. Regim Aquino, dan Fidel Ramos adalah dua regim yang merepresentasikan kelompok Dove, sedangkan regim Marcos, Estrada dan Arroyo cenderung mewakili kelompok Hawkish.
Kompleksitas faktual terdiri dari; ambiguitas dalam pendefinisian Mindanao, keterbelahan Bangsa Moro.
the six key elements of the Moro problem are: (1) Economic marginalization and destitution; (2) Political domination and inferiorization; (3) Physical insecurity; (4) Threatened Moro and Islamic identity; (5) Perception that government is the principal party to blame; and (6) Perception of hopelessness under the present set-up. And the triggering event of the contemporary Moro armed struggle was President Ferdinand E. Marcos’ declaration of martial law on 21 September 1972.
(Solimon Santos)
Mindanao dalam diskursus awal lebih merepresentasikan komunitas yang relatif monolit, di mana Islam cenderung menjadi identitas tunggal pasca kedatangan Islam dari 2 jalur besar, yakni dari jalur Sumatera (Palembang) yang kemudian membangun kasultanan Islam di Sulu, dan jalur Malaka yang membangun kasultanan di Maguindanao.
Identitas Islam di Mindanao bertahan sangat lama yang ditandai dengan kokohnya kasultanan di Sulu maupun Maguindanao dari bentuk penetrasi regim kolonial Spanyol yang telah menguasai wilayah utara Mindanao seperti kepulauan Visayas dan Luzon. Regim Spanyol berulangkali melakukan usaha untuk memperluas wilayah kekusaan sampai ke Mindanao, namun usaha tersebut senantiasa gagal.
Pasca jatuhnya kekuasaan Spanyol di tahun 1898, kekuasaan di Filipina berada di dalam pengaruh kekuasaan Amerika Serikat. Posisi Mindanao juga senantiasa independen, dan bebas dari kekuasaan Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian kerjasama dengan kasultanan Mindanao untuk membangun kekuatan pertahanan militer dalam e melakukan , karena selama ini posisi MindNamun LuzKokohnya kasultanan Islam di Mindanao juga ditandai dengan adat istiadat di Mindanao relatif memiliki keterdekatan dengan adat istiadat Melayu, seperti ritual-ritual agama yang lebih dekat dengan tradisi tareqat maupun mazhab Syafi’i , pengunaan nama-nama Melayu Islam , bahasa , sistem pendidikan tradisional .
Ambiguitas identitas Mindanao mengalami kontraksi pasca program migrasi yang dirilis oleh presiden Ferdinand Marcos di awal tahun 1970. Migrasi penduduk Luzon dan Visaya ke Mindanao berjalan dengan sangat masif sehingga mempengaruhi peta politik demografi Muslim Mindanao dari majoritas menjadi minoritas. Data yang dipublikasikan oleh Che Man menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah bagian utara Mindanao, mengalami konversi yang sangat signifikan. Dari 13 wilayah tradisional Muslim Mindanao, hanya 4 wilayah saja yang posisi etnisitas Muslim sebagai majoritas, yakni di Sulu, Basilan, Tawi-Tawi dan Maguindanao.
Dari sisi kepemilikan tanah, terdapat perpindahan penguasaan tanah dari masyarakat asli Mindanao, baik dari kalangan Moro maupun Lumads, ke kelompok migrasi dari Visayas dan Luzon. Bahkan, sebagian besar kepemilikan tanah di Mindanao sekarang ini dikuasai oleh para land-lord yang sebagian besar adalah para senator dari Luzon maupun Visayas. Perpindahan tanah tersebut diawal periode migrasi dilakukan dengan jalan perampasan yang difasilitasi oleh kebijakan pemerintah.
Akibat migrasi tersebut maka terjadilah kekaburan identitas Mindanao. Dalam tulisan dari Cesar Adib Majul, semenjak abad ke 16 M sampai abad ke 20, Mindanao identik dengan Moro, dan Kasultanan Islam yang otonom. Namun, pasca dimasukkannya Mindanao secara sefihak sebagai bagian tak terpisahkan dari Filipina, maka terjadilah proses migrasi penduduk Luzon dan Visayas dan marginalisasi penduduk Moro maupun Lumads.
Marginalisasi tersebut berjalan secara massif, sehingga membuat komposisi demografi, kepemilikan tanah, dan posisi politik banyak dikuasai oleh kalangan migrant. Bangsamoro yang sebelumnya inherent dengan Mindanao menjadi kelompok minoritas bersama dengan masyarakat Lumads. Keterpinggiran ini kemudian membuat perilaku politik Bangsamoro menjadi agresif.
Merujuk kepada pendapat dari Solimon Santos, pasca 1980-an perbincangan Mindanao tidak lagi bisa diidentikkan dengan sebagai perbincangan etnisitas Muslim atau yang lebih populer dengan istilah Moro. Berbincang Mindanao harus memperbincangkan tiga etnisitas yakni Katholik, Moro dan Lumads . Diskursus problem Mindanao lebih fokus kepada persoalan interaksi antara ketiga etnisitas tersebut yang terkait dengan masalah mengapa Mindanao cenderung miskin dan tidak aman dibandingkan dengan wilayah Filipina yang lain. Dalam diskursus ini dengan pemerintah Filipina, diskursus problem Mindanao tidak sampai masuk dalam issue separatism dari Filipina.
Bahkan dalam konteks representasi Mindanao dalam parlemen di Filipina, ada kecenderungan Senator dari Mindanao didominasi berasal dari kelompok Katholik dibandingkan dengan kelompok Muslim, dari sekitar 5 Senator dari Mindanao, hanya 1 Senator saja yang beragama Islam. Kondisi ini bisa dimaknai bahwa proses politik dan social di Mindanao lebih banyak diwarnai oleh partisipasi institusi gereja dibandingkan dengan institusi masjid maupun kasultanan Islam.
Kalangan Katholik juga sangat kuat untuk membangun opini public dalam politik di Filipina terkait dengan masalah Mindanao. Kalangan Katholik senantiasa mengartikulasikan kepentingan kepada pemerintah Filipina untuk menolak setiap opsi negosiasi dengan kelompok Moro. Sehingga dalam kurun waktu 20 tahun pasca perjanjian Tripoli Agreement 1976, pemerintah Filipina lebih banyak memilih opsi konfrontasi dengan justifikasi sebagai bagian dari operasi penegakan hukum yang selama ini disuarakan kelompok Katholik. Kondisi ini juga bisa dimaknai bahwa politik di Mindanao lebih banyak dibangun oleh kepentingan kelompok Katholik dibandingkan dengan Bangsamoro.
Tidak berlebihan kiranya jika Solimon Santos secara lebih jauh kemudian mendefinisikan problem Moro sebagai representasi hubungan yang tidak harmonis antara Muslim Mindanao dengan pemerintah Filipina terkait issue diskriminasi politik social, ekonomi, budaya terhadap kalangan Moro. Problem Moro lebih memiliki makna eksklusif dibandingkan dengan Problem Mindanao yang lebih inklusif. Bahkan dalam batas tertentu, problem Moro yang terekspresikan dalam gerakan perlawanan Moro adalah sebagai bentuk manipulasi kelompok generasi muda yang tidak mendapatkan tempat dan posisi politik dalam pemerintah Filipina. Sebagaimana diketahui, pemerintah Filipina lebih memilih memberikan posisi politik dan konsesi ekonomi atas penguasaan Mindanao kepada generasi tua atau yang memiliki garis keturunan dari Sultan di Sulu maupun Maguindanao.
Di sisi yang lain, perbincangan tentang representasi Bangsamoro sendiri juga mengalami ambiguitas. Dalam pelaksanaan Tripoli Agreement 1976, MNLF mendapatkan mandate dari OIC sebagai representasi Bangsamoro , meskipun sebenarnya terdapat beberapa organisasi Bangsamoro yang juga mengartikulasikan persoalan di Mindanao seperti MIM dan BMLO. Implikasi pengakuan ini adalah setiap bantuan politik, ekonomi dan social dari masyarakat dan lembaga internasional kepada Bangsamoro senantiasa dikoordinasi oleh MNLF.
Kekaburan identitas Mindanao, dalam pandangan Prof. Serena Diokno dan Prof. Randolf David , lebih banyak ditentukan oleh masifnya migrasi sosial, politik dan ekonomi ke Mindanao, yang kemudian menghasilkan kerancuan-kerancuan indentitas. Konstruksi masyarakat Mindanao mengalami perubahan yang signifikan dari masyarakat animis menjadi masyarakat Muslim di abad 16 M.
Demikian pula perubahan kontruksi pasca kemerdekaan Filipina di 1947, dan ditandai dengan migrasi penduduk Luzon dan Visayas yang diiringi dengan kebijakan asimilatif telah mengubah identitas Mindanao dari Islam ke Katholik. Demikian pula dalam konteks migrasi idiologi, posisi Mindanao menjadi salah satu mata rantai kekuatan mujahidin Afghanistan di Asia Tenggara, telah mengubah identitas Islam Mindanao yang berwajahkan moderatisme Islam gaya mazhab Syafi’i dan Thareqat menjadi mazhab politik yang radikal.
Metamorfosis identitas pada akhirnya juga mempengaruhi artikulasi kepentingan masing-masing etnis, dan untuk daerah konflik metamorphosis identitas juga akan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan eksartikulasi kepentingan Kekaburan identitas ini menghasilkan beragam dilemma, baik bagi masyarbagi pengaruh idii KonsSebelumnyalama ini migrasi berasal Kehadiran semakiJadi siapakah sebenarnya yang paling representative untuk mewakili Mindanao, semuanya serba tidak jelas. Kelompok Katholik juga mengklaim sebagai kelompok yang representative, demikian pula MNLF dan MILF.

Ingin belajar lebih jauh klik gudang data alamat berikut ini

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Teoretisi-Pelembagaan-Negosiasi-Internasional-Sebagai-Formula-Penyelesaian-Konflik.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Sumber-Daya-Ekonomi-Mindanao-Yang-Diperebutkan-Dalam-Konflik.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Studi-tentang-konflik-Mindanao.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Studi-Keberadaan-politisasi-negosiasi.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Politik-Mindanao-Sebelum-Masuknya-Islam.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Politik-Mindanao-Pasca-Masuknya-Islam.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Penelitian-tentang-konflik-separatisme-di-Asia-Tenggara-telah-banyak-dilakukan-oleh-peneliti.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Issue-Konstruktivis-Dalam-Konflik-Mindanao.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Jalur-Islam-Masuk-ke-Mindanao.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Issue-Instrumental-Dalam-Konflik-Mindanao.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Issue-Primordial-Dalam-Konflik-Mindanao.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Dinamika-Penyebab-Konflik-Mindanao.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Aktor-Dalam-Konflik-Mindanao.doc

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Teoretisi-Pelembagaan-Negosiasi-Internasional-Sebagai-Formula-Penyelesaian-Konflik.pdf

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Sumber-Daya-Ekonomi-Mindanao-Yang-Diperebutkan-Dalam-Konflik.pdf

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Studi-tentang-konflik-Mindanao.pdf

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Studi-Keberadaan-politisasi-negosiasi.pdf

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Politik-Mindanao-Sebelum-Masuknya-Islam.pdf

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Penelitian-tentang-konflik-separatisme-di-Asia-Tenggara-telah-banyak-dilakukan-oleh-peneliti.pdf

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Issue-Primordial-Dalam-Konflik-Mindanao.pdf

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Issue-Instrumental-Dalam-Konflik-Mindanao.pdf

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Issue-Konstruktivis-Dalam-Konflik-Mindanao.pdf

http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Jalur-Islam-Masuk-ke-Mindanao.pdf