Range Negosiasi Dalam Final Peace Agreement 1996

Dianalisis Oleh Surwandono

Sampai akhir jabatan di September 1992, Corazon Aquino belum berhasil menyelesaikan konflik Mindanao, meskipun demikian pola penyelesaian konflik Moro di Mindanao melalui negosiasi tetap diupayakan oleh Fidel Ramos. Sebagai mantan wakil presiden regim Aquino, Fidel Ramos justru lebih proaktif dan sistematis untuk membangun negosiasi dengan membentuk  National Unification Commission (NUC) yang dikepalai oleh Haydee Yorac, seorang professor dari  University of the Philippines, untuk menawarkan politik rekonsiliasi kembali untuk menghadapi ekskalasi konflik di Mindanao.

Fidel Ramos mencoba menawarkan kembali kepada MNLF, yang tetap diyakini oleh sebagai wakil yang paling representatif bagi Bangsamoro, untuk bernegosiasi. Upaya untuk mengajak Nur Misuari untuk bersedia bernegosiasi mulai menunjukkan titik terang. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kemajuan perundingan semenjak diadakan perundingan di Jakarta dari 14-16 April 1993 yang difasilitasi Indonesia.  Meskipun di Mindanao telah terjadi berbagai aksi kekerasan yang bertujuan untuk menghalangi jalannya proses perundingan, baik yang dilakukan oleh MNLF, MILF, Abu Sayyaf ataupun oleh kelompok Kristen. Pemboman situs-situs tempat ibadah muncul kembali, di bulan Desember 1993 telah terjadi pemboman Masjid di Mindanao pasca pemboman gereja Kristen yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 151 terluka.[1]

Aktivitas kekerasan terus berlanjut, sebagian besar di antarnya dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dalam bentuk perampokan bank dan pemboman gedung-gedung di kepulauan Ipil yang mengakibatkan 45 orang mati dan 40 di antara terluka. Serangan ini dianggap sebagai serangan yang sangat mematikan dan mengerikan dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Akibatnya pemerintah menuduh bahwa bukan hanya kelompok Abu Sayyaf yang terlibat dala serangan ini namun MNLF dan MILF juga terlibat.[2] Namun juru bicara MNLF segera menolak pernyataan tersebut, bahkan dengan memberikan jaminan bahwa MNLF akan bersama pemerintah untuk memerangi kelompok Abu Sayyaf dan MILF yang dianggap sebagai “lawless elements” di Mindanao.

Meskipun volume kekerasan terus berlanjut, Fidel Ramos tetap menjamin tidak akan memberlakukan Martial Law seperti pernah diterapkan Presiden Marcos dalam dalam menghadapi kekerasan di decade 1970-an.[3] Langkah ini dianggap penting agar kekerasan tidak menjalar secara tidak terkendali, sebab kelompok Kristen juga menyatakan kekhawatiran jika dengan negosiasi dilanjutkan maka posisi Kristen di Mindanao akan terusir.

Akhirnya pada 23 Juni  1995, juru bicara OKI menyampaikan bahwa setelah melakukan serangkaian persiapan negosiasi maka persoalan konflik Mindanao telah disepakati antara 70%-89%. Trend positif ini diharapkan bisa dijaga agar dalam pertemuan negosiasi berikutnya akan didapat kemajuan yang lebih berarti. Bersamaan dengan itu,  pemerintah Filipina telah mengundang investor untuk berinvestasi senilai 80 juta US$ di Mindanao. Langkah ini untuk membangun kembali Mindanao yang telah mengalami kerusakan yang sangat berarti dalam selama proses konflik. Dalam laporan resmi pemerintah menyatakan:

The government says that it has spent US $2.78 billion during the last 26 years in its conflict with the Moros.  It also states that of the 100,000 recorded casualties, half were Moro rebels while government troops accounted for 30% and innocent civilians the remaining 20%.[4]

Setelah beberapa masalah pengintegrasian combatant MNLF dalam tentara nasional Filipina bisa disepakati, maka pada pada 2 September 1996, Final Peace Agreement disepakati secara formal dengan saksikan oleh Menlu Indonesia, Ali Alatas dan Sekjen OKI,  Hamid Algabid. Kesuksesan negosiasi babak baru yang difasilitasi oleh Indonesia ini,  menghasilkan sebuah kesepakatan sementara yang mencakup 81 poin konsensus.

Final Peace Agreement 1996 (FPA) merupakan politik pelembagaan di Bangsamoro di Mindanao dalam upaya menyelesaikan masalah Moro sekaligus masalah Mindanao. Dengan terciptanya pelembagaan politik yang kuat, diharapkan beragam persoalan masalah di Mindanao dapat diperbincangkan secara damai dan mengurangi penggunaan senjata dalam menyelesaikan suatu masalah.

Final Peace Agreement 1996, dikonstruksi sebagai kelanjutan dari Tripoli Agreement 1976, dengan semangat untuk implementasi secara penuh Tripoli Agreement 1976, dengan mengurangi politik manipulasi satu sama lain. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, Final Peace Agreement 1996 adalah penjelasan detil tentang bagaimana mengatur proses transformasi politik di Mindanao. Dengan pembahasan yang padat dan lengkap,  naskah FPA diharapkan tidak menimbulkan proses interpretasi yang berbeda antara MNLF dengan pemerintah Filipina seperti halnya Tripoli Agreement 1976.

Proses implementasi penuh terhadap point-point Tripoli Agreement 1976, melalui Final Peace Agreement 1996 dilakukan dalam 2 tahap: Pertama, tiga tahun di awal merupakan periode transisi dengan diawali pembentukan executive order, the Special Zone of Peace and Development (SZOPAD), the Southern Philippines Council for Peace and Developemnt (SPCPD) dan the Consultative Assembly. Dalam periode ini, akan diatur proses reintegrasi combatant MNLF ke dalam tubuh the Armed Forces of the Philippines (AFP) dan the Philippine National Police (PNP).

Kedua, merupakan periode transisional lanjutan. Dalam periode ini akan dilakukan proses amandemen konstitusi sebelumnya yaitu Republic Act 6734 yang kemudian dikenal sebagai the Organic Act of the Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM). Dalam periode ini, juga akan dilaksanakan pemungutan suara (plebisit) di setiap provinsi apakah bergabung dengan ARMM atau tidak.

Sembilan hari pasca penandatangan FPA, pemerintah Filipina mengadakan pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur wilayah otonomi Mindanao. Dalam pemilihan ini, Nur Misuari terpilih sebagai Gubernur Mindanao dengan jumlah perolehan suara yaitu 90% dari jumlah pemilih yang ada setelah mendapatkan dukungan dari LAKAS Party. Segera setelah itu, Ramos mengumumkan untuk membentuk badan eksekutif perdamaian di Mindanao yang kemudian disebut The Southern Philippine Council for Peace and Development (SPCPD), yang akhirnya juga di ketuai oleh Nur Misuari.

Gambar

Range Negosiasi Dalam Final Peace Agreement 1996

MNLF GRP
Negara Moro Merdeka

Federasi

Otonomi Khusus Otonomi     Diperluas

Dalam Final Peace Agreement, range negosiasi telah berubah jauh. Pemerintah Fidel Ramos sebelumnya hanya bergerakan untuk mempertahankan status ARMM sebagai bentuk otonomi yang diperluas bagi Moro.  Di fihak MNLF, aspirasi yang ditawarkan adalah upaya peningkatan status otonomi yang mendekati pembentukan Negara federal. Issue Negara Federal sesungguhnya bukan hal yang baru dalam politik di Filipina. Bukan hanya MNLF saja pernah mengusulkan pengubahan Negara Filipina dari Negara kesatuan ke Negara Federal.  Pembentukan Negara Federal bagi Moro sesungguhnya pernah dikaji secara serius oleh UNDP, maupun USAID.[5] Dalam hasil studi Merriam Ferrer tercermin bahwa pemberian opsi politik federasi bagi Moro adalah sebuah opsi yang saling menguntungkan bagi Moro maupun Filipina.


[1] Kantor Berita Filipina UPI, 27 Desember 1993.

[2] Reuters, 5 April 1995.

[3] Reuters, 24 April 1996

[4] Xinhua News Agency, 30 Juli 1996

[5] Lihat dalam studi tentang Negara federasi Mindanao dalam    Miriam Coroner Ferre, “The search for Viable Autonomy in Muslim Mindanao/Southern Philippines”, pada Noel M Morada, Teresa S. Encarnacion Tadem (ed.), Philippine Politics ad Governance: An Introduction,Diliman, Department of Political Science UPI, 2007,