Tercapainya kesepakatan untuk bernegosiasi (getting to the table) di Tripoli yang kemudian dikenal dengan Tripoli Agreement 1976, antara pemerintah Filipina dengan MNLF, dipengaruhi oleh factor-faktor berikut; Pertama, Mutually Hurting Stalemate. Konflik yang berkepanjangan antara Moro dengan pemerintah Filipina maupun dengan etnis Kristen sudah mencapai titik-titik klimaks. Bangsamoro yang memobilisasi kekuatan bersenjata dalam merespon perilaku kekerasan dari etnis Ilaga dan tentara Flipina akan menyebabkan peluang timbulnya konfrontasi bersenjata secara terbuka dan massif akan besar. Dalam pandangan Zartman, posisi inilah yang disebut dengan mutual hurting stalemate . Sebuah kondisi di mana masing-masing fihak yang berkonflik akan saling mengalami destruksi jika terus melakukan konflik secara konfontatif.
Kedua, dengan semakin besarnya probabilitas timbulnya konflik secara massif, terutama semakin menguatnya issue konflik Mindanao dan Mindanao di level internasional yang terkonstruksi sebagai cerminan konflik primordial maka ruang bagi timbulnya imminent mutual catastrophes akan semakin besar. Kedua belah fihak, jika terus memilih melakukan konflik maka akan menyebabkan kedua-duanya mengalami kerugian yang sangat signifikan. Posisi ini semakin menguat tatkala pemerintah Filipina juga semakin mengalami kontraksi jika terus melakukan kebijakan represif kepada Mindanao muslim, terkait dengan suplai minyak dari Negara Muslim di Timur Tengah yang memberikan solidaritas bagi muslim Mindanao. Sebagaimana diketahui bahwa dalam dekade 1970-an, negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan politik minyak guna menekan negara-negara yang tidak ramah terhadap komunitas muslim di seluruh dunia, terutama terhadap kebijakan pro-Israeal dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris dan kebijakan represif Filipina terhadap Mindanao.
MNLF juga mendapatkan tekanan serius jika terus memilih opsi berkonfrontasi. Tekanan sangat serius datang dari OKI, Libya dan Malaysia, tiga aktor ini adalah sandaran paling kuat dari MNLF dalam internasionalisasi konflik Mindanao. Ketiganya meminta Misuari untuk mulai mengambil pilihan damai dan diplomatik dalam menyelesaikan konflik Mindanao. Jika Misuari memilih meneruskan konflik maka probabilitas dukungan kekuatan internasional terhadap perjuangan MNLF akan bisa berkurang atau bahkan hilang atau dilimpahkan kepada organisasi lain semisal BMLO.
Dalam studi yang dilakukan Lingga, Malaysia dan Libia memiliki kepentingan yang sangat spefisik kepada pemerintah Filipina, bagi Malaysia semakin berlangsungnya konflik di Mindanao akan menyebabkan destabilitas di sekitar perbatasan yang tidak menutup kemungkinan akan melebar ke Malaysia secara luas. Sedangkan bagi Libya, Filipina merupakan salah satu kartu truff untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan kasus Lockerby. Keterdekatan historis Filipina dengan Amerika Serikat menyebabkan Muammar Khadafi memperlakukan pemerintah Filipina secara proporsional.
Ketiga, intervensi dari mediator konflik menyebabkan perubahan cukup signifikan dalam konteks spektum politik internal. Kelompok-kelompok yang selama ini memproklamasikan seruan untuk berperang mulai mengubah opsi politik kekerasan dengan opsi politik perdamaian. Kelompok hard-liner, yang selama konflik Mindanao mendapatkan banyak keuntungan mulai terdesak oleh kekuatan opini internasional yang menyerukan prinsip-prinsip politik soft-liners, sebuah pilihan politik yang mengedepankan perdamaian. Berbagai pertemuan pre-negosiasi telah dilakukan oleh mediator, dalam hal ini OKI terhadap pemerintah Filipina dan MNLF.
Melunaknya kekuatan hawkish di Filipina tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Imelda Marcos, yang memiliki peran signifikan untuk bernegosiasi dengan OKI dan Negara-negara muslim di Timur Tengah, khususnya Libia. Dalam pandangan Imelda, terutama pasca pertemuan dengan Muammar Khadafi di Tripoli, pilihan hard-liners untuk berkonflik dengan muslim Mindanao semakin mempersulit pemerintah Filipina dalam mengerem laju internasionalisasi konflik Mindanao. Desakan Imelda Marcos terhadap hawkish membuat pilihan Ferdinand Marcos akhirnya semakin mendekati ke arah pilihan untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah Mindanao.
Di sisi yang lain, desakan mediator yang kemudian memberikan opsi yang kuat kepada MNLF sebagai satu-satunya representasi masyarakat Muslim Mindanao dalam konteks negosiasi internasional di tengah banyaknya kelompok perlawanan Mindanao, membuat pilihan MNLF menjadi sempit. Jika MNLF terus melakukan konflik dengan pemerintah Filipina, maka dukungan internasional terhadap MNLF ada kecenderungan akan berpindah kepada actor yang lain. Kelompok hard-liners di MNLF yang selama ini terus mendesak pilihan melakukan konfrontasi akhirnya tereduksi oleh kelompok-kelompok soft-liners di MNLF.