Iklan Politik PKS

Surwandono

  • Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah MadaAkhir-akhir ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seakan melakukan politik menabur badai. Organisasi dakwah, semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menyampaikan kritik keras terhadap iklan politik PKS yang mengambil setting tokoh eksponennya, yakni Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy’ari. Dalam pandangan Muhammadiyah dan NU, PKS menggunakan dua ikon tokoh tersebut tanpa melakukan konsultasi untuk mendapatkan izin, sehingga ada sebagian komponen organisasi Muhammadiyah dan NU yang menganggap PKS tidak menggunakan fatsun politik yang elegan.Menjelang Hari Pahlawan 10 November 2008, PKS merilis iklan politik tentang guru bangsa dan pahlawan, yang juga menuai kritik sangat keras. Kritik tersebut berpusat pada atributisasi pahlawan maupun guru bangsa terhadap tokoh Soeharto, yang di sementara kalangan diyakini memiliki cacat kemanusiaan yang serius, sehingga atributisasi terhadap Soeharto terlalu dini dan rawan mengalami politisasi.Ragam bacaan

    Membaca teori ABC dari Johan Galtung (2005), variabel kontroversi merupakan salah satu variabel penting bagi lahirnya kontradiksi yang mengilhami siklus konflik bermula. Semakin besar ruang kontroversi, semakin besar konflik yang akan terjadi. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil ruang kontroversi, semakin kecil konflik. Artinya, ketika PKS berani menebar ruang kontroversi, sejatinya PKS sedang mencoba bermain dengan konflik, bahkan menempatkannya sebagai aktor yang akan men-drive konflik, dan di sisi lain PKS sudah siap dibidik atau bahkan menjadi musuh bersama partai politik.

    Apa yang kemudian bisa dibaca dari nalar tersebut; pertama, PKS memiliki kapasitas yang sangat kuat, sehingga PKS yakin dapat mengelola konflik akibat kontroversi iklan politik tersebut secara baik, dan pada akhirnya PKS akan mendapat keuntungan yang sangat signifikan dari ragam konflik yang ditimbulkannya. Nalar ini setidaknya memang mendekati titik obyektif, kapasitas PKS memang akhir-akhir ini menunjukkan tren yang bersifat progresif. PKS tidak lagi menjadi partai reaksioner, melainkan menjadi partai yang proaktif. Kemenangan politik PKS di berbagai pilkada menunjukkan bahwa PKS telah menjelma menjadi partai politik yang kuat, baik dalam konteks jaringan, mesin politik, maupun keuangan.

    Iklan politik yang hanya dirilis tiga hari tersebut telah menelan biaya Rp 3 miliar (Koran Tempo, 13 November 2008). Hal ini menunjukkan bahwa PKS telah menjadi partai politik yang kaya, yang mau mengalokasikan uang dalam jumlah sangat besar untuk membuat iklan yang berbuah kontroversi. Hal ini bisa dibandingkan dengan pembiayaan kampanye PKS dalam Pemilu 1999 dan 2004, yang lebih mengandalkan dana dari kader, semisal dengan gerakan Galibu (Gerakan Lima Ribu) ataupun gerakan US$ 1 untuk membantu masyarakat Palestina. Sekarang ini tampaknya PKS telah mampu memobilisasi dana tidak hanya berbasis bottom-up, tapi juga dari berbagai sektor. Sehingga, untuk membuat dan merilis iklan politik yang hanya menjadi salah satu instrumen citra, telah dialokasikan dana yang besar. Artinya, untuk kegiatan kampanye politik yang masih panjang, dapat dibaca bahwa PKS dipastikan memiliki cadangan yang besar untuk menggerakkan roda kampanye politiknya.

    Kedua, PKS mengalami persoalan dengan kekohesifan internal. Ada adagium, semakin besarnya organisasi cenderung berkorelasi dengan semakin tingginya friksi dalam organisasi tersebut. Hal ini memang mulai ditengarai dengan semakin panasnya friksi konflik di antara faksi PKS dalam milis-milisnya. Bahkan, menanggapi iklan politik yang kontroversial tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring berbeda pandangan dengan Mahfudz Sidiq.

    Dalam konteks ini, iklan politik yang kontroversial dapat dibaca sebagai sarana untuk menghadirkan musuh bersama di luar partai politik, yang kemudian bisa dikelola oleh partai politik sebagai sarana untuk memobilisasi kekohesifan internal yang mulai retak. Teori ini memang sering dipergunakan oleh elite politik untuk menyikapi mulai memudarnya kekohesifan internal, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Soekarno dengan politik konfrontasi ke Malaysia dan Singapura untuk mengalihkan pendapat publik Indonesia yang mengalami kontraksi kemunduran derajat ekonomi yang sangat signifikan. Soekarno berhasil mengelola isu konflik tersebut sehingga bisa memperpanjang kekuasaannya selama kurang-lebih 5 tahun.

    Langkah PKS menggunakan isu kontroversi tersebut juga bisa dibaca sebagai sarana untuk menguji dan memperkuat sistem imunitas partai politik. Langkah ini tampaknya memang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan PKS mendapatkan hasil yang maksimal di proses politik 2009. PKS setidaknya becermin dari kasus Golkar, yang menang dalam pemilu legislatif 2004 namun kemudian, ketika memasuki fase pemilihan presiden, mengalami kontraksi yang sangat kuat di tingkat internal sehingga Golkar seakan pecah menjadi dua kubu, yakni kubu Akbar dan kubu Jusuf Kalla.

    Ketiga, iklan politik yang kontroversial tersebut juga bisa dibaca sebagai bentuk transformasi PKS dari partai yang idealistis, moralistis, menjadi partai yang pragmatis-oportunistis. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya elite politik PKS yang bukan lahir dari rahim ideologis PKS yang sangat kanan, sebagai sebuah risiko yang dihadapi PKS ketika PKS menjadi partai inklusif. Dalam banyak studi tentang transformasi partai politik dari eksklusif ke partai politik inklusif, ditemukan bahwa pendulum kekuatan kelompok non-ideologis lebih besar dan berpengaruh daripada kelompok yang ideologis. Sehingga PKS bisa jadi mulai banyak dikendarai oleh kalangan oportunis.

    Jika nalar ketiga ini menjadi nalar dominan, yang dibaca oleh publik sejatinya adalah nasib PKS pada 2009 dalam posisi berbahaya. PKS selama ini menjadi partai yang kompetitif justru lebih disebabkan oleh kemampuan PKS mencitrakan diri sebagai partai yang idealistis-moralistis, tertib, santun, dan tidak memancing kontroversi. Apakah pilihan tersebut terkait dengan keinginan politik PKS mendongkrak perolehan suara dari sekitar 7 persen pada 2004 menjadi 20 persen pada 2009 sehingga PKS bisa mencalonkan kader terbaiknya untuk maju dalam pemilihan presiden. Hal inilah yang harus dicermati PKS. Sebab, jika PKS melakukan takalluf, meminjam kritik Prof Dr Daud Rasyid, atau memaksakan diri dari kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, bisa jadi posisi politik PKS justru akan terdegradasi.*