ARTIKULASI FIQH PERBEDAAN
DALAM MENDISKURSUSKAN PEMIKIRAN LIBERAL DAN FUNDAMENTAL
Di KALANGAN GERAKAN EKSTRA KAMPUS
BERBASIS ISLAM

Surwandono (surwan04@yahoo.com.au)
Sidiq Ahmadi (jujurpinujiaestu@yahoo.com)
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK
Tulisan dalam artikel ini akan menjelaskan tentang pandangan aktivis organisasi ekstra kampus berbasis Islam di Yogykarta dalam pemaknaan terhadap fiqh perbedaan untuk mendiskursuskan pemikiran keislaman liberal dan fundamental. pada organisasi ekstra kampus berbasis Islam di Yogyakarta..
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi analisis diskursus (wacana) terhadap tulisan dalam bulletin maupun buku-buku rujukan idiologis perkaderan untuk mengetahui metode mendialogkan antar pemikiran yang diametral, wawancara mendalam dan diskusi melalui focus group discussion kepada aktivis organisasi ekstra kampus. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik, guna mendapatkan spektrum posisi pemikiran Islam yang berseberangan maupun yang berhimpit untuk kemudian dapat diperoleh titik-titik moderat untuk membangun insitutusionalisasi dialog pemikiran Keislaman di organisasi ekstra kampus.
Kekerasan yang terjadi dalam mendiskursuskan pemikiran berbasis liberal dan fundamental di kalangan organisasi ekstra kampus berbasis Islam lebih disebabkan karena kurangnya melakukan pelembagaan fiqh perbedaan dalam proses perkaderan.

Kata Kunci: Fiqh Perbedaan, Fundamentalisasi, Liberalisasi, Organisasi Ekstra Kampus

Latar Belakang
Diskursus pemikiran di tingkat mahasiswa sangat dinamis, kritis dan penuh dengan semangat zamannya. Motor dari dinamisnya dialektika pemikiran kritis biasanya disumbang dari keberadaan organisasi ekstra kampus yang secara artikulatif dan sistematis menyebarkan faham pemikiran progresif di kalangan mahasiswa. Setidaknya terdapat organisasi ekstra kampus yang bergiat dalam mendiskursuskan pemikiran yang tergabung dalam kelompok Cipayung yakni HMI, GMNI, PMII, IMM. Dalam perkembangannya, organisasi ekstra kampus bertambah dengan kehadiran HMI MPO sebagai respon dari kebijakan PB HMI yang menerima asas tunggal Pancasila sebagai asas organisasi dan Pasca reformasi muncul organisasi ekstra kampus seperti KAMMI, LND, maupun PRD.
Diskursus pemikiran keislaman, secara factual digerakkan oleh organisasi ekstra kampus yang berbasis Islam, seperti HMI Dipo, HMI MPO, PMII, IMM dan KAMMI, yang secara historis memiliki hubungan organisasional dengan organisasi social Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, maupun Persatuan Islam atau bahkan partai politik. Sehingga bisa difahami jika sering ditemukan bahwa organisasi ekstra kampus sebagai sarana untuk mematangkan pemikiran dan keorganisasian sehingga pasca lulus dari perguruan tinggi kemudian berkiprah di organisasi sosial keagamaan dan partai politik yang dekat dengan idiologi gerakan ketika masih jadi mahasiswa.
Aktivitas organisasi ekstra kampus, sejatinya berada di luar dinamika pemikiran mahasiswa di kampus, namun secara factual justru organisasi ekstra kampus banyak bermain di arena politik kampus. Organisasi ekstra kampus banyak terlibat dalam politik mahasiswa di kampus, seperti dalam pemilihan Senat maupun BEM, sebab dengan terlibat dalam politik di kampus, maka upaya mendapatkan kader menjadi lebih terbuka dan terukur. Di sisi lain, banyak aktivis mahasiswa lebih suka bergiat di organisasi ekstra kampus dibandingkan dengan organisasi intra kampus, untuk mendapatkan jaringan dan pematangan berorganisasi yang bisa dipergunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi, sewaktu menjadi mahasiswa maupun ketika pasca lulus.
Issue seputar pemikiran Islam yang paling krusial yang didialektikakan secara permanen oleh organisasi ekstra kampus adalah fundamentalisasi dan liberalisasi Islam, yang tidak menutup kemungkinan melahirkan konflik dan kekerasan berkepanjangan, karena difahami sebagai sebuah idiologi yang tidak bisa ditawar-tawar atau dikompromikan. Fundamentalisasi Islam cenderung terepresentasikan dalam pemikiran dan aksi Islam, yang melahirkan orientasi berfikir yang rigid, eksklusif dan militan. Sedangkan liberalisasi Islam cenderung terrepresentasikan dalam corak yang terbuka, bebas, inklusif, dan permisif.
Sedemikian diametralnya corak dalam berfikir dalam memahami issue fundamentalisasi dan sekularisasi, tidak jarang menghasilkan sikap-sikap politik yang tidak dewasa, mau menang sendiri, yang ditandai dengan stigmatisasi yang bermakna peyoratif, bentuk-bentuk caci maki, cibiran, bahkan proses kafir-mengkafirkan. Misal, organisasi ekstra kampus yang telah tercitrakan dengan pemikiran liberal Islam, sering dicitrakan sebagai organisasi yang sekuler dan membahayakan Islam, sedangkan organisasi ekstra kampus yang mengembangkan pemikiran fundamentalisasi Islam dicitrakan sebagai organisasi yang konservatif, pro status quo.
Bukan hanya itu, tidak terlembaganya diskursus pemikiran dalam pemaknaan liberalisasi dan fundamentalisasi di tingkat mahasiswa melahirkan tradisi klaim kebenaran (claim of truth) secara sefihak yang seringkali seringkali berujung kepada kekerasan fisik. Beberapa contoh yang mengemuka antara tahun 2001 sampai 2005 adalah kekerasan yang terjadi di IAIN Sunan Kalijaga, UGM dan UMY, antara organisasi ekstra kampus yang berbasis liberal dan organisasi ekstra kampus yang berbasis fundamental.

Spektrum Idiologisasi Organisasi Ekstra Kampus
Dinamika pemikiran keislaman di organisasi ekstra kampus berbasis Islam mengalami pasang surut yang cukup serius. Di era 1970-1990, polarisasi pemikiran organisasi ekstra kampus sedemikian rupa kuat. Organisasi ekstra kampus berbasis Islam di Indonesia sesungguhnya merupakan ruang artikulasi pemikiran Islam dalam bermasyarakat dan bernegara. Pencantuman kata “Islam” maupun yang semakna dengannya seperti Muslim maupun Muhammadiyah, dapat difahami sebagai upaya membangun identitas yang unik. Sebagaimana diketahui, organisasi Islam yang berbasis Cipayung, terdapat GMNI yang mengaktualkan nilai identitas Nasionalis, dan PMKRI, yang mengaktualkan nilai ekslusivitas Kristen. Sehingga, dalam konteks pemikiran di era 1960-1970-an, terdapat kecenderungan bahwa organisasi ekstra kampus berbasis Islam, cenderung dapat dikategorikan sebagai organisasi yang lebih mengartikulasikan pemikiran Islam yang berbasis kanan tengah.
Namun, dinamika perubahan social politik di Indonesia sedemikian cepat, terutama pasca terbentuknya regim Orde Baru, di mana Negara mengembangkan kebijakan korporatisme. Pilihan kebijakan Negara korporatis adalah Negara memiliki otoritas untuk terlibat dalam issue privat dari masyarakat. Salah satu issue yang kemudian dikembangkan adalah internalisasi nilai Pancasila sebagai satu-satunya sumber dan asas hokum bagi organisasi social dan politik di Indonesia.
Pilihan kebijakan ini menyebabkan, perpecahan di dalam organisasi kemahasiswaan yang berbasis Islam. Perpecahan HMI menjadi a HMI MPO dan Dipo, tidak bisa dilepaskan dari proses mendiskursuskan tentang keberadaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi social dan politik di Indonesia. HMI Dipo menyakini bahwa penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi menggantikan asas Islam bukanlah masalah substantive. Namun, bagi kalangan aktivis HMI MPO, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi Islam akan berpengaruh terhadap garis perjuangan organisasi. Aktivis HMI yang menolak asas tunggal kemudian berhimpun ke dalam Majelis Penyelamat Organisasi (MPO). Kelompok MPO ini kemudian lebih dikenal sebagai kelompok yang memaknai pemikiran Keislaman dalam prinsip-prinsip fundamental. Sedangkan kelompok HMI Tunas Bangsa (Dipo) lebih dikenal sebagai kelompok yang mengembangkan pemaknaan Islam secara substansial.
Hampir serupa dengan HMI, organisasi ekstra kampus berbasis Islam lainnya juga mengalami kontraksi yang serius. Di PMII, pada tahun 1995, terdapat aspirasi untuk menghilangkan kata Islam untuk menunjukkan watak inklusivitas, sehingga hanya menjadi PMI (Pergerakan Mahasiswa Indonesia). Inklusivitas akan membuat ruang gerak organisasi menjadi lebih dinamis dan mengurangi kecurigaan berlebihan terhadap proses politik pada organisasi ekstra kampus. Namun, masih terdapat aktivis yang memandang bahwa memaknai inklusivitas gerakan tidak harus menghapus kata Islam dalam struktur nama organisasi.
Dinamika di IMM, juga tidak banyak berbeda. Organisasi otonom dari Muhammadiyyah juga mengalami diskursus yang cukup serius. Ada kecenderungan, mainstream yang berkembang di IMM adalah nalar purifikasi yang menjadi landasan idiologis Muhammadiyah. Namun dalam perkembangannya, tarikan-tarikan pemikiran yang berbasis liberal juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam organisasi. Kelompok aktivis di IMM yang yang mengaktualisasikan pemikiran yang memberikan ruang yang luas untuk berfikir bebas kemudian membentuk kelompok yang kemudian dikenal dengan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah).
Berdasarkan riset lapangan terhadap para aktivis organisasi ekstra kampus, terutama aktivis yang bergerak di bidang idiologisasi dan perkaderan, terdapat beberapa temuan penelitian yang menarik tentang peta idiologi dari aktivis organisasi ekstra kampus berbasis Islam. Pertama, dalam spektrum idiologi dan pemikiran organisasi Ekstra Kampus di Yogyakarta menunjukan gejala yang relative seragam di antara organisasi ekstra kampus yang berbasis Islam. Bahkan dalam ruang politik kaderisasi, ada kecenderungan organisasi ekstra kampus tidak melakukan politik idiologisasi dan indoktrinasi secara ketat. HMI MPO, yang selama ini mencerminkan sebagai organisasi yang banyak mendiskursuskan Islam yang bergaya fundamental, dalam batas tertentu juga ramah mendiskursuskan pemikiran yang bergaya liberal. HMI Dipo (Tunas Bangsa), PMII dan IMM juga cukup ramah untuk mendiskursuskan pemikiran fundamental dan liberal. Sehingga agak sulit melakukan kategorisasi idiologisasi dari organisasi ekstra kampus secara deskrit. Sedangkan KAMMI tetap ramah untuk mendiskursuskan pemikiran fundamental dibandingkan dengan liberal.
Pada dataran pemikiran tokoh yang didiskursuskan, terdapat kecenderungan besar bahwa aktivisis organisasi ekstra kampus lebih ramah dalam mendiskursuskan pemikiran dari tokoh-tokoh internasional dibandingkan dengan tokoh-tokoh domestic yang selama ini menjadi rujukan berfikir. HMI MPO yang selama ini banyak diintrodusir oleh pemikiran Natsir maupun Ridwan Saidi, ternyata para aktivis HMI MPO juga tidak banyak mengenal tokoh dan pemikirannya. Hal serupa juga terjadi di HMI Tunas Bangsa, di mana pemikiran monumental dari Nur Cholis Madjid juga tidak banyak didiskuruskan ulang. Aktivis IMM maupun PMII juga menunjukkan hal yang serupa di mana tokoh seperti Amin Rais, Syafi’I Ma’arif, Ahmad Dahlan, maupun Gus Dur, Hasyim Asy’ari juga tidak banyak didiskursuskan. Nama-nama seperti Ali Syari’ati, Hasan Hanafi, Mohammad Arkoun, Hasan Al-Banna, Tariq Ramadhan, Osamah bin Laden, ternyata lebih banyak didiskursuskan aktivis dibandingkan dengan tokoh-tokoh Islam di Indonesia.
Dari sinilah kemudian ditemukan sebuah titik temu jawaban, bahwa tidak banyak perbedaan idiologis yang signifikan dalam mendiskursuskan pemikiran keislaman, ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh “relative” seragamnya bacaan yang dikonsumsi oleh para aktivis. Ruang-ruang idiologis dalam bentuk perkaderan juga tidak banyak berkontribusi dalam penanaman idiologis dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari “tidak massifnya” aktualisasi pemikiran tokoh Islam di Indonesia yang diterbitkan dalam bentuk buku-buku idiologis, ataupun tidak massif para pemikir Islam Indonesia untuk mendiskursuskan pemikiran keislaman, berbanding terbalik dengan banyaknya publikasi dari pemikiran tokoh Islam internasional.
Pada sisi yang lain, tidak massif indoktrinasi idiologi secara rigid dalam struktur pengkaderan, juga disebabkan oleh pilihan politik yang rasional di tengah keterbukaan arus informasi yang menyebabkan kesenjangan struktur pengetahuan antara kader dan yang akan dikader sedemikian rendah dan sangat sedikitnya minat mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi ekstra kampus. Pemaksaan terhadap doktrin idiologi tertentu justru akan menyebabkan kader baru akan meninggalkan organisasi kader.
Hal yang masih menunjukan keunikan dalam idiologi adalah KAMMI. Bagi sebagian aktivis organisasi ekstra kampus, proses pengkaderan KAMMI masih menunjukan pola indoktrinasi dan penanaman militansi organisasi yang kuat. KAMMI dianggap sebagai organisasi yang lebih banyak mendiskursuskan pemikiran berbasis fundamental, dan memiliki basis keanggotaan yang relative banyak di kampus-kampus umum, seperti di UGM maupun UNY. Gaya berfikir dan berperilaku politik yang dianggap fundamental tersebut kemudian direspon oleh organisasi ekstra kampus berbasis Islam dalam konteks praksis politik di kampus cenderung menjadi “out-sider” sehingga seringkali tidak terlibat atau bahkan tidak dilibatkan dalam aksi bersama yang diadakan oleh organisasi kelompok Cipayung.

Titik Sentral Sentral Konflik Antar Organisasi Ekstra Kampus
Dalam konteks idiologisasi yang relative seragam, tidak kemudian berarti mengartikulasikan kepentingan juga relative seragam, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi friksi yang sangat kuat. Hal ini diakui oleh sebagian besar aktivis organisasi ekstra kampus, bahwa friksi yang terjadi antar organisasi ekstra kampus lebih sering terjadi di dalam perebutan politik kader di kampus dibandingkan perebutan akses politik di dalam ataupun luar kampus.
Ada suatu kecenderungan, semakin sedikitnya mahasiswa yang tertarik untuk terlibat dan aktif di organisasi ekstra kampus. Organisasi ekstra kampus difahami oleh banyak mahasiswa tidak banyak memberikan alternative yang strategis dalam menyelesaikan problem kebangsaan maupun problem mahasiswa. Mahasiswa lebih banyak terlibat dalam organisasi ekstra kampus yang berbasis rekreatif maupun sosial dibandingkan dengan organisasi yang berbasis idiologis pemikiran.
Bagi kelompok aktivis yang memiliki keinginan menjadi elit mahasiswa di kampus, juga tidak banyak menggunakan kendaraan dan dukungan politik dari organisasi ekstra kampus. Sangatlah berbeda dengan di era 1990-2000, terdapat kecenderungan besar bahwa untuk menjadi elit di organisasi intra kampus, posisi dukungan organisasi ekstra kampus sedemikian pentingnya.
Pragmatisme pilihan politik mahasiswa di era 2000-an ini, menyebabkan populasi mahasiswa yang tertarik dengan diskursus idiologi gerakan sedemikian rupa mengecil. Sedangkan pada sisi yang lain, eksistensi organisasi ekstra kampus juga sangat ditentukan sejauh mana proses pengkaderan berjalan. Jika suatu organisasi ekstra kampus tidak mendapatkan kader secara berkesinambungan, maka roda organisasi akan stagnan bahkan gulung tikar, dari merger antar komisariat, bahkan sampai merger antar cabang dari organisasi ekstra kampus.
Kompetisi memperebutkan kader biasanya terjadi pada pelaksanaan OSPEK ataupun OSDI. OSPEK diyakini aktivis organisasi ekstra kampus sebagai ruang yang sangat terbuka untuk mengartikulasikan idiologi gerakan yang dapat menarik mahasiswa baru untuk bergabung dalam organisasi ekstra kampus. Namun yang kemudian jadi masalah adalah terdapat kecenderungan besar yang menjadi panitia pelaksana OSPEK adalah organisasi intra kampus, di mana elit-elit organisasi intra kampus tidak selamanya merupakan partisan dari organisasi ekstra kampus. Sehinga seringkali ditemukan terjadi konfrontasi yang serius dalam proses pembentukan kepanitiaan OSPEK, karena adanya tarik-menarik kepentingan dari Organisasi Ekstra Kampus.
Ruang yang juga menjadi titik sentral bagi konflik adalah OSDI. OSDI merupakan singkatan dari Orientasi Studi Dasar Islam. Sebuah ruang diskursus bagi mahasiswa baru untuk memahami Islam secara elementer di dunia kampus, yang seringkali dipandu oleh mahasiswa. Pada era 1990, OSDI bukan menjadi medan perebutan politik kader organisasi ekstra kampus, namun menjadi ruang perebuatan kader dari Harakah Islam seperti Hizbut Tahrir, Tarbiyah, Jama’ah Tabligh. Tindak lanjut dari OSDI biasanya diformulasikan dalam bentuk Pendampingan Agama Islam (PAI) selama kurang lebih satu semester, dan kemudian dijadikan salah satu unsur penilaian dari mata kuliah keagamaan. Bagi organisasi ekstra kampus, ruang OSDI maupun PAI merupakan jembatan yang sangat strategis untuk mendapatkan kader. Keterlibatan organisasi ekstra kampus dalam OSDI maupun PAI diyakini berbanding lurus dengan jumlah kader yang akan bergabung dengan organisasi ekstra kampus.
Konflik dalam mendiskursuskan tentang liberalisasi dan fundamentalisasi biasanya terjadi dalam proses penentuan materi maupun pemateri dalam pelaksanaan OSPEK maupun OSDI. Bagi kelompok fundamental, akan berusaha membuat regim pemikiran yang diberikan dalam OSPEK maupun OSDI, adalah pemikiran yang mengedepankan tradisi fundamental. Demikian pula bagi kelompok liberal, juga akan menawarkan pemahaman Islam yang terbuka. Tarik-menarik kepentingan untuk mengartikulasikan cara memahami Islam inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya aksi sabatoase maupun boikot dari organisasi ekstra yang merasa tidak terwakili pemikiran dan artikulasinya.

Artikulasi Konflik Antar Organisasi Ekstra Kampus
Perebutan akses politik terhadap kader telah menjadi episentrum konflik antara organisasi ekstra kampus. Artikulasi konflik antar organisasi ekstra kampus tercermin dalam beberapa tingkat berikut. Pertama, artikulasi konflik dalam dimensi debat. Debat merupakan level konflik yang lebih sering dipilih oleh organisasi ekstra kampus berbasis Islam dibandingkan dengan games ataupun konfrontasi fisik. Debat diyakini sebagai ruang yang paling fair bagi organisasi ekstra kampus untuk mencuri perhatian dari mahasiswa. Terdapat kecenderungan besar, bahwa konflik dalam dimensi debat diyakini sebagai sarana melakukan inteletual exercises dan pendewasaan kemampuan berfikir.
Ruang debat lebih banyak dilakukan secara informal dibandingkan secara formal. Kampus diyakini tidak banyak memberikan ruang terbuka bagi organisasi ekstra kampus mendiskursusukan pemikiran keislaman secara terbuka. Bahkan debat secara formal diyakini kalangan aktivis tidak banyak memberikan manfaat karena justru rentan terjadi manipulasi dan kekerasan fisik, karena dilaksanakan secara terbuka dan massif. Egoisme dan sentiment organisasi dapat dimobilisasi untuk melakukan kekerasan sebagai akibat debat formal yang seringkali berujung saling ejek, sindir dan cemooh.
Kedua, Artikulasi konflik dalam dimensi games. Konflik dalam dimensi games terjadi ketika organisasi ekstra kampus secara proaktif membentuk partai politik kampus dalam pentas politik mahasiswa. Pada era 1990-an, peranan organisasi ekstra kampus dalam memenangkan kandidat elit mahasiswa sedemikian rupa sangat kaut. Namun sekarang ini, ada kecenderungan besar terjadi penurunan yang signifikan, sehingga malah sering ditemukan beberapa organisasi ekstra kampus melakukan koalisi dalam membentuk partai politik di kampus untuk berhadapan dengan kandidat elit mahasiswa yang dianggap mengakar di mahasiswa namun bukan partisan dari organisasi ekstra kampus.
Ketiga, artikulasi konflik dalam dimensi konfrontasi fisik dan kekerasan. Semua aktivis organisasi ekstra kampus menyatakan bahwa mereka tidak memilih konflik dengan intrumen kekerasan dan fisik. Meskipun demikian para aktivis organisasi ekstra kampus menyatakan pernah mengalami konflik fisik, terkait dengan ketersinggungan terhadap statemen dari aktivis organisasi ekstra kampus yang dianggap menyudutkan. Konfrontasi fisik seringkali tidak bersifat massif, seperti pengrusakan sekretariat ataupun mobilisasi anggota, namun hanya sebatas konfrontasi secara personal yang kemudian dapat diselesaikan secara damai.

Artikulasi Diskursus Fiqh Perbedaan
Surwandono telah melakukan studi untuk mengidentifikasi diskursus pemikiran Islam modern yang berkembang di dunia Islam. Pertama, Kalangan-kalangan yang ingin meletakkan usaha permurnian ajaran Islam (Purifikasi) sebagai jalan satu-satunya untuk mengaktualkan kapasitas pemikiran Islam dalam dialektika peradaban. Ada kecenderungan kalangan ini bersikap selektif bahkan sampai menolak pemikiran Barat, dalam kerangka pembangunan masyarakat. Pemikiran ini sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari pemikiran Imam Hambali, Ibnu Taimiyyah, di masa klasik, dan gerakan purifikasi tampak difahami sebagai sarana mengembalikan kejayaan Islam di masa sebelumnya di era modern.
Kedua, kalangan yang melakukan kritik terhadap pemahaman Islam yang berbasis Puritanism. Kelompok ini cenderung bersikap akomodatif kepada Barat, sebagai sarana untuk membangkitkan Islam, dengan meniru model Barat dan membangun peradaban yang selaras dengan tradisi Renaisance. Pandangan ini menemukan titik sentralnya dalam tulisan politik Islam sekuler pertama yang dilakukan oleh Ali Abdul Raziq, seorang hakim syari’ah dan dosen di Al-Azhar dalam Kitabnya Al-Islam Al-Ushul Wa Al-Hukmi. Dengan gerakan ini maka pengadopsian pemikiran Barat menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar untuk membangun masyarakat Islam.
Studi tentang arti penting dan proses pelembagaan dalam mensikapi perbedaan pemikiran telah dilakukan oleh banyak ulama, dari ulama klasik (salaf) sampai dengan ulama modern (khalaf). Dalam pandangan Muhammad Abu Zahrah, perselisihan pendapat biasanya lebih disebabkan oleh kepada pemaknaan dari sumber, baik dari tingkat penafsiran maupun kuat tidaknya sandaran (hujjah) dari sumber kebenaran. Sehingga kita mengenal konsep perbedaan yang sifatnya furi’iyyah (cabang, bagian) maupun sifatnya pokok (aqidah).
Studi tentang upaya pelembagaan perbedaan pemikiran keislaman sudah diawali oleh Yusuf Qardhawy yang memperkenalkan konsep fiqh ikhtilaf. Dalam pandangannya, upaya pelembagaan dalam mendiskursuskan pemikiran keislaman diawali dengan melakukan kategorisasi yang tegas dalam ruang perbedaan. Pertama, perbedaan yang disebabkan karena faktor akhlaq dan kedua, perbedaan yang disebabkan karena faktor pemikiran.
Perbedaan karena faktor akhlaq, diposisikan sebagai bentuk perbedaan yang merusak di mana seringkali dilandasi oleh sifat membanggakan diri, buruk sangka pada fihak lain, egoisme dan menuruti hawa nafsu, fanatik kepada golongan atau mazhab, fanatik kepada negeri, daerah, partai, jama’ah atau pemimpin. Sedangkan perbedaan disebabkan faktor pemikiran merupakan sebuah kemestian di dalam Islam. Dalam pandangan Qardhawy, perbedaan karena masalah pemikiran bisa dimengerti dan bisa diterima karena sebab-sebab berikut:
Pertama, Tabiat Agama Islam, hal ini disebabkan oleh karakter hukum Islam yang mempunyai sifat manshuh ‘alaih (ditegaskan dengan eksplisit) dan ada pula yang maskut’anhu (ditegaskan dengan implisit). Juga diketemukan hukum atau ayat yang muhkamat (jelas, terperinci) ataupun yang mutasyabihat (tersembunyi, dan perlu ta’wil lebih jauh). Ada juga yang mempunyai sifat qath’iyyah (pasti) atau dhanniyat (belum pasti), ada yang sharih (jelas) ada juga yang mu’awwal (memungkinkan penafsiran). Misal dalam konteks pemikiran politik tentang posisi shariah dalam negara, terdapat kelompok yang menyatakan wajib penerapan shariah secara formal, sedangkan kelompok yang lain menempatkan posisi shariah hanya sebatas optional.
Kedua, Tabiat Bahasa (Arab), bahasa utama yang digunakan dalam sumber kebenaran Islam adalah bahasa Arab. Dalam studi bahasa Arab, terutama dalam perbincangan dalam lafazh, ada kecenderungan lafazh yang mempunyai banyak arti (musytarak) dan ada yang memiliki makna majas (kiasan). Ada juga lafazh yang mempunyai sifat khash (khusus) adapula yang mempunyai sifat ‘aam. Ada lafazh yang mempunyai sifat rajih (kuat) ada yang kurang kuat (marjuhah).
Sangat bervariasinya makna sebuah lafazh dalam bahasa Arab, menyebabkan seseorang dalam memahami sebuah ayat ataupun hadits seringkali berbeda, karena yang satu menggunakan makna dasar sedangkan yang lainnya menggunakan makna kias. Semisal dalam konteks sejarah Islam, terdapat perbedaan yang signifikan dalam perkara kedudukan perempuan sebagai pemimpin politik, sebagian besar Imam memahami hadits tentang kepemimpinan dalam politik dalam konteks keumuman lafadz, sehingga fatwa tentang kepemimpinan perempuan dalam politik menjadi lebih konservatif. Sedangkan dalam pandangan Imam Abbas, memberikan ruang terbuka untuk memahami hadits dengan menggunakan kekhususan sebab, sehingga fatwa tentang kepemimpinan perempuan dalam politik menjadi lebih terbuka.
Ketiga, Tabiat Manusia, dalam mensikapi hukum Islam yang plural, kebanyakan manusia menuruti kecenderungan yang selaras dengan kondisi yang melekat dengan dirinya, maupun pengalaman terstruktur yang selama ini membentuk pola fikir seseorang. Perbedaan sifat-sifat manusia dan kecenderungan psikologisnya ini akan mengakibatkan perbedaan mereka dalam menilai sesuatu, baik dalam sikap dan perbuatan. Perbedaan karena masalah tabiat manusia adalah sesuatu yang niscaya, sehingga dalam contoh sejarah Islam, ada kecenderungan terdapat perbedaan artikulasi Islam dalam 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib. Rasulullah membiarkan perbedaan artikulasi Islam, dan difahami sebagai sesuatu yang alamiah, sepanjang tidak keluar dari nilai dasar Islam.
Keempat, Tabiat Alam dan kehidupan, tabiat alam yang ditempati manusia mempunyai corak topografi, geografi, iklim dan cuaca yang berbeda. Perbedaan lingkungan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemikiran seseorang, semisal orang yang tinggal di gurun pasir mungkin akan berbeda dengan orang yang tinggal di desa yang subur. Mazhab fiqh seringkali berbeda tidak bisa dilepaskan dari kondisi alam sekitar yang memang menghendaki pemikiran lebih lanjut (kontekstual). Semisal, Imam Syafi’I membuat fatwa yang berbeda karena perbedaan wilayah atau geografis, dalam kitab qaul qadim wa qaul jaddid.
Organisasi ekstra kampus berbasis Islam di Yogyakarta menyadari tentang arti penting fiqh perbedaan dalam mendiskursuskan issue sensitive seperti liberalisasi dan fundamentalisasi. Hal ini ditandai dengan penilaian antar aktivis yang menganggap keberadaan organisasi ekstra yang lain sebagai mitra, dan lebih memilih gaya akomodatif dalam berkonflik. Meskipun juga ditemukan bahwa terdapat pilihan peyoratif terhadap beberapa organisasi ekstra kampus yang dianggap seringkali tidak dapat membaur dengan aktivitas bersama organisasi ekstra kampus dalam mensikapi aksi-aksi politik.
Terdapat temuan yang menarik; pertama, pilihan akomodarif dalam mendiskursuskan issue fundamentalisasi dan liberalisasi pemikiran bukan disebabkan oleh kuat dan mendalamnya pemahaman aktivis organisasi ekstra kampus terhadap konsep fiqh perbedaan. Hal ini ditandai dengan banyaknya aktivis organisasi ekstra kampus yang tidak memahami fiqh perbedaan secara konseptual. Pilihan untuk mengembangkan sikap akomodatif dan cair terhadap organisasi ekstra kampus berbasis Islam tidak dapat dilepaskan dari cairnya idiologisasi dalam proses kaderisasi anggota sebagai akibat dari minimnya jumlah mahasiswa yang tertarik untuk bergabung dengan organisasi ekstra kampus.
Kedua, issue sekularisasi dan fundamentalisasi pemikiran diyakini oleh para aktivis bukan lagi sebagai issue yang sexy dan substantive untuk mengakselerasi pertumbuhan organisasi ekstra kampus. Mendiskursuskan issue liberalisasi dan fundamentalisasi pemikiran Islam secara berlebihan dalam bentuk konflik idiologis justru akan mengguras energy dari organiasi ekstra kampus yang sedang mengalami problem serius dalam perkaderan. Mengartikulasikan diskursus liberalisasi dan fundamentaliasai dalam bentuk politik praktis yang bersifat “hitam putih” yang rentan berwatak konfrontatif justru akan menyebabkan citra organisasi ekstra kampus semakin terpuruk. Bagi aktivis organisasi ekstra kampus, bahwa bangunan organisasi ekstra kampus lebih sebagai “ruang berlatih” politik praktis dibandingkan dengan melakukan ”intellectual exercise” dalam diskursus idiologis.

Kesimpulan
Organisasi ekstra kampus yang berbasis Islam mengalami problem internal terkait dengan peluruhan peran intelektual organisasi ekstra kampus dalam mendiskursuskan penyelesaian alternatif problem keumatan, kebangsaan dan kemahasiswaan. Sehingga diskursus tentang pemaknaan dan artikulasi terhadap perspektif fundamentalisasi dan liberalisasi pemikiran keislaman tidak lagi menjadi domain utama dari organisasi ekstra kampus berbasis Islam. Kondisi ini kemudian berakibat kepada peluruhan kedewasaan berfikir dan pelembagaan fiqh perbedaan dalam struktur perkaderan di organisasi ekstra kampus berbasis Islam. Peluruhan fiqh perbedaan ini memberikan kontribusi bagi timbulnya kekerasan politik dan intelektual antar organisasi ekstra kampus berbasis Islam dalam mengartikulasikan fungsi politiknya di kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad, Pemikiran Politik dan Aqidah Dalam Islam, Jakarta, Logos, 2004

Abu Zahrah, Muhammad, Pemikiran Politik dan Aqidah dalam Islam, Jakarta, Logos, 2001
Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy, 1986. Merambah Jalan Baru Islam: Perkembangan Pemikiran Islam Masa Orde Baru. Bandung: Mizan.

Anwar, Syafi’I, Pemikian dan Aksi Politik Islam di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1995

Azra, Azyumardi, 2000. Islam Subtantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih. Bandung: Mizan.

Azra, Azyumardi, Pergolakan Pemikiran Politik Dalam islam, Jakarta, Paramadina, 1998.

Huda, Nurul, “PMII Kader Minoritas Progresif”, Suara Merdeka, 31/06/2001

Karim, M Rusli, HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia, Bandung: Mizan , 1997

Karim, M Rusli, Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijaksanaan Pembangunan Bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia era 1970-an dan 1980-an. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Qardhawy, Yusuf, Fiqhul Ikhtilaf (Terjemahan), Jakarta, Gema Insani Press, 2005

——————–, Berpolitik Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, Jakarta, Gema Insani Press, 2003

Rahmat, Andi dan Muhammad Najib, 2001. Perlawanan dari Masjid Kampus. Surakarta: Purimedia, 2001

Ramadhan al Buty, Muhammad, Sirah Nabawiyyah Jilid I, Jakarta, Gema Insani Press, 2001Anonim, 1999

Salim HS, Hairus dan Muhammad Ridwan, Kultur Hibrida: Anak Muda NU di Jalur Kultural. Yogyakarta: LKiS, 1999

Surwandono, “Manajemen Pengelolaan Negara Dalam Perspektif Islam Modern”, Jurnal Fisipol UMY, No. tahun 2004