Studi tentang konflik Mindanao telah dilakukan oleh banyak peneliti, baik dari analisis seputar penyebab konflik sampai dengan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan negosiasi sebagai sarana penyelesaian konflik Mindanai, baik yang dilakukan peneliti dari Filiipina, Mindanao, Australia, Amerika Serikat, Indonesia, maupun Malaysia.
Studi yang dilakukan oleh Cesar Majul, seorang akademisi muslim di Universitas Phililipina (UPI), menyatakan bahwa untuk memahami dinamika konflik Mindanao kekinian, harus diawali dengan pemahaman konflik Mindanao yang terjadi pada masa penjajahan Spanyol di Filipina yang hendak memperluas kekuasaan ke bagian Selatan kepulauan Luzon. Dalam pandangan Majul, kebijakan politik Filipina terhadap Muslim Mindanao memiliki kemiripan dengan kebijakan pemerintah Spanyol terhadap kekuasan politik kasultanan Islam di Mindanao, yang menyatakan bahwa kalangan muslim merupakan kelompok masyarakat barbar yang tidak beradab dan menganggu kepentingan proses penyebaran agama Katolik di Filipina pada umumnya, dan Mindanao pada khususnya.
Macapado Abaton Muslim, seorang intelektual muslim telah mengidentifikasi 10 sebab timbulnya konflik Moro di Mindanao di era 1970-1980;
(1), Annexation of Moro Land to Philippines under Paris treaty 1898, (2), Military pasification, (3) Imposition of confiscatory land laws, (4) Filipinozation of public administration in Moroland and destruction of traditional political institution, (5) Government-financed/induced land settlement and migration to Moroland, (6) Land grabbing, (7) Cultural inroads against Moro, (8) Jabidah Masacre, (9) Ilaga and Military atrocities and (10) Government neglect and inaction to Moro protest and grievances.

Beberapa studi studi tentang upaya penyelesaian konflik juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Zulkifli Wadi (2002), Prescillano (1999), Ferrer (2005), Syed Lingga. (2006). Studi Prescillano, seorang akademisi dari Filipina, Saleem Adam, seorang akademisi dari Timur Tengah dan Zulkifli Wadi, akademisi dari Mindanao, cenderung menggunakan pendekatan yang optimistik dalam memandang penyelesaian konflik di Mindanao. Hal yang paling dianggap substantif untuk mengukur arah penyelesaian konflik adalah kesediaan kelompok yang berkonflik untuk melakukan negosiasi, baik untuk dekade 1970-an yang ditandai dengan ditandatanganinya Tripoli Agreement 1976 ataupun dekade 1990-an yang ditandai dengan ditandatanganinya Final Peace Agreement 1996. Dalam pandangan Prescillano, Saleem Adam maupun Wadi, kesediaan kelompok yang bertikai untuk bernegosiasi tidak bisa dilepaskan oleh keterlibatan mediator utama, dalam hal ini adalah Organisasi Konferensi Islam.
Prescillano menyatakan bahwa Organisasi Konferensi Islam, mampu berperan untuk mengurangi derajat tuntutan yang maksimal dari MNLF dari issue pemisahan diri kepada issue pemerintahan otonomi karena keseriusan Organiasi Konferensi Islam untuk menjadi mediator dan melakukan monitoring implementasi dari hasil negosiasi. Penelitian Prescillano dan Saleem Adam kemudian dipertegas oleh penemuan Zulkifli Wadi yang menyatakan bahwa kemampuan Organisasi Konferensi Islam dalam mengembangkan konsep Islamic Diplomacy dengan mengedepankan aspek konsultasi dan konsensus menjadi preseden bagi peredaan konflik di Mindanao.
Berbeda dengan Prescillano dan Wadi yang cenderung optimis terhadap penyelesaian konflik Mindanao melalui negosiasi, studi Ferrer dan Lingga justru memiliki pandangan yang pesimitik. Ferrer justru melihat bahwa serangkaian negosiasi yang dilakukan justru malah memperluas konflik dan membuat semakin intensifnya konflik. Negosiasi justru menghasilkan BATNA (best alternative to negotiated agreement) yang malah menyebabkan ketidakpercayaan satu sama lain semakin tinggi.
Bahkan kehadiran fasilitator dalam negosiasi antara pemerintah Filipina dan MNLF justru semakin memperumit konflik. Kehadiran Malaysia dan Libya sebagai fasilitator justru menimbulkan masalah yang krusial karena pada hakekatnya Malaysia ataupun Libya memiliki kepentingan secara spesifik terhadap konflik Mindanao. Malaysia terlibat sebagai fasilitator sebagai tidak bisa dilepaskan dari kedudukan Sabah dalam sejarah konflik Mindanao. Demikian pula keterlibatan Libya tidak bisa dilepaskan dari keinginan Libya untuk menggunakan kartu Filipina untuk bargaining dengan Amerika Serikat.
Senada dengan Ferrer, Abu Syed Lingga memiliki tesis yang juga pesimistis bahwa rangkaian negosiasi untuk menyelesaikan konflik Mindanao tidak mampu menyelesaikan konflik itu sendiri. Lingga melihat bahwa negosiasi gagal dalam menyelesaikan konflik Mindanao karena kecacatan tentang issue yang akan dinegosiasikan. Ada kecenderungan besar bahwa masing-masing fihak yang bernegosiasi tidak memiliki otoritas yang definitif untuk mengimplementasikan hasil negosiasi. Hal ini semakin diperkuat dengan kondisi mediator, fasilitator dari cenderung didominasi oleh pragmatisme sesaat sehingga negosiasi tidak menyentuh substansi masalah.
Studi Wadi dan Prescillano dalam batas tertentu menggunakan terma ripeness of Mindanao conflict untuk menjelaskan bagaimana Organisasi Konferensi Islam berhasil memediasi kepentingan antara pemerintah Filipina dan kelompok separatisme Moro di Mindanao. Namun dalam batas tertentu kondisi ripeness cenderung menjadi sangat subjektif untuk mengukur efektivitas penyelesaian konflik. Ripeness hanya bisa menjelaskan efektifnya pelaksanaan dari negosiasi namun tidak menjamin keberhasilan dari negosiasi untuk menyelesaikan konflik.
Terlaksananya Tripoli Agreement 1976 dan Final Peace Agreement 1996 tidak bisa dipisahkan dari kemampuan fasilitator melakukan mediasi dengan melakukan langkah; mengeksplorasi kemungkinan untuk mediasi dan negosiasi, memulai membangun komunikasi antar fihak yang berkonflik, mengetahui issue substantif dari konflik dan mengeksplorasi alternatif penyelesaian, mengambil langkah konkrit untuk membawa fihak yang berkonflik ke meja perundingan, membantu fihak yang berkonflik mengatasi ketakutan dan kekhawatiran terhadap negosiasi, memonitor pelaksanaan negosiasi serta menyakinkan fihak yang berkonflik untuk menyetujui dan menandatangani hasil negosiasi.
G. Teoretisi Pelembagaan Negosiasi Internasional Sebagai Formula Penyelesaian Konflik Etnis Berbasis Separatisme
Konsep negosiasi merupakan konsep yang sangat lama dan kaya dalam diskursus ilmu politik dan hubungan internasional. Negosiasi selama ini difahami sebagai salah satu instrumen pokok yang dipergunakan aktor politik untuk menyelesaikan konflik secara damai. Negosiasi telah memungkinkan proses penyelesaian masalah tidak menggunaan instrumen kekerasan dengan mencoba memberikan ruang bagi fihak yang berkonflik untuk melakukan sharing informasi dari masalah yang dihadapi bersama .
Menurut Ensiklopedia Ilmu Sosial, negosiation is a “form of interaction through which (parties) ..try to arrange .. a new combinations of some of their common and conflicting interest. Mirip dengan definisi Ensiklopedia Ilmu Sosial, Rubin melihat bahwa “the focus of negotiations is not attitude change per se, but an agreement to change behavior in ways tha make settlement possible. Sedangkan dalam pandangan Zartman, negosiation as a process of combining conflicting positions into “common position, under a decision rule of unanimity, a phenomenon in which the outcome determined by the process.
Bertolak dari beberapa definisi tersebut, Jayadeva kemudian mendefinisikan negosiasi sebagai pembicaraan antara fihak-fihak yang berkonflik untuk mendiskusikan ide-ide, informasi dan kemungkinan-kemungkinan guna mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks tertentu negosiasi lebih mengedepankan aspek komunikasi antar fihak yang bertikai untuk mendapatkan rumusan-rumusan kesepakatan yang memungkinkan untuk menyelesaikan konflik.
Menurut Jayadeva, terdapat beberapa dinamika strategi yang dikembangkan oleh fihak-fihak yang bernegosiasi untuk mendapatkan memaksimal kepentingan dalam proses negosiasi dalam paradigm problem solving. Dalam paradigm problem solving, yakni negosiasi sebuah proses untuk menemukan beragam alternatif penyelesaian yang bisa disepakati oleh berbagai fihak dengan melalui pertukaran (trade off) kepentingan satu sama lain.
Pertama, strategi contending, yakni proses dari salah satu fihak yang berkonflik untuk memaksa atau mempersuasi fihak lain agar sesuai dengan keinginannya. Kedua, strategi yielding (mengalah), yakni masing-masing fihak saling melakukan pengurangan derajat aspirasi ataupun kepentingan terhadap sumberdaya yang diperebutkan. Dalam ketiga proses ini, probabilitas negosiasi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik cenderung masih besar. Ketiga, strategi inaction, yakni suatu kondisi di mana fihak yang berkonflik mulai lamban merespon fihak yang lain, dan hanya melakukan aktivitas seminimal mungkin dalam negosiasi. Dan keempat, jika fase inaction tidak memberikan efek yang menguntungkan bagi fihak-fihak yang bernegosiasi,berlanjut maka fihak-fihak yang sebelumnya duduk dalam proses negesiasi cenderung akan melakukan Withdrawal, yakni menarik diri dari negosiasi dengan mengingkari semua kesepakatan di dalam negosiasi yang pernah dilakukan.
Probababilitas terciptanya inaction and withdrawal dalam pelaksanaan negosiasi terkait dengan issue separatisme cenderung lebih besar dibandingkan dengan negosiasi dalam issue politik lainnya. Jayadeva menunjukkan beberapa temuan menarik terkait dengan kompleksitas yang dihadapi dalam membangun pelembagaan negosiasi untuk menyelesaikan konflik separatism. khususnya gerakan separatisme Macan Tamil.
G.1. Kerumitan Negosiasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Separatisme

Studi Jayadeva memberikan eksplanasi menarik tentang persoalan mengapa negosiasi dalam penyelesaian konflik etnis dan separatism sedemikian rumit. Menurutnya terdapat ada lima alasan utama, mengapa negosiasi dalam menyelesaikan konflik separatisme cenderung gagal, Pertama, maximalisme of insurgent. Dalam konflik separatisme ada kecenderungan kelompok separatis memiliki tuntutan yang sulit untuk dikompromikan yakni pilihan untuk merdeka menjadi negara tersendiri dan menolak opsi-opsi lain yang lebih pragmatis.
Kedua, inflexibility of the State, ada kecenderungan pemerintah cenderung menggunakan alternatif negosiasi setelah mengalami jalan buntu dengan menggunakan kekuatan militer. Negosiasi terhadap kelompok separatis justru dianggap bentuk pengakuan negara atas klaim kelompok separatis. Sehingga pada kondisi tertentu setelah pilihan negosiasi mengalami kebuntuan lagi, opsi tindakan militer menjadi lebih mengemuka.
Ketiga, Fear of a Settlement, yakni fihak yang berkonflik seringkali merasa ketakutan terhadap penyelesaian konflik. Bagi fihak kelompok separatis, negosiasi diurigai sebagai bagian jebakan dan pilihan kompromi juga dikhawatirkan justru akan membuat perpecahan di dalam kelompok separatis.
Keempat, Uncertainty of the Negotiation Outcome, fihak-fihak yang berkonflik cenderung memandang bahwa hasil negosiasi penuh dengan ketidakpastian dalam implementasinya. Masing-masing fihak memandang untuk menahan diri untuk melakukan sharing sumberdaya yang akan dipertukarkan. Pemerintah cenderung lamban (inaction) memberikan konsesi bagi kelompok separatis, demikian pula kelompok separatis juga tidak langsung memberikan pengakuan otoritas kepada pemerintah.
Studi dari Harold Nicholson juga menyumbangkan pemikiran yang berarti dalam menganalisis mengapa pelembagaan negosiasi sebagai sarana penyelesaian konflik mengalami kegagalan. Nicholson memandang bahwa kegagalan negosiasi dalam penyelesaian konflik seringkali disebabkan oleh persoalan politisasi negosiasi. Nicholson mendefinisikan politisasi negosiasi sebagai kondisi di mana fihak-fihak yang bernegosiasi memanfaatkan peluang yang terdapat dalam negosiasi untuk memperoleh keuntungan dari celah atau titik-titik rawan dari pelaksanaan pre-negotiation tidak dilakukan secara cermat dan professional yang kemudian mengakibatkan pelaksanaan negosiasi menjadi tidak memiliki arah.
Studi tentang politisasi negosiasi dari Nicholson menunjukan bahwa politisasi negosiasi lebih sering muncul karena ketidaktahuan ataupun ketidakpedulian fihak yang bernegosiasi terhadap Ground Rules dalam negosiasi. Ground Rule dalam negosiasi meliputi hal-hal berikut;
(1) Allowing all parties to participate fully, including to state their viewss and suggestions (2) Listening to each speaker without interruption or disrespect (3) Freedom to suggest ideas without commitment to them and without ridicule (4) Confidetially and non attribution outside the meeting (5) Mutually constructing agenda dan timetable to satisfy all parties (6) Commitment to reach an agreement (7) Accepatance of the role of the facilitators (8) Freedom to ask for “time out”and (9)Punctuality

Bagan 1
Model Politisasi Negosiasi Nicholson

Conflict Politization of Negotiation Process Output
Negotiation

Sumber: Harold Nicholson, “Methaphors for Understanding International Negotiation”dalam Victor A Kremenyuk (ed.), International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues, San Fransisco, Jossey-Bass, 2002

Namun dalam perkembangannya, dalam konteks negosiasi international ada kecenderungan politisasi yang berbasis administratif sebagaimana yang disinyalir oleh Harold Nicholson relatif tidak banyak muncul terkait dengan kemampuan fihak yang berkonflik untuk memilih orang negosiator adalah figur yang kompeten, apalagi kemudian difasilitasi oleh Organisasi Internasional.
G.2. Pilihan Bangunan Regim Negosiasi Internasional
Studi tentang motif dari actor dalam bangunan regim negosiasi yang berkembang merujuk kepada dua pilihan besar. Pertama, pilihan untuk lebih menfokuskan kepada managemen situasional untuk mendukung terlaksananya proses negosisasi antara fihak-fihak yang berkonflik untuk menyelesaikan persoalannya secara damai. Studi ini dikembangkan oleh Roger Fisher, William Ury dan Bruce Patton, kemudian dikenal sebagai regim negosiasi Getting to Yes. Preposisi yang dikembangkan dalam getting to yes adalah bagaimana menciptakan persepsi terhadap masalah, membangun komunikasi, memusatkan perhatian kepada kepentingan dibandingkan posisi, dan mendorong digunakannya criteria objektif dalam negosiasi.
Studi mendasar tentang upaya memperbesar peluang keberhasilan negosiasi ditawarkan William Zartman melihat faktor ripeness of the conflict. Menurut William Zartman, terdapat hubungan yang positif antara ripeness of the conflict dengan derajat keberhasilan suatu negosiasi, semakin ripeness of the conflict maka semakin berpeluang besar keberhasilan suatu negosiasi. Ripeness sendiri merujuk kepada situasi yang tepat di mana fihak-fihak yang berkonflik menyadari bahwa alternatif dari kesepakatan yang dinegosiasikan dalam posisi paling aman bagi masing-masing fihak. Jika menarik diri dari negosiasi justru akan semakin besar tingkat kerugiannya, dan jika memaksakan tuntutan maka justru akan menggagalkan perolehan yang sudah didapat.
Ripeness dalam konseptualiasi Zartman adalah kondisi mutual hurting stalmate (MHS), yang dimaknai sebagai;
“in order to bring parties to the table. Each should see the lack of negotiations as more costly than simply continuing to avoid them” Sedangkan mutual enhancing oppurtunity (MEO), conceptualized as the pull of an attractive outcome rather than the push of a painful stalemate; a tiring rather than painful deadlock; a view of perceived, “victory”more cheaply through negotiation than less diplomatic means; or various “carrots” or enticements brought to the table by third parties”.

Studi tentang getting to yes mengasumsikan bahwa dengan terlaksananya negosiasi dalam menyelesaikan konflik, maka ruang untuk mengkomunikasikan kepentingan akan semakin terbuka. Dengan terbukanya proses komunikasi antar fihak-fihak yang berkonflik, maka ruang manipulasi kepentingan akan semakin mengecil, dan akhirnya pilihan moderat dalam mengartikulasikan kepentingan dianggap sebagai pilihan yang paling efektif. Artinya, terlaksananya negosiasi akan berbanding lurus dengan proses penyelesaian konflik.
Kedua, pilihan untuk membangun regim negosiasi sebagai regim yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh fihak-fihak yang berkonflik melalui bangunan compliance bargaining atau getting it done. Tesis besar dari regim compliance bargaining mengasumsikan bahwa efektivitas negosiasi dalam menyelesaikan konflik justru berangkat dari regim kepatuhan yang dibangun dalam negosiasi. Semakin regim negosiasi memiliki regim kepatuhan maka efektivitas negosiasi dalam menyelesaikan konflik akan lebih besar dibandingkan dengan regim negosiasi yang tidak mengandung regim kepatuhan.
Dalam regim compliance bargaining, terdapat dua mazhab besar yang dapat dipilih dalam upaya menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan dalam negosiasi. Enforcement school, suatu regim kepatuhan yang lebih menitikberatkan kepatuhan regim negosiasi melalui proses legislasi internasional yang memberikan ruang yang besar kepada third parties untuk memonitoring dan memaksa fihak-fihak yang bernegosiasi untuk patuh mengimplementasikan hasil negosiasi dengan pemberian reward and punishment. Management school, suatu regim kepatuhan yang menitikberatkan kepatuhan fihak yang bernegosiasi untuk membuat road map implementasi yang terukur, terstruktur secara jelas tentang baseline dan benchmark , tersistematisasi agar regim negosiasi dapat berjalan secara efektif.

Bagan 2
Regime Dynamics in A Post Agreement Negotiation Framework
Sumber: Bertram I. Spencer, I William Zartman, Post Agreement Negotiation and
International Regime: Getting It Done, Washington DC,USIP, 2003, hal. 63

G.3. Instrumentasi Agen Negosiasi Terhadap Bangunan Regim Negosiasi
Studi tentang teori rasionalitas pilihan (rational choice theory) dan model actor rasional (rational actor’s model’) dalam perspektif instrumentalist telah dikembangkan oleh Michael Hechter (1996; 1986) maupun Michael Banton (1994; 1996). Menurut Hetcher, keterlibatan seseorang dalam konflik maupun negosiasi sebagai sarana untuk mengartikulasikan kepentingan individu untuk memperoleh wealth, prestige and power. Dalam konteks studi elit, dinamika konflik dan negosiasi juga sangat ditentukan preferensi kepentingan elit untuk mendayagunakan konflik dan negosiasi untuk membangun legitimasi. Studi Hetcher ini diperkuat oleh temuan dari Banton, bahwa dinamika konflik dan negosiasi lebih banyak dimanipulasi oleh agen untuk mengartikulasikan kepentingan agen daripada kepentingan public.
Dalam konteks konflik di Mindanao, Rizal Buendia membangun argument penting bahwa dinamika konflik di Mindanao yang selama ini difahami sebagai konflik primordial sesungguhnya sebagai sesuatu yang dapat diukur, diinterpretasikan, diprediksikan dan diselesaikan. Semakin rumit konflik di Mindanao, bukanlah disebabkan oleh semakin menguatnya issue-issue primordialisme, namun justru semakin menguatnya instrumentasi konflik oleh agen-agen konflik. Intrumentasi konflik oleh agen justru sebagai fenomena yang lebih rumit, karena kepentingan dari agen justru mudah berubah-ubah, dan sulit diprediksikan, serta sangat tergantung oleh kesempatan maupun ancaman yang dihadapi oleh agen dalam konflik.
Dalam konteks pilihan bangunan regim negosiasi, posisi politik dari agen negosiasi akan berpengaruh terhadap pilihan agen negosiasi terhadap bangunan regim negosiasi. Agen negosiasi yang memiliki basis legitimasi yang kuat, intrumentasi negosiasi sedikit banyak diperuntukan untuk memperkuat dan memperluas legistimasi agen. Maka bangunan regim negosiasi yang berbasiskan Getting it Done, dalam konteks teori pilihan rasional merupakan pilihan yang lebih rasional bagi agen yang memiliki basis legitimasi yang kuat. Sedangkan bagi agen negosiasi yang memiliki basis legitimasi yang rendah, instrumentasi negosiasi sedikit banyak dilakukan untuk mempertahankan dan memperkuat legitimasi agen daam masyarakat. Maka bangunan regim negosiasi yang berbasiskan Getting to Yes, dalam konteks teori pilihan rasional merupakan pilihan yang lebih rasional bagi agen yang sedang mengalami kontraksi legitimasi.
G.4. Pengaruh Instrumentasi Regim Negosiasi Oleh Agen Terhadap Pelembagaan Penyelesaian Konflik

Instrumentasi negosiasi dalam batas tertentu menempatkan agen negosiasi sebagai actor yang eksklusif dibandingkan dengan stakeholder negosiasi lainnya. Dalam struktur negosiasi yang eksklusif memiliki beberapa imlikasi penting. Pertama, agen negosiasi memiliki peluang yang besar untuk memanipulasi posisi politik yang diperjuangkan baik untuk untuk kepentingan agen maupun kelompoknya. Sasaran manipulasi kepentingan politik ini dialamatkan kepada lawan negosiasi maupun terhadap konstituen dari agen itu sendiri. Kedua, Proses manipulasi kepentingan agen dalam negosiasi membuat ritme pelembagaan negosiasi mengarah kepada negosiasi posisional, di mana para agen negosiasi lebih banyak mengartikulasikan posisi politik yang dikehendaki dalam negosiasi dibandingkan mengartikulasikan memoderasi kepentingan bagi penyelesaian masalah. Pilihan ini dipilih oleh agen negosiasi agar posisi politik agen negosiasi pasca pelaksanaan negosiasi dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam konteks relasi social dan politik.
Ketiga, instrumentasi negosiasi oleh agen negosiasi cenderung melakukan politik alienasi partisipasi publik dalam proses negosiasi. Partisipasi publik dalam negosiasi posisional justru difahami agen negosiasi akan memperumit ketercapaian kompromi dalam proses negosiasi karena semakin banyaknya kepentingan yang harus diakomodir. Partisipasi public dalam negosiasi juga difahami agen negosiasi akan mengurangi perolehan kepentingan politik, kesejahteraan, dan kekuasaan dari agen negosiasi baik secara kuantitas dan kualitas.
Instrumentasi negosiasi pada akhirnya mengabaikan prinsip-prinsip negosiasi dalam penyelesaian konflik. John Darby menyatakan bahwa agen negosiasi hendaknya mengedepankan prinsip-prinsip berikut;
(1) the protagonists must be willing to negotiate in good faith; (2) the key actors must be included in the process; (3) the negotiations must address the central issues in the dispute; (4) force must not be used to achieve objectives; and (5) negotiators must be committed to a sustained process.

Terabaikannya prinsip-prinsip negosiasi dalam penyelesaian konflik kemudian akan mengakibatkan proses negosiasi tidak menghasilkan positive peace. Merujuk Kenneth Bush, positive peace ditandai adanya initiatives that foster and support sustainable structures and processes designed to strengthen the prospects for peaceful coexistence and decrease the likelihood of the outbreak, re-occurrence, or continuation, of violent conflict. Pilar penting untuk membangun dalam pelembagaan penyelesaian konflik adalah (1) protection of human rights and the promotion of security; (2) improvement of the delivery of basic services; (3) provision of economic opportunities; and (4) strengthening social capital/social cohesion.