Jurnal Konflik dan Pemuda

  Dunia Islam   November 4, 2010

PERSEPSI MAHASISWA FISIPOL PADA PERGURUAAN TINGGI
DI YOGYAKARTA TERHADAP KONFLIK ETNIS DI INDONESIA
Dian Azmawati (diandani@yahoo.com)
Fisipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Tulisan ini akan menjelaskan tentang pandangan mahasiswa Fisipol di Yogyakarta terhadap fenomena konflik etnis di Indonesia. Pandangan mahasiswa Fisipol merupakan peta masa depan Indonesia dalam diskursus konflik etnis. Tehnik Pengumpulan data yang dipergunakan dalam tulisan ini melalui survai dan wawancara mendalam kepada aktivis organisasi intra kampus di beberapa kampus di Yogyakarta yang kemudian diinterpretasikan pandangan tersebut ke dalam tiga perspektif besar konflik etnis, primordialis, instrumentalis dan konstruktivis.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa Fisipol cenderung melihat konflik etnis di Indonesia sebagai persoalan yang biasa saja, bahkan dalam batas tertentu para mahasiswa memandang bahwa konflik etnis sebagai sesuatu yang berguna. Fenomena ini mencerminkan bahwa mahasiswa Fisipol dalam memandang konflik etnis lebih sebagai konflik instrumentalis dibandingkan dengan konflik primordialis ataupun konstruktivis.

Kata Kunci: Konflik Etnis, Mahasiswa Fisipol, Konflik Instrumentalis

Latar Belakang
Indonesia merupakan negara dengan keragaman etnis yang sangat luas. Tidak kurang dari 100 etnis yang bisa ditemukan di Indonesia, apakah berbasis ikatan-ikatan dasar seperti etnis, agama dan organisasi. Slogan Bhinneka Tunggal Ika cukup menggambarkan bagaimana keragaman ini terbentuk, dan bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam memaknai keberagaman.
Konflik etnik di Indonesia selama regim Orde Baru tidak menunjukkan derajat konflik yang berarti, kalaupun ditemukan konflik etnis cenderung berbasis konflik antara penduduk pribumi dengan penduduk non-pribumi, dalam hal ini etnis Cina. Namun pasca regim Orde Baru berakhir, konflik etnis di Indonesia mengalami ekskalasi yang tinggi. Dari konflik antara etnis Muslim dan Nasrani di Maluku, yang kemudian melebar ke Poso, yang sampai saat ini masih dalam posisi konflik latent. Konflik etnis juga muncul ke permukaan kembali tatkala terjadi di Kalimantan Barat, antara etnis Madura dengan Dayak yang kemudian dikenal dengan tragedi Sampit.
Dalam skala yang terbatas, konflik etnis muncul di kepulauan Sumatera, persisnya di daerah Aceh. Dalam konflik ini terjadi pengusiran terhadap etnis Jawa Keturunan Sumatera (Pujakusuma). Etnis Jawa dalam konteks ini tidak melakukan perlawanan secara masif sebagaimana halnya dalam konflik di Poso ataupun Ambon. Konflik serupa juga sempat muncul di Nusa Tenggara Timur, di mana sebagai imbas dari transisi kemerdekaan Timor Leste.
Beberapa konflik yang juga potensial, muncul di Papua sebagai imbas dari konflik separatisme oleh gerakan Papua Merdeka. Dalam batas tertentu, fenomena konflik etnis di Papua relatif belum melebar. Kesemuanya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah Pusat yang memberikan politik akomodasi terhadap aspirasi masyarakat Papua. Hal ini mirip dengan yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk meredam konflik yang terjadi di Aceh.
Globalisasi dalam pandangan Ted Gurr merupakan salah satu alasan yang paling mudah untuk melihat timbulnya konflik etnis. Globalisasi memungkinkan timbulnya harapan-harapan baru bagi kepentingan etnis dan individu untuk memperjuangkan dan mendapatkan kekuasaan yang lebih luas yang selama ini tidak teraktualkan. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang bersifat multi etnis, jelas globalisasi akan menjadi payung ancaman bagi timbulnya konflik etnik.

Perspektif Konflik Etnis
Teori yang dikembangkan untuk menjelaskan konflik etnis religius telah dikembangkan oleh banyak ahli konflik. Johan Galtung telah mengembangkan teori ABC untuk menjawab mengapa konflik etnik muncul dan bagaimana mendesain resolusi konfliknya. Pertama, dalam pandangan Galtung, setiap konflik disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang dalam melihat sesuatu (attitude). Semakin lebar perbedaan etnik dalam memandang sesuatu maka potensi konflik akan cenderung membesar.
Kedua, konflik juga ditimbulkan dalam bentuk perilaku (behavior) dalam mencapai tujuan. Perbedaan cara pandang biasanya kemudian diikuti oleh perilaku terhadap kelompok etnik yang lain secara berbeda, sehingga perilaku etnik tertentu difahami oleh etnik yang lain sebagai sebuah tantangan ataupun ajakan berkonflik.
Ketiga, konflik ditimbulkan oleh berkembangnya kontradiksi secara luas dalam masyarakat. Semakin banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka di dalam masyarakat, maka ruang kontradiksi dalam masyarakat akan sangat luas. Sehingga semakin banyak issue kontradiktif, maka semakin rentan dalam masyarakat tersebut timbul konflik.
Ted Gurr mengembangkan teori konflik berbasis etnik. Menurut Gurr, konflik etnis timbul sebagai bentuk respon etnik terhadap tekanan kultural dan struktural yang dialami oleh etnis Senada dengan Gurr, Christian P. Scherrer melihat faktor keterbelahan masyarakat (split community) yang di dalamnya telah melekat ikatan kultural dan politik yang tidak terakomodasi oleh kebijakan politik menyebabkan banyak konflik etnik muncul. Etnik yang satu dianggap mewakili etnik pemerintah, dan etnik yang lain dianggap sebagai etnik yang tereksploatasi oleh kebijakan pemerintah. Konstitusi yang tidak pluralis, terbatasnya opsi pengelolaan daerah yang berbasiskan etnisitas menjadi precipating factors bagi meningkatnya konflik etnis. Hal ini tercermin dalam berbagai konflik etnik yang sekarang ini masih mewarnai konflik di Irak.
Ada 3 pendekatan besar yang dipergunakan dalam proses menganalisis sebab-sebab terjadinya konflik. Pertama, pendekatan primordialis. Dalam pendekatan ini mengasumsikan konflik terjadi karena masing-masing etnik saling mengembangkan kesetiaan yang pertama. Kesetiaan yang pertama biasanya terkait dengan ikatan-ikatan kesukuaan, tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Ikatan pertama yang juga sangat kuat adalah ikatan keagamaan. Pilihan konflik etnis religious dengan pendekatan primordialis cenderung melihat konflik sebagai gejala hitam putih, kelompok etnik dan agama yang lain senantiasa mengancam keberadaan etnik dan agamanya.
Kedua, pendekatan instrumentalis. Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konflik terjadinya karena konflik dijadikan sebagai sarana atau alat bagi elit-elit politik dalam etnik atau agama, baik local, nasional dan internasional untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik, ekonomi, social dan budaya. Konflik justru akan menghantarkan seseorang akan menjadi figure yang dihomati dan mendapatkan akses yang lebih besar sebelum timbulnya konflik. Sehingga konflik etnik religious difahami sebagai sebuah issue krusial yang mampu menghantarkan individu atau kelompok social mendapatkan posisi yang lebih tinggi.
Ketiga, pendekatan konstruktivis. Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konflik etnis religious sebagai hasil pekerjaan dari fihak-fihak di luar etnik religious yang berkonflik untuk mendapatkan keuntungan dari konflik yang tercipta. Semakin konflik etnik religious berkembang dan marak, maka fihak-fihak yang menciptakan konflik akan mendapatkan keuntungan yang semakin membesar.

Pemuda dan Konflik Etnis
Dalam konteks studi konflik etnik, posisi dan peranan pemuda biasanya ditempatkan sebagai kekuatan mobilisator dalam konflik etnik. Bahkan pemuda terlibat dalam konflik etnik justru sebagai kombatan, terutama di daerah medan perang (combat area). Golongan yang berusia tua cenderung berperan sebagai pendoktrin dan penghalalan setiap aksi yang akan dilakukan. Sedangkan golongan perempuan dan anak-anak cenderung menjadi aktor yang penting dalam proses rekonsisliasi.
Dalam konflik etnis di Ambon dan Poso tampak bahwa dalam bentrokan etnik, dijalankan oleh milisi pemuda. Kasus Poso, aktor yang sudah dihukum mati baik Fabianus Da Silva, merupakan anak muda yang didampingi oleh aktor yang lebih senior Tibo. Demikian pula dari kelompok Islam, kepala milisi dikomandoi oleh Muhammad Basri yang juga berusia masih muda. Artinya melihat pandangan Pemuda dari berbagai etnik yang sedang menempuh studi di Fisipol menjadi sangat berarti. Pada prinsipnya mahasiswa yang memilih belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) adalah para pemuda yang di masa depan, sebagai actor politik di lokal, nasional dan internasional.
Terdapat penjelasan yang menarik yang bisa dipergunakan untuk mengantisipasi peledakan konflik etnik. Salah satu variabel yang penting dalam mengantisipasi konflik terkait dengan arus globalisasi adalah dengan melihat persepsi pemuda terhadap konflik. Pemuda merupakan sekumpulan orang yang memiliki usia produktif, kurang lebih berkisar antara usia 17-45 tahun. Ada kecenderungan dalam komposisi piramida penduduk dunia, maupun Indonesia, jumlah penduduk yang dapat dikategorikan pemuda menempati jumlah yang paling banyak.
Sebagai bagian dari masyarakat yang sedang berubah, pemuda mendapatkan tempat yang strategis dalam masyarakat. Pemuda yang memiliki kesadaran dan pemahaman konflik yang baik akan cenderung melihat konflik secara komprehensif dan tidak parsial. Sehingga keterlibatan pemuda dalam konflik sangat mungkin bisa menjadi dirigen bagi timbulnya konflik, sekaligus di sisi lain bisa sebagai aktor resolusi konflik.
Studi yang dilakukan oleh Shobhana Rajendran, David Veronesi , Nasrudin Mohammad, dan Alimudin Mala terhadap kelompok pemuda di 5 area konflik di Mindanao menunjukan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara persoalan marginalisasi pemuda karena persoalan pendidikan, dan ketenagakerjaan dengan keterlibatan pemuda dalam konflik etnik. Artinya keterlibatan pemuda dalam konflik etnik lebih disebabkan karena persoalan ketidakjelasan masa depan. Konflik kemudian difahami sebagai sebuah instrumen untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Instrumentalisme Konflik dan Mahasiswa
Masyarakat Indonesia cenderung memahami konflik sebagai sesuatu yang bersifat traumatis. Konflik senantiasa diidentikan sebagai sesuatu yang merusak tatanan masyarakat melalui berbagai usaha yang menghalalkan segala cara. Pandangan ini sedikit banyak terkonstruksi oleh struktur social yang lebih mengedepankan harmoni ataupun keseimbangan dibandingkan suasana masyarakat yang konfliktual. Konflik etnis senantiasa diidentikkan sebagai konflik yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak politik suatu etnis terhadap etnis yang lainya.
Mahasiswa Fisipol merupakan kelompok mahasiswa yang cenderung memiliki perhatian yang lebih tinggi terhadap dinamika perubahan di masyarakat. Perubahan bagi kelompok mahasiswa Fisipol merupakan keniscayaan dalam masyarakat, bahkan fenomena konflik sebagai sebuah ruang perubahan dalam masyarakat difahami sebagai sesuatu yang sehat. Masyarakat yang di dalanya tidak diberikan ruang untuk berkonflik justru difahami sebagai struktur masyarakat yang tidak sehat.
Pandangan mahasiswa Fisipol di Yogyakarta terhadap keberadaan konflik etnis di Indonesia, cenderung menyatakan bahwa konflik etnis sebagai sesuatu yang berdialektika, antara konflik sebagai sesuatu yang berguna dan tidak berguna. Data berikut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang tipis antara pandangan yang menyatakan bahwa konflik sebagai sesuatu yang tidak berguna sebesar 28% dan konflik sebagai sesuatu yang berguna sebesar 25%. Bahkan terdapat sekitar 20% yang menyatakan konflik etnis sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.

Tabel 1
Kebergunaan Konflik Etnis

Sumber: Data Primer

Yogyakarta sesungguhnya sebagai ruang yang mengedepankan prinsip harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks cultural agraris, konflik dalam masyarakat Jawa cenderung ditansformasikan ke dalam bentuk konflik laten, sehingga artikulasi konflik tidak muncul ke permukaan masyarakat. Konflik seringkali difahami sebagai sesuatu yang tidak elok dan tidak etis. Sehingga dalam proses transformasi politik di masyarakat, Yogyakarta relative tidak mengalami konflik etnis yang massif sebagaimana yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso, bahkan di Solo.
Data di atas menunjukkan sesuatu yang unik, bahwa para stakeholders kampus-kampus yang memiliki fakultas Isipol di Yogyakarta ternyata memiliki pandangan yang tidak terkonstruksi oleh budaya Yogyakarta yang mengedepankan prinsip harmoni. Afirmatifnya pandangan mahasiswa Fisipol di Yogyakarta terhadap fenomena konflik etnis ternyata lebih disebabkan oleh cara pandang mahasiswa Fisipol di Yogyakarta yang memahami bahwa konflik etnis di era globalisasi dan transisi politik demokrasi sebagai sesuatu yang biasanya saja. Hal ini tercermin dari sebagian besar responden (57%) dalam penelitian ini yang justru berasal dari daerah yang mengalami konflik etnis, ataupun memiliki pengalaman terhadap konflik etnis.
Bahkan para mahasiswa Fisipol di Yogyakarta justru memandang bahwa konflik etnis yang melibatkan etnisnya sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja, bahkan dianggap sangat berguna bagi kepentingan etnis pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Mahasiswa Fisipol juga memilih untuk terlibat aktif dalam konflik etnis yang melibatkan etnisnya, baik dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan strategi dan taktik maupun dalam proses penyelesaian konflik.
Tabel 2
Keterlibatan Mahasiswa Fisipol Dalam Konflik Etnis

Sumber: Data Primer
Dari paparan data di atas, dapat diinterpretasikan bahwa konflik etnis justru difahami oleh mahasiswa Fisipol sebagai ruang terbuka bagi para pemuda untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk melakukan mobilitas vertical. Jika suasana masyarakat dalam posisi harmoni, maka peluang terjadinya konservatisme politik atau terjadinya gorontokrasi kekuasaan akan lebih besar. Politik yang berwatakkan gorontokrasi, yakni sebuah tatanan social yang banyak diperankan oleh generasi tua dibandingkan dengan generasi muda, akan menyebabkan ruang mobilitas vertical bagi pemuda maupun mahasiswa Fisipol dalam ruang public akan semakin sempit.
Meskipun terdapat kecenderungan bahwa konflik etnis berpeluang memberikan mobilitas vertikal bagi para mahasiswa Fisipol, mahasiswa Fisipol melihat bahwa konflik etnis yang mempergunakan instrumen kekerasan difahami sebagai sesuatu yang tidak berguna. Hanya terdapat 28% mahasiswa Fisipol yang memandang bahwa konflik etnis yang menggunakan instrumen kekerasan memiliki manfaat. Sangatlah jauh dibandingkan dengan pandangan mahasiswa Fisipol yang menyatakan konflik etnis yang menggunakan instrumen kekerasan sebagai sesuatu yang tidak berguna (58%).

Tabel 3
Kebergunaan Konflik Etnis Yang Berekskalasi ke Kekerasan

Sumber: Data Primer

Argumen yang dibangun oleh mahasiswa Fisipol terhadap konflik etnis yang menggunakan instrumen kekerasan sebagai sesuatu yang tidak produktif tercermin dalam beberapa fakta berikut;
Pertama, konflik etnis yang menggunakan instrumen kekerasan akan menyebabkan dampak sosial dan ekonomi kepada eksistensi mahasiswa dalam melangsungkan kuliah, di mana terdapat kecenderungan para mahasiswa Fisipol di Yogyakarta masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pengiriman akses ekonomi dari keluarga. Kontraksi ekonomi dan sosial di daerah konflik difahami oleh para mahasiswa Fisipol akan menyebabkan problem ekonomi bagi masyarakat yang sedang berkonflik, yang kemudian berimbas kepada tersendat atau terhentinya aliran dana dari keluarga kepada para mahasiswa.
Tabel 4
Dampak Konflik Etnis Bagi Mahasiswa Fisipol

Sumber: Data Primer

Kedua, Di samping alasan ekonomi dan sosial, para mahasiswa Fisipol juga memandang bahwa konflik etnis tidak harus diterjemahkan dalam bentuk penggunaan kekerasan dalam memperebutkan akses politik, sosial dan ekonomi dari etnis dalam aktualisasi konflik maupun dalam penyelesaian konflik. Terdapat kecenderungan bahwa para mahasiswa Fisipol cenderung akan lebih aktif terlibat dalam politik penyelesaian konflik etnis dibandingkan dengan politik pengambilan keputusan untuk berkonflik dengan etnis lainnya. Pilihan ini lebih banyak terbentuk oleh konstruksi struktur pengetahuan mahasiswa terhadap politik maupun konflik, yang melihat bahwa konflik etnis dengan menggunakan instrumen kekerasan justru hanya menguntungkan elit politik lokal maupun nasional semata. Hal ini tercermin dari tabel 5 bahwa konflik etnis dengan menggunakan instrumen kekerasan justru akan merusak harkat dan martabat mahasiswa Fisipol, terkait dengan posisi intelektual mahasiswa Fisipol yang harus lebih berperan sebagai agen perdamaian dibandingkan sebagai agen konflik.

Tabel 5
Dampak Konflik Etnis Bagi Harkat dan Martabat
Mahasiswa Fisipol

Sumber: Data Primer

Kesimpulan
Pandangan Mahasiswa Fisipol di Yogyakarta terhadap konflik etnis cukup unik. Konflik etnis bukanlah sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari, bahkan konflik justru difahami sebagai ruang terbuka bagi para mahasiswa untuk melakukan mobilitas politik dan social secara vertical dalam masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa cenderung melihat konflik etnis sebagai fenomena instrumentalis dibandingkan primordialis ,aupun konstruktivis. Mahasiswa Fisipol di Yogyakarta juga memiliki kedewasaan politik yang tinggi dalam memandang konflik etnis, yang tercermin dari pilihan mahasiswa Fisipol dalam politik konflik etnis untuk sebagai agen perdamaian dibandingkan sebagai agen konflik.
DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Nashruddin , Zainal Arifin Thoha, Berguru Kepada Jogja , Yogyakarta, Kutub, 2009

Accord, An International Review of Peace Initiatives, Issue 6/1999.. London, Concillian Resources, 1999

Fisher, Simon, et. al. . Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council, 2001

Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (eds.). Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor Timur, Filipina, dan Papua New Guinea. Jakarta, Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005

Indrianto, Antonius Maria, et. all. (eds.). Perangkat Pembangun Perdamaian: Contoh- Contoh Kerja dari Para Aktivis Perdamaian di Indonesia. Yogyakarta, Catholic Relief Service, 2003

Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi: Informasi Potensi Konflik dan Potensi Dis-Integrasi Bangsa (Nation and Character Building), Jakarta, Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi , 2004

Nasikun, Sosiologi Politik, Yogyakarta, PAU-UGM, 1995

Rizal,Samsul Panggabean, “Approaches to Ethnic and religious Conflict” dalam Lambang Trijono (ed), The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia: Case and Resolution, Yogyakarta, CSPS Books,2003

Surwandono, “Konflik Poso dan Public Trust”, dalam Republika, 19 Januari 2007

Wigen, Einar, The Mindanao Conflict, Actors, Grievances and Mobilisation Factors, MA Peace and Conflict Studies, EPU Burg Schlaining, Austria, Spring 2005

Barker, G., and Christine R. 2005. “Young Men and the Construction of Masculinity in Sub Saharan Africa: Implications for HIV/AIDS, Conflict and Violence.” CPR Working Paper No.26. Conflict Prevention and Reconstruction Unit. Washington, DC: World Bank.

Cagoco-Guam, R. 2002. Child Soldiers in Central and Western Mindanao: A Rapid Assessment. International Program on the Elimination of Child Labour (IPEC). Geneva: ILO.

Camacho, Z. 2003. Prevention and Reintegration of Children Involved in Armed Conflict: The Philippine Experience. Geneva: ILO.
Camacho, Z., M.P. Puzon, and Y.P. Ortiga. 2005. Children and Youth in Organized Violence in the Philippines. COAV Report. Center for Integrative and Development Studies, University of the Philippines.

Kemper, Y. 2005. Youth in War-to-Peace Transitions. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, Berlin.

Makinano, M. M. 2001. Child Soldiers in the Philippines. The International Labor Affairs Service, Department of Labor and Employment, Manila.

Newman, J. 2005. “Protection through Participation: Young People Affected by Forced Migration and Political Crisis.” RSC Working Paper Series No. 20, The Refugee Studies Centre: Oxford University.

Sommers, M. 2001. Youth: Care & Protection of Children in Emergencies: A Field Guide. Save the Children Federation, Inc.

Urdal, H. 2004. “The Devil in the Demographics: The Effect of Youth Bulges on Domestic Armed Conflict, 1950-2000.” CPR Working Paper No. 14. Washington, DC: World Bank.

Tags: