Hubungan Amerika Serikat dengan pemerintah Filipina maupun Bangsamoro sudah berlangsung sangat lama. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II, Amerika Serikat membangun keterdekatan politik dengan Filipina melalui upaya mentransformasi politik dan sosial Filipina sebagaimana halnya tatanan politik dan sosial di Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memiliki keterdekatan historis dengan Bangsamoro, di mana masyarakat Bangsamoro pernah mengajukan petisi untuk memasukan wilayah Bangsamoro di Mindanao sebagai bagian dari protektorat Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memberikan respon positif bagi artikulasi politik Bangsamoro untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.
Instead of the State Department or the U.S. Embassy in Manila being engaged in the peace process, the task is given to USIP. The reason for this, according to Martin, is “because it would be difficult for the USG (United States Government) or its official representatives to play a neutral role between a government with which it has diplomatic relations (Manila) and a revolutionary organization like the MILF. The U.S. commitment to the territorial integrity of the Philippines, and at the same time recognizing that the Bangsamoro people have serious legitimate grievances that must be addressed is a welcome policy initiative. It is seen by many as an opportunity to explore new formula. This was the first time the U.S. made clear were it stands in relation to the Mindanao conflict notwithstanding that the Philippines was a former colony and the U.S. had long historical engagement with the Bangsamoro people.

Kondisi ini mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam pelembagaan penyelesaian konflik Mindanao, yang lebih memilih untuk tidak menjadi mediator dalam perundingan damai antara pemerintah Filipina dan Bangsamoro. Amerika Serikat lebih memilih menyediakan informasi dan riset yang dapat dipergunakan oleh fihak-fihak yang berkonflik untuk pengambilan keputsan dalam penyelesaian konflik Mindanao melalui pendirian USIP (United State Information Peace). Pilihan politik ini lebih disebabkan oleh kekhawatiran Amerika Serikat tidak mampu bersikap netral.
Dalam konteks pelembagaan Final Peace Agreement 1996, Amerika Serikat memberikan fasilitas antara untuk melakukan diskusi tentang perdamaian di Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan untuk memecah kebuntuan tatkala MNLF mulai mengambil strategi inaction terhadap tawaran-tawaran yang dilakukan pemerintah Filipina yang dianggap hanya manipulatif dan kapitulatif. Perjalanan rekreatif dan politik ke Amerika Serikat diharapkan dapat menyegarkan kembali keinginan politik MNLF untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan pemerintah Filipina.
8 November 1995, US facilitate to GRP dan MNLF to discuss in USA. Mr. Colemen of the US embassy and I briefed him on the results of MNLF trip to US to attend a Round of Formal Talks to held in Jakarta. I assured Mr Coleman that MNLF was optimistic that it would be able to hurdle the difficult issues in talk.

Kepentingan utama Amerika Serikat dalam proses penyelesaian konflik di Mindanao adalah menjamin agar pemerintah Filipina dan Bangsamoro dapat tetap digunakan agen dalam membendung kekuatan komunisme. Dalam pandangan Amerika Serikat, perdamaian antara MNLF dengan pemerintah Filipina akan semakin memperkecil artikulasi kekuatan komunisme di Filipina, yang selama ini diperankan oleh CCP yang dipimpin oleh Jose Sison. Amerika Serikat senantiasa mendorong agar pemerintah Filipina untuk menyelesaikan konflik Mindanao dengan jalan perundingan daripada melalui instrument perang . Amerika Serikat juga berjanji untuk memberikan asistensi ekonomi dalam proses pembangunan di Mindanao melalui program USAID, baik untuk aktivitas reintegrasi para kombatan ke masyarakat ataupun pembangunan pemukiman dan infra-struktur di Mindanao.
Bagi pemerintahan Ramos, Amerika Serikat merupakan patron bagi kepentingan ekonomi, politik dan strategis Filipina di tengah kompetisi dengan Negara-negara di Asia Tenggara. Sedangkan bagi MNLF, keinginan Amerika Serikat untuk membantu proses perundingan antara MNLF dan pemerintah Ramos, merupakan sinyal bahwa AMerika Serikat juga mengakui keberadaan MNLF. Selama ini Amerika Serikat lebih banyak membangun kerjasama dengan MILF terkait dengan pelatihan mujahidin Asia Tenggara untuk dikirim ke Afghanistan. MNLF berusaha menempatkan Amerika Serikat sebagai patron dalam proses memperjuangkan artikulasi politik Bangsamoro.