Saturday, 20 November 2010 23:06 PDF Print E-mail
SBY harus tegur Raja Fahd
Warta
KUMARI DEWI PURI SIREGAR
Reporter-in-training
WASPADA ONLINE

[(detik.com)]

(detik.com)
MEDAN – Penanganan kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri belum dilakukan secara serius, hingga kasus serupa kerap kali terulang. Baru-baru ini penyiksaan kembali terjadi terhadap TKW Sumiati dan Kikim Komalasari oleh majikannya di Arab Saudi. Belum lagi adanya isu para anggota DPR yang tidak memperdulikan TKI yang kebingungan di Bandara Dubai.

Menurut analis hubungan internasional, Surwandono, pemerintah terkesan “hangat-hangat tahi ayam” dimana permasalahan tersebut akan mereda begitu saja tanpa penyelesaian yang tuntas. Surwandono mengatakan bahwa perlindungan bagi TKI diluar negeri masih lemah sehingga penyiksaan kerap menimpa TKI. “Tidak ada perlindungan yang memadai bagi mereka (red-TKI), tidak kuat”, ujarnya kepada Waspada Online, malam ini.
.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia perlu mencontoh pemerintah Filipina yang juga mengirim tenaga kerja ke luar negeri. “Sebagai perbandingan, Filipina juga mengirim tenaga kerja ke luar negeri tetapi kasus-kasus seperti yang menimpa TKI tidak pernah terdengar, dulu pernah ada tenaga kerja mereka yang ditelantarkan tetapi pemerintah Filipina langsung menyelesaikan permasalahan ini secara diplomasi dengan negara yang bersangkutan. Harusnya Indonesia bisa meniru mereka”, ujar dosen hukum Universitas Muhammadiah Yogyakarta ini.

Dikatakannya, Presiden SBY perlu membicarakan permasalahan ini dengan pemimpin Arab Saudi secara diplomasi. “Harus ada pendekatan diplomasi politik untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini,” tegas Surwandono.

Senada, pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan SBY harusnya juga memikirkan hubungan ke luar negeri dalam kasus penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. “Presiden harus ada tindakan ke luar, menyampaikan ke Raja Fahd, bahwa kita punya konsen permasalahan ini,” ujar Hikmahanto.

Selain itu, menurut Hikmahanto, proses hukum yang berjalan di luar negeri harus dipantau terus. Sebab, perlindungan TKI merupakan kewajiban warga negara. “Bentuk hubungan bilateral dengan mengakomodasi multilateral yang telah ada sebelumnya. Jangan saling tuding antar pemerintah,” tandasnya.

Kasus penyiksaan TKI kerap kali terjadi, tidak hanya sistem hukum yang lemah dalam penanganan ini namun juga empati Dewan Perwakilan Rakyat yang juga penyalur aspirasi masyarakat Indonesia juga lemah, terbukti dari beberapa kasus terakhir, tewasnya dua orang TKI ditambah penelantaran para TKI oleh sejumlah anggota DPR di Bandara Dubai, baru-baru ini.

Editor: NORA DELIYANA LUMBANGAOL
(dat04/wol/inilah)