Disusun oleh:
Surwandono dan Sidiq Ahmadi

Aktivis organisasi ekstra kampus berbasis Islam di Yogyakarta memandang bahwa hubungan konfliktual antar organisasi ekstra kampus sebagai sebuah kewajaran intelektual. Konflik difahami sebagai bagian dari proses intellectual exercises untuk mematangkan kapasitas individu ataupun organisasi dalam konteks kehidupan kampus maupun social. Pilihan konflik yang paling banyak dipilih oleh aktivis organisasi ekstra kampus adalah konflik dalam konteks diskursus maupun kompetisi politik dalam memperbutkan akses politik di kampus daripada konflik dalam dimensi konfrontasi fisik.
Dalam konteks diskursus, issue penting yang menjadi titik sentral konflik adalah mendiskursuskan basis idiologi pergerakan sebagai solusi bagi problem politik dalam kehidupan di kampus dan masyarakat. Diskursus ini dilakukan melalui penerbitan bulletin ringkas, ataupun poster-poster yang mengajak partisipasi mahasiswa untuk terlibat dalam dinamika perubahan social. Diskursus tentang idiologisasi pemikiran gerakan menjadi salah satu elemen penting yang dipergunakan organisasi ekstra kampus untuk menarik perhatian mahasiswa baru. Pilihan dalam mendiskursuskan pemikiran cenderung memilih orientasi yang bersifat ekstrim, apakah menjadi gerakan fundamental ataupun menjadi gerakan liberal.
Dalam konteks kontestasi politik di kampus, yang menjadi titik sentral bagi konflik antar organisasi ekstra kampus adalah ruang-ruang perkaderan mahasiswa di internal kampus, seperti OSPEK, Orientasi Studi Islam, maupun Pendampingan Agama Islam maupun perebutan kursi politik dalam dewan eksekutif (Senat) maupun dewan legislative (BPM). Idiologi dari organisasi ekstra kampus seringkali ditempatkan sebagai struktur yang diharapkan dapat menarik mahasiswa untuk memilih kandidat yang didukung oleh organisasi ekstra kampus.
Pada titik inilah artikulasi konflik yang bersifat idiologis muncul, dalam bentuk kampanye hitam (black campaign) maupun mobilisasi massa yang seringkali melahirkan benturan-benturan fisik. Untuk konteks di Yogyakarta, organisasi yang berbasis fundamental (kanan) cenderung ditempatkan sebagai “musuh bersama” bagi organisasi yang lebih menyukai mendiskursuskan pemikiran liberal. Terminoligi “musuh bersama”, seringkali disebabkan oleh perilaku organisasi yang berbasis fundamental tersebut diyakini tidak dapat diajak bekerjasama dalam mensukseskan agenda mahasiswa. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa dibalik strategi menempatkan organisasi fundamental sebagai musuh bersama juga terkait dengan kompetitifnya organisasi yang berbasis fundamental tersebut dalam memainkan politik di kampus, berupa kemampuan organisasi ekstra berbasis fundamental dalam memperoleh kader, dan menempatkan kader tersebut dalam jabatan politik mahasiswa di kampus.
Di beberapa Universitas yang berbasis Islam (PTS), seperti UMY maupun UAD, juga terdapat kecenderungan menarik yang membuat relasi hubungan antar organisasi ekstra kampus mengalami kontraksi yang serius. UMY dan UAD memberikan rule of game yang rigid dalam mengelola politik mahasiswa, berupa pemberian ruang yang lebih kepada IMM untuk menjadi organ organisasi mahasiswa ekstra kampus yang kompetitif, dan memberikan pembatasan terhadap keberadaan organisasi ekstra kampus selain IMM. Dalam konteks ini, IMM juga pernah ditempatkan sebagai “musuh bersama” oleh organisasi ekstra kampus yang mahasiswa yang berbasis liberal maupun fundamental. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh IMM mendapatkan serangkaian boikot maupun sabotase-sabotase sebagai bagian dari ekspresi kekecewaan.
Konflik dalam mendiskursuskan tentang liberalisasi dan fundamentalisasi biasanya terjadi dalam proses penentuan materi maupun pemateri dalam pelaksanaan OSPEK maupun OSDI. Bagi kelompok fundamental, akan berusaha membuat regim pemikiran yang diberikan dalam OSPEK maupun OSDI, adalah pemikiran yang mengedepankan tradisi fundamental. Demikian pula bagi kelompok liberal, juga akan menawarkan pemahaman Islam yang terbuka. Tarik-menarik kepentingan untuk mengartikulasikan cara memahami Islam inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya aksi sabatoase maupun boikot dari organisasi ekstra yang merasa tidak terwakili pemikiran dan artikulasinya.
Tabel 3
Matrik Konflik Antar Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Yogyakarta
HMI Dipo HMI MPO PMII IMM KAMMI
HMI Dipo Biasa Biasa Biasa Biasa
HMI MPO Biasa Biasa Intensif* Biasa
PMII Biasa Intensif Biasa/Intensif** Intensif
IMM Biasa dan Intensif* Biasa dan Intensif* Biasa dan Intensif** Biasa dan Intensif
KAMMI Biasa Biasa Intensif Intensif
*intensif di PTS berbasis Muhammadiyah
** intensif di UIN Suka
Pada era 1990-an, konflik antara HMI DIpo dan MPO sedemikian rupa intensif, di mana satu sama lain mengembangkan konflik yang bersifat distributive, dalam arti masing-masing kelompok sebagai pewaris yang sah dari HMI. HMI MPO mengklaim sebagai organisasi yang lebih representative dalam mengartikulasikan ide-ide dari Lafran Pane, yang kemudian banyak diidiologisasi oleh Ridwan Saidi. Sedangkan HMI Dipo juga mengklaim sebagai organisasi yang paling representative, karena HMI Dipo-lah yang tetap menguasai kelembagaan HMI di jalan Diponegoro, yang banyak diidiologisasi oleh Nur Cholis Madjid.
Namun di era 2000-an, konflik antar HMI mengalami deeskalasi yang signifikan. Pada era kepemimpinan Anas Urbaningrum, HMI Dipo menawarkan program rekonsiliasi untuk menyatukan HMI dalam satu wadah kembali. Pilihan untuk rekonsiliatif ini memberikan nuansa baru dalam dinamika konflik di akar rumput, sehingga konflik idiologis antar organ HMI cenderung menurun. Bahkan terdapat kecenderungan, bahwa HMI Dipo dan MPO secara sadar atau tidak sadar saling berbagi peran, missal di UGM dan UII, HMI berbasis MPO yang banyak muncul di permukaan sedangkan di UIN, UAD, UMY, HMI Dipo yang banyak berperan dalam politik kampus. Terhadap organisasi ekstra kampus yang lain, HMI Dipo juga cenderung memilih pola hubungan yang harmonis dan moderat, sehingga pola konflktual antara HMI dengan organisasi ekstra kampus cenderung menampakan wajah yang biasa-biasa saja.
Bagaimana relasi konflik HMI MPO? Dalam pengamatan terstruktur tercermin bahwa pola relasi konflik HMI MPO juga relative menunjukan platform yang biasa saja. Pola konflik yang intensif justru tercermin dengan IMM, hal ini terkait dengan perebutan akses politik di UMY dan UAD, yang menempatkan IMM sebagai organisasi ekstra kampus yang eksklusif. Kondisi ini membuat HMI MPO harus berfikir dan bertindak secara kreatif untuk bisa keluar dari kotak pelembagaan politik. IMM dianggap menghegemoni politik mahasiswa, sehingga HMI MPO mengembangkan strategi kontra-hegemoni yang seringkali melahirkan dinamika konflik pada ruang-ruang tertentu.
PMII merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki hubungan historis dengan NU. PMII seringkali mengklaim bahwa hubungan historis tersebut tidak senatiasa linier dengan asumsi bahwa PMII merupakan underbow dari NU, dan sangat berbeda dengan IMM yang merupakan organisasi otonom dari persyarikatan Muhammadiyah. Relasi konflik yang dikembangkan aktivis PMII, cenderung menempatkan relasi konflik yang intensif dengan KAMMI maupun HMI MPO dibandingkan dengan HMI DIpo maupun IMM.
Pilihan ini setidaknya dapat dibaca dalam dua bacaan besar; pertama, konflik yang dikembangkan oleh PMII terkait dengan artikulasi idiologisasi, di mana tidak dapat dipungkiri bahwa KAMMI maupun HMI MPO memiliki anasir-anasir pemikiran fundamental yang seringkali tidak kongruen dengan diskursus liberalisasi yang dikembangkan oleh PMII. Kedua, konflik yang dikembangkan PMII terkait dengan posisi KAMMI dan HMI MPO sebagai competitor yang paling kompetitif dalam memperebutkan akses politik di kampus. Sebagaimana diketahui, KAMMI dan HMI MPO merupakan organisasi ekstra kampus yang eksis di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.
Pada sisi yang lain, rendahya konflik antara PMII dengan HMI DIpo maupun IMM juga tidak dapat dilepaskan dari pola bacaan di atas. HMI DIpo dalam batas tertentu juga ramah dalam mendiskursuskan pemikiran liberal, yang hamper mirip dengan yang dikembangkan PMII. Pengarusutamaan diskursus liberalisasi pemikiran di HMI DIPO dan PMII membuat kedua organisasi ini relative harmonis. Sedangkan dengan IMM, relative konflik tidak muncul karena kedua organisasi jarang memiliki kesempatan untuk berkonflik secara langsung dalam memperbutkan akses politik. Untuk di UMY dan UAD, terdapat kecenderungan PMII secara alamiah mengalami mati suri, di mana PMII relatif tidak memiliki basis massa yang signifikan. Mahasiswa yang berasal dari keluarga NU, cenderung memilih untuk menghidupkan dan bergabung dengan HMI Dipo dibandingkan dengan bergabung dengan PMII. Kondisi ini menyebabkan posisi politik PMII di UMY dan UAD cenderung rendah, dan tidak muncul ke permukaan. Sedangkan untuk di UGM, kondisinya relative berbanding terbalik, di mana PMII menjadi salah satu actor utama dalam perebutan politik mahasiswa di Kampus sedangkan IMM cenderung hanya menjadi penonton.
Konflik PMII dan IMM cenderung mengemuka di UIN, di mana keduanya menjadi actor-aktor penting dalam dinamika politik di kampus, terkait dengan basis massa yang kuat. Pola konfliktual ini sesungguhnya juga tidak dapat dilepaskan dari dialektika perebutan akses politik antara Muhammadiyah dan NU di UIN dalam pelembagaan faham keberagaman di masyarakat. Pola konfliktual antara NU dan Muhammadiyah seringkali muncul dalam diskursus transisi kepemimpinan UIN, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas. Demikian pula dalam dunia politik mahasiswa, konflik antara IMM dan PMII cenderung menguat pada waktu terjadi transisi kepemimpinan organisasi intra kampus.
Dialektika relasi konflik IMM juga menunjukkan gejala yang menarik. IMM yang dalam struktur kekuasaan politik mahasiswa di Kampus cenderung hanya dominan di kampus yang berbasis Muhammadiyah (UMY dan UAD) dan berbasis Islam (UIN Suka dan tidak termasuk di dalamnya di UII) sedangkan di UGM, UII maupun UNY, eksistensi IMM cenderung tidak kompetitif. Posisi politik ini kemudian mempengaruhi IMM dalam menentukan pola relasi dengan organisasi ekstra kampus yang lain.
Secara umum, IMM di Yogyakarta cenderung membangun relasi hubungan yang harmonis dengan organisasi ekstra kampus, baik dengan HMI Dipo, MPO, KAMMI maupun PMII. Namun dalam konteks di mana IMM menjadi hegemon, pola hubungan konfliktual dengan HMI MPO, HMI DIPO, KAMMI dan PMII cenderung muncul ke permukaan. Hal ini terkait dengan serangan dari organisasi ekstra kampus yang mempertanyakan pemberian hak khusus terhadap IMM dalam mendiskursuskan pemikiran keislaman dalam OSDI (Orientasi Studi Dasar Islam) maupun Pendampingan Agama Islam (PAI). Dalam konteks konflik ini, IMM cenderung mengembangkan argumentasi yang bersifat defensive dibandingkan affirmative.
Bagi kalangan IMM, proteksi dari diberikan kampus berbasis Muhammadiyah terbelah ke dalam dua opini besar. Pertama, proteksi yang diberikan kampus yang berbasis Muhammadiyah sedikit banyak membantu eksistensi IMM sebagai agen utama dalam mendiskursuskan pemikiran keislaman versi Muhamadiyah, di tengah kompetisi politim organisasi ekstra kampus yang semakin kompetitif. Kedua, proteksi tersebut justru membuat ruang kreatif IMM menjadi berkurang, sehingga hanya akan menempatkan IMM sebagai “jago kandang” saja. Kondisi ini semakin mengemuka di kampus yang bukan berbasis Muhammadiyah ataupun Islam, gerak dan dinamika organisasi IMM cenderung tidak akseleratif sehingga IMM kemudian lebih memilih menjadi gerakan intelektual maupun moral dibandingkan sebagai gerakan politik.
Bagaimana dengan KAMMI? Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa KAMMI merupakan organisasi ekstra kampus yang paling muda di antara organisasi ekstra kampus berbasis Islam lainnya. Namun di usia yang masih muda tersebut, KAMMI muncul sebagai organisasi ekstra mahasiswa yang kompetitif dan artikulatif di kampus di Yogyakarta. KAMMI merupakan organisasi ekstra kampus yang tidak banyak mengalami kontraksi dalam perkaderan maupun penguasaan akses politik di Kampus, sebagaimana yang terjadi di hamper semua organisasi ekstra kampus.
Relasi konflik KAMMI yang bersifat intensif cenderung berkembang dengan PMII maupun IMM dibandingkan dengan relasi KAMMI dengan HMI baik Dipo maupun MPO. Kuatnya konflik antara KAMMI dengan PMII terjadi lebih karena persoalan idiologis maupun politik praktis. KAMMI yang cenderung mengartikulasikan pemikiran yang fundamental seringkali berbenturan dengan PMII yang sangat artikulatif mendiskursuskan pemikiran liberal. Dalam konteks politik praktik, KAMMI yang mendeklarasikan menjadi kekuatan politik praktis yang kuat di kampus, sehingga mengembangkan strategi ekspansif telah membuat beberapa organisasi ekstra kampus lainnya terpinggirkan. Dalam konteks politik mahasiswa di kampus UGM, KAMMI dan HMI MPO maupun Dipo menjadi pemain utama,sedangkan PMII mulai terpinggirkan.
Relasi konflik KAMMI dengan IMM, juga terjadi dalam dimensi idiologis maupun praktik politik. Dalam konteks idiologis, sebenarnya KAMMI dan IMM relative memiliki kemiripan dalam mengembangkan diskursus pemikiran Islam yang berbasis salaf-modernis. Namun dalam dinamika perkembangannya, KAMMI mendapatkan kesempatan yang luas untuk melembagakan pemikiran keislaman versi KAMMI melalui aktivitas Unit Kerohanian Islam maupun di Masjid. Bahkan banyak aktvis KAMMI yang juga menjadi aktivis IMM, ataupun aktivis IMM yang kemudian beralih menjadi aktivis KAMMI. Politik ekspansif dari KAMMI dalam dinamika pemikiran keislaman di kampus yang berbasis Muhammadiyah, melahirkan perlawanan dari otoritas kampus maupun IMM.
Pada tingkat politik praktis, konflik antara KAMMI dan IMM juga banyak terjadi di kampus yang berbasis Muhammadiyah. Sedangkan relasi antara KAMMI dan IMM di kampus yang bukan berbasis Islam dan Muhammadiyah cenderung harmonis. Dalam konteks politik praktis di kampus berbasis Muhammadiyah, KAMMI merupakan organisasi ekstra kampus yang mampu menerobos sekat-sekat politik protektif dari kampus, hal ini ditandai dengan kemampuan KAMMI memasukkan kader-kadernya untuk menduduki posisi politik dalam organisasi ekstra kampus maupun menjadi tim pendamping agama Islam.
Perebutan akses politik terhadap kader telah menjadi episentrum konflik antara organisasi ekstra kampus. Artikulasi konflik antar organisasi ekstra kampus tercermin dalam beberapa tingkat berikut. Pertama, artikulasi konflik dalam dimensi debat. Debat merupakan level konflik yang lebih sering dipilih oleh organisasi ekstra kampus berbasis Islam dibandingkan dengan games ataupun konfrontasi fisik. Debat diyakini sebagai ruang yang paling fair bagi organisasi ekstra kampus untuk mencuri perhatian dari mahasiswa. Terdapat kecenderungan besar, bahwa konflik dalam dimensi debat diyakini sebagai sarana melakukan inteletual exercises dan pendewasaan kemampuan berfikir.
Ruang debat lebih banyak dilakukan secara informal dibandingkan secara formal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bahwa banyak kampus tidak banyak memberikan ruang terbuka bagi organisasi ekstra kampus mendiskursusukan pemikiran keislaman secara terbuka. Bahkan debat secara formal diyakini kalangan aktivis tidak banyak memberikan manfaat karena justru rentan terjadi manipulasi dan kekerasan fisik, karena dilaksanakan secara terbuka dan massif. Egoisme dan sentiment organisasi dapat dimobilisasi untuk melakukan kekerasan sebagai akibat debat formal yang seringkali berujung saling ejek, sindir dan cemooh.
Kedua, Artikulasi konflik dalam dimensi games. Konflik dalam dimensi games terjadi ketika organisasi ekstra kampus secara proaktif membentuk partai politik kampus dalam pentas politik mahasiswa. Pada era 1990-an, peranan organisasi ekstra kampus dalam memenangkan kandidat elit mahasiswa sedemikian rupa sangat kuat. Pola-pola ini memang juga masih dijalankan oleh beberapa organisasi ekstra kampus, meskipun tidak seartikulatif di era 1990-an. Organisasi ekstra kampus ditempatkan oleh kandidat sebagai mesin politik untuk mendapatkan suara dalam pemenangan pemilu mahasiswa, dalam bentuk penyiapan tata laksana kampanye kandidat, mobilisasi suara maupun dukungan, bahkan termasuk di dalamnya intrik-intrik politik dan ancaman-ancaman terhadap kandidat lain.
Organisasi ekstra kampus juga berperan penting dalam membangun koalisi partai politik untuk memenangkan seorang kandidat. Misal, dalam konteks politik di UAD, HMI Dipo, MPO maupun KAMMI bersama-sama membangun koalisi untuk memenangkan proses politik mahasiswa ketika berhadapan dengan kandidat yang didukung IMM. Sedangkan di UGM terdapat kecenderungan PMII, HMI MPO, dan Dipo berkoalisi untuk berhadapan dengan kandidat yang diusung oleh KAMMI. Sedangkan IMM cenderung tidak banyak bermain politik praktis di kampus non Muhammadiyah, dengan alasan keterbatasan sumber daya dan akses.
Ketiga, artikulasi konflik dalam dimensi konfrontasi fisik dan kekerasan. Kecenderungan memilih artikulasi konflik dalam bentuk kekerasan pernah muncul di tahun 2003-2005, terutama di perguruan tinggi berbasis Islam, seperti di UIN (dulu IAIN Suka) maupun di UMY. Untuk kasus di UIN, kekerasan tercermin dari penyerangan oleh sekelompok massa terhadap aktivis organisasi ekstra kampus yang berbasis liberal terkait dengan tuduhan bahwa aktivitas para aktivis organisasi ekstra kampus tersebut menganggu “kekhusukan” dalam beribadah, ataupun karena aktivis organisasi ekstra kampus yang bermazhab liberal dapat merusak tata nilai puritan yang dikembangkan oleh universitas yang berbasis Islam.
Diskursus kekerasan dalam dunia mahasiswa sekarang ini telah menjadi tren baru, baik dalam bentuk kekerasan antar mahasiswa atau kekerasan dalam melakukan demontrasi, sebagai akibat dari instrusi atau perembesan kepentingan politik praktis di dalam kampus maupun di luar kampus Tabel 3 tentang matrik relasi konflik antar organisasi di atas menunjukkan bahwa frekuensi konflik antar organisasi ekstra kampus mendiskursuskan pemikiran keislaman cenderung semakin naik. Jika hal ini dianggap sebagai gejala yang linier maka kekerasan politik antara organisasi dalam mendiskursuskan pemikiran liberal dan fundamental yang ditunggai oleh kepentingan politik praktis, hanya tinggal menunggu waktu saja. Jika hal ini sampai terjadi maka fungsi organisasi ekstra kampus yang sebelumnya banyak berperan sebagai agen pencerahan peradaban akan berubah menjadi agen kekerasan.
Yang lebih memprihatinkan adalah terdapat kecenderungan besar bahwa para aktivis mahasiswa, bahkan yang menjadi idiolog gerakan maupun bagian perkaderan tidak memiliki kerangka pemahaman yang utuh tentang konsep fiqh perbedaan, baik dalam dataran normative maupun praktis. Beranjak dari kondisi inilah pelembagaan fiqh perbedaan dalam organisasi ekstra kampus akan menjadi jawaban substantive bagi bertahannya organisasi ekstra kampus sebagai agen pencerahan perdaban di tengah pragmatism politik gerakan yang semakin menguat.