Radikal merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “radict” yang artinya dasarnya adalah akar. Merujuk dari kamus Bahasa Indonesia, radikal didefinisikan sebagai kecenderungan pemikiran, sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu secara mendasar. Sedangkan radikalisasi merupakan tindakan yang menimbulkan sikap radikal di tengah masyarakat. Lembaga Survei Indonesia (LSI), mengadakan riset nasional, untuk mengeksplorasi radikalisme pada tingkat muslim dewasa di Indonesia di tahun 2010. Dalam riset ini diperoleh data mengenai masyarakat yang pernah dan bersedia melakukan tindakan radikal sebagai berikut:
Tabel 1
Ragam Tindakan Yang Mengekspresikan Kecenderungan Radikal
No Tindakan Prosentase
1 Razia dan Sweeping tempat maksiat 2,6%
2 Bersedia Melakukan razia dan sweeping tempat maksiat 26,3%
3 Demonstrasi Terhadap Kelompok Lain 1%
4 Bersedia Melakukan Demonstrasi Terhadap Kelompok lain 26,9%
5 Menyumbang Materi Untuk Penegakan Syariat Islam 37.4%
6 Melakukan Penyerangan Rumah Ibadah 1.3%
7 Mengajak Orang lain agar mengikuiti pemikirannya 18.8%
Sumber: Lembaga Survai Indonesia, 2010.

Pemikiran radikal memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap kelompok anak muda dan kelompok mahasiswa. Studi yang dilakukan oleh Surwandono dan Sidiq Ahmadi terhadap gejala tumbuhnya pemikiran radikal cukup menarik yakni aktivis organisasi ekstra kampus lebih tertarik untuk mendiskursuskan kepada pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat diametral, apakah kanan-politik (fasisme, totalitarianism), kanan-agama (fundamentalisme), kiri-politik (sosialisme, komunisme), kiri-agama (kiri Islam, teologi pembebasan), maupun liberal politik (liberalism), maupun liberal agama (liberalisasi) daripada pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat moderat. Pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat ekstrim difahami akan memberikan horizon berfikir yang luas sehingga akan ditemukan solusi-solusi atas persoalan social politik yang selama ini mengalami kebuntuan karena sempitnya horizon berfikir. Pemikiran politik dan keagamaan yang berbasis radikal juga dianggap sebagai narasi yang paling efektif untuk melakukan counter hegemoni terhadap dominannya pemikiran global yang berbasis liberalis-kapitalis.
Dalam konteks politik di kampus, studi dari Surwandono dan Sidiq Ahmadi menunjukkan bahwa organisasi ekstra kampus dalam mendiskursuskan pemikiran keagamaan dan politik cenderung memilih struktur pemikiran politik yang berbasis radikal kritis, yang terdiri dari;
Pertama, Pemikiran-pemikiran politik yang berbasis kiri, baik yang kiri radikal maupun kiri kritis, menjadi salah satu referensi utama dari hampir semua organisasi ekstra kampus. Pilihan untuk mengkonsumsi pemikiran yang berbasis kiri, dalam banyak kasus sebagai pilihan yang tak terhindarkan di tengah semakin derasnya pemikiran politik liberal yang diadopsi oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kedua, pemikiran politik yang berbasis kanan keagamaan, baik yang bersifat moderat-adaptif dan radikal-revolusioner sedemikian rupa juga menjadi alternative sumber pemikiran. Pemikiran kanan revolusioner yang memandang sesuatu secara diskrit, difahami oleh beberapa aktivis organisasi ekstra kampus sebagai alternative eksplanasi realitas social yang yang rumit dan kompleks menjadi lebih sederhana.
Ketiga, corak pemikiran radikal bebas, di mana kemudian menempatkan sesuatu rule of law sebagai sesuatu yang nisbi. Filsafat eksistensialisme yang menjadi rujukan semangat radikal dalam kebebasan ini menyebabkan segala tindakan agen dan struktur dalam masyarakat dikelola dengan hukum permisivisme. Filsafat eksistensialisme ini menjadi rujukan berfikir juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi organisasi ekstra kampus yang mulai sepi peminat. Mengembangkan pemikiran yang berwatakan radikal permisivisme difahami akan memberikan daya undang yang besar sehingga mahasiswa tertarik untuk bergabung dengan organisasi ekstra kampus.
Tumbuh dan berkembangnya pemikiran radikal di kampus, pada awalnya tidak menyebabkan persoalan yang serius. Berfikir radikal Yes, Bertindak Radikal No, demikian jargon yang sering diaktualkan oleh para aktivis organisasi ekstra kampus dalam melakukan diskursus pemikiran. Namun akhir-akhir ini, gejala radikalisasi pemikiran di kampus mengalami perubahan yang signifikan di mana terdapat sekelompok aliran politik dan keagamaan melakukan infiltrasi pemikiran radikal kepada para mahasiswa. Hasilnya cukup mengejutkan banyak kalangan, bahwa banyak mahasiswa menjadi korban dari indoktrinisasi pemikiran dan aksi radikal dari kelompok politik dan agama tertentu. Bahkan para pelaku tindak kekerasan dan terror di Indonesia pada tahun 2010-2011 diperankan oleh para mahasiswa maupun sarjana yang baru lulus dari kampus.
Meningkatnya aktivitas intoleransi, kekerasan dan terror di Indonesia mencerminkan bahwa banyaknya anggota masyarakat yang terpengaruh oleh logika berfikir dari kelompok radikal dan melakukan aktivitas intoleransi, kekerasan, terror atas nama kekuatan agama dan politik tertentu adalah sebagai sesuatu yang normal. Bahkan studi yang dilakukan oleh Petrus Golose, Ketua BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menunjukkan bahwa para pelaku tindakan kekerasan dan terror tidak merasa takut atas ancaman hukuman jika melakukan perbuatan yang melanggar hokum.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan serangkaian program untuk menata dan mengendalikan idiologi radikal, kekerasan dan terror dengan program deradikaliasi. Menurut Sri Yunanto program deradikalisasi mencakup berbagai komponen proses; deideologisasi reorientasi, motivasi, re-edukasi, resosialisasi serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain. Maka program deradikalisasi sebagai sebuah program pendidikan bisa mempunyai dimensi kognitif, dalam bentuk memasukkan faham yang tidak radikal untuk menghilangkan atau melepas pemikiran, sikap dan tindakan radikal dan kemudian menggantikannya dengan faham Islam yang toleran, compatible dengan kehidupan bangsa yang plural. Program deradikalisasi juga mempunyai dimensi afeksi, yaitu melakukan persuasi dengan melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi agar mereka dengan sadar dan senang kembalik kepada masyarakat, Islam dan motorik dalam bentuk meninggalkan perilaku dan dukungan terhadap kekerasan.
Studi yang dilakukan oleh Sri Yunanto terhadap program deradikalisasi justru menimbulkan persoalan serius, bahkan semakin memicu penyebaran pemikiran radikal. Selama ini program deradikalisasi dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan keamanan, dan pendekatan penegakan hokum dan kurang menggunakan pendekatan melalui jalur budaya dan pendidikan relative belum banyak dieksplorasi. Pendekatan keamanan dan hokum cenderung mengedepankan unsur represif, sedangkan pendekatan budaya dan pendidikan mengedepankan unsure preventif dan humanis.
Ketua Majelis Ulama KH Makruf Amien yang mengatakan bahwa program deradikalisasi yang salah justru akan memicu radikalisme Hal ini terkait dengan adanya pandangan bahwa program deradikalisasi merupakan sebuah program karet untuk memarginalkan peran politik masyarakat Islam, bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan pendangkalan akidah bagi kalangan umat Islam. Kebijakan deradikalisasi yang tidak dipersiapkan secara matang justru akan menimbulkan mis-interpretasi dan mis-komuniasi yang berpeluang menciptakan radikalisasi sendiri. .oorhuda Ismail, mempunyai sikap yang skeptis terhadapat konsepsi deradikalisasi dalam perspektif mengubah pemikiran yang radikal. Dalam pandangannya yang lebih penting bukan merubah pemikiran yang radikal melainkan membuat mereka mandiri secara ekonomi dan menjauhkan diri dari kekerasan (disengagement from violence).
Salah satu model deradikalisasi yang berhasil menurut Leo Suryadinata adalah program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Belanda dalam batas tertentu berkontribusi terhadap perkembangan radikalisme di Indonesia, di mana tokoh Sneevliet merupakan tokoh dari Belanda yang mengenalkan tradisi radikalisme di Indonesia. Pandangan Sneevliet kemudian mengubah struktur social dalam organisasi Sarekat islam yang didirikan oleh Hos Cokroaminoto menjadi terpecah dalam organisasi SI Putih di bawah kepemimpinan Agus Salim, dan SI Merah di bawah kepemimpinan Semaun.
Menurut Leo Suryadinata, program deradikaliasi yang didesain oleh pemerintah Belanda dengan melibatkan para pemikir dan perguruan tinggi guna menghadapi radikalisme agama. Froukje Demant merupakan peneliti radikalisme yang terkenal. Dia menyarankan agar pemerintah Belanda yang sekuler lebih terbuka untuk argumen-argumen religius dan kaum muslim moderat harus mengajak sesama muslim yang radikal masuk ke mainstream Islam yang damai. Pemberian ruang kepada fihak-fihak yang akan menjadi obyek radikalisasi untuk menyampaikan argumentasi dari keyakinan yang dipilihnya akan membuat arus keterbukaan komunikasi.
Bagaimana mendesain program deradikalisasi yang efektif dan efisien?.Proses melakukan deradikalisasi dapat meminjam logika kontruktivisme yang dipergunakan oleh Antony Giddens untuk melacak relasi antara agen dan struktur. Pemikiran radikal dapat dianalogkan sebagai struktur, dan pelaku aktivitas kekerasan sebagai representasi agen. Struktur pemikiran radikal membentuk cara pandang dan perilaku agen dalam memaknai sesuatu. Struktur yang kuat dan berhirarkhi membuat agen tidak memiliki kesempatan untuk mengabaikan apa-apa yang menjad harapan dan keinginan agen. Semakin terjadi ketimpangan kekuatan, otoritas, informasi antara struktur dan agen maka semakin posisi agen hanya menjadi sub ordinat dari kepentingan struktur. Menurut Giddens, dalam konteks tertentu perilaku struktur dapat dipengaruhi oleh perilaku agen, atau dalam hal ini agen justru yang mengkonstruksi perilaku struktur. Agen yang memiliki kekuatan yang memadai, memungkinkan perilaku agen akan otonom, bahkan agen dapat mempengaruhi perubahan di dalam struktur sehingga perilaku agen kemudian berharmoni dengan perilaku struktur.