Studi diplomasi bencana memaknai bencana sebagai sebuah instrumen yang penting untuk memperjuangkan kepentingan politik seperti perdamaian, kepentingan ekonomi seperti kolaborasi kerjasama ekonomi antar negara secara lebih intensif, atau kepentingan sosial budaya untuk membangun komunitas humanis dan berkeadaban. Fenomena bencana alam jika difahami dalam perspektif positif, justru dapat memberikan nilai tambah yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai problem kemanusian yang selama ini tak terpecahkan melalui diplomasi politik maupun ekonomi yang seringkali berwatak distributif, menang dan kalah.
Menurut Louise K. Comfort, issue bencana sekarang ini menjadi isu yang sangat krusial bagi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia. Bencana harus didefinisikan secara lebih luas, tidak hanya sebatas isu bencana alam semata namun juga bencana penyakit menular yang memiliki efek global seperti endemic virus Flu Burung, Flu Babi, ataupun isu pemananasan global. Pendefinisian bencana sebagai isu global diharapkan akan dapat meningkatkan emphati dari masyarakat dunia untuk terlibat bersama menyelesaikan problem bencana.
Disaster Diplomacy examines the role of disaster-related activities not just in international affairs and international relations, but also in political conflicts not involving more than one independent state. Disaster Diplomacy also embraces a wide definition of “disaster”, not just rapid-onset events such as earthquakes and industrial explosions, but also events which are more diffuse in space and time such as droughts, epidemics, and global changes. These latter events have been termed “chronic disasters”, “creeping changes”, and “disaster conditions” amongst other terms.
Studi kontemporer yang dilakukan oleh I. Kelman menunjukkan bahwa bencana tidak selalu menjadi faktor yang buruk bagi masyarakat, namun dalam batas tertentu dapat dikelola untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan konflik yang selama ini tak terpecahkan, baik dalam konteks persoalan dalam level nasional maupun antara negara. Argumen besar dari Kelman adalah bencana justru memberikan ruang yang besar bagi fihak-fihak yang memiliki potensi sebagai daerah yang rawan bencana untuk mencari ruang yang bisa dikerjakan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari bencana alam itu sendiri.
Studi Kelman tentang konflik Aceh memberikan gambaran yang sangat menarik. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia, telah berlangsung lebih dari 25 tahun, dan untuk menyelesaikan masalah konflik Aceh telah dilakukan upaya perundingan damai semenjak tahun 1995 dengan melibatkan banyak fihak. Namun upaya damai tersebut senantiasa mengalami jalan buntu. Baru pada perdamaian Helsinki antara GAM dan Indonesia justru mengalami kemajuan yang berarti, di mana perundingan ini terjadi pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh.
Studi Kelman semakin menunjukan fungsionalitas diplomasi bencana alam . Dalam studinya juga menunjukkan bahwa bencana alam juga dapat dikelola untuk menjadi ruang bagi peningkatan kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya yang lebih luas. Negara-negara yang tergolong sebagai daerah yang rawan bencana atau potensial mengalami bencana alam, yang sebelumnya tidak melakukan kerjasama yang intensif, bahkan cenderung bermusuhan secara politik, kemudian memilih melakukan kerjasama untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Indonesia, Cina dan Jepang memilih meningkatkan kualitas hubungan kerjasama di samping karena persoalan ekonomi, juga terkait dengan potensi Cina, Jepang dan Indonesia sebagai daerah rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi.
Studi tentang fungsionalitas diplomasi bencana alam juga dilakukan oleh Weizhun. Menurut Weizhun, pertumbuhan ekonomi China yang progresif dalam 10 tahun terakhir ini tidak dapat dilepaskan dari upaya kapitalisasi pemerintah China untuk mengelola bencana alam, sebagai sarana membangun kerjasama internasional dengan negara-negara yang selama ini mencurigai kebijakan China yang interventif. China bukan lagi dianggap sebagai kekuatan yang dianggap musuh, karena China justru menunjukan politik emphati untuk terlibat dalam kerjasama dengan negara-negara yang rawan bencana alam. Dari sinilah kemudian investasi China dapat ditanam di negara-negara yang selama ini menolak investasi modal dari China.
The practice of Disaster Diplomacy has a great influence and actual values on improving national and international interests. Disaster Diplomacy is flexible and multiform yet uncertain and there are some restrictions in the process of diplomatic practice. Disaster Diplomacy can also promote the Chinese role “as a responsible and powerful country”.
The Cambridge Review telah melakukan serangkaian penelitian tentang proses memaknai bencana ke dalam diskursus diplomasi bencana. Studi dari The Cambridge Review menunjukan temuan yang sangat menarik, bahwa diplomasi bencana alam memberikan peluang yang sangat luas bagi negara-negara yang selama ini terlibat dalam konflik kepentingan politik maupun ekonomi, untuk kemudian memilih bekerjasama daripada meneruskan pilihan untuk berkonflik.
The Cambridge Review of International Affairs which analyse critically the argument for disaster diplomacy as an opportunity to increase cooperation among rival states are re-examined in a CAS framework. Based on the application of CAS to the case studies, the article concludes that creative diplomacy for disaster reduction is most effective at the ‘edge of chaos’, that narrow region where there is sufficient structure to hold and exchange information, but also sufficient flexibility to adapt new alternatives to meet urgent needs.
Indonesia merupakan daerah yang teridentifikasi sebagai daerah yang rawan terjadi bencana alam yang sangat beragam. Bencana yang terjadi mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat baik berupa korban jiwa manusia, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antara lain kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, penderitaan masyarakat dan sebagainya.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pemaknaan secara negatif terhadap kondisi geografis dan topografis yang rawan bencana alam justru akan melahirkan sikap dan kebijakan yang lari dari kenyataan dan realitas kehidupan. Dari beragam studi tentang diplomasi bencana alam justru menunjukkan bahwa Indonesia yang teridentifikasi rawan bencana alam justru dapat memodifikasi realitas ini untuk diubah menjadi energi positif untuk membangun kerjasama yang lebih luas. Hal ini akan dapat dicapai manakala pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki social awareness terhadap isu diplomasi bencana.
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyediakan beberapa payung hukum bagi penanggulangan bencana, yaitu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun demikian, berbagai perangkat hukum tersebut memerlukan upaya-upaya operasional penanggulangan bencana yang baik, selaras dan terkoordinasi, baik pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, maupun pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah (pusat dan daerah), sektor swasta maupun masyarakat umum dan individu.
Secara umum penanggulangan Bencana melibatkan beberapa pelaku diantaranya Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah non-departemen setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) sebagai lembaga yag dibentuk oleh gubernur untuk tingkat propinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat daerah setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan kepala BNPB. Dari berbagai penyelenggara penanggulangan bencana tersebut, sebenarnya pemerintah daerah dapat mengambil posisi strategis sebagai manajer maupun koordinator pihak-pihak yang terkait dalam upaya-upaya penanggulangan dan antisipasi bencana alam. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penatalaksanaan diplomasi bencana akan menjadi instrumen yang penting bagi daerah untuk meningkatkan kerjasama internasional dengan berbagai fihak untuk menyiapkan infra-struktur dan supra-struktur guna mengurangi resiko dari bencana alam yang setiap saat dapat terjadi.
Para penyelenggara penanggulangan bencana tersebut masing-masing memiliki tanggungjawab yang berbeda, yang tentu saja membutuhkan kerjasama, koordinasi maupun konsultasi terus menerus terutama dalam penanganan rekonstruksi agar proses rekonstruksi berjalan dengan tepat, berdasarkan perencanaan yang baik, sehingga tepat sasaran dan juga tertib dalam penggunaan dana, serta mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana di masa datang melalui usaha-usaha pengurangan risiko bencana. Proses rekonstruksi pasca bencana yang baik harus menghasilkan pemulihan kondisi masyarakat, baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi, dan mampu menurunkan kerentanan terhadap bencana, bukan memperparah kondisi kerentanan yang ada yang menyebabkan terjadinya bencana.
Proses rekonstruksi diyakini membutuhkan alokasi dana yang sangat besar. Apabila kebutuhan pendanaan kegiatan rekonstruksi sangat besar, bantuan luar negeri, baik yang berasal dari pemerintah (bilateral-multilateral) maupun non-pemerintah diperkenankan, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pinjaman luar negeri juga dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk kegiatan rekonstruksi, dengan syarat merupakan pinjaman yang sangat lunak. Realitas ini semakin menguatkan kebutuhan diplomasi bencana sebagai mekanisme menggali kerjasama, terutama dalam ranah hubungan antar pemerintah di level internasional untuk mengembangkan kerjasam internasional yang simultan dan berkelanjutan untuk penanggulangan bencana. Sayangnya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang penanggulangan bencana belum ada sebuah ketentuan maupun penjelasan tentang arti penting diplomasi bencana, sehingga ada kesulitan dalam memobilisasi potensi-potensi yang ada untuk mengurangi dampak bencana alam.