Disusun oleh:
Surwandono dan Sidiq Ahmadi

Diskursus tentang istilah Fundamental dan Liberal sesungguhnya sudah berkembang dalam era pemikiran Islam klasik. Fundamental senantiasa dikaitkan dengan corak berfikir yang bersifat puritan dengan mengedepankan interpretasi sesuatu dengan merujuk kepada sumber ambilan pertama dalam Islam yakni Qur’an dan Hadits. Corak ini kemudian dikenal sebagai gaya pemikiran yang berwatak ashliyyun. Tafsir yang kemudian dikembangkan dalam memaknai sesuatu dikenal dengan istilah tafsir bil ma’tsur, yang dikembangkan oleh para ulama salaf maupun ulama Madinah.
Pemikiran liberal senantiasa dikaitkan dengan corak berfikir yang bersifat kontekstual dengan mengedepankan interpretasi sesuatu makna melalui maksimalisasi penggunaan akal. Corak ini kemudian dikeal dengan gaya pemikira yang berwatak rasional (ra’yi). Tafsir yang dikembangkan dalam memaknai sesuatu sering dikenal dengan istilah tafsir bil ar-ra’yi, yang dikembangkan oleh para ulama kalam seperti kelompok mu’tazilah yang dipengaruhi oleh peradaban helenistik Yunani.14
Dalam konteks modern, pemaknaan pemikiran liberal dan fundamental di dunia Islam sesungguhnya banyak dipengaruhi dari hegemoni tradisi pemikiran Barat terhadap dunia Islam. Dalam tradisi pemikiran Barat, pemaknaan fundamental senantiasa dikaitkan dengan gaya berfikir yang berwatak konservatif dan memonopoli kebenaran. Fundamental juga dikaitkan dengan hegemoni agama atas Negara dan masyarakat, yang kemudian melahirkan serangkaian manipulasi agama untuk kepentingan politik dan
13 Wawancara dengan aktivis PMII komisariat UIN Suka, April 2010
14 Surwandono, Pemikiran Politik Islam, Yogyakarta, LPPI UMY, 2003
22
ekonomi dari kelompok agamawan. Pemikiran Fundamental di Barat juga dituduh berkontribusi terhadap terciptanya kemunduran Eropa yang dikenal dengan dark ages.
Pemaknaan liberal dalam konteks pemikiran Barat, senantiasa dikonstruksi sebagai gaya berfikir yang konstruktif dan progressif di mana mampu memberikan alternative penyelesaian serangkaian masalah social yang terjadi. Liberalisasi pemikiran memungkinkan proses obyektifikasi kebenaran menjadi lebih terbuka dan tidak dihegemoni oleh sebagian kelompok dari masyarakat. Pemikiran liberal disanjung sebagai pemikiran yang mampu mencerahkan masyarakat sehingga kemudian dikenal dengan pemikiran enlightening maupun renaissance.15
Dalam konteks sejarah pemikiran keislaman di Indonesia, diskursus tentang liberalisasi dan fundamentalisasi juga sangat dinamis. Pemikiran liberal senantiasa dilekatkan dengan kelompok neo-modernisme Islam yang banyak diintrodusir oleh Nur Cholis Madjid dalam wacana “liberalisasi” pemikiran Islam, Abdulrahman Wahid dengan wacana “kulturalisasi” pemikiran Islam, Syafi’I Ma’arif dalam wacana “pribumisasi” pemikiran Islam. Sedangkan kelompok pemikiran fundamental senantiasa dilekatkan dengan kelompok formalism Islam yang banyak diintrodusir oleh M. Natsir, AM. Saefudin, Endang Saifudin Anshari, maupun Amin Rais. 16
Dalam konteks artikulasi pemikiran politik, issue yang kemudian sering didiskursuskan adalah posisi dan relasi agama dalam kehidupan politik, artikulasi pemikiran dalam aksi Islam, posisi sumber hokum dalam Islam dalam konteks hukum nasional, serta pandangan terhadap keberadaan partai politik Islam. Diskursus relasi agama dalam kehidupan politik terkait dengan posisi agama terhadap politik, apakah agama menjadi ordinat atau menjadi sub ordinat, ataukah keduanya seimbang, atau saling menihilkan satu sama lain. Diskursus artikulasi pemikiran politik dalam aksi Islam, terkait dengan wilayah atau ruang otoritas dari agama maupun Negara. Apakah agama atau Negara terlibat dalam membuat aturan yang berdimensi public, atau privat, atau kedua-duanya. Apakah Negara cenderung di ruang public, dan agama di ruang privat.
15 Lihat dalam John Esposito, Ensikopedi Pemikiran Keislaman, Jakarta, Radjawali, 1995
16 Lihat dalam Syafi’I Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1997 23
Diskursus seputar posisi sumber hokum agama dalam konteks sumber hokum nasional, apakah sumber hokum agama menjadi referensi utama dalam pembentukan hokum nasional, bagaimanakah relasi hokum agama dan hokum positif. Dalam praktis, bagaimana proses implementasi agama dalam konteks pembentukan hokum nasional, seperti peraturan daerah berbasis Shariah, atau UU berbasis Shariah, ataukah hanya pengadopsian struktur nilai agama dalam hokum positif. Diskursus tentang keberadaan partai politik Islam. Apakah partai politik Islam akan produktif bagi artikulasi kepentingan umat Islam atau justru kontra-produktif bagi kepentingan umat Islam. Apakah sektarianisme ataupun eksklusivitas Islam dalam politik lebih produktif dibandingkan dengan inklusivitas politik.
Tabel 1
Perbandingan Diskursus Fundamentalisasi dan Liberalisasi Pemikiran Islam
Diskursus Issues
Liberalisasi
Fundamentalisasi
Relasi Agama dan Negara
Terpisah
Menjadi Satu Kesatuan
Artikulasi Aksi Islam
Substansialisasi
Formalisasi
Relasi Sumber Hukum Agama dan Konstitusi
Optional
Keharusan
Impelementasi Shariah Dalam Negara
Kurang Penting
Sangat Penting
Partai Politik Islam
Tidak Penting
Penting
Sumber: Diolah dari Syafi’I Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 2000
Bagaimana organisasi ekstra kampus berbasis Islam dalam memaknai diskursus pemikiran liberal dan fundamental ? Terdapat kecenderungan bahwa antar aktivis organisasi ekstra kampus berbasis Islam melakukan pemaknaan secara berbeda-beda terhadap pemikiran liberal dan fundamental. Terdapat aktivis yang memang melakukan pemaknaan secara kognitif, yakni melakukan pendefinisian terhadap makna liberal dan fundamental yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti idiologisasi dalam perkaderan maupun dari buku-buku yang menjadi referensi organisasi, ataupun pemaknaan sampai tereksternalisasi dalam bentuk kecenderungan sikap dari aktivis organisasi ekstra kampus untuk mengartikulasikan pemaknaan pemikiran tersebut dalam berfikir maupun berperilaku.
24
Aktivis PMII cenderung lebih memilih untuk mendiskursuskan pemikiran liberal dibandingkan dengan pemikiran Fundamental. Hal ini tercermin dari ungkapan aktivis PMII sebagai berikut;
pemikiran itu biasalah kita mengambil dari pemikir-pemikir bagi kami itu dianggap sangat kontekstual, seperti ada Hasan Hanafi, ada Marxisme, buukan saja Karl Marx tetapi Marxisme, ini dalam konteks sosial ekonominya kemudian ee..ini yang dipemikir Arab, ada Muhammad Arkoun, itu beberapa pemikir yang biasanya menjadi refernsi teman-teman PMII, tokoh-tokoh arab, dan adalah juga tokoh-tokoh barat gitu.17
Liberalisasi pemikiran bagi kalangan aktivis PMII sebagai sebuah keniscayaan, karena liberalisasi memberikan ruang yang luas untuk berfikir kreatif untuk menyelesaikan berbagai problem social dan masyarakat. Pandangan aktivis PMII terhadap diskursus liberalisasi pemikiran cenderung bersifat apresiatif.
Bagi saya sebenarnya liberalisasi itu sebuah kebebasan berfikir yang dilakukan dan dimiliki oleh individu-individu masing-masing, mempunyai hak otonom, kita tidak bisa dikekang, bahwa kita tidak bisa berfikir seperti ini, tidak bisa karena kita mempunyai otak sendiri sehingga kita mempunyai pemikiran sendiri. Yang namanya pemikiran liberal disitu sebenarnya kita otonom itu kita bebas memiliki pemikiran, tidak bisa dikekang kamu harus berpikir ala ini, tidak bisa… kita mempunyai cara pandang tersendiri, kita mempunyai cara tafsir tersendiri. Kalau kita membaca, jelas cara baca kita berbeda to.. maka disitu sebenarnya pemikiran liberal itu bukan lantas yang dikatakan orang bahwa mereka itu berfikir bebas, akan tetapi sebenarnya liberal itu adalah mereka berfikir otonom,dia berhak berbeda dengan siapapun, dia mempunyai hak otonom untuk berfikir sendiri. Di dalam Al-qur’an sebenarnya sudah ada, “Afala Tatafakkruuna” itu sebenarnya mempunyai hak otonom, ini sebenarnya dianjurkan. 18
Bagaimana aktivis PMII memandang artikulasi pemikiran fundamental. Terdapat kecenderungan bahwa nalar yang dikembangkan PMII untuk memaknai pemikiran fundamental juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman structural dari beragam literasi dari pemikir Barat yang mengkritik pemikiran fundamental.
Fundamental, cenderung berhaluan keras bahkan lebih keras lagi, mereka melakukan sebuah aksi anarkisme, memberikan sebuah pandangan bahwa mereka
17 Wawancara dengan aktivis PMII, Shodiq pada 12 April 2010
18 Ibid.
25
yang paling benar, dan melakukan pemaksaaan terhadap pandangan mereka untuk diterima oleh hal layak. Itu malah tidak kita sepakati juga, bahkan kita tolak benar-benar. Gerakan-gerakan kanan yang seringkali melakukan sebuah gerakan wacana yang mengatasnamakan paling benar, lebih parahnya lagi kan mereka melakukan sebuah gerakan yang anarkis, itu malah yang sangat tidak kita sepakati.19
Bagaimana dengan aktivis HMI Dipo? Terdapat kecenderungan besar bahwa aktivis HMI Dipo juga memberikan makna apresiatif terhadap diskursus pemikiran liberal. Liberalisasi pemikiran akan memungkinkan mengartikulasikan Islam secara tekstual sehingga Islam dapat menjawab tantangan dalam masyarakat.
Saya lebih condong kepada substansialisme. Karena kalau kita bicara formalisme islam, cenderung Islam itu kehilangan ruhnya karena Islam hanya dimaknai sebatas legal formal saja. Sebatas fiqih, apapun itu yang sifatnya legal formal dan Islam akan kehilangan ruh. Nilai dasar yang coba dibangun oleh Islam itu akan kehilangan, kalau kita bangun Islam ini hanya sebatas formalisme. Saya lebih cenderung kepada substansialisme. Karena dengan substansialisme, ruh yang dibawa oleh Islam itu akan terejahwantahkan dengan baik bagi saya.20
Namun terdapat aktivis HMI yang lain yang menunjukan bahwa pemikiran Liberal maupun fundamental sebagai struktur pemikiran yang harus kait mengkait. Pemikiran Islam memerlukan obyektifikasi nilai dalam bentuk symbol. Pelembagaan Islam dalam bentuk symbol-simbol tertentu juga penting.
Islam sebagai sistem nilai itu keadilan, saling memaafkan, kebaikan, kejujuran dan lain sebagainya, itu Islam sebgai sistem nilai. Islam sebgai simbol atau islam sebagai lembaga, itu dibagi menjadi dua, simbolisasi dari lembaga itu, misalnya shalat, zakat, itu kan bentuk-bentuk simbol, bentuk-bentuk ritual, ritual yang merupakan simbolisasi dari nilai Islam. Kemudian yang kedua, pembagiannya adalah lembaga-lembaga eksistensial seperti NU, Muhammadiyah, itu bukan Islam, tetapi simbol daripada nilai Islam yang termanifestasikan atau terlembagakan menjadi satu organisasi. Bagi saya tidak ada persoalan, baik antara islam formal tadi atau Islam substansial. Cuman bagaimana kita melihat itu kemudian kita memahami itu kemudian kita menterjemahkan itu, menterjemahkan dalam artian mengobjektivikasikan. Tidak bisa juga itu dicampur adukkan, itu dua hal yang berbeda tetapi seperti dua sisi mata uang, ituu dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan karena nilai untuk bisa eksis kadangkala ia membutuhkan simbolisasi, kadangkala ia membutuhkan formalisasi. Nilai
19 Wawancara dengan aktivis PMII, Munir, 20 April 2010
20 Wawancara dengan aktivis HMI Dipo, Fadhlan, maupun Ahmad Shohib, 25 April 2010 26
tentang keadilan, bagaimana supaya keadilan bisa terwujud maka dia butuh peraturan, bagaimana peraturan untuk bisa eksis maka dia butuh perangkat-perangkat hukum. Simbolisasinya adalah berbentuk materil, undang-unddang, teksnya ada, kan seperti itu. Itu sebuah metafora atau sebuah analogi tentang islam. Makanya kembali ke tadi yang disampaikan oleh Cak Nur ya Islam itu mencakup iman, ilmu dan amal.21
Pandangan aktivis HMI MPO yang sebelumnya dikenal sebagai sekelompok aktivis HMI yang menolak sakralisasi pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal (Astung) bagi organisasi, yang bercorak fundamental, sekarang ini cenderung melakukan apresiasi terhadap pemaknaan pemikiran Islam dalam diskursus liberalisasi pemikran.
Menurut saya liberalisasi adalah berpikir bebas dalam kerangka memajukan ilmu pengetahuan. Dimana kita menafsirkan text-text Qur’an dan Sunnah berdasarkan perkembangan zaman dan pengetahuan. Menurut kami Islam tidak mesti harus di simbolkan atau di formalkan, apalagi ketika berbicara tentang konteks Indonesia dimana masyarakatnya sangat majemuk. Dan menurut saya islam itu tidak hanya sebagai symbol saja namun lebih kepada pengaplikasian nilai-nilai keIslamanya.22
Fundamentalisasi berfikir dimaknai sebagai proses berfikir yang kaku, karena seringkali banyak merujuk pemikiran ulama-ulama klasik, yang seringkali tidak mampu menjawab tantangan zaman.
Fundamentalisme pemikiran Islam ini biasanya sering kali berkaca pada penerapan islam pada zaman dahulu seperti masa Khulafaur Rasyidin hingga para penerusnya. Dan seolah –olah itu sudah sempurna dan mereka ingin mengulangnya kembali. Dalam hal ini saya mempertanyakan tentang penerapan hal tersebut,karena ada jarak pemikiran,eksistensial/keberadaan dan itu harus di jembatani ,karena ada hal-hal yang bisa di copy dan tidak bisa di copy dari zaman tersebut yang mungkin masih sesuai dan tidak sesuai.23
Bagaimana dengan pemaknaan liberalisasi dan fundamentalisasi pemikiran Keislaman dalam IMM. Sebagaimana diketahui, IMM merupakan salah satu organisasi otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah selama ini cenderung mendiskursuskan pemikiran fundamental dan puritan dalam issue aqidah maupun muamallah, seperti Muhammadiyah secara artikulatif memandang pentingnya
21 Wawancara dengan aktivis HMI Dipo, Winarno, 27 April 2010
22 Wawancara dengan aktivis HMI MPO UMY, Rezki Satris, 20 April 2010
23 Wawancara dengan aktivis HMI MPO Cabang Yogyakarta, ANgga Yudhistira, 24 April 2010
27
pengharaman bunga bank, maupun rokok. Meskipun demikian, terdapat sekelompok aktivis Muhammadiyah juga mengartikulasikan pemikiran liberal, semisal dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Tampaknya terdapat kecenderungan dinamika pemikiran yang unik, aktivis perempuan IMM (Immawati) cenderung mengartikulasikan pemikiran fundamental, sedangkan aktivis laki-laki IMM (Immawan) cenderung mengartikulasikan pemikiran liberal.
IMM UAD ,,,, cenderung ke formalisme terutama di fakultas Psikologi yang sedang membangun formalisme ini dalam hal image misal tentang IP (indeks prestasi), pakaian terutama untuk yang wanita ya, juga sopan santun. Tapi kalau di fakultas lain terutama teknik, farmasi, hukum, itu lebih cenderung berfikir substansialisme. Kalau fundamentalisme itu mereka mempunyai ghiroh atau semangat yang kuat dalam berjuang selain itu juga komitmen yang tinggi terhadap Islam.. Mereka juga sangat berkomitmen dalam menjaga dan mengamalkan Al-Qur’an dan sunnah. Kalau liberal itu kelebihannya biasanya mereka lebih bijak dalam menghadapi masalah dan perbedaan. Tapi terkadang mereka lebih sering mengagungkan pikiran atau akal bahkan sering melebihkan itu daripada teks al-Qur’an atau sunnah, padahal dalam islam itu kan sudah ada aturannya mana yang tetap dan tidak boleh diubah-ubah dan mana yang boleh24
Aktivis IMM cenderung memandang perlunya transformasi untuk membangun sinergi pemikiran yang liberalisasi pemikiran maupun fundamentalisasi pemikiran.
Kalau menurut saya, IMM menerapkan dua-duanya karena dua-duanya itu penting. Tanpa formalisme bagaimana kita mengenali identitas kita yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Sama saja dong kita dengan yang lain kalau tidak ada formalism ini. Kenapa harus ada islam, Muhammadiyah, atau bahkan IMM kalau ternyata sama saja. Disinilah dibutuhkan formalism untuk membedakan. Tapi formalism tanpa substansialisme juga ngga’ bagus. segala sesuatu akan sia-sia.g ada maknanya. Karena substansialisme ini adalah nilai atau spirit yang terdapat dalam kegiatan, activitas, atau gerakan atau bahkan Negara.25
KAMMI merupakan organisasi Islam yang lahir pada saat terjadi reformasi politik di Indonesia. Dalam mengartikulasikan pemikiran keislaman, KAMMI cenderung dinilai oleh kalangan aktivis organisasi ekstra kampus sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki politik haluan kanan dan fundamental. Pandangan ini senantiasa dikaitkan dengan keterdekatan KAMMI terhadap partai politik PK (sekarang PKS) maupun dengan manhaj berfikir dan gerakan yang dilakukan Ikhwanul Muslimin. Apakah kondisi ini menyebabkan diskursus pemikiran fundamental lebih dominan di KAMMI? Ternyata
24 Wawancara dengan aktivis IMM UAD, Agung, 15 April 2010.
25 Wawancara dengan aktivis IMM UMY, Rakhmat, 17 Apri 2010 28
telah terjadi dinamika transformasi pemikiran yang signifikan, di mana KAMMI yang sebelumnya difahami sebagai gerakan Kanan semakin menuju ke arah tengah.
Kalau dari saya sebenarnya pemikiran Islam tidak ada liberalisasi atau fundamentalisasi ya tidak ada, rujukan nya Al-Qur’an dan Sunnah itu jelas, kalo dalam konteks penafsiran lantas mencoba lari dari penafsiran ulama’ terdahulu, kalo saya cuma mudah saja, ada beberapa hal yang sifatnya itu qot’i dan dzonni itu sebagai pijakan awal dan ada ilmu-ilmu alat yang harus dikuasai seorang yang memiliki kuasa untuk memberikan penafsiran, saya fikir menjadi satu hal yang sangat logic kalo ada orang menafsirkan tapi ternyata dia tidak menguasai bahasa arab sementara Qur’an diturunkan dengan bahasa arab dengan segenap tata aturan kebahasaan nya, maka saya ya harus meragukan tentang penafsiran orang semacam itu26
Aktivis KAMMI, Lakso menyatakan bahwa sebagai gerakan fundamental, KAMMI telah mentransformasi diri menjadi gerakan politik yang demokratis dalam mengartikulasikan kepentingan Islam, dan tidak menggunakan jalur kekerasan.
Al-quran dan sunnah menajdi patokan, nah dalam lingkup inilah yang membedakan KAMMIdengan Jama’ah Islamiyyah dan yang lain, KAMMI lebih moderat. Jadi KAMMI mennggunakan jalu-jalur yang bersifat politik demokratik untuk bisa mengusung ide-ide, jadi KAMMI tidak menggunakan jalur-jalur kekerasan dan lain-lain seperti itu.27
Lantas bagaimana organisasi ekstra kampus dalam mengartikulasikan pemaknaan liberalisasi dan fundamentalisasi pemikiran dalam ranah kehidupan politik praktis, baik di level gerakan kemahasiswaan maupun politik nasional. Sebagaimana matrik yang disusun oleh Syafi’I Anwar dalam memetakan issue yang dikembangkan pemikiran liberal dan fundamental, tulisan ini juga akan mempergunakan matrik tersebut untuk mengukur artikulasi pemikiran aktivis organisasi kampus berbasis Islam.
HMI MPO, DIPO, dan IMM cenderung memandang bahwa mendiskursuskan artikulasi relasi antara agama dan Negara merupakan sesuatu yang penting. Bahkan KAMMI memandang mendiskursuskan relasi agama dan Negara merupakan diskursus yang sangat produktif. Pandangan ini sedikit banyak dilandasi argument bahwa sesungguhnya Islam sebagai agama yang universal telah mengatur seluruh tata nilai
26 Wawancara dengan aktivis KAMMI Cabang Yogyakarta, Jatmiko, 26 April 2010
27 Wawancara dengan aktivis KAMMI cabang Yogyakarta, Lakso, 21 April 2010. 29
dalam kehiduapan. Meskipun demikian, tidak semua aktivis memandang bahwa bentuk Negara haruslah Islam atau Negara berbasis agama. Relasi agama dan Negara sebagai sebuah relasi yang fungsional dibandingkan relasi yang deterministic.28 Sedangkan bagi PMII, mendiskursuskan relasi agama dan Negara sebagai sesuatu yang kurang penting, karena justru akan melahirkan politik diskriminasi dan monopoli oleh satu kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain. Negara agama justru akan mendistorsi politik itu sendiri.29
Artikulasi aksi Islam dalam politik dan kemasyarakatan oleh semua aktivis organisasi ekstra kampus berbasis Islam dianggap sebagai issue yang penting. Islam di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, maju mundurnya bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh artikulasi umat Islam dalam politik. Namun artikulasi aksi Islam dalam politik tidaklah harus dimaknai sebagai upaya membangun Negara Islam Indonesia, sebagaimana yang diartikulasikan gerakan DI/NII. Artikulasi politik Islam dimaknai sebagai keterlibatan umat Islam dalam kehidupan politik dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam issue relasi sumber hokum berbasis agama dan konstitusi, aktivis organisasi ekstra kampus berbasis Islam memiliki pandangan yang sangat beragam, dari yang kurang penting sampai sangat penting. Terdapat kecenderungan bahwa aktivis organisasi ekstra kampus seperti HMI DIpo, MPO maupun IMM bahwa nilai agama sebagai salah satu sumber hokum dianggap sebagai sesuatu yang penting, meskipun tidak harus diartikan sebagai formalisasi hokum agama menjadi hokum positif. Argumen besar yang dikembangkan adalah argument yang berbasis sosiologis dibandingkan argument agama. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, maka pengadopsian tata nilai agama dalam struktur hokum nasional sebagai sesuatu yang wajar.
Dalam issue relasi agama dan konstitusi, KAMMI memandang bahwa formalisasi nilai Islam dalam struktur hokum nasional merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam ruang politik demokrasi, pilihan public terhadap sesuatu formalisasi sesuatu harud dihormati, sehingga jika penduduk Muslim menghendaki formalisasi nilai Islam dalam
28 Wawancara dengan aktivis HMI Dipo, MPO, IMM maupun KAMMI di Yogyakarta
29 Wawancara dengan aktivis PMII di Komisariat UIN, dan Cabang Yogyakarta. 30
tata hokum nasional, yang disalurkan melalui proses politik yang demokratis, maka pilihan tersebut sebagai realitas yang tidak bisa dinafikan. Perda Shariah merupakan artikulasi public terhadap pengisian ruang kosong dari tata aturan hokum positif yang tidak menjangkau regulasi khusus. Sedangkan bagi sebagian besar aktivis PMII, Perda Shariah dianggap sebagai bagian dari tradisi tirani mayoritas atas minoritas, yang justru akan menganggu pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Perda Shariah akan memancing kontroversi dan konflik di masyarakat, yang pada akhirnya akan menyebabkan stabilitas dan harmoni di masyarakat terganggu.
Dalam issue implementasi Shariah, HMI MPO maupun IMM memandang bahwa implementasi shariah dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sesuatu yang alamiah dan biasa saja di tengah komunitas masyarakat Islam. Yang penting adalah proses mengartikulasikan implementasi shariah tersebut dalam masyarakat harus dengan cara-cara yang demokratis dan damai. 30
Sedangkan bagi HMI Dipo maupun PMII cenderung memandang bahwa implementasi shariah dalam tata hokum, ekonomi dan politik justru dianggap tidak produktif. Masyarakat Indonesia adalah tipe masyarakat yang plural, bahkan dalam konteks sosiologi agama Islam di Indonesia juga menunjukkan warna Islam yang plural; dari karakter mazhab tradisional, modernis, literal, skriptual, kontekstual, dari kanan maupun kiri. Pertanyaan besarnya adalah mazhab shariah mana yang akan dipakai, apakah mazhab Hambali, Hanafi, Syafi’I, Maliki, Muhammadiyah, NU atau yang mana. Implementasi Shariah justru akan menyebabkan kebingungan dalam proses penegakan hokum di masyarakat.31
KAMMI memandang bahwa implementasi nilai shariah dalam kehidupan di masyarakat sesungguhnya sangat tergantung oleh kepentingan masyarakat itu sendiri. Keberadaan Perda Shariah sesungguhnya sebagai sesuatu yang tidak harus diprasangkai secara berlebihan. Dalam konteks politik local, Indonesia memiliki keragaman lokalitas dan sejarah spesifik yang harus dihormati. Keinginan masyarakat Aceh, Banten, Padang terhadap formalisasi nilai Islam dalam Perda Shariah adalah sebuah pilihan local untuk
30 Wawancara dengan aktivis HMI MPO, IMM
31 Wawancara dengn aktibis HMI Dipo dan PMII 31
menyelesaikan masalah local. Pemaksaan tata nilai nasional yang berbasis sekuler-positivistik terhadap tata nilai local yang berbasis religious-fenomonologis justru akan mendistorsi dinamika politik local.32
Bagaimana dengan issue keberadaan partai politik Islam? Aktivis organisasi ekstra kampus berbasis Islam memiliki keragaman pandangan, dari tidak penting, biasa saja, agak penting, penting. Aktivis HMI MPO, KAMMI maupun IMM memandang bahwa partai politik Islam merupakan sesuatu yang penting. Dalam konteks politik kampus, aktivis IMM maupun HMI MPO cenderung membuat partai kampus dengan label-label Islam sebagai sarana untuk memobisasi dukungan. Bahkan dalam konteks politik praktis, IMM bersama dengan ortom kepemudaan dan kesiswaan di persyarikatan Muhammadiyah menginisiasi berdirinya partai Matahari Bangsa (PMB).
HMI Dipo memandang bahwa keberadaan partai politik Islam sebagai sesuatu yang kurang penting. Pengkotakan Islam dan non Islam dalam kontestasi politik justru menyebabkan artikulasi umat Islam justru tidak maksimal. Pandangan aktivis HMI Dipo cenderung menggunakan argumentasi yang dibangun oleh idiolog HMI Dipo, Nur Cholis Madjid, “Islam Yes”, “Partai Islam No”. Sedangkan bagi aktivis PMII, keberadaan partai Islam justru akan menyebabkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin mengalami penyempitan makna. Eksklusivitas partai dengan symbol-simbol Islam justru akan menyebabka perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Dalam konteks kontestasi politik di Kampus, HMI Dipo maupun PMII cenderung tidak mengkonstruksi partai kampus dengan symbol-simbol Islam.33
32