Disusun oleh:
Surwandono

Instrumentasi Agen Negosiasi Terhadap Bangunan Regim Negosiasi
Studi tentang teori rasionalitas pilihan (rational choice theory) dan model actor rasional (rational actor’s model’) dalam perspektif instrumentalist telah dikembangkan oleh Michael Hechter (1996; 1986) maupun Michael Banton (1994; 1996). Menurut Hetcher, keterlibatan seseorang dalam konflik maupun negosiasi sebagai sarana untuk mengartikulasikan kepentingan individu untuk memperoleh wealth, prestige and power. Dalam konteks studi elit, dinamika konflik dan negosiasi juga sangat ditentukan preferensi kepentingan elit untuk mendayagunakan konflik dan negosiasi untuk membangun legitimasi. Studi Hetcher ini diperkuat oleh temuan dari Banton, bahwa dinamika konflik dan negosiasi lebih banyak dimanipulasi oleh agen untuk mengartikulasikan kepentingan agen daripada kepentingan public.
Dalam konteks konflik di Mindanao, Rizal Buendia membangun argument penting bahwa dinamika konflik di Mindanao yang selama ini difahami sebagai konflik primordial sesungguhnya sebagai sesuatu yang dapat diukur, diinterpretasikan, diprediksikan dan diselesaikan. Semakin rumit konflik di Mindanao, bukanlah disebabkan oleh semakin menguatnya issue-issue primordialisme, namun justru semakin menguatnya instrumentasi konflik oleh agen-agen konflik. Intrumentasi konflik oleh agen justru sebagai fenomena yang lebih rumit, karena kepentingan dari agen justru mudah berubah-ubah, dan sulit diprediksikan, serta sangat tergantung oleh kesempatan maupun ancaman yang dihadapi oleh agen dalam konflik.
Dalam konteks pilihan bangunan regim negosiasi, posisi politik dari agen negosiasi akan berpengaruh terhadap pilihan agen negosiasi terhadap bangunan regim negosiasi. Agen negosiasi yang memiliki basis legitimasi yang kuat, intrumentasi negosiasi sedikit banyak diperuntukan untuk memperkuat dan memperluas legistimasi agen. Maka bangunan regim negosiasi yang berbasiskan Getting it Done, dalam konteks teori pilihan rasional merupakan pilihan yang lebih rasional bagi agen yang memiliki basis legitimasi yang kuat. Sedangkan bagi agen negosiasi yang memiliki basis legitimasi yang rendah, instrumentasi negosiasi sedikit banyak dilakukan untuk mempertahankan dan memperkuat legitimasi agen daam masyarakat. Maka bangunan regim negosiasi yang berbasiskan Getting to Yes, dalam konteks teori pilihan rasional merupakan pilihan yang lebih rasional bagi agen yang sedang mengalami kontraksi legitimasi.
G.4. Pengaruh Instrumentasi Regim Negosiasi Oleh Agen Terhadap Pelembagaan Penyelesaian Konflik

Instrumentasi negosiasi dalam batas tertentu menempatkan agen negosiasi sebagai actor yang eksklusif dibandingkan dengan stakeholder negosiasi lainnya. Dalam struktur negosiasi yang eksklusif memiliki beberapa imlikasi penting. Pertama, agen negosiasi memiliki peluang yang besar untuk memanipulasi posisi politik yang diperjuangkan baik untuk untuk kepentingan agen maupun kelompoknya. Sasaran manipulasi kepentingan politik ini dialamatkan kepada lawan negosiasi maupun terhadap konstituen dari agen itu sendiri. Kedua, Proses manipulasi kepentingan agen dalam negosiasi membuat ritme pelembagaan negosiasi mengarah kepada negosiasi posisional, di mana para agen negosiasi lebih banyak mengartikulasikan posisi politik yang dikehendaki dalam negosiasi dibandingkan mengartikulasikan memoderasi kepentingan bagi penyelesaian masalah. Pilihan ini dipilih oleh agen negosiasi agar posisi politik agen negosiasi pasca pelaksanaan negosiasi dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam konteks relasi social dan politik.
Ketiga, instrumentasi negosiasi oleh agen negosiasi cenderung melakukan politik alienasi partisipasi publik dalam proses negosiasi. Partisipasi publik dalam negosiasi posisional justru difahami agen negosiasi akan memperumit ketercapaian kompromi dalam proses negosiasi karena semakin banyaknya kepentingan yang harus diakomodir. Partisipasi public dalam negosiasi juga difahami agen negosiasi akan mengurangi perolehan kepentingan politik, kesejahteraan, dan kekuasaan dari agen negosiasi baik secara kuantitas dan kualitas.
Instrumentasi negosiasi pada akhirnya mengabaikan prinsip-prinsip negosiasi dalam penyelesaian konflik. John Darby menyatakan bahwa agen negosiasi hendaknya mengedepankan prinsip-prinsip berikut;
(1) the protagonists must be willing to negotiate in good faith; (2) the key actors must be included in the process; (3) the negotiations must address the central issues in the dispute; (4) force must not be used to achieve objectives; and (5) negotiators must be committed to a sustained process.

Terabaikannya prinsip-prinsip negosiasi dalam penyelesaian konflik kemudian akan mengakibatkan proses negosiasi tidak menghasilkan positive peace. Merujuk Kenneth Bush, positive peace ditandai adanya initiatives that foster and support sustainable structures and processes designed to strengthen the prospects for peaceful coexistence and decrease the likelihood of the outbreak, re-occurrence, or continuation, of violent conflict. Pilar penting untuk membangun dalam pelembagaan penyelesaian konflik adalah (1) protection of human rights and the promotion of security; (2) improvement of the delivery of basic services; (3) provision of economic opportunities; and (4) strengthening social capital/social cohesion