Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain. Issue konflik yang seringkali dominan dalam konflik horizontal adalah issue perebutan distribusi sumberdaya ekonomi, politik, social budaya, keagamaan. Lembaga Informasi Nasional (LIN) selama 5 tahun (dari 2000-2005) melakukan penelitian terhadap konflik-konflik horizontal etnis di Indonesia, baik di Papua, Poso, Ambon, Aceh, Sampit-Dayak, maupun di Jawa Timur. Terdapat temuan yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh LIN bahwa konflik horizontal yang berbasis di daerah konflik sangat berhubungan erat dengan proses pemilihan kepala daerah.
Johan Galtung merumuskan konseptualisasi tentang penyebab timbulnya konflik dengan menggunakan model segitiga ABC , Attitude, Behaviour, dan Contradiction. Konflik senantiasa diawali oleh kecenderungan atau sikap terhadap fihak lain yang menjadi kompetitornya. Semakin lebar ruang kontradiksi maka semakin besar pula konflik yang akan terjadi, demikian pula implementasi dari sikap tercermin dalam perilaku, semakin ruang kontradiksi melebar maka perilaku konflik akan menjadi lebih tampak. Hal ini seperti tercermin dalam segitiga ABC berikut:

Sumber: Johan Galtung, Institutionalised Conflict Resolution dalam C.R Mitchell, The Structure of International Conflict, London, The City University, 2001

Dalam upaya memahami secara sistematis tentang fenomena konflik horizontal, Samsurizal Panggabean melakukan kategorisasi konflik horizontal ke dalam 3 perspektif besar. Pertama, pendekatan primordialis. Dalam pendekatan ini mengasumsikan konflik horisontal terjadi karena masing-masing kelompok masyarakatsaling mengembangkan kesetiaan pertama (prime-order). Kesetiaan pertama biasanya terkait dengan ikatan-ikatan kesukuan, tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, ataupun ikatan keagamaan. Kedua, pendekatan instrumentalistik. Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konflik horizontal terjadinya karena konflik dijadikan sebagai sarana atau alat bagi elit-elit politik dalam etnik atau agama, baik local, nasional dan internasional untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik, ekonomi, social dan budaya. Ketiga, pendekatan konstruktivis. Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konflik horizontal sebagai hasil kontruksi social yang telah berjalan cukup lama. Konflik terjadi timbul karena kontruksi social telah memarginalkan kelompoknya, dan dan hanya dengan konflilah akan terjadi perubahan kontruksi social yang baru.
Konflik pada dasarnya sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan social. Bahkan dalam batas tertentu, beberapa pakar konflik yang menganut mazhab kritis menyatakan bahwa keberadaan konflik justru berfungsi untuk membangun produktivitas dalam masyarakat. Namun yang kemudian menjadi masalah adalah manakala konflik mengalami eskalasi, baik dalam jumlah actor yang terlibat maupun penggunaan sumber daya untuk konflik berupa penggunaan kekerasan untuk memenangkan konflik. Eskalasi konflik yang tidak terjaga dengan baik akan menyebabkan probabilitas terjadinya konfrontasi fisik menjadi lebih terbuka. Bahkan dalam bahasa Ted Gurr, konflik akan berubah menjadi fenomena “war”, di mana dalam kondisi ini penggunaan kekerasan justru sebagai instrument utama untuk memenangkan konflik. Studi tentang ekskalasi konflik telah dilakukan secara sistematis oleh Ted Guur. Dalam studi yang dilakukan Ted Gurr, kekerasan muncul sebagai akibat terciptanya deprivasi relatif, yakni terdapatnya kesenjangan antara apa-apa yang diharapkan (expectation) dengan apa-apa yang diperoleh (realities). Semakin lebar jarak kesenjangan antara ekspektasi dengan apa-apa yang diperoleh akan semakin besar pula peluang terjadi konflik dan kekerasan. Ted Guur juga mengembangkan studi tentang early warning system dalam konflik, melalui intervensi fihak ketiga untuk mengurangi celah kesenjangan tersebut. Intervensi fihak ke 3 ini difahami sebagai kebijakan yang bersifat optional manakala ekskalasi konflik sudah mencapai titik stalmate, di mana masing-masing fihak yang berkonflik sudah saling melukai dan menghancurkan fihak yang lain.
Terkait dengan eskalasi konflik yang kemudian mengarah kepada “war”, para penstudi konflik memandang perlu melakukan membangun system deteksi dini (early warning system) sebagai salah satu intrumen penting agar konflik social yang terjadi tidak mengarah kepada perang. Sistem informasi deteksi dini yang sistematis dan komperehensif, dapat membantu merumuskan kebijakan yang tepat untuk melakukan de-eskalasi .
Dalam upaya membangun early warning system yang terkait dengan konflik. Para penstudi konflik berkecenderungan menggunakan indeks konflik dan kekerasan yang disusun oleh the Kansas Events Data System (KEDS)/ Protocol for the Analysis of Nonviolent Direct Action (PANDA) data set that is based on Reuters International Wire Service, atau Reuters Europe-North America, yang mengunakan Lexus-Nexus). KEDS dikembangkan oleh Schrodt semenjak 1994 dengan menyusun rangkuman data-data tentang kekerasan dan konflik di dunia.
Penelitian yang dilakukan oleh J. Craig Jenkin dalam membangun early warning system juga menggunakan data dari PANDA. Jenkins, mengulas metode triple “C”, Conflict-Carrying Capacity, sebagai metode yang bisa dipergunakan untuk membuat peta konflik, dan meramalkan konflik yang akan terjadi selanjutnya. Studi Jenkins ini mengadopsi dari pola early warning system dalam studi kedokteran maupun bencana alam, dengan menganalogkan konflik sosial sebagai sebuah gejala patologis yang senantiasa bergerak seperti halnya penyakit dalam tubuh manusia, ataupun pergerakan bencana alam.
Dalam studi Jenkins ditemukan bahwa konflik bisa dikelola agar tidak berekskalasi secara vertikal dan horisontal melalui peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga-lembaga penelitian untuk mendokumentasi pola-pola konflik di suatu masyarakat, dengan mempelajari buku-buku sejarah konflik di suatu masyarakat ataupun melakukan pengamatan konflik di suatu wilayah yang kemudian bisa diperoleh lesson learned, yang kemudian tersistematisasi dalam system informasi. Sederhananya, konflik bisa diatasi manakala masyarakat dan pemerintah memiliki kapasitas untuk membaca pergerakan konflik.
Studi yang dilakukan Surwandono dan Tunjung Sulaksono terhadap penatalaksanaan early warning system sebagai intrumen pencegahan terjadinya konflik horizontal dalam pelaksanaan Pilkada langsung sedemikian memprihatinkan. Pilkada sebagai mekanisme kontestasi konflik politik tidak dipersiapkan early warning system yang baik. Kebijakan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik horizontal dalam Pilakada ternyata lebih banyak mengedepankan pendekatan keamanan dan system informasi konflik secara manual. Pada sisi yang lain, penyelesaian dengan menggunakan security approach hanya menciptakan perdamaian secara sementara, atau sering dikenal dengan konsep negative peace. Bukan tidak mungkin, penyelesaian menggunakan pendekatan keamanan justru membuat konflik horisontal menjadi sangat akut dan sulit terselesaikan. Bahkan lembaga-lembaga pengawas pemilu, penyelenggara pemilu juga tidak memiliki instrument yang memadai untuk melakukan pencegahan konflik dalam Pilkada, karena hanya mengandalkan system normative hokum. Jika ada peserta pemilu yang melanggar maka akan berhadapan dengan hokum. Hukum seakan bisa mengatasi masalah secara komprehensif.
Maraknya eskalasi konflik horizontal di masyarakat perkotaan Indonesia akhir-akhir ini berupa bentrokan berdarah antar masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya sebagai bukti bahwa pemerintah gagal dalam membaca dan mengantisipasi pergerakan kekerasan dalam konflik horizontal. Eskalasi kekerasan yang tidak dapat terbaca dengan baik, sangat mungkin disebabkan oleh ketidakberadaan system informasi tentang early warning system yang komprehensif. Sehingga kebijakan yang dirilis cenderung sebagai kebijakan yang reaksioner, yang tidak dapat berkompetisi secara efektif dalam pencegahan konflik.
Ichsan Malik telah menyusun model pengembangan aktivitas pencegahan konflik secara sistemik, seperti yang tercermin dalam diagram berikut.
Diagram 1

Sumber: Ichsan Malik, Manual Pelatihan Pembangunan Perdamaian dan Pencegahan Konflik, Jakarta, SERAP, 2006

Merujuk dari diagram, proses pembuatan system peringatan dini dalam konflik horisontal, dimulai dengan melakukan identifikasi dan menilai indicator konflik horisontal yang paling menonjol. Ke arah mana perdebatan konflik akan bergerak, apakah akan diikuti dengan mobilisasi massa untuk dipergunakan sebagai sarana bargaining.
Langkah kedua yang bisa dilakukan adalah dengan menilai kemungkinan dan scenario konflik akan berkembang. Apakah akan bergerak ke arah konfik vertical, horizontal, menggunakan kekerasan terbatas, atau tidak terbatas, menggunakan besaran massa yang terbatas atau massa yang besar. Kemampuan melakukan ekspektasi terhadap perkembangan konflik, akan memungkinkan proses langkah ketiga akan dapat berjalan dengan baik, yakni dengan mencari ruang maupun actor yang dapat berperan untuk melakukan inisiatif damai sebagai bagian dari proses pencegahan konflik secara dini.
Aktivitas keempat yang penting adalah bagaimana membangun analisis antar interaksi factor konflik maupun factor perdamaian secara berimbang. Dalam tahapan ini, proses assessment dilakukan secara cermat dan diukur apa adanya sesuai dengan kondisi riil. Tidak boleh ada asumsi untuk melakukan simplifikasi terhadap fenomena interaksi konflik yang sedang berlangsung.
Yang juga tidak kalah pentingnya adalah analisis inisiatif perdamaian, siapa stakeholdersnya, bagaimana kekuatan yang dimilikinya, dan kapan harus direlease, di mana, dan dengan konstruksi seperti apa. Kesalahan dalam melakukan framing perdamaian akan berdampak aktivitas kampanye perdamaian menjadi tidak maksimal, sehingga bukan melahirkan de-eskalasi konflik, namun bisa jadi malah menyebabkan eskalasi konflik.