Disusun oleh: SUrwandono

Penelitian tentang konflik separatisme di Asia Tenggara telah banyak dilakukan oleh peneliti, seperti Karl D. Jackson, Anhar Gonggong yang telah meneliti separatisme yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar. Karl D. Jackson dalam melihat konflik separatisme dengan lebih mengedepankan persoalan legitimasi pemimpin yang kharismatik sebagai variabel independen. Artinya separatisme muncul sebagai bagian dari mobilisasi seorang elite kepada massa terhadap masalah politik, ekonomi ataupun budaya. Sehingga Jackson cenderung melacak underlying factors, mengapa seorang Kartosuwiryo memberontak.
Sedangkan penelitian yang dilakukan Anhar Gonggong cenderung melakukan analisis hubungan antara peranan adat sirri passe yang dianut elit politik yang digunakan sebagai precipating factors bagi konflik hubungan militer pusat dan daerah dalam kasus pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Ketersinggungan politik dari elit menjadi faktor picu yang signifikan bagi lahirnya pilihan politik untuk melakukan separatisme. Sehingga dalam konteks separatisme di etnis religius, Anhar Gonggong lebih mempergunakan perspektif primordialist dalam menjelaskan alasan-alasan Kahar Muzakar memberontak.
Penelitian tentang gerakan separatisme Filipina telah dilakukan oleh Cesar Adib Majul yang melakukan analisis tentang faktor-faktor yang mendasari Revolusi Bangsa Moro di Filipina di dekade 1970-an. Tesis Majul menyatakan bahwa perlawanan bangsa Moro di Mindanao terhadap pemerintah Filipina sangat didasari oleh kebijakan pemerintah Filipina yang berusaha menghilangkan identitas Moro dengan diganti identitas Filipina. Sehingga reda tidaknya konflik sangat ditentukan oleh political will dari Filipina dibandingkan dengan tuntutan atau aksi dari masyarakat Moro. Dalam konteks ini, Majul lebih mempergunakan pendekatan kontruktivis dalam menganalisis konflik Mindanao.
Penelitian tentang pola penyelesaian konflik di Mindanao telah dilakukan Prescillano D. Campodo, dan Julkipli Wadi yang meneliti tentang keberhasilan Final Peace Agreement dalam menurunkan tensi konflik di Mindanao. Menurut Prescillano, Organisasi Konferensi Islam (Organization of Islamic Conference) telah menjadi precipating factors bagi proses moderasi tuntutan dari MNLF . Kemampuan Organisasi Konferensi Islam yang secara intensif melakukan komunikasi kepada pemerintah Filipina dan faksi perlawanan Moro menjadi variabel independen bagi peredaan konflik. Sedangkan dalam tesis Julkipli Wadi menyatakan bahwa implementasi konsep diplomasi Islam yang dikembangkan Organisasi Konferensi Islam dengan yang mengedepankan aspek konsultasi dan konsensus menjadi preseden bagi peredaan konflik di Mindanao.
Penelitian Mirriam Coronel Ferrer lebih menfokuskan kepada tidak terselesaikannya konflik yang sudah berjalan lama dan meskipun telah dilakukan berbagai treatment baik mediasi, negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Dalam analisis Ferrer, tidak terselesaikannya konflik Mindanai lebih disebabkan oleh multi faktorial, seperti kegagalan negara dalam menyediakan respon yang kohesif, kekecewaan atas hasil-hasil pembangunan, ketidakefektifan mekanisme otonomi dalam memberikan ruang bagi kompetisi kelompok politik, mudah dan rentannya pilihan berperang, rendahnya konsensus nasional untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai, dan keterlibatan actor internasional yang memperumit dinamika konflik. Dalam batas tertentu, pandangan Ferrer lebih melihat konflik di Mindanao dalam perspektif kontruktivis, belum tersedianya kontruksi yang kondusif dalam menyelesaikan konflik menyebabkan konflik jadi sulit diselesaikan.
Hampir mirip dengan tesis Ferrer, studi dari Asep Chaerudin terhadap fenomena separatism di Asia Tenggara menunjukkan bahwa keterlibatan aktor internasional dalam konflik separatism di Asia Tenggara berkecenderungan memperumit konflik. Salah satu ilustrasi yang menarik dari studi dari Asep Chaerudin adalah masukknya issue terorisme dalam konflik di Mindanao juga semakin memperumit konflik dan proses penyelesaiannya. Tesis Asep Chaerudin dalam batas tertentu juga menggunakan pendekatan kontruktivis dalam melihat dinamika konflik di Mindanao.
Sedangkan studi dari Einar Wigen maupun Rizal Buendia dalam melihat konflik di Mindanao agak berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan lebih mengedepankan pendekatan instrumentalis. Einar Wigen maupun Rizal Buendia melihat bahwa konflik di Mindanao tidak bisa dilepaskan dari upaya antar kelompok untuk memanfaatkan konflik untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya secara maksimal. Konflik dalam batas tertentu bisa dimobilisasi dan bisa direduksi sesuai dengan kepentingan yang paling menguntungkan.
Seperti halnya Wigen, Abhoud Syed M. Lingga, melihat konflik di Mindanao juga dengan menggunakan perspektif instrumentalis. Namun yang menjadi unit analisis Lingga adalah pelaksanaan negosiasi untuk menyelesaikan. Menurut Lingga negosiasi tidak bisa menyelesaikan konflik Mindanao karena kecacatan tentang issue yang akan dinegosiasikan, sebagai akibat dari kekhawatiran masing-masing fihak yang bernegosiasi terhadap terhadap dampak negosiasi terhadap legitimasi elit di kelompoknya masing-masing. Lingga menegaskan kecacatan negosiasi disebabkan karena partisipasi aktor internasional dan nasional dalam negosiasi cenderung didominasi oleh pragmatisme sesaat sehingga negosiasi tidak menyentuh substansi masalah.
Tampaknya studi tentang hubungan antara negosiasi dengan tetap berlangsungnya konflik pasca negosiasi belum banyak dikaji. Masih terdapat ruang kosong yang luas untuk dieksplorasi lebih jauh untuk menemukan faktor yang paling berpengaruh terhadap kegagalan negosiasi dalam menyelesaikan konflik. Studi Lingga memang sudah mulai menyentuh tentang kegagalan dan cacat negosiasi yang dilakukan selama ini. Namun tesis Lingga tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan karena cenderung melihat kecacatan negosiasi secara terpisah-pisah, sehingga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi factor kunci dari kegagalan negosiasi dalam penyelesaian konflik Mindanao.
Penelitian disertasi ini akan memberikan penjelasan baru tentang kegagalan negosiasi dalam pelembagaan penyelesaian konflik di Mindanao. Ruang yang akan coba dieksplorasi adalah terletak dari bangunan negosiasi itu sendiri terkait dengan karakter konflik di Mindanao yang memiliki keragaman faksi sehingga rentan timbulnya instrumentasi negosiasi oleh elit-elit (agen) yang terlibat dalam negosiasi.
Ekspalanasi tentang intrumentasi negosiasi pernah dilakukan oleh Harold Nicholson dalam makna politisasi negosias. Namun konsep politisasi negosiasi yang dibangun oleh Nicholson masih bersifat elementer. Dalam pandangan Nicholson, politisasi negosiasi lebih disebabkan oleh factor-faktor administratif dari penyelenggaraan negosiasi seperti proses persiapan, tata cara pelaksanaan, etiket negosiasi.
Penjelasan Nicholson tentang politisasi negosiasi yang bermakna administratif cenderung tidak bisa menjelaskan kegagalan Final Peace Agreement 1996, yang disusun secara sistematis dan komprehensif baik oleh OKI, Pemerintah Filipina, MNLF, Libya dan Indonesia sebagai fasilitator. Ali Alatas tatkala memberikan sambutan setelah penandatangan naskah perjanjian memberikan pernyataan optimisnya bahwa konflik Mindanao akan segera terselesaikan secara baik karena ruang politisasi negosiasi sedemikian rupa sudah dieliminir.
Penelitian disertasi ini akan mengembangkan hubungan antara instrumentasi negosiasi oleh elit yang terlibat dalam negosasi dengan efektivitas penyelesaian konflik separatism. Instrumentasi negosiasi difahami sebagai sarana bagi elit untuk mempergunakan ruang negosiasi sebagai ruang untuk memperoleh, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan yang selama ini telah diperoleh dalam ruang konflik etnis maupun separatisme. Para elit politik (agen) yang terlibat dalam negosiasi penyelesaian konflik etnis dan separatism, ada kecenderungan tidak menghendaki bahwa dengan terselesaikannya konflik etnis justru akan menyebabkan kekuasaan dan prestige politik berkurang.
Penelitian disertasi ini mengembangkan kerangka pemikiran bahwa instrumentasi negosiasi berhubungan dengan efektivitas pelembagaan penyelesaian konflik etnis maupun separatism. Semakin besar ruang intrumentasi negosiasi dilakukan oleh agen negosiasi yang sedang mengalami delegitimasi untuk memperluas kekuasan dan prestige politik melalui negosiasi, maka akan berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas negosiasi tersebut dalam pelembagaan penyelesaian konflik.

Diagram 1
Matrik Penelitian Perspektif Konflik dan Negosiasi
di Asia Tenggara dan Filipina

Anhar Gonggong, Karl D. Jackson
Primordialis

Abu Syed Lingga, Rizal Buendia, Einer Wigen, Surwandono
Instrumentalis

Majul, Ferrer, Asep Chaerudin
Zulkipli Wadi, dan Prescillano, Saleem Adam
Konstruktivis

F. Studi Pustaka
Studi tentang konflik Mindanao telah dilakukan oleh banyak peneliti, baik dari analisis seputar penyebab konflik sampai dengan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan negosiasi sebagai sarana penyelesaian konflik Mindanai, baik yang dilakukan peneliti dari Filiipina, Mindanao, Australia, Amerika Serikat, Indonesia, maupun Malaysia.
Studi yang dilakukan oleh Cesar Majul, seorang akademisi muslim di Universitas Phililipina (UPI), menyatakan bahwa untuk memahami dinamika konflik Mindanao kekinian, harus diawali dengan pemahaman konflik Mindanao yang terjadi pada masa penjajahan Spanyol di Filipina yang hendak memperluas kekuasaan ke bagian Selatan kepulauan Luzon. Dalam pandangan Majul, kebijakan politik Filipina terhadap Muslim Mindanao memiliki kemiripan dengan kebijakan pemerintah Spanyol terhadap kekuasan politik kasultanan Islam di Mindanao, yang menyatakan bahwa kalangan muslim merupakan kelompok masyarakat barbar yang tidak beradab dan menganggu kepentingan proses penyebaran agama Katolik di Filipina pada umumnya, dan Mindanao pada khususnya.
Macapado Abaton Muslim, seorang intelektual muslim telah mengidentifikasi 10 sebab timbulnya konflik Moro di Mindanao di era 1970-1980;
(1), Annexation of Moro Land to Philippines under Paris treaty 1898, (2), Military pasification, (3) Imposition of confiscatory land laws, (4) Filipinozation of public administration in Moroland and destruction of traditional political institution, (5) Government-financed/induced land settlement and migration to Moroland, (6) Land grabbing, (7) Cultural inroads against Moro, (8) Jabidah Masacre, (9) Ilaga and Military atrocities and (10) Government neglect and inaction to Moro protest and grievances.

Beberapa studi studi tentang upaya penyelesaian konflik juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Zulkifli Wadi (2002), Prescillano (1999), Ferrer (2005), Syed Lingga. (2006). Studi Prescillano, seorang akademisi dari Filipina, Saleem Adam, seorang akademisi dari Timur Tengah dan Zulkifli Wadi, akademisi dari Mindanao, cenderung menggunakan pendekatan yang optimistik dalam memandang penyelesaian konflik di Mindanao. Hal yang paling dianggap substantif untuk mengukur arah penyelesaian konflik adalah kesediaan kelompok yang berkonflik untuk melakukan negosiasi, baik untuk dekade 1970-an yang ditandai dengan ditandatanganinya Tripoli Agreement 1976 ataupun dekade 1990-an yang ditandai dengan ditandatanganinya Final Peace Agreement 1996. Dalam pandangan Prescillano, Saleem Adam maupun Wadi, kesediaan kelompok yang bertikai untuk bernegosiasi tidak bisa dilepaskan oleh keterlibatan mediator utama, dalam hal ini adalah Organisasi Konferensi Islam.
Prescillano menyatakan bahwa Organisasi Konferensi Islam, mampu berperan untuk mengurangi derajat tuntutan yang maksimal dari MNLF dari issue pemisahan diri kepada issue pemerintahan otonomi karena keseriusan Organiasi Konferensi Islam untuk menjadi mediator dan melakukan monitoring implementasi dari hasil negosiasi. Penelitian Prescillano dan Saleem Adam kemudian dipertegas oleh penemuan Zulkifli Wadi yang menyatakan bahwa kemampuan Organisasi Konferensi Islam dalam mengembangkan konsep Islamic Diplomacy dengan mengedepankan aspek konsultasi dan konsensus menjadi preseden bagi peredaan konflik di Mindanao.
Berbeda dengan Prescillano dan Wadi yang cenderung optimis terhadap penyelesaian konflik Mindanao melalui negosiasi, studi Ferrer dan Lingga justru memiliki pandangan yang pesimitik. Ferrer justru melihat bahwa serangkaian negosiasi yang dilakukan justru malah memperluas konflik dan membuat semakin intensifnya konflik. Negosiasi justru menghasilkan BATNA (best alternative to negotiated agreement) yang malah menyebabkan ketidakpercayaan satu sama lain semakin tinggi.
Bahkan kehadiran fasilitator dalam negosiasi antara pemerintah Filipina dan MNLF justru semakin memperumit konflik. Kehadiran Malaysia dan Libya sebagai fasilitator justru menimbulkan masalah yang krusial karena pada hakekatnya Malaysia ataupun Libya memiliki kepentingan secara spesifik terhadap konflik Mindanao. Malaysia terlibat sebagai fasilitator sebagai tidak bisa dilepaskan dari kedudukan Sabah dalam sejarah konflik Mindanao. Demikian pula keterlibatan Libya tidak bisa dilepaskan dari keinginan Libya untuk menggunakan kartu Filipina untuk bargaining dengan Amerika Serikat.
Senada dengan Ferrer, Abu Syed Lingga memiliki tesis yang juga pesimistis bahwa rangkaian negosiasi untuk menyelesaikan konflik Mindanao tidak mampu menyelesaikan konflik itu sendiri. Lingga melihat bahwa negosiasi gagal dalam menyelesaikan konflik Mindanao karena kecacatan tentang issue yang akan dinegosiasikan. Ada kecenderungan besar bahwa masing-masing fihak yang bernegosiasi tidak memiliki otoritas yang definitif untuk mengimplementasikan hasil negosiasi. Hal ini semakin diperkuat dengan kondisi mediator, fasilitator dari cenderung didominasi oleh pragmatisme sesaat sehingga negosiasi tidak menyentuh substansi masalah.
Studi Wadi dan Prescillano dalam batas tertentu menggunakan terma ripeness of Mindanao conflict untuk menjelaskan bagaimana Organisasi Konferensi Islam berhasil memediasi kepentingan antara pemerintah Filipina dan kelompok separatisme Moro di Mindanao. Namun dalam batas tertentu kondisi ripeness cenderung menjadi sangat subjektif untuk mengukur efektivitas penyelesaian konflik. Ripeness hanya bisa menjelaskan efektifnya pelaksanaan dari negosiasi namun tidak menjamin keberhasilan dari negosiasi untuk menyelesaikan konflik.
Terlaksananya Tripoli Agreement 1976 dan Final Peace Agreement 1996 tidak bisa dipisahkan dari kemampuan fasilitator melakukan mediasi dengan melakukan langkah; mengeksplorasi kemungkinan untuk mediasi dan negosiasi, memulai membangun komunikasi antar fihak yang berkonflik, mengetahui issue substantif dari konflik dan mengeksplorasi alternatif penyelesaian, mengambil langkah konkrit untuk membawa fihak yang berkonflik ke meja perundingan, membantu fihak yang berkonflik mengatasi ketakutan dan kekhawatiran terhadap negosiasi, memonitor pelaksanaan negosiasi serta menyakinkan fihak yang berkonflik untuk menyetujui dan menandatangani hasil negosiasi.