DIsusun oleh
Surwandono

Konsep negosiasi merupakan konsep yang sangat lama dan kaya dalam diskursus ilmu politik dan hubungan internasional. Negosiasi selama ini difahami sebagai salah satu instrumen pokok yang dipergunakan aktor politik untuk menyelesaikan konflik secara damai. Negosiasi telah memungkinkan proses penyelesaian masalah tidak menggunaan instrumen kekerasan dengan mencoba memberikan ruang bagi fihak yang berkonflik untuk melakukan sharing informasi dari masalah yang dihadapi bersama .
Menurut Ensiklopedia Ilmu Sosial, negosiation is a “form of interaction through which (parties) ..try to arrange .. a new combinations of some of their common and conflicting interest. Mirip dengan definisi Ensiklopedia Ilmu Sosial, Rubin melihat bahwa “the focus of negotiations is not attitude change per se, but an agreement to change behavior in ways tha make settlement possible. Sedangkan dalam pandangan Zartman, negosiation as a process of combining conflicting positions into “common position, under a decision rule of unanimity, a phenomenon in which the outcome determined by the process.
Bertolak dari beberapa definisi tersebut, Jayadeva kemudian mendefinisikan negosiasi sebagai pembicaraan antara fihak-fihak yang berkonflik untuk mendiskusikan ide-ide, informasi dan kemungkinan-kemungkinan guna mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks tertentu negosiasi lebih mengedepankan aspek komunikasi antar fihak yang bertikai untuk mendapatkan rumusan-rumusan kesepakatan yang memungkinkan untuk menyelesaikan konflik.
Menurut Jayadeva, terdapat beberapa dinamika strategi yang dikembangkan oleh fihak-fihak yang bernegosiasi untuk mendapatkan memaksimal kepentingan dalam proses negosiasi dalam paradigm problem solving. Dalam paradigm problem solving, yakni negosiasi sebuah proses untuk menemukan beragam alternatif penyelesaian yang bisa disepakati oleh berbagai fihak dengan melalui pertukaran (trade off) kepentingan satu sama lain.
Pertama, strategi contending, yakni proses dari salah satu fihak yang berkonflik untuk memaksa atau mempersuasi fihak lain agar sesuai dengan keinginannya. Kedua, strategi yielding (mengalah), yakni masing-masing fihak saling melakukan pengurangan derajat aspirasi ataupun kepentingan terhadap sumberdaya yang diperebutkan. Dalam ketiga proses ini, probabilitas negosiasi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik cenderung masih besar. Ketiga, strategi inaction, yakni suatu kondisi di mana fihak yang berkonflik mulai lamban merespon fihak yang lain, dan hanya melakukan aktivitas seminimal mungkin dalam negosiasi. Dan keempat, jika fase inaction tidak memberikan efek yang menguntungkan bagi fihak-fihak yang bernegosiasi,berlanjut maka fihak-fihak yang sebelumnya duduk dalam proses negesiasi cenderung akan melakukan Withdrawal, yakni menarik diri dari negosiasi dengan mengingkari semua kesepakatan di dalam negosiasi yang pernah dilakukan.
Probababilitas terciptanya inaction and withdrawal dalam pelaksanaan negosiasi terkait dengan issue separatisme cenderung lebih besar dibandingkan dengan negosiasi dalam issue politik lainnya. Jayadeva menunjukkan beberapa temuan menarik terkait dengan kompleksitas yang dihadapi dalam membangun pelembagaan negosiasi untuk menyelesaikan konflik separatism. khususnya gerakan separatisme Macan Tamil.
G.1. Kerumitan Negosiasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Separatisme

Studi Jayadeva memberikan eksplanasi menarik tentang persoalan mengapa negosiasi dalam penyelesaian konflik etnis dan separatism sedemikian rumit. Menurutnya terdapat ada lima alasan utama, mengapa negosiasi dalam menyelesaikan konflik separatisme cenderung gagal, Pertama, maximalisme of insurgent. Dalam konflik separatisme ada kecenderungan kelompok separatis memiliki tuntutan yang sulit untuk dikompromikan yakni pilihan untuk merdeka menjadi negara tersendiri dan menolak opsi-opsi lain yang lebih pragmatis.
Kedua, inflexibility of the State, ada kecenderungan pemerintah cenderung menggunakan alternatif negosiasi setelah mengalami jalan buntu dengan menggunakan kekuatan militer. Negosiasi terhadap kelompok separatis justru dianggap bentuk pengakuan negara atas klaim kelompok separatis. Sehingga pada kondisi tertentu setelah pilihan negosiasi mengalami kebuntuan lagi, opsi tindakan militer menjadi lebih mengemuka.
Ketiga, Fear of a Settlement, yakni fihak yang berkonflik seringkali merasa ketakutan terhadap penyelesaian konflik. Bagi fihak kelompok separatis, negosiasi diurigai sebagai bagian jebakan dan pilihan kompromi juga dikhawatirkan justru akan membuat perpecahan di dalam kelompok separatis.
Keempat, Uncertainty of the Negotiation Outcome, fihak-fihak yang berkonflik cenderung memandang bahwa hasil negosiasi penuh dengan ketidakpastian dalam implementasinya. Masing-masing fihak memandang untuk menahan diri untuk melakukan sharing sumberdaya yang akan dipertukarkan. Pemerintah cenderung lamban (inaction) memberikan konsesi bagi kelompok separatis, demikian pula kelompok separatis juga tidak langsung memberikan pengakuan otoritas kepada pemerintah.
Studi dari Harold Nicholson juga menyumbangkan pemikiran yang berarti dalam menganalisis mengapa pelembagaan negosiasi sebagai sarana penyelesaian konflik mengalami kegagalan. Nicholson memandang bahwa kegagalan negosiasi dalam penyelesaian konflik seringkali disebabkan oleh persoalan politisasi negosiasi. Nicholson mendefinisikan politisasi negosiasi sebagai kondisi di mana fihak-fihak yang bernegosiasi memanfaatkan peluang yang terdapat dalam negosiasi untuk memperoleh keuntungan dari celah atau titik-titik rawan dari pelaksanaan pre-negotiation tidak dilakukan secara cermat dan professional yang kemudian mengakibatkan pelaksanaan negosiasi menjadi tidak memiliki arah.
Studi tentang politisasi negosiasi dari Nicholson menunjukan bahwa politisasi negosiasi lebih sering muncul karena ketidaktahuan ataupun ketidakpedulian fihak yang bernegosiasi terhadap Ground Rules dalam negosiasi. Ground Rule dalam negosiasi meliputi hal-hal berikut;
(1) Allowing all parties to participate fully, including to state their viewss and suggestions (2) Listening to each speaker without interruption or disrespect (3) Freedom to suggest ideas without commitment to them and without ridicule (4) Confidetially and non attribution outside the meeting (5) Mutually constructing agenda dan timetable to satisfy all parties (6) Commitment to reach an agreement (7) Accepatance of the role of the facilitators (8) Freedom to ask for “time out”and (9)Punctuality

Bagan 1
Model Politisasi Negosiasi Nicholson

Conflict Politization of Negotiation Process Output
Negotiation

Sumber: Harold Nicholson, “Methaphors for Understanding International Negotiation”dalam Victor A Kremenyuk (ed.), International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues, San Fransisco, Jossey-Bass, 2002

Namun dalam perkembangannya, dalam konteks negosiasi international ada kecenderungan politisasi yang berbasis administratif sebagaimana yang disinyalir oleh Harold Nicholson relatif tidak banyak muncul terkait dengan kemampuan fihak yang berkonflik untuk memilih orang negosiator adalah figur yang kompeten, apalagi kemudian difasilitasi oleh Organisasi Internasional.
G.2. Pilihan Bangunan Regim Negosiasi Internasional
Studi tentang motif dari actor dalam bangunan regim negosiasi yang berkembang merujuk kepada dua pilihan besar. Pertama, pilihan untuk lebih menfokuskan kepada managemen situasional untuk mendukung terlaksananya proses negosisasi antara fihak-fihak yang berkonflik untuk menyelesaikan persoalannya secara damai. Studi ini dikembangkan oleh Roger Fisher, William Ury dan Bruce Patton, kemudian dikenal sebagai regim negosiasi Getting to Yes. Preposisi yang dikembangkan dalam getting to yes adalah bagaimana menciptakan persepsi terhadap masalah, membangun komunikasi, memusatkan perhatian kepada kepentingan dibandingkan posisi, dan mendorong digunakannya criteria objektif dalam negosiasi.
Studi mendasar tentang upaya memperbesar peluang keberhasilan negosiasi ditawarkan William Zartman melihat faktor ripeness of the conflict. Menurut William Zartman, terdapat hubungan yang positif antara ripeness of the conflict dengan derajat keberhasilan suatu negosiasi, semakin ripeness of the conflict maka semakin berpeluang besar keberhasilan suatu negosiasi. Ripeness sendiri merujuk kepada situasi yang tepat di mana fihak-fihak yang berkonflik menyadari bahwa alternatif dari kesepakatan yang dinegosiasikan dalam posisi paling aman bagi masing-masing fihak. Jika menarik diri dari negosiasi justru akan semakin besar tingkat kerugiannya, dan jika memaksakan tuntutan maka justru akan menggagalkan perolehan yang sudah didapat.
Ripeness dalam konseptualiasi Zartman adalah kondisi mutual hurting stalmate (MHS), yang dimaknai sebagai;
“in order to bring parties to the table. Each should see the lack of negotiations as more costly than simply continuing to avoid them” Sedangkan mutual enhancing oppurtunity (MEO), conceptualized as the pull of an attractive outcome rather than the push of a painful stalemate; a tiring rather than painful deadlock; a view of perceived, “victory”more cheaply through negotiation than less diplomatic means; or various “carrots” or enticements brought to the table by third parties”.

Studi tentang getting to yes mengasumsikan bahwa dengan terlaksananya negosiasi dalam menyelesaikan konflik, maka ruang untuk mengkomunikasikan kepentingan akan semakin terbuka. Dengan terbukanya proses komunikasi antar fihak-fihak yang berkonflik, maka ruang manipulasi kepentingan akan semakin mengecil, dan akhirnya pilihan moderat dalam mengartikulasikan kepentingan dianggap sebagai pilihan yang paling efektif. Artinya, terlaksananya negosiasi akan berbanding lurus dengan proses penyelesaian konflik.
Kedua, pilihan untuk membangun regim negosiasi sebagai regim yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh fihak-fihak yang berkonflik melalui bangunan compliance bargaining atau getting it done. Tesis besar dari regim compliance bargaining mengasumsikan bahwa efektivitas negosiasi dalam menyelesaikan konflik justru berangkat dari regim kepatuhan yang dibangun dalam negosiasi. Semakin regim negosiasi memiliki regim kepatuhan maka efektivitas negosiasi dalam menyelesaikan konflik akan lebih besar dibandingkan dengan regim negosiasi yang tidak mengandung regim kepatuhan.
Dalam regim compliance bargaining, terdapat dua mazhab besar yang dapat dipilih dalam upaya menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan dalam negosiasi. Enforcement school, suatu regim kepatuhan yang lebih menitikberatkan kepatuhan regim negosiasi melalui proses legislasi internasional yang memberikan ruang yang besar kepada third parties untuk memonitoring dan memaksa fihak-fihak yang bernegosiasi untuk patuh mengimplementasikan hasil negosiasi dengan pemberian reward and punishment. Management school, suatu regim kepatuhan yang menitikberatkan kepatuhan fihak yang bernegosiasi untuk membuat road map implementasi yang terukur, terstruktur secara jelas tentang baseline dan benchmark , tersistematisasi agar regim negosiasi dapat berjalan secara efektif.

Bagan 2
Regime Dynamics in A Post Agreement Negotiation Framework
Sumber: Bertram I. Spencer, I William Zartman, Post Agreement Negotiation and
International Regime: Getting It Done, Washington DC,USIP, 2003, hal. 63