Pertama, HMI MPO. Menurut Awalil Rizki, dalam sejarahnya kehadiran HMI dilatarbelakangi oleh pemikiran moderenis. Namun, pada era pertengahan 1970-an sampai 1980-an pemikiran neofundamentalis yang bersumber dari gagasan Al Ikhwan Almuslimun dan Jamiat Islami mulai banyak mewarnai dinamika pemikiran dalam HMI. Pada perkembangan selanjutnya gagasan neomodernis Fazlur Rahman maupun khasanah pemikiran Syiah modern seperti Ali Syariati juga banyak menjadi rujukan para aktivis HMI.
Nuansa pemikiran neomodernis dan sekaligus neofundamentalis dalam HMI MPO bisa ditangkap dalam Khittah Perjuangan HMI MPO yang menjadikan aktivis HMI MPO bukan modernis dan bukan pula fundamentalis. Ciri bukan modernis tampak dalam penolakannya terhadap asas tunggal Pancasila, sesuatu yang seharusnya diterima oleh kaum modernis. Sementara ciri bukan fundamentalis terlihat dalam karakter perjuangannya yang tetap menganut kesetiaan terhadap konsep konstitusi NKRI. Hal ini berarti tidak ada pretensi untuk mengubah dasar Negara, sebagaimana yang menjadi gagasan kaum fundamentalis.
Dalam perkembangan terakhir, para aktivis HMI MPO khususnya di UGM banyak mengambil pemikiran kiri yang mengkritis hegemoni kapitalisme global melalui rezim ekonomi neoliberal. Islam kemudian dimaknai sebagai kekuatan spiritual dan idelogis yang berpihak kepada kaum yang lemah dalam mengahadapi hegemoni neoliberal dan kekuatan pemodal asing. Pada konteks ini pengaruh gagasan Islam kiri Hasan Hanafi terlihat ikut mewarnai dinamika pemikiran dalam tubuh HMI MPO. Pemikiran pro pengarus utamaan gender juga ikut mewarnai dinamika pemikiran dalam HMI MPO. Namun pada saat yang bersamaan pemikiran fundamentalis dari tokoh-tokoh seperti Sayyid Quthb, Said Hawa, Hasan Al Banna juga banyak menjadi bahan diskusi di kalangan aktivis HMI MPO .
Kedua, HMI DIPO (HMI Bulaksumur). Corak pemikiran moderenis tampak lebih kuat dalam tubuh HMI Dipo. Hal ini tecermin tegas dalam penerimaannya terhadap asas tunggal Pancasila. Gagasan Islam modernis dari Nurkholis Majdid menjadi rujukan utama dalam HMI Dipo. Pengembangan pola pikir kader HMI Dipo bisa dilahat dari pola umum pengaderan HMI yang berdasar pada 5 landasan: landasan teologis, ideologis, konstitusi, historis dan sosio cultural.
Dalam landasan teologis dijelaskan bahwa tauhid adalah landasan dalam menghadapi masalah pokok manusia. Dipahami bahwa tauhid adalah nilai-nilai yang bersifat transformative, liberatif, nilai yang berpihak, dan bersifat revolusioner. Landasan ideologis mengacu pada ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang cita-cita ideal Islam yaitu persaudaraan universal (universal brotherhood), kesetaraan (equity), keadilan social (social justice), dan keadilan ekonomi.
Landasan konstitusi dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi pencapaian tujuan cita-cita HMI yang ditetapkan memiliki tugas pokok pengaderan (cadre forming) yang diarahkan pada perwujudan kualitas insan cita, yakni pribadi yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan (amal saleh). Landasan historis berkaitan dengan sejarah pembentukan HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam yang oleh karenanya segala bentuk pembinaan kader harus diarahkan pada pembentukan pribadi yang menyadari keberadaannya sebagai pribadi muslim, khilafah di muka bumi dan pada saat yang sama sebagai kader bangsa Indonesia.
Landasan sosiokultural mengacu pada kesadaran HMI sebagi bagian dari masyarakat Indonesia serta budayanya. Dijelaskan bahwa HMI sebagai bagian integral dari umat Islam dan bangsa Indonesia (kader umat dan bangsa) sudah semestinya untuk menyiasati perkembangan dan kecenderungan global dalam bingkai pengaderan yang integralistik dengan berdasar pada komitmen pada nilai-nilai antropologis dan sosiologis umat Islam bangsa indonesia sebagai wujud pemahaman terhadap nilai-nilai kosmopolitanisme dan universalisme Islam.
Dari hasil wawancara dengan aktivis HMI dan pengamatan didapatkan fenomena yang cukup menarik, yaitu beragamnya kecenderungan orientasi ideologis dari para aktivisnya. Sebagian masih mengacu kepada pemikiran utama tokoh-tokoh HMI seperti Nur Kholis Majid atau Ahmad Wahib, tetapi tidak sedikit juga yang justru lebih akrab dengan wacana Islam kiri Hasan Hanafi, Ali Ashghar Enginier atau justru gagasan Islam kanan yang lebih fundamental. Terjadi fenomena pelonggaran ideologisasi dalam proses pengkaderan di tubuh HMI, sebagaimana yang juga terlihat pada HMI MPO. Hal ini bisa dikaitkan dengan semakin sulitnya merekrut kader ditengah semakin pragmatis dan hedonisnya orientasi pilihan kegiatan mahasiswa di era 2000-an.
Ketiga, PMII. Sebagai gerakan mahasiswa Islam yang lahir dari rahim Nahdhatul Ulama, sejak 1995/1997 PMII menyatakan bahwa pemahaman “Ahlussunnah wal jamaah” sebagai manhaj fikr atau metode berifikirnya. Disamping sebagai manhaj fikr, paham ahlussunnah wal jamaah juga sekaligus dijadikan sebagai manhaj li al taghayyur lil ijtima’I atau metode dalam perubahan social yang ditujukan untuk membentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran agama yang toleran, humanis, anti kekerasan, dan kritis transformative.
Secara umum paham ahlussunnah wal jamaah adalah paham keIslaman yang secara akidah menganut pendapat Abu Hasan Al Asy’ari dan Al Maturidi. Secara fiqih paham ini menganut pendapat dari salah satu imam empat madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’e dan Imam Hambali. Sementara, dalam bidang tasawuf atau akhlak mengacu pada Imam Junaid al Baghdadi dan Abu Hamid Al Ghazalie. Sebagai metode berfikir PMII berpegang pada prinsip tawashuth (moderat), tawazun (seimbang), ta’adul (netral), tasamuh (toleran). Prinsip moderat dicerminkan dalam istinbath yang memperhatikan posisi akal disamping teks (nash). Teologi Aswaja memberikan porsi yang seimbang antara rujukan Al Quran dan Hadist dengan penggunaan penalaran.
Sikap netral ditunjukkan dalam politik. Aswaja mengambil posisi tidak terkotak mendukung atau menolak suatu rezim. Aswaja menilai sebuah rezim terhadap keterpenuhan kaidah-kaidah tertentu oleh suatu regim dalam kehidupan social politiknya. PMII menolak gerakan ektrim yang merongrong kewibawaan pemerintah yang sah, tetapi tidak juga berarti mendukung sebuah pemerintahan. Keseimbangan dan toleran tecermin dalam pergaulan social dalam kondisi social budaya yang plural. Pluralitas tidak dipandang sebagai realitas sosiologis, tetepi juga dipandang sebagai realitas telologis. Hal ini berarti Allah memang dengan sengaja menciptakan manusia beragam-ragam dalam berbagai sisinya.
Dalam perkembangannya proses ideologisasi dalam tubuh PMII di Yogyakarta juga cenderung longgar. PMII yang berada di kampus Islam seperti UIN, dimana mayoritas aktivisnya berlatar belakang pondok pesantren cenderung lebih mengacu pada pemikiran kiri dari Marx, Hasan Hanafi, atau corak Islam yang liberal seperti Fazlur Rahman, Hamid Abu Zaid, dan juga corak pemikiran kritis dari Madzhab Frankfurt. Namun fenomena berbeda terjadi pada PMII yang berada di kampus umum, dimana latar belakang aktivisnya bukan berasal dari pondok pesantren lebih cenderung mengembangkan kajian-kajian diniyah yang lebih konservatif.
Keempat, IMM. Secara pemikiran IMM sebagai anak kandung dari Muhammadiyah, adalah rangkaian dari pemikiran pembaharuan dalam Islam yang berorientas pada pemurnian kembali ajaran Islam terutama dari tahayul, bid’ah dan khurafat. Gagasan pemurnian ini bisa dirunut dari Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Muhammad bin Abdul Wahab, Rasyid Ridha dan pada akhirnya dibawa dan dikembangkan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan melalui persyarikatan Muhammadiyah.
Oleh karena itu corak pemikiran IMM lebih cenderung modernis dan rasional. Tidak terikat oleh madzhab fikih dan tasawuf tertentu. Pemikiran lain yang menonjol dalam muhammadiyah adalah keberpihakan dan amal-amal social sebagai konsekuensi langsung dari seorang yang mengaku beragama Islam. Doktrin al Maun diterjemahkan ke dalam keberpihakan kepada yang lemah baik dalam ranah social, ekonomi dan politik.
Dari pengamatan dan wawancara di lapangan ditemukan juga fenomena pelonggaran proses ideologisasi di dalam IMM. Orientasi fundamental atau liberal secara cair dapat ditemukan pada aktivis-aktivis IMM sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang personal. Dari sisi referensi pemikiran spektrummya juga sangat luas mulai dari Amin Rais, Kunto Wijoyo, Ali Syariati, Murtadho Muthohari hingga wacana Islam liberal yang di Muhammadiyah banyak diwadai dalam JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Tidak sedikit juga aktivis IMM yang akrab dengan pemikiran yang lebih bercorak fundamentalis seperti Hasan Al Banna, Sayyid Qutbh atau Taqiyyuddin An Nabani.
Kelima, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI terbentuk dalam FSLDK (Forum Sillaturahmi Lembaga Da’wah Kampus) Nasional X di Universitas Muhammadiyah Malang tanggal 25-29 Maret 1998. Setidaknya ada dua alasan terbentuknya KAMMI, pertama, sebagai ekspresi keprihatian mendalam dan tanggung jawab moral atas krisis dan penderitaan rakyat yang melanda Indonesia serta itikad baik untuk berperan aktif dalam proses perubahan. Kedua, untuk membangun kekuatan yang dapat berfungsi sebagai peace power untuk melakukan tekanan moral kepada pemerintah.
Selanjutnya bersama elemen gerakan mahasiswa lainnya, KAMMI melakukan tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru melalui gerakan massa. Dalam pandangan KAMMI, krisis yang terjadi saat itu adalah menjadi tanggung jawab pemimpin dan pemerintah Indonesia sebagai pengemban amanah rakyat. Karena itu untuk memulai proses perubahan tersebut mesti diawali dengan adanya pergantian kekuasaan. Rezim Orde Baru dengan segala macam kebobrokannya, harus diganti dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Setelah tidak kuat menahan desakan rakyat, akhirnya Soeharto dengan terpaksa meletakkan jabatannya. Namun bagi KAMMI, proses reformasi di Indonesia belumlah selesai, masih membutuhkan proses yang panjang. Lewat Muktamar Nasional KAMMI yang pertama, 1-4 Oktober 1998, KAMMI memutuskan diri berubah dari organ gerakan menjadi ormas mahasiswa Islam. Peran utamanya adalah untuk menjadi pelopor, pemercepat dan perekat gerakan pro-reformasi.
KAMMI yang dilahirkan oleh para aktivis Lembaga Dakwah Kampus memiliki corak pergerakan yang khas. Jaringan mereka sangat luas dan telah ada hampir diseluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Tidak mengherankan jika pada usia yang masih muda KAMMI dipuji banyak kalangan sebagai ormas mahasiswa Islam tersolid saat ini. Kehadiran massa dalam jumlah besar di setiap aksinya, memperkuat daya tekan KAMMI dalam mendukung gerakan reformasi.
Pada tataran teologis KAMMI memiliki doktrin pemahaman yang cukup kuat bahwa Islam sebagai suatu sistem yang total (kaffah) merupakan solusi terbaik dalam menjawab tantangan kemanusian. Bagi KAMMI, Islam tidak hanya berbicara mengenai pribadi individu, tapi Islam juga mengatur juga tentang hubungan sosial. Karena itu kemenangan Islam dalam keyakinan KAMMI adalah suatu keniscayaan.
Tradisi pendekatan wacana yang berkembang di KAMMI adalah upaya pencarian keabsahannya gerakannya melalui teks-teks suci. Hampir di setiap kali muncul wacana pemikiran KAMMI akan selalu diikuti sumber pembenarannya dari teks Al Qur’an dan Hadits. Pembacaan terhadap teks-teks suci tersebut telah memberikan semangat juang (ghiroh) tersendiri bagi KAMMI. Pada akhirnya, kontekstualisasi teks dengan realitas sosial sekarang mendorong KAMMI berkiprah lebih banyak di bidang pelayanan sosial, pendidikan politik, dan advokasi umat.
KAMMI relative masih menerapkan model ideologisasi yang ketat dan dalam batas tertentu doktriner dalam system perkaderannya. Pemikiran fundamental dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Hasan Al Banna, Said Quthb, Said Hawa, Fathi Yakan, Yusuf Qardhawi atau Abul A’la Al Maududi dari Jamiat Islami menjadi rujukan utama. Ketatnya ideologisasi terlihat dari relative seragamnya orientasi ideology aktivis-aktivis KAMMI. Pun demikian dalam pengembangan dinamika intelektual, aktivis kami banyak juga mendiskusikan pemikiran tokoh-tokoh yang berasal dari orientasi berbeda seperti Kuntowijoyo, Natsir, Cokroaminoto dll.
Dari paparan di atas dapat diungkapkan sebuah temuan bahwa secara spectrum ideology dan pemikiran organisasi ekstra kampus berbasis Islam di Yogyakarta menunjukkan gejala yang relative seragam, kecuali KAMMI. Dalam ruang proses pengkaderan ada kecenderungan umum bahwa organisasi ekstra kampus tidak melakukan proses ideologisasi secara ketat dan rigid. Hal ini mengakibatkan preferensi individu seorang aktivis terhadap referensi pemikiran tertentu menjadi lebih menonjol daripada hasil dari proses ideologisasi yang dilakukan dalam kaderisasi organisasi ekstra kampus. Sehingga pada tataran dinamika pemikiran, HMI MPO yang selama ini merepresentasikan organisasi yang lebih dekat kepada diskursus fundamental, dalam batas tertentu juga ramah terhadap diskursus liberal. HMI Dipo, PMII dan IMM juga ramah mendiskursuskan pemikiran fundamental dan liberal. Sementara KAMMI dengan kecenderungan proses ideologisasi yang masih cukup rigid, tampak masih lebih ramah dengan diskursus fundamental dibanding liberal, walaupun bukan berarti mereka tidak pernah sama sekali mendiskursuskan wacan liberal.
Pada tataran pemikiran tokoh yang didiskursuskan terdapat kecederungan besar bahwa organisasi ekstrakampus berbasis Islam di Yogyakarta lebih familiar dengan tokoh-tokoh internasional dibanding tokoh-tokoh domestic. Pemikiran HMI MPO yang selama ini banyak diintrodusir oleh tokoh semacam Muhammad Natsir atau Ridwan Saidi, ternyata tidak begitu banyak difahami oleh para aktivisnya. Hal serupa terjadi di HMI Dipo, dimana pemikiran monumental Nur Cholis Madjid juga tidak banyak didiskursuskan ulang. Aktivis IMM dan PMII juga menjunjukkan hal serupa dimana tokoh-tokoh seperti Ahmad Dahlan,Amien Rais, Syafii Maarif, ataupun Gus Dur, Hasyim As’ari juga tidak banyak didiskursuskan. Nama-nama seperti Ali Syariati, Murtadho Muthahari, Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, Hasan Al Banna atau bahkan Marx, Habermas (pemikiran kritis madzhab Frankfurt) lebih banyak didiskursuskan oleh para aktivis dibandingkan dengan tokoh-tokoh Islam di Indonesia.
Dari sini kemudian ditemukan sebuah titik temu jawaban, bahwa tidak banyaknya perbedaan ideologis dalam mendiskursuskan pemikiran keIslaman ternyata lebih dipengaruhi oleh relative seragamnya bacaan yang dikonsumsi oleh para aktivis. Ruang idelogisasi dalam perkarderan ternyata tidak banyak berkontribusi dalam penanaman ideology dari tokoh-tokoh Indonesia. Hal ini mungkin juga tidak bisa dilepaskan dari kurang masssifnya aktualisasi pemikiran dari tokoh Islam di Indonesia yang diterbitkan dalam bentuk buku-buku ideologis pemikiran. Hal ini berbanding terbalik dengan membanjirnya publikasi dari pemikiran tokoh internasional.
Pada sisi yang lain, tidak massifnya indoktrinasi idiologi secara rigid dalam pengkaderan disebabkan oleh pilihan politik rasional di tengah rendahnya minat mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi ekstra kampus. Di tengah arus informasi yang menyebabkan kesenjangan struktur pengetahua antara kader dan yang akan dikader menyebabkan proses pengkaderan yang bermuatan indoktrinasi yang rigid, justru akan menyebabkan kader baru akan meninggalkan organisasi.
Organisasi ekstra kampus berbasis Islam di Yogyakarta yang masih menunjukkan adanya proses ideologisasi secara rigid adalah KAMMI. KAMMI dianggap sebagai organiasi yang banyak mendiskursuskan pemikiran fundamentalis, yang memiliki basis keanggotaan yang relative besar di kampus-kampus umum seperti UGM dan UNY. Para aktivis KAMMI juga banyak mendominasi di berbagai organisasi intra kampus seperti BEM ataupun kerohanian Islam baik di level universitas maupun fakultas. Gaya berfikir dan berperilaku politik yang dianggap fundamental tersebut direspon oleh organisasi ekstrakampus berbasis Islam dalam konteks praksis politik kampus dengan seringkali menganggap mereka sebagai “out sider”.