Fenomena relatif seragamnya pemaknaan ideologi dari organisasi ekstra kampus berbasis Islam di Yogyakarta tidak berarti potensi terjadinya konflik antar organisasi menjadi tidak ada. Hal ini dikarenakan fenomena relatif seragamnya diskursus ideologi organisasi ekstra kampus berbasis islam tersebut lebih karena kurang rigidnya proses ideologisasi dalam pengkaderan mereka. Walaupun dari sisi-sisi ideologis relatif cair, tetapi pemaknaan identitas kelompok setiap organisasi cukup kuat. Hal ini juga diperkuat dengan berkembangya prejudice atau stereotyping terhadap organisai ekstra kampus berbasis islam yang lain. Kuatnya pemaknaan identitas kelompok dan berkembangnya cara pandang terhadap organisasi lain yang didasari oleh prejudice dan stereotyping inilah yang menjadi potensi konflik antar organisasi.
Bias prejudice dan stereotyping atau labelling antar organisasi ekstra kampus inilah yang seringkali menjadi landasan mereka dalam memenej interaksi mereka satu sama lain. Hasilnya adalah kontestasi memperebutkan kader di kampus dan juga perebutan jabatan-jabatan politik di lembaga intra kampus sering kali diwarnai oleh friksi dan konflik. Dalam beberapa kejadian bahkan konflik fisik terjadi walaupun skalanya sangat kecil dan jarang.
Berdasarkan riset di lapangan terhadap para aktivis organisasi ekstra kampus berbasis Islam dapat digambarkan bagaimana peer assessment para akitivis organisasi ekstra kampus terhadap organisasi ekstra kampus yang lain sebagaimana di bawah ini.
HMI MPO memandang dirinya sebagai organisasi yang secara idelogis berada di tengah antara diskursus fundamental – liberal. Mereka menyebutnya sebagai neofundamentalis sekaligus neomodernis. Neofundamentalis karena menolak asas tunggal pancasila di satu sisi dan neomodernis karena menganggap NKRI sebagai harga mati serta menolak ide negara khilafah di sisi lain. Dari sisi historis, para aktivis HMI MPO-lah yang pertama mengakrabi gagasan fundamental dari Sayyid Quthb, Said Hawwa atau Hasan Al Banna sebelum munculnya gerakan tarbiyah yang pada gilirannya melahirkan KAMMI. Di Yogyakarta, banyak para tokoh gerakan tarbiyah yang sebelumnya adalah aktivis HMI MPO.
Para aktivis HMI MPO menyatakan pandangan bahwa organisasi ekstra kampus dengan beragam aksentuasi ideologi apakah fundamental ataupun liberal, mereka posisikan sebagai mitra. HMI MPO cenderung memandang IMM dan HMI Dipo sebagai representasi organisasi yang menganut paham moderat, Sementara KAMMI dipandang sebagai organisasi yang lebih banyak mengedepankan gagasan fundamentalis dan PMII sebagai organiasi yang mengedepankan gagasan liberal.
Istilah liberal atau fundamental secara intelektual sesungguhnya bermakna netral. Akan tetapi kemudian diberi makna peyoratif (berkonotasi negatif) atau amelioratif (berkonotasi positif) oleh organisasi ekstra kampus dalam rangka kepentingan politik. Dalam kontestasi politik perebutan kader dan perebutan jabatan-jabatan organisasi intra kampus kemudian muncul bias prejudice dan stereotyping terhadap organisai ekstra kampus yang menjadi kompetiror. Organisasi kampus yang memaknai identitasnya sebagai liberal atau moderat akan menggunakan labeling fundamentalis dalam makna yang negatif kepada organisasi ekstra kampus competitor yang secara identitas mengembangkan nilai-nilai fundamental. Sebaliknya organisasi ekstra kampus yang memaknai identitasnya sebagai fundamentalis cenderung menggunakan label liberal dalam makna negative kepada organisasi ekstra kampus kompetitor yang secara identitas mengembangkan nilai-nilai liberal.
Oleh karena friksi dan konflik lebih disebabkan oleh politik perebutan kader dan jabatan-jabatan organisasi intra kampus, maka intensitas bias prejudice dan stereotyping lebih banyak terjadi di level komisariat (universitas atau fakultas, ) daripada di level cabang (wilayah/daerah). Dalam kasus HMI MPO, konflik perebutan kader dan jabatan organisasi intra kampus terjadi di kampus yang secara tradisional (pernah) menjadi basis kader HMI MPO seperti di UGM dan UNY. Di dua kampus tersebut HMI MPO berkontestasi secara instens dengan KAMMI yang sejak pasca 1998 mendominasi baik organisasi kerohanian maupun BEM atau Keluarga Mahasiswa di dua kampus negeri tersebut.
Kontestasi perebutan kader terjadi dalam ajang pendampingan agama islam, sebuah arena dimana mahasiswa baru dikenalkan dengan diskursus pemahaman islam secara elementer di dunia kampus yang dilakukan dalam format mentoring atau kepemanduan yang diampu oleh mahasiswa senior. Ajang ini dianggap sangat strategis karena menyediakan forum yang dianggap efektif untuk perekrutan kader organisasi ekstra kampus. Keterlibatan organisasi ekstra kampus dalam aktifitas pendampingan agama islam ini diyakini berbanding lurus dengan jumlah kader yang akan bergabung dengan organisasi ekstrakampus.
Ajang lain yang menjadi arena kompetisi memperebutkan kader adalah OSPEK atau orientasi kampus bagi mahasiswa baru. Diyakini OSPEK menyediakan ruang yang sangat terbuka bagi artikulasi berbagai ideologi gerakan mahasiswa yang diharapkan dapat menarik minat mahasiswa baru untuk bergabung dengan organisasi ekstra. Mengingat strategisnya posisi OSPEK ini seringkali terjadi konfrontasi serius dalam pembentukan kepanitiaan OSPEK. Tidak hanya antar organisasi eksrtra kampus, tetapi juga dengan pengurus organisasi intrakampus yang tidak selalu berafilisasi dengan organisasi ekstra kampus tertentu.
Dari kontentasi politik perebutan kader dan jabatan politik organisasi intra kampus inilah misalnya HMI MPO bersama organisasi ekstra lain seperti HMI Dipo, PMII, di UGM dan UNY sering mencitrakan KAMMI sebagai organisasi yang tidak demokratis, menghegemoni, fundamentalis,berpikiran doktriner, tekstual, underbow PKS dan sebagainya. Disisi lain KAMMI juga seringkali mengembangkan label negatif kepada kompetitornya sebagai liberal, islamnya tidak kafah, kebarat-baratan, meremehkan nash dan sebagainya.
HMI Dipo mengembangkan identitasnya sebagai organisasi HMI yang meneruskan pemikiran Islam nasionalis Nurcholis Madjid yang terlembagakan dalam buku kader HMI, Nilai Identitas Kader (NID). Dalam mengartikulasikan pemikiran, HMI Dipo lebih identik dengan pemikiran Islam substatif dan cenderung anti agenda formalisme Islam. Dengan demikian HMI Dipo memproyeksikan identitas ideologi yang berbeda dengan HMI MPO, walaupun akhir-akhir ini ada wacana rekonsiliasi kedua HMI tersebut.
Aktivis HMI Dipo di Yogyakarta mengemukakan pandangan bahwa organisasi ekstra kampus yang lain adalah mitra berfikir dan juga mitra dalam merumuskan agenda bersama dalam menghadapi persoalan kebangsaan . Namun dalam praksis politik perebutan kader dan jabatan organisasi intrakampus HMI Dipo, juga mengembangkan bias prejudice dan stereotype terhadap organisasi ekstra kampus lain secara kontesktual dengan konstelasi politik kampus. Di UGM dan UNY, HMI Dipo cenderung menempatkan diri dalam barisan yang menantang dominasi KAMMI. Dalam kepentingan politik ini KAMMI ditempatkan sebagai gerakan mahasiswa yang puritan, menghegemoni, bias ideologi islam transnasional, kepanjangan tangan PKS dan sebagainya. Sementara di kampus Muhammadiyah, di mana hanya IMM yang diberi legalitas oleh kampus untuk beraktualisasi, KAMMI diposisikan oleh HMI Dipo sebagai organisasi ekstrakampus yang patut dijadikan mitra dalam menantang dominasi IMM.
IMM memandang dirinya sebagai organisasi mahasiswa yang merupakan anak kandung ideologi moderat moderenis Muhammadiyah. IMM menjadi organisasi yang dominan di kampus Muhammadiyah terutama di Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di kedua universitas milik persyarikatan tersebut ada kebijakan dari pimpinan kampus yang hanya memberikan ijin bagi IMM sebagai satu-satunya organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang boleh beraktualisasi di kampus. Banyak yang menduga kebijakan ini diambil sebagai imbas dan kelanjuan dari friksi antara Muhammadiyah dan PKS. KAMMI yang mulai menunjukkan eksistensinya di kedua kampus milik Muhammadiyah tersebut ditengarai membawa agenda politik PKS.
Maka aktivis IMM di Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan organisasi ekstrakampus lain sebagai kompetitor. Mereka menyatakan bahwa walaupun organisai ekstra kampus lain seperti KAAMMI atau HMI dinyatakan ilegal tetapi secara di bawah tanah mereka tetap aktif melakukan perekrutan dan aktifitas di kampus. Bias prejudice dan strereotyping negatif sangat kuat ditujukan kepada KAMMI dengan label underbow PKS,atau bagian dari gerakan Islam transnasional Ikhwanul Muslimin, wahabi, dan sebagainya. Sementara HMI walaupun dilabeli sebagai berafiliasi ke Golkar namun masih dianggap lebih mungkin untuk diajak bermitra. Sementara terhadap PMII, IMM tidak terlalu mengembangkan label atau stereotype tertentu karena bisa dikatakan hampir tidak ada aktivitas PMII di kampus Muhammadiyah.
Ungkapan berbeda dikemukakan oleh aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur atau Universitas Gadjah Mada yang menyatakan organisasi ekstra kampus di luar mereka bukanlah kompetitor melainkan mitra. Hal ini bisa dipahami karena di UGM kontelasi politiknya berbeda jika dibandingkan dengan di Universitas Ahmad Dahlan atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. IMM di UGM bisa dikatakan ada dalam posisi yang tidak terlalu menonjol dalam konstelasi politik kemahasiswaan di kampus. IMM baru berada di tahap pemula dalam melibatkan diri dalam pemilihan jabatan politik mahasiswa di organisasi intrakampus.
Posisi menikmati privileged dari pimpinan kampus sebagaimana yang dialamai oleh IMM tentu mendapat sorotan negatif dari organisiasi ekstra kampus di luar IMM. Dalam hal ini HMI dan KAMMI memandang IMM sebagai organisasi ekstra kampus yang manja, tidak mandiri, tidak berani bersaing secara fair, dan tidak menjunjung asas demokrasi dan sebagainya. Bias prejudice dan labeling seperti ini tentu seringkali menimbulkan friksi dalam interaksi antar organisasi ekstra kampus yang tidak tertutup kemungkinan semakin menguatkan potensi konflik.
PMII memproyeksikan dirinya dengan identitas gerakan mahasiswa islam yang lahir dari rahim Nahdhatul Ulama yang menjadikan “Ahlussunnah wal jamaah” sebagai manhaj fikr atau metode berifikirnya. Disamping sebagai manhaj fikr, paham ahlussunnah wal jamaah juga sekaligus dijadikan sebagai manhaj li al taghayyur lil ijtima’I atau metode dalam perubahan sosial yang ditujukan untuk membentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran agama yang toleran, humanis, anti kekerasan, dan kritis transformatif. Selain itu PMII juga secara kuat memproyeksikan identitas liberal, pluralis dan kritis.
Sebagai organisasi ekstrakampus yang memproyeksikan identitas liberal dan pluralis, mereka mengemukakan bahwa kehadiran organisasi ekstrakampus yang lain sebagai mitra. Mereka memandang organisasi lain seperti HMI dan IMM sebagai berideologi moderat, sementara KAMMI mereka tempatkan sebagai organisasi yang mengedepankan nalar fundamentalis dan tekstual.
Di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, di mana PMII memiliki basis kader yang besar, bias prejudice dan stereotyping negatif cukup kuat dialamatkan kepada KAMMI. KAMMI diberi label fundamentalis, cara berfikirnya tekstual, mengembangakan gagasan khilafah, mengedepankan nalar formalis dan sebagainya. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh berbagai konflik dalam perebutan jabatan politik organisasi intrakampusdi UIN Sunan Kalijaga dimana KAMMI adalah penantang serius dominasi PMII. PMII cenderung lebih ramah terhadap organisasi ekstra kampus lain seperti IMM dan HMI.
Walaupun begitu di sisi lain, kadang sentimen NU-Muhammadiyah juga sering muncul dalam interaksi antara PMII dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketika konflik ini terjadi di UIN, HMI menempatkan dirinya sebagai penengah diantara keduanya. Fenomena ini menunjukkan kuatnya pengaruh bias prejudice dan stereotyping dalam interaksi antar organisasi ekstra kampus berbasis islam.
KAMMI adalah organisisasi ekstrakampus yang dilahirkan dari Forum Silaturahmi Dakwah Kampus se Indonesia. Oleh karenanya wajar kalau kemudian KAMMI memproyeksikan dirinya sebagai organisasi ekstra kampus yang sangat kental dengan gagasan mengaktualisasikan nilai-nilai islam ke dalam seluruah aspek kehidupan dan menawarkan solusi islam atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Kedekatannya dengan pemikiran tokoh-tokoh ikhwanul muslimin menjadikan citra fundamentalis sangat lekat dalam diri KAMMI, walaupun disisi lain KAMMI juga berupaya keras memproyeksikan komitmen nasionalismenya dan loyalitasnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KAMMI ingin menjadikan dirinya arus utama dan memandang gerakan-gerakan yang itu adalah hilir-hilir atau sungai-sungai kecil yang kemudian nanti akan menuju ke sungai besar itu, maka kemudian nanti KAMMI lah yang kemudian akan membawa seluruh gerakan mahasiswa itu untuk menuju titik temu. Sejatinya konsep perubahan yang diusung KAMMI adalah perubahan yang menyeluruh walaupun dilakukan secara evolutif dan bertahap dalam kerangka demokrasi. Konsekuensinya KAMMI beruaha memasukkan gagasan perubahannya melalui upaya menempatkan kadernya dalam hampir semua lini aktivitas kemahasiswaan, mulai dari organisasi kerohanian, himpunan mahasiswa jurusan, BEM atau KM maupun organisasi kemahasiswaan lain. Dengan jumlah kader yang relatif besar terutama di UGM dan UNY menjadikan citra hegemonik sangat kuat dilabelkan oleh organisasi ekstra yang lain.
Gejala konflik yang muncul antara KAMMI dengan organsiasi ekstra kampus berbasisi islam yang lain mulai menguat di era 2000-an. Sebuah penelitian dilakukan oleh Feriawan (2002) mengungkap konflik antara organiasi ekstra kampus berbasis Islam dalam tubuh Jamaah Shalahudin UGM. Dalam penelitian ini diungkap fenomena dominasi kepengurusan dan wacana yang dilakukan oleh aktivis KAMMI di tubuh Jamaah Salahudin. Aktivis Jamaah Salahudin yang berasal dari gerakan mahasiswa lain seperti HMI MPO, HMI Dipo, IMM dan PMII merasa disingkirkan. Konflik ini semakin memananas dan pada tahap selanjutnya mempengaruhi pola interaksi dalam perebutan jabatan BEM atau kemudian berganti menjadi KM di UGM. Sejak era 2000-an KAMMI hampir selalu memenangi kontestasi perebutan ketua BEM atau KM di UGM dan UNY. Hal ini semakin memperkuat citra dan labeling negatif dikalangan organisasi ekstra lain terhadap KAMMI.
Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan jumlah kader KAMMI juga terjadi di kampus-kampus selain UGM dan UNY. Salah satunya yang terjadi di kampus Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aktivis KAMMI mulai menggeser dominasi IMM sebagai anak kandung Muhammadiyah dalam organisai kerohanian maupun BEM di kampus. Hal ini kemudian ditambah dengan gesekan yang muncul antara Muhammadiyah dengan PKS sehingga muncul kebijakan yang hanya melegalkan IMM sebagai satu-satunya organisasi yang bisa beraktualiasi di UAD dan UMY. Labeling terhadap KAMMI sebagai kepanjangan tangan PKS di kampus Muhammadiyah, beralihan wahabi dan sebagainya berhasil mengurangi pengaruh KAMMI di dua kampu tersebut walaupun tidak bisa menghalalangi aktifitasnya sama sekali.
Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam pola interaksi antar organisasi ekstra kampus berbasis islam di Yogyakarta sering diwarnai oleh bias prejudice dan stereotyping satu sama lain. Prejudice dan stereotyping ini muncul karena rendahnya pemahaman para aktivis organisasi ekstra kampus berbasis Islam terhadap ideologi otentik yang dikembangkan oleh masing-masing organisasi. Seringkali makna fundamental atau liberal tidaklah pemahaman objektif yang mendalam dan komprehensif. Oleh karenanya tidak ada kemampuan dari aktivis untuk membangun toleransi dan titik temu dari beragamnya pemikiran atau ideologi yang dikembangkan oleh masing-masing organisasi ekstra kampus. Pada titik ini dialog ideologis antar organ menjadi sulit untuk dilakukan. Alih-alih mampu menciptakan dialog yang substantif dan merumuskan kemungkinan sinergi gerak, justru yang sering kali terjadi adalah pembentukan labelling dan stereotyping.
Faktor kedua yang memunculkan prejudice dan labelling antar organisasi ekstra kampus berbasis islam adalah kepentingan perebutan memperoleh kader. Pada era 2000-an ada fenomena rendahnya minat mahasiswa terhadap organisasi ekstra kampus ataupun intra kampus yang bersifat ideologis atau gerakan. Mahasiswa lebih banyak secara pragmatis memilih aktivitas yang bersifat pengembangan minat bakat atau pengembangan karir ke depan. Hal ini menjadikan persaingan untuk mendapatkan kader bagi organisasi ekstra kampus berbasis islam semakin ketat. Oleh karena itu penggunaan label dan stereotyping antar organisasi sering kali cukup efektif dalam proses perekrutan kader-kader baru.
Faktor ketiga adalah politik perebutan jabatan-jabatan organisasi intrakampus. Dalam logika politik praktis labelling, stereotyping atau bahkan kampanye hitam terhadap kompetitor dianggap sesuatu yang lazim. Ternyata budaya politik praktis yang demikian juga muncul dalam praktik politik mahasiswa di kampus. Ekstistensi organisasi ekstra kampus sering kali diukur dari keberhasilan menempatkan kadernya dalam jabatan-jabatan strategi di dalam organisasi intra kampus. Hal ini menjadikan konflik pada level universitas atau fakultas lebih intens dibanding di lebel wilayah atau cabang.
Yang terakhir pengaruh kepentingan politik di level nasional. Diakui atau tidak diakui kesan afiliasi organisasi ekstrakampus tertentu tertentu terhadap sebuah partai politik cukup beralasan. Hal ini bisa dilihat dari alumni organisasi ekstrakampus yang kemudian banyak berkarir di partai politik tertentu. Dalam kredo gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral yang independen, label afilliasi terhadap partai politik adalah pencitraan negatif. Hal inilah yang sering digunakan untuk memberikan citra negatif terhadap organisasi kompetitor. Maka labeling KAMMI berafiliasi dengan PKS, HMI dengan Golkar, PMII dengan PKB, IMM dengan PAN atau PMB sering kali muncul dan digunakan dalam interaksi dan kontestasi antar organisasi ekstrakampus berbasis Islam di Yogyakarta.