Masyarakat Jawa, biasanya dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni social sehingga cenderung memandang konflik sebagai aib, yang harus dikelola dengan hati-hati dalam bentuk konflik yang tersembunyi atau laten. Namun dari diagram berikut tercermin sebuah transformasi besar. Ada sekitar 45% responden menyatakan bahwa konflik sebagai sesuatu yang bermanfaat, bahkan ada sekitar 41% responden yang tidak alergi terhadap keberadaan konflik. Hanya sekitar 14% responden saja yang melihat konflik sebagai sesuatu yang traumatik.

Apakah cara pandang partai politik ini mewakili perubahan cara pandang masyarakat Yogyakarta pada umumnya? Dalam pandangan Nasrudin Anshari dan Zainal Arifin Toha, sebagai budayawan Yogyakarta, memang ada perubahan cara pandang masyarakat Yogyakarta terhadap dinamika globalisasi, dan hadirnya multikultural di Yogyakarta, sebagai implikasi sebagai kota pendidikan dan budaya. Namun perubah tersebut tidak serta merta merubah secara substansial orang Jawa yang Jawani. Masyarakat Jogja masih dikenal sebagai masyarakat yang tatkala berkonflikpun ditata sedemikian rupa sehingga tidak vulgar. Bahkan cara berdemokrasi sebagai mekanisme berkonflik secara sehatpun, masyarakat Yogyakarta memiliki makna tersendiri. Demokrasi memang sebagai sebuah keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat Yogyakarta, namun masyarakat Yogyakarta tidak akan hanyut (keli) dengan demokrasi yang mencerabut nilai-nilai yang Jawani.
Namun bagi aktivis dan pengurus partai politik, konflik merupakan makanan sehari-hari dalam politik. Justru dengan terjadinya konflik maka seseorang bisa lebih dewasa bahkan dapat memperoleh posisi yang tinggi dalam masyarakat. Seorang yang memiliki kreativitas dalam konflik, sesungguhnya adalah seorang pemimpin politik sejati. Ungkapan ini banyak disampaikan oleh para peserta FGD yang cenderung melihat konflik sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi karier politik seseorang dalam partai politik pada khususnya.
Bagaimana jika konflik berekskalasi menjadi konflik terbuka, bahkan menggunakan instrument kekerasan. Kalangan aktivis partai politik yang sebelumnya sangat ramah dengan konflik ternyata menyatakan ketidakramahan terhadap konflik yang menggunakan instrument kekerasan.

Diagram di atas menunjukkan, ada sekitar 57% responden menyatakan bahwa konflik yang berekskalasi menjadi konflik yang beraroma kekerasan, sebagai hal yang mubazir dan tidak berguna. Namun masih ada sekitar 24% yang menganggap konflik menjadi fenomena kekerasan sebagai sesuatu yang biasa saja dan tidak perlu dikhawatirkan, bahkan masih ada sekitar 19 yang menyatakan masih berguna. Artinya ada sekitar 43% responden menyatakan bahwa berekskalasinya konflik dalam bentuk kekerasan adalah sebagai hal yang niscaya. Bahkan dalam FGD juga terungkap bahwa ada kecenderungan elit politik partai politik yang menduduki posisi tinggi dalam struktur partai politik berkecenderungan memiliki jaringan dan kekuatan laskar sipil. Semakin elit terlibat dalam pengorganisasian lascar sipil, semakin besar pula peluang elit tersebut untuk tetap eksis.
Dari sini bisa difahami bahwa ada kecenderungan paradigm yang dipakai para aktivis partai politik dalam berkonflik adalah paradigm instrumentalis. Konflik difahami sebagai alat yang efektif untuk mencapai kekuasaan. Namun, pola aktivis partai politik menjadi pengusaha kekerasan (violence entrepeneur) ada kecenderungan semakin lama semakin berkurang. Konflik yang menggunakan nir kekerasan dianggap lebih Jawani.

Sebagian besar responden dari partai politik yang pernah melakukan konflik dengan fihak lain cenderung menggunakan gaya kompromi (43%) maupun gaya akomodatif (41%). Gaya kompromi sendiri difahami sebagai gaya untuk memoderatkan kepentingan satu sama lain, sedangkan gaya akomodatif difahami sebagai gaya untuk bersikap cair atau mengalah. Sehingga dalam batas tertentu, sebagian besar responden dari partai politik cenderung menerapkan tata nilai Ngono Yo Ngono, Ning Ojo Ngono, Sing Iso Dirembug Yo Dirembug, Lan Ojo Sak Geleme Dhewe. Tradisi untuk berkonflik dengan gaya “tumpes kelor” atau konfrontatif. Data ini juga terdukung pernyataan para peserta FGD yang menyatakan bahwa tradisi konfrontatif dalam politik di Jogja bukanlah gaya yang elok, malah akan menjadi kontraproduktif. Dengan pilihan gaya akomodatif dan kompromistik diharapkan akan mendapatkan respon publik dengan baik, dan tercapai kepentingan yang diperjuangkannya.

Pilihan gaya berkonflik untuk mengedepankan gaya kompromi dan akomodatif ternyata juga masih dominan, dibandingkan dengan gaya konfrontatif maupun pasif, dalam urusan-urusan partai politik. Sehingga ketika terjadi konflik partai politik di tingkat pusat yang kemudian berimbas ke tingkat daerah dan cabang ternyata tidak menimbulkan huru hara dan kekerasan. Semisal ketika PKB mengalami perpecahan dari PKB Gur Dur dengan PKB Matori, atau PKB Gus Dur dengan PKB Alwi Shibah-Saefullah Yusuf, ataupun PKB Gus Dur dan PKB Muhaimin akhir-akhir ini tidak menyebabkan konflik kekerasan. Hal ini juga terjadi dalam partai nasional, semisal PDP (Partai Demokrasi Pembaharuan) yang memisahkan diri dari PDIP, di akar rumput juga tidak menimbulkan kekerasan yang berarti. Dari diagram di atas, hanya sekitar 6% dari responden yang memilih gaya konfrontasi. Artinya, partai politik di Yogyakarta masih sangat menghormati tradisi lokal, yang lebih mengedepankan nilai Alon-alon Waton Klakon, wani Ngalah Dhuwur Wekasane dalam berkonflik dalam internal partai politik.
Lantas bagaimana jika konflik yang terjadi adalah konflik lintas partai. Bagaimanakah gaya berkonflik? Dalam diagram berikut akan tergambar bagaimana aktivis partai politik memandang gaya konflik terhadap partai yang lain.

Terdapat kecenderungan bahwa gaya berkonflik aktivis partai politik di Yogyakarta terhadap partai yang lain relative sama dengan konflik dengan partai sendiri. Yang sedikit berbeda hanyalah pilihan pasif, di mana jika terjadi konflik dengan partai sendiri pilihan pasif hanya sekitar 9% namun jika dengan partai lain naik sedikitnya menjadi sekitar 11%. Kondisi ini bisa dibaca bahwa aktivis partai politik cenderung tidak mau termobilisasi berkonflik dengan partai yang lain tatkala tidak langsung menyangkut kepentingannya.
Kuatnya gaya akomodasi dan kompromi, juga bisa dijelaskan dari sisi issue konflik yang mengemuka. Issue panas yang terkait dengan politik di Yogyakarta, khususnya dalam kontek politik di Propinsi sesungguhnya hampir tidak ada. Posisi elit politik Gubernur, yang selama ini sekaligus berposisi sebagai Raja, difahami sebagai ruang yang sacral untuk diutak-atik menjadi issue politik. Hampir semua partai politik di Yogyakarta tidak secara artikulatif untuk mempersoalkannya. Pada sisi yang lain, Yogyakarta bukanlah propinsi yang “basah”, sehingga konflik partai politik yang terkait dengan pengelolaan investasi tidak mengemuka seperti halnya di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Artinya, kue yang diperebutkan tidaklah banyak, sehingga perebutan kue kekuasaanpun menjadi lebih bersifat flat dan tidak terjadi pola “fighting”. Maka bisa difahami manakala gaya konfrontasi tidak banyak dipilih karena justru akan merugikan diri sendiri, yang malah bisa terstigma sebagai aktivis politik yang tidak kenal tempat dan arena (ra kenal gon lan papan).